cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Deni Darmawan
Contact Email
dendar@untan.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
labkom@fisip.untan.ac.id
Editorial Address
Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak 78124
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : 2442546X     EISSN : 2442546X     DOI : http://dx.doi.org/10.26418%2Fpublika.v10i2
Core Subject : Social,
Social Sciences
Publika adalah jurnal akses terbuka, dan peer-review. Tujuan utama kami adalah untuk menyebarluaskan artikel terkini dan asli dari para peneliti dan praktisi tentang berbagai masalah sosial dan politik kontemporer: kebijakan publik, administrasi pembangunan, manajemen publik.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 1,314 Documents
 91   92   93   94   95 
PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA RIWADHAH NIM. E1012151083
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 3 (2018): PublikA, Edisi September 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v7i3.1998

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengawasan DPRD dalam pelaksanaan pemerintahan dalam penetapan APBD di Kabupaten Kubu Raya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengamatan terlibat. Menurut Patilima (2015 : 71) dalam penelitian kualitatif metode pengamatan terlibat merupakan teknik yang mengharuskan peneliti melibatkan diri pada aspek yang diteliti untuk dapat melihat dan memahami gejala-gejala yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil Penelitian menggambarkan bahwa penggunaan dana pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya sudah sangat efektif dengan realisasi anggaran yang berada pada rentang 85-100 persen. Namun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kubu Raya belum melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan baik sejauh mana lembaga tersebut telah memenuhi harapan masyarakat. Saran yang diberikan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kubu Raya sangat perlu meningkatkan pengawasan atau kontrol kepada lembaga Eksekutif dalam upaya pelaksanaan pembangunan dan mempergunakan anggaran pembangunan searah dengan usulan dari anggota DPRD, selain itu aspirasi kepentingan masyarakat dalam bentuk proyek-proyek sangat diperlukan pengawasan secara signifikan. Kata-kata Kunci : Pengawasan, Pelaksanaan ,Fungsi, Pemerintah Daerah.
MEWUJUDKAN PELAYANAN PRIMA MELALUI PERBAIKAN LAYANAN SIRKULASI DI UNIT PERPUSTAKAAN PROVINSI KALBAR DITA DWIASTUTI NIM. E21111045
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 4, No 3 (2015): Publika, Edisi September 2015
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v4i3.718

Abstract

Penelitian ini berangkat dari dua potret masalah yang selalu muncul dalam riset indeks kepuasan masyarakat (IKM) yang dilakukan oleh perpustakaan provinsi Kalbar. Penelitian ini mengarah pada 9 (sembilan) unsur yang dinilai kurang oleh pemustaka yang kemudian dipetakan menjadi dua masalah; yakni (1) ketidak-sesuaian katalog dengan isi rak pajang yang menyebabkan kualitas layanan berkurang (2) pembagian piket internal yang tidak dilakukan petugas sehingga menjadikan pelayanan kosong di waktu genting. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan informan yang dipetakan menjadi 3, yakni unsure pimpinan, petugas dan pemustaka.Dari masalah pertama ditemukan penemuan kembali buku pada arak pajang membutuhkan waktu lama karena buku sering dipindah pemustaka sehingga terkesan tak sesuai dengan OPAC Dari sisi pengelola perangkat lunak dalam berbagai bentuk SOP yang menjadi pedoman bersama tidak terlaksana dengan baik. Artinya, masih sering buku dipindahkan pemustaka kerak lain dengan tujuan memudahkan dirinya menemukan kembali buku tersebut pada kunjungan berikutnya dan meminjam buku melebihi ketentuan waktu sehingga tidak member kesempatan kepada pemustaka lain. Sebagai wujud dari solusi masalah ini, pihak perpustakaan melakukan cek berkala muatan rak pajang, menegur secara sopan pemustaka yang kedapatan tidak mematuhi SOP dan melakukan pengadaan buku dengan jumlah eksemplar yang cukup. Masalah kedua ditemukan bahwa tidak terpenuhinya jadwal kerja seperti banner jam kerja. Petugas sering meninggalkan kantor dengan berbagai alasan, sementara pemustaka tidak mau tahu dengan jadwal pelayanan yang telah ditentukan itu. Mereka cenderung menyalahkan  petugas ketika pengunjung tidak menemukan kehadiran petugas. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang saling melengkapi untuk memenuhi ketentuan jam pelayanan. Temuan lain adalah tidak konsistennya layanan online yang telah disediakan perpustakaan. Oleh karena itu, diperlukan petugas khusus untuk memberikan layanan kepada pemustaka yang menggunakan layanan online agar tidak mengganggu layanan kepada pemustaka yang secara langsung dating ke unit pelayanan sirkulasi. Kata-kata kunci: kesesuaian layanan, kesesuaian informasi, pengaturan piket dan jam pelayanan
EVALUASI PROGRAM KELUARGA BERENCANA PRIA (VASEKTOMI) OLEH DINAS KESEHATAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA DI KECAMATAN MEMPAWAH HLIR KABUPATEN MEMPAWAH EKA YULIANDARI NIM. E01111057
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 6, No 4 (2017): PublikA, Edisi Desember 2017
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v6i4.1740

