cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Deni Darmawan
Contact Email
dendar@untan.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
labkom@fisip.untan.ac.id
Editorial Address
Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak 78124
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : 2442546X     EISSN : 2442546X     DOI : http://dx.doi.org/10.26418%2Fpublika.v10i2
Core Subject : Social,
Social Sciences
Publika adalah jurnal akses terbuka, dan peer-review. Tujuan utama kami adalah untuk menyebarluaskan artikel terkini dan asli dari para peneliti dan praktisi tentang berbagai masalah sosial dan politik kontemporer: kebijakan publik, administrasi pembangunan, manajemen publik.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 1,314 Documents
 93   94   95   96   97 
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KECAMATAN JAWAI KABUPATEN SAMBAS WELI SAPUTRI NIM E1012141001
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 3 (2018): PublikA, Edisi September 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v7i3.1989

Abstract

Pemasalahan dalam hal implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan dikecamatan Jawai Kabupaten Sambas realisasi penerimaan dari pemungutan PBB P2 diKecamatan Jawai Kabupaten Sambas masih belum mencapai target yang didtetapkan pemerintah daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui dan mendeskripsikan implementasi pemungutan PBB P2 diKecamatan Jawai Kabupaten Sambas. Jenis penelitian digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualittif.Penulis menggunakan konsep teori dari Edward III yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam menganalisa implementasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan diKecamatan Jawai Kabupaten Sambas sudah berjalan dengan baik namun masih ada kendala, yakni komuniasi masih kurang dilaksanakan yaitu sosialisasi kepada masyarkat secara langsung,kurangnya sumberdaya manusia dalam mengimplementasi kebijakan, masih kurangnya sumberdaya infrastruktur terutama sumber daya data mengenai data objek dn subjek pajak yang terkadang berbeda dilapangan dengan dilapangan dengan surat SPPT yang diterbitkan oleh Bakuda Kabupaten Sambas. Serta belum maksiamalnya dari segi pengawasan yang dilakukan dinas terkait, Saran dari penelitian penulis adalah Bakuda Kabupaten Sambas sebagai aktor utama harus aktif lagi dalam hal sosilisasi kepada masyarakat, pengawasan harus aktif lagi dilaksanakan bukan sekedar SOP saja, sumber daya masih perlu ditinjau lagi sumber daya manusia di bidang pengaasan dan pendataan perlu dievaluasi agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik, sumber daya infrastruktur seperti harus aktif lagi dalam mengolah data dengan baik, maupun sumber daya data harus terus diperbaharui dan lakukan verifikasi data dilapangan karena data dilapangan dapat berubah. Kata-kata Kunci : PBB, Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi
STRATEGI PENGEMBANGAN OBYEK WISATA RUMAH PANJANG DESA SAMALANTAN KECAMATAN SAMALANTAN KABUPATEN BENGKAYANG RINI NIM. E01110104
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 4, No 2 (2015): Publika, Edisi Juni 2015
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v4i2.701