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi Program Keluarga Berencana (KB) pria (vasektomi) pada Bidang Keluarga Berencana yang dilaksanakan di Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah. Permasalahan penelitian ini adalah tidak adanya akseptor KB pria (vasektomi) pada tahun 2015 sampai tahun 2017. Permasalahan tersebut dianalisis dengan menggunakan teori William N. dunn (dalam Nugroho, 2009:537) terdapat tiga kriteria evaluasi yaitu efektifitas, efisiensi dan kecukupan. Efektivitas berkenaan dengan apakah kebijakan atau program sudah berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang diinginkan, efisiensi berkenaan dengan seberapa besar usaha yang dilakukan oleh pihak implementor dalam melaksanakan program, dan kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh program dapat memecahkan masalah yang ada. Metode yang digunakan  dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah penilaian terhadap efektivitas, efisiensi dan kecukupan terkait dengan program vasektomi belum terlaksana dengan baik karena sama sekali tidak ada akseptor yang mau mengikuti program vasektomi dari tahun 2015-2017. Saran penelitian ini adalah Bidang Keluarga Berencana Dinas Kesehatan Kependudukan Dan Keluarga Berencana selaku implementor program vasektomi perlu menyediakan fasilitas berupa klinik khusus untuk pelaksanaan vasektomi dan perlu melaksanakan sosialisasi secara rutin dan berkala. Kata-kata kunci: Evaluasi Program, Keluarga Berencana, Vasektomi.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG KETERTIBAN UMUM Studi Kasus Mengenai Larangan Bermain layang-Layang di Kota Pontianak Alfian Alfian; Rusdiono Rusdiono; Arifin Arifin
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 10, No 2 (2021): PUBLIKA, EDISI JUNI 2021
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v10i2.2621

Abstract

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan program kebijakan larangan bermain layang-layang di Kota Pontianak. Permasalahan mengenai larangan bermain layang-layang yang terjadi di daerah ini cukup menarik untuk diteliti mengingat masih maraknya  permainan layang-layang yang dilakukan di lingkungan masyarakat terutama di wilayah Kota Pontianak. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Peneliti menggunakan teori Charles O. Jones (dalam Widodo2012:89)yang terdiri dari : 1) Organisasi.Organisasi berkaitan dengan pelaksanaankebijakan, SOP, sumberdaya keuangan dan peralatan dalam pelaksanaan program kebijakan larangan bermain layang-layang di Kota Pontianaksudah berjalan dengan baik; 2) Interpretasi.Pemahaman dari pelaksana kebijakan mengenai tujuan dan isi sudah cukup baik namun pemahaman yang kurang dari sasaran kebijakan disebabkan oleh sosialisasi yang belum optimal dan dukungan dari masyarakat yang rendah; 3)Aplikasi.penerapan pelaksanaan kebijakan mengenai pelaksanaan program yang dilakukan belum optimal dan masih menuju ke tahap dinamis. Saran dalam penelitian ini adalah implementor harus lebih mempunyai gagasan atau ide dalam menjalankan suatu progam yang efektif dan efisien yang berbasis tentang larangan bermain layang-layang agar kebijakan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan bersifat dinamis. Serta sosialisasi kepada pihak masyarakat di lingkup RT sekaligus kepada warga masyarakat harus dilakukan secara teratur agar masyarakat dapat mengetahui dan mendukung adanya kebjakan yang bertujuan untuk ketetiban umum terutama mengenai larangan bermain layang-layang di Kota Pontianak.  
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KOORDINASI DAN PEMBAGIAN TUGAS DALAM PROSES IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN PENGEMIS DI KOTA PONTIANAK Eka Novie Diastuti E.01109093
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 3, No 1 (2014): PublikA, Edisi Maret 2014
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v3i1.292

Abstract

Beggars controlling particularly in Pontianak City is very essential to be implemented since there are a number of beggars who wander in public places. These beggars’ activities indicate a violation of Local Rule of Pontianak City Number 1 of 2010 as regards of public order Article 41 verse 1b. Basically, beggars controlling have been carried out nevertheless in reality it often creates a discrepancy between coordination and division of labor that has been agreed upon. The purpose of this study is to investigate the effectiveness of coordination and distribution of duties in the process of beggars controlling policy implementation by employing descriptive qualitative analysis approach. The findings indicate that the coordination and distribution of duties carried out by the Department of Social Welfare and Labor of Pontianak City as well as Pontianak Civil Service Police Unit is still ineffectual. The implementation of beggars controlling with Standard of Operating Procedures (SOPs) should be performed appropriately and coordination among agencies involved in the implementation of beggars controlling in the city of Pontianak also need to be intensified. Hopefully this research will be beneficial for beggars controlling in Pontianak city. Keywords: coordination, distribution of duties, effectiveness
PELAYANAN PENANGANAN KETERLAMBATAN PENERBANGAN (DELAY MANAGEMENT) PT. GARUDA INDONESIA KANTOR CABANG PONTIANAK FITRIANI NIM. E21109085
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 6, No 2 (2017): PublikA, Edisi Juni 2017
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v6i2.1470

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengetahui kualitas pelayanan penanganan keterlambatan penerbangan (delay management) PT. Garuda Indonesia Kantor Cabang Pontianak. Permasalahan penelitian ini adalah bahwa,  pelayanan penanganan keterlambatan penerbangan (delay management) PT. Garuda Indonesia Kantor Cabang Pontianak masih belum sesuai harapan pelanggan, hal ini terlihat dari; masih terjadiya keterlambatan penerbangan dan perubahan jadwal penerbangan (reschedule) yang tidak disampaikan kepada penumpang. tidak adanya kejelasan informasi dari operator penerbangan/ maskapai kepada para penumpang mengenai  alasan keterlambatan penerbangan, kepastian keberangkatan  dan alasan pembatalan penerbangan serta sikap acuh petugas dalam menanggapi pertanyaan dan komplain penumpang terkait keterlambatan pemberangkatan dan kedatangan pesawat. Untuk melakukan analisa terhadap permasalahan tersebut peneliti mengacu pada pendapat Kotler (2003:116), yang menyatakan bahwa tolok ukur kualitas jasa layanan terdiri dari aspek keandalan (reliability),  assurance (keyakinan), tangibles (berwujud),  emphaty (empati)  dan responsivieness (daya tanggap). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya penjelasan atau informasi mengenai kepastian waktu keberangkatan dan keterlambatan penerbangan. Kepedulian terhadap keluhan penumpang yang tercermin dari sikap petugas  dalam menanggapi pertanyaan penumpang terhadap keterlambatan penerbangan adalah belum terjalinnya komunikasi yang interaktif antara petugas pemberi layanan keterlambatan penerbangan dengan masyarakat sebagai pelanggan. Daya tanggap dan komitmen yang dimiliki petugas Customer Service (CS) dan petugas Ticketing PT. Garuda Indonesia Kantor Cabang Pontianak dalam penanganan keterlambatan penerbangan sudah sesuai dengan Standard Operation Procedure (SOP) yang menjadi tuntutan perusahaan.  Kata-kata kunci:  Keandalan, Kepedulian, Daya Tanggap
PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA KAMPUNG SENTANA DI KABUPATEN SANGGAU RIKA RAHMATIN NIM. E1011141038
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 8, No 1 (2019): PublikA, Edisi Maret 2019
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v8i1.2270