Abstract

Obyek Wisata Rumah Panjang ini memiliki permasalahan seperti kondisi obyek wisata Rumah Panjang Samalantan yang sudah tidak terawat dan mulai rapuh dari sisi bangunannya saat ini, obyek wisata masih belum banyak dikenal oleh masyarakat luas, minimnya kegiatan kebudayaan, masih kurangnya fasilitas pendukung obyek wisata Rumah Panjang. Penelitian ini bertujuan untuk mengindentifikasi faktor-faktor Internal dan Eksternal dalam pengembangan Obyek Wisata Rumah Panjang Samalantan, untuk mengindentifikasi SWOT yang terdapat di Obyek Wisata Rumah Panjang Samalantan dan untuk membentuk Alternatif Strategi pengembangan Obyek Wisata Rumah Panjang Samalantan. Berdasarkan Teori dari Nogi (2005 : 259)  yang tercakup dalam lingkungan internal seperti Sumber Daya Manusia, Strategi yang digunakan, dan Kinerja. Kemudian yang mencakup linkugngan ekternal adalah faktor-faktor yang ada diluar organisasi. Peneliti juga mengunakan Teori menurut Pearce II dan Robinson (2009:200-202) Analisis SWOT merupakan teknis historis yang terkenal menciptakan gambaran umum secara cepat mengenai situasi strategi perusahaan. Suatu organisasi/perusahaan dilihat dari faktor-faktor kekuatan (strengths) atau kelemahan (weaknesess) dari internal, dan faktor-faktor peluang (opportunities) atau ancaman (threats) dari eksternal.  Dalam penelitian ini peneliti mengunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis deskriftif. Hasil penelitian menunjukan  kurangnya anggaran menjadi faktor kelemahan dalam upaya pengembangan Obyek Wisata Budaya Rumah Panjang Samalantan, masih minimnya pengunjung yang datang ke Obyek Wisata Rumah Panjang Samalantan, kurangnya tenaga Sumber Daya Manusia yang ada di Obyek Wisata Rumah Panjang Samalantan sehingga pengembangan suatu obyek wisata tidak akan mudah berkembang dan maju.  Kedua, Melihat kekuatan yang terdapat di Rumah Panjang Samalantan seharusnya masyarakat maupun pemerintah sadar akan potensi pariwisata yang ada di daerah mereka tersebut perlu dilestarikan. Ketiga,  peluang yang dimilki Rumah Panjang Samalantan salah satunya mendapatkan dana dari sponsorship atau Pihak Swasta pada saat acara Naik dango. Keempat, ancaman yang terdapat di Rumah Pangjang Samalantan seperti  minat masyarakat meningkat berkunjung ke Wisata lain atau wisata daerah lain. Saran yang dapat untuk dipertimbangkan dalam penelitian ini adalah  memelihara pemberdayaan masyarakat disana bagaimana masyarakat bisa menjaga budaya dan menjadikan masyarakat yang berkarya atau berguna tetap berkesinambungan. Menjaga kebersihan lingkungan disana sehingga minat wisatawan jadi menarik atau bertambah. Disarankan pengalokasikan dana yang dianggarkan dengan baik. Perlunya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Obyek Wisata Rumah Panjang Samalantan karena dengan kualitas SDM yang tinggi maka diharapkan dalam pengembangan Obyek Wisata Rumah Panjang Samalantan kedepannya dapat dilakukan lebih optimal. Kata-kata kunci: Strategi, Pengembangan, Obyek Wisata
PELAKSANAAN OBJEK WISATA PULAU LEMUKUTAN OLEH DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KABUPATEN BENGKAYANG WIDEA SYAFITRI NIM. E1011131159
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 6, No 4 (2017): PublikA, Edisi Desember 2017
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v6i4.1734

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam  Pelaksanaan Objek Wisata Pulau Lemukutan Oleh Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bengkayang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan teori Mulyono terdapat 3 komponen  dalam  pelaksanaan yaitu sumber daya manusia sebagai penggerak, strategi pelaksanaan manajemen  pemerintahan, dampak aplikasi pengaturan ruang. Hasil penelitian ini menunjukkan dalam pelaksanaan objek wisata Pulau Lemukutan yang masih belum optimal dikarenakan dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bengkayang belum memiliki sumber daya manusia yang sesuai dalam bidang pariwisata sehingga kurangnya kemampuan pengetahuan tentang kepariwisataan serta kurangnya pemberian pelatihan terhadap kelompok sadar wisata Pulau Lemukutan, dalam pelaksanaannya Dinas Pariwisata menggunakan konsep CBT (community Based Tourism) yaitu masyarakat sebagai penggerak dalam kepariwisataa, strategi yang dilakukan oleh Dinas sendiri sudah membuat kelompok sadar wisata, paketan wisata, promosi, fasilitas pendukung lainnya , serta dengan adanya ruang baru di Desa Pulau Lemukutan terdapat banyak sampah yang dibuang sembarangan oleh pengunjung objek wisata Pulau Lemukutan. Saran untuk penelitian ini adalah diharapkan dari Dinas Pariwisata dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama dalam kepariwisataan, dapat memberikan pelatihan kepariwisataan terhadap kelompok sadar wisata di Desa Pulau Lemukutan, adanya sanksi bagi pengunjung yang membuang sampah sembarangan di sekitar objek wisata Pulau Lemukutan. Kata-kata Kunci: Pelaksanaan, Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bengkayang, Sumber Daya Manusia, Pariwisata
IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) DI DESA PAKUMBANG KECAMATAN SOMPAK KABUPATEN LANDAK APRIADI KRISMON
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 10, No 2 (2021): PUBLIKA, EDISI JUNI 2021
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v10i2.2667