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan pengembangan destinasi wisata Kampung Sentana di Kabupaten Sanggau yang diukur berdasarkan unsur-unsur pengembangan wisata. Permasalahan mengenai pengembangan pada destinasi wisata Kampung Sentana menarik untuk diteliti mengingat bahwa Kampung Sentana merupakan destinasi wisata unggulan di Kabupaten Sanggau dan mempunyai potensi wisata yang besar, akan tetapi pengembangannya masih belum terlihat dari tahun dibukanya sampai sekarang. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode deskriptif dan teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada unsur-unsur pengembangan wisata, destinasi wisata Kampung Sentana masih dapat dikatakan belum meningkat. Kenyataannya pada unsur objek dan daya tarik wisata di Kampung Sentana sudah cukup baik, akan tetapi perawatan pada atraksi yang sudah ada dan pemanfaatan potensi wisata masih kurang optimal. Kemudian pada unsur sarana dan prasarana wisata dapat dikatakan belum lengkap sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan wisatawan. Sedangkan pada unsur tatalaksana/infrastruktur dan masyarakat dapat dikatakan masih kurang, karena penataan bangunan yang kurang rapi dan keterlibatan masyarakat sekitar yang masih rendah. Saran yang dapat diberikan pada permasalahan pada penelitian destinasi wisata ini adalah dengan dapat menunjukkan atau menampilkan ciri khas dari destinasi wisata ini. Karena dengan demikian destinasi wisata menjadi berbeda dari destinasi wisata lain dan memiliki keunikan tersendiri.  Kata Kunci : Wisata, Pengembangan, Destinasi.
PELAKSANAAN PENGAWASAN LALU LINTAS DI KOTA PONTIANAK Gunadi E.21110095
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi September 2013
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v2i2.180

Abstract

The problem in this abstract is a lack of public knowledge about traffic rules and road transport, the indifference of the majority community to call police for orderly traffic. Like riding motorcycles do not use helmets, luggage rack of the motorcycle and three others, as well as the patterns of behavior of some people lack discipline in traffic. The results showed that the implementation of internal monitoring visits of inspection, testing to the investigation, had not yet effective, this is due to the inaccuracy of the time in monitoring, data is not accurate for the deviations found in the regulatory apparatus Unity Pontianak City Traffic Police. The results showed that the obstacles faced Pontianak City Police Traffic Unit in conducting preventive supervision in creating traffic safety and order is the lack of knowledge about the rules, markings and traffic signs. Supervision in creating repressive security, public order and the smooth traffic is done by Socializing About The rules of traffic, improving people's motivation for orderly traffic, and increase ticket and program effectiveness. The results showed that the order applies when the traffic policeman guarded the streets, but if there are no violations still occur, so it needs to enhanced surveillance and traffic control. Addressing the phenomenon that is the traffic police should understand very well about the reason why a lot going on traffic violations, both in terms of knowledge, awareness and knowledge and background conditions of local communities, to reconsider efforts to curb traffic within their fission and conditions psychic society and so it will be easier for authorities to provide guidance and bring awareness to the community. Police and the agency itself is expected to fully support the national police officers or the public in efforts to establish security and order to meet the needs of traffic, facilities in the form of facilities and infrastructure to facilitate the national police in carrying out the duties to the fullest.Keywords: Monitoring, Internal, Preventive, External
EVALUASI PROGRAM BANTUAN SISWA MISKIN (BSM) DI SMP NEGERI 4 SANGGAU HENI MARLINI NIM. E01112097
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 3 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v5i3.1120