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Desa Pakumbang Kecamatan Sompak Kabupaten Landak. Masalah dalam penelitian ini adalah Permasalahan dalam Implementasi Program JKN Kartu Indonesia Sehat ini diantaranya kurannya komunikasi yang dilakukan para pelaksana mengakibatkan masyarakat kurang mengerti, terbatasnya kuota penerima program JKN KIS PBI di Desa Pakumbang Kecamatan Sompak. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan desain penelitian analisis deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori Van Meter Van Horn (dalam Agustino 2008:142) yang terdiri dari: yaitu 1) Ukuran dan tujuan kebijakan, dalam Implementasi Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Desa Pakumbang Kecamatan Sompak Kabupaten Landak belum berjalan secara optimal. 2) Sumber daya manusia yang masih kurang dan belum memadai dibanding dengan kondisi wilayah dan jumlah peserta program JKN KIS PBI 3) Karakteristik agen pelaksana, Kepala Desa Pakumbang Kecamatan Sompak Kabupaten Landak bisa dikatakan sudah cukup baik dalam menjalankan komitmenya namun pelayanan harus diperbaiki dikareakan sering dirumah. 4) Sikap para pelaksana, Sikap antar agen pelaksana, sosialisasi kepada masyarakat sangat kurang tentang program JKN Kartu Indonesia Sehat PBI. 5) Komunikasi antar organisasi, harus di bicarakan satu meja,sehingga tidak menjadi kesalahpahaman antara pembuatan anggaran dan kuota penerima KIS PBI di Desa Pakumbang Kecamatan Sompak Kabupaten Landak. 6.)Lingkungan sosial ekonomi dan politik. Kunci: Implementasi Kebijakan, Program JKN, Kartu Indonesia Sehat PBI.
KOMUNIKASI DAN SUMBER DAYA DALAM IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN DI KECAMATAN MELIAU KABUPATEN SANGGAU Sandy Monaro Negara E.01108101
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 3, No 1 (2014): PublikA, Edisi Maret 2014
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v3i1.287

Abstract

Implementation of the Law No. 16 Year 2006 on Extension System for Agriculture, Fisheries and Forestry in District Meliau, indicated less than optimal. This indication is characterized by the lack of intensity counseling is done and the low quality of food crop farmers about modern farming. The purpose of this study was to describe the communication and resources in the implementation of this policy. In this study researchers used a qualitative approach with descriptive research, which describes the facts and phenomena that the researcher have found during the research. the results of this study lead to the communication and resource factors. Communications made between the implementor has gone quite well, but the communication of the implementor to the target policy is still not implemented optimally. Then the resource is divided into three parts, namely financial resources, human and facilities still found some problems, especially for human resources and facilities were minimal in terms of quantity. Conclusions from the research is that the implementation of the law No. 16 of 2006 concerning the extension system of agriculture, fisheries and forestry in the district Meliau there are several obstacles in the communication and resource factors. Finally, for the communication factor, the researcher recommended that the communication to the target policy needs to be optimized, while the recommendation for resource factors that need to be coupled with a good number of extension workers using self-extension and extension of civil servants and cooperating with various parties in the procurement of facilities for tools display extension. Keywords: Communication, Resources, Implementation
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 1993 TENTANG PRASARANA DAN LALU LINTAS JALAN DI KECAMATAN PEMANGKAT KABUPATEN SAMBAS (Studi Pada Prasarana Perlengkapan Jalan) ANDRI AGUSTINUS NIM. E01107077
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 4, No 1 (2015): PublikA, edisi Maret 2015
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v4i1.552

Abstract

Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan di Kecamatan Pemangkat, diindikasikan kurang optimal. Indikasi ini ditandai dengan minimnya penyediaan prasarana perlengkapan jalan yang representatif berupa rambu-rambu dan marka jalan yang dilakukan oleh DisHubKomInfo sehingga menyebabkan masalah lalu lintas. Fokus penelitian ada empat variable menurut Edward III (dalam Yousa, 2007:54), terdiri dari Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Pada Penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yakni mendeskripsikan fakta-fakta dan fenomena-fenomena yang peneliti temukan selama melakukan penelitian. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa proses Implementasi Kebijakan Prasarana Perlengkapan Jalan oleh DisHubKomInfo secara berkelanjutan harus terus dilakukan, sehingga sarana dan prasarana kelengkapan lalu lintas yang dimiliki dapat tersalurkan dan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Sambas. Pelaksanaan Kebijakan Prasarana Perlengkapan Jalan dengan melalui perencanaan, penyediaan, dan pemeliharaan dengan memanfaatkan semua potensi yang dimiliki baik sumber daya manusia (SDM), sumber keuangan, fasilitas maupun kelembagaan sudah cukup memadai pemanfaatannya walaupun belum maksimal.Saran: Penyediaan Prasarana Perlengkapan Jalan di Kecamatan Pemangkat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang bersifat mendukung seperti aparat yang memungkinkan dalam pelaksanaan teknis penyediaan rambu-rambu dan marka jalan dan faktor yang menghambat implementasi seperti anggaran yang terbatas, kurangnya pembinaan dan pemberdayaan aparat, serta tidak adanya forum evaluasi lalu lintas. DisHubKomInfo Kabupaten Sambas, hendaknya segera meluncurkan Strategi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas serta bertindak tegas terhadap masyarakat yang tidak patuh terhadap peraturan-peraturan yang berlaku. Kata-kata kunci :        Implementasi Kebijakan, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993, Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, Kecamatan Pemangkat.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU IDENTITAS PENDUDUK MUSIMAN DI KELURAHAN SUNGAIBANGKONG KECAMATAN PONTIANAK KOTA RESNA JANUARTI NIM. E1011131018
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 6, No 2 (2017): PublikA, Edisi Juni 2017
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v6i2.1570