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keberhasilan program Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang dilaksanakan di SMP Negeri 4 Sanggau dengan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif. Dalam upaya menilai keberhasilan program, peneliti menggunakan teori William Dunn dengan 2 indikator evaluasi kebijakan, yakni: efektivitas dan responsivitas. Untuk melihat efektivitas kebijakan, peneliti juga menggunakan ukuran efektivitas dari Gibson yang meliputi: kejelasan tujuan yang hendak dicapai, kejelasan strategi pencapaian tujuan, penyusunan program yang tepat, tersedianya sarana dan prasarana serta sistem pengawasan dan pengendalian. Peneliti juga menggunakan indikator responsivitas dari Dwiyanto yang meliputi: keluhan dari pengguna jasa, sikap aparat birokrasi dalam merespon keluhan pengguna jasa, penggunaan keluhan sebagai referensi perbaikan kedepan dan tindakan aparat birokrasi untuk memberi kepuasan terhadap pengguna jasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan program Bantuan Siswa Miskin (BSM) di SMP Negeri 4 Sanggau belum berjalan secara efektif, hal ini dapat dilihat dari penemuan data di lapangan yang memperlihatkan bahwa masih banyak siswa miskin yang tidak mendapatkan dana BSM, yaitu pada tahun 2015 hanya terdapat 2 dari 47 (4%) siswa miskin yang mendapat BSM, bahkan siswa dari keluarga pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS) pun masih ada yang tidak mendapatkan dana bantuan ini, serta diketahui bahwa pelaksanaan program BSM ternyata tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdapat dalam buku pedoman pelaksanaan, sosialisasi program serta pengawasan terhadap penggunaan dana belum dilakukan secara maksimal. Pihak sekolah tidak pernah menginfokan secara langsung kepada siswa maupun orang tua siswa terkait adanya program BSM, dan pengawasan hanya dilakukan dengan cara menanyakan kepada siswa yang bersangkutan mengenai penggunaan dana yang telah disalurkan. Dari indikator responsivitas dinilai masih kurang, implementor program BSM hanya menerima setiap keluhan atas ketidakpuasan masyarakat terhadap pelaksanaan program BSM, namun tidak ada tindak lanjut dari implementor terkait keluhan yang mereka terima. Saran yang dapat peneliti berikan khususnya kepada pelaksana maupun kelompok sasaran dari program BSM adalah perlu adanya usaha implementor agar SMP Negeri 4 Sanggau mendapat penambahan kuota BSM, serta perlu dibuatnya aturan-aturan serta sanksi dalam mengatur hak dan kewajiban siswa miskin penerima BSM agar tidak terjadi pelanggaran. Perlu adanya kerjasama antara pihak sekolah dan dinas pendidikan dalam melakukan sosialisasi dan juga pengawasan terhadap pelaksanaan program BSM, dan harus ditekankan kembali kepada pihak implementor agar melaksanakan program BSM mengikuti SOP yang terdapat dalam buku pedoman pelaksanan BSM dan yang terakhir pihak implementor juga harus menindaklanjuti setiap keluhan dari kelompok sasaran, karena setiap masukan dan keluhan tersebut dapat dijadikan sebagai referensi dalam peyempurnaan  program BSM kedepannya. Kata-kata Kunci : Evaluasi Kebijakan/Program, Program Bantuan Siswa Miskin (BSM)
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERDA NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG KETERTIBAN UMUM DI KOTA PONTIANAK ANGGI KURNIA DHARMAWAN NIM. E101113113
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 3 (2018): PublikA, Edisi September 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v7i3.2041

Abstract

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mengenai proses Implementasi Kebijakan Perda Nomor 1 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum di  Kota Pontianak yang di fokuskan pada faktor - faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Perda Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Ketertiban Umum Di Kota Pontianak” khususnya pada pengawasan ketertiban operasional warung internet. Judul ini diangkat berdasarkan permasalahan yang terjadi yaitu masih banyak warung internet yang tidak memiliki izin usaha, dan masih banyak warung internet yang melanggar jam operasional. Melalui penelitian ini dimaksudkan untuk memaparkan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP Kota Pontianak sebagai implementor kebijakan. Penulisan Skripsi ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Analisis implementasi ini menggunakan teori George C. Edwards III dimana terdapat empat (4) faktor yang mempengaruhi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian ini apabila dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi kurang efektifnya pengawasan ketertiban operasional warung internet dengan teori yang digunakan serta masalah yang peneliti temukan di lapangan adalah sebagai berikutKata-kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Ketertiban Umum,  Warung Internet, Komunikasi, Sumber Daya

Page 93 of 132 | Total Record : 1314

 91   92   93   94   95 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 2 (2024): PUBLIKA EDISI JUNI 2024 Vol 13, No 1 (2024): PUBLIKA EDISI MARET 2024 Vol 12, No 4 (2023): PUBLIKA EDISI DESEMBER 2023 Vol 12, No 3 (2023): PUBLIKA EDISI SEPTEMBER 2023 Vol 12, No 2 (2023): PUBLIKA EDISI JUNI 2023 Vol 12, No 1 (2023): PUBLIKA EDISI MARET 2023 Vol 11, No 4 (2022): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2022 Vol 11, No 3 (2022): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2022 Vol 11, No 2 (2022): PUBLIKA, EDISI JUNI 2022 Vol 11, No 1 (2022): PUBLIKA, EDISI MARET 2022 Vol 10, No 4 (2021): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2021 Vol 10, No 3 (2021): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2021 Vol 10, No 2 (2021): PUBLIKA, EDISI JUNI 2021 Vol 10, No 1 (2021): PUBLIKA, EDISI MARET 2021 Vol 9, No 4 (2020): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2020 Vol 9, No 3 (2020): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2020 Vol 9, No 2 (2020): PUBLIKA, EDISI JUNI 2020 Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020 Vol 8, No 4 (2019): PublikA, Edisi Desember 2019 Vol 8, No 3 (2019): PublikA, Edisi September 2019 Vol 8, No 2 (2019): PublikA, Edisi Juni 2019 Vol 8, No 1 (2019): PublikA, Edisi Maret 2019 Vol 7, No 4 (2018): PublikA, Edisi Desember 2018 Vol 7, No 3 (2018): PublikA, Edisi September 2018 Vol 7, No 2 (2018): PublikA, Edisi Juni 2018 Vol 7, No 1 (2018): PublikA, Edisi Maret 2018 Vol 6, No 4 (2017): PublikA, Edisi Desember 2017 Vol 6, No 3 (2017): PublikA, Edisi September 2017 Vol 6, No 2 (2017): PublikA, Edisi Juni 2017 Vol 6, No 1 (2017): PublikA, Edisi Maret 2017 Vol 5, No 4 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 4 Edisi Desember 2016 Vol 5, No 3 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016 Vol 5, No 2 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 Vol 5, No 1 (2016): PublikA, Edisi Maret 2016 Vol 4, No 4 (2015): Publika, Edisi Desember 2015 Vol 4, No 3 (2015): Publika, Edisi September 2015 Vol 4, No 2 (2015): Publika, Edisi Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): PublikA, edisi Maret 2015 Vol 3, No 4 (2014): Publika, Edisi Desember 2014 Vol 3, No 3 (2014): Publika, Edisi September 2014 Vol 3, No 2 (2014): Publika, Edisi Juni 2014 Vol 3, No 1 (2014): PublikA, Edisi Maret 2014 Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi Agustus 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi September 2013 Vol 2, No 1 (2013): PublikA, Edisi April 2013 Vol 1, No 1 (2012): PublikA, Edisi Perdana 2012 More Issue