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Penduduk Musiman di Kelurahan Sungaibangkong Kecamantan Pontianak Kota belum berjalan dengan efektif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan teori Smith terdapat 4 faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan yaitu faktor kebijakan yang diidealkan, faktor kelompok sasaran, faktor organisasi pelaksana, faktor lingkungan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor kebijakan yang diidealkan yaitu Disdukcapil masih kurang serius dalam melaksanakan kebijakan dari program dalam bentuk sosialisasi yang dilakukan masih kurang optimal, gambaran kebijakan, manfaat dari Kipem kurang dan pelaksana kebijakan yang memberikan sanksi kurang mendukung kebijakan. Faktor kelompok sasaran yaitu Ketua RT tidak mensosialisasikan Kipem, penduduk musiman terkendala dengan persyaratan pembuatan Kipem diantaranya KK penampung, PBB dan pengantar RT, terdapat penduduk musiman kurang mendukung pelaksanaan kebijakan serta rendahnya kesadaran penduduk musiman untuk patuh pada peraturan. Faktor organisasi pelaksana yaitu sikap pimpinan organisasi mendukung pelaksanaan implementasi kebijakan namun kegiatan sosialisasi masih belum optimal, sikap Satpoll PP kurang peduli dan tidak optimal dalam melaksanakan kebijakan dan penegakkan sanksi tidak tegas. Faktor lingkungan yaitu aspek budaya penduduk musiman seringkali datang tidak melaporkan kedatangannya, aspek sosial yaitu kurangnya komunikasi maupun interaksi antara ketua RT dan penduduk musiman yang berpengaruh pada tidak tersampaikannya informasi mengenai Kipem. Aspek politik yaitu kontrol yang kurang oleh Disdukcapil dalam mengawal pelaksanaan kebijakan. Aspek ekonomi yaitu Kipem bisa membantu penduduk musiman mengurus administrasi tetapi manfaatnya tidak luas terdapat pengurusan administrasi yang bisa dilakukan tanpa Kipem.  Saran dalam penelitian ini adalah Disdukcapil lebih optimal dalam mensosialisasikan Kipem, peningkatan sinergisme Disdukcapil, Lurah dan Ketua RT dalam implementasi kebijakan, penegakkan sanksi ditegaskan dan persyaratan pembuatan Kipem dipermudah melalui perencanaan yang baik dengan melihat kondisi pelaksanaannya di lapangan apakah mendukung atau tidak. Kata-kata kunci : Implementasi kebijakan, Kipem, penduduk musiman, sosialisasi
KINERJA PEGAWAI WANITA APARATUR SIPIL NEGARA DI KANTOR KELURAHAN SUNGAI WIE KECAMATAN SINGKAWANG TENGAH Orliya Liza NIM. E1012141102; Hj. Fatmawati *; Erdi *
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 8, No 2 (2019): PublikA, Edisi Juni 2019
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v8i2.2466

Abstract

 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan standar kinerja Pegawai Wanita Aparatur Sipil Negara Di Kantor Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah. Penelitian tersebut diarahkan untuk menemukan gejala-gejala secara sistematis serta menganalisa kebenarannya berdasarkan data yang berkaitan dengan Kualitas, Ketepatan waktu, Efektivitas, dan Komitmen kerja pegawai wanita di Kantor Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data penelitian ini melalui teknik Observasi dan Wawancara. Teknik analisis data meliputi Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan. Lokasi penelitian yaitu di Kantor Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tenah. Subjek penelitian adalah Lurah, Staf dan Masyarahat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kinerja Pegawai Wanita Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah masih rendah dan belum optimal. Dikarenakan Kurangnya kualitas pegawai wanita yang berdasarkan kualitasnya di Kantor Kelurahan Sungai Wie masih belum sesuai dengan tujuan yang diharapkan dimana pegawai wanita belum bisa mengerjakan pekerjaan sesuai dengan hasil yang diinginkan. Ketepan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan masih kurang baik belum optimal, fasilitas sarana dan prasarana Kantor Kelurahan Sungai Wie sudah memadai tetapi penggunaan fasilitas kantor masih kurang efektif karena masih adanya pegawai wanita yang tidak paham mengenai perkembangan teknologi, serta komitmen kerja yang harus selalu di pertahankan dalam bekerja seluruh pegawai kelurahan di harapkan dapat menjadi individu pegawai yang bertanggung jawab. Saran dengan hasil penelitian ini adalah seluruh pegawai agar kedepannya lebih meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas kantor sehingga terciptalah kemampuan kinerja yang optimal.Kata kunci : Kualitas, Ketepatan Waktu, Efektivitas dan Komitmen Kerja  
KURANGNYA SUMBER DAYA DALAM PROSES KEBIJAKAN PENCATATAN KELAHIRAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LANDAK Kunayah E.01109057
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v2i3.228

Abstract

Issues regarding the recording of births that occurred in the Department of Population and Civil Registration of Landak District is existing resources to support the implementation process of birth registration has not been adequately. The inadequacy of the resources in the distribution of citation impact birth certificate to the public. Needs of the community in making a birth certificate is often the time that sudden. Time they use if you want to find a job and continuing education, so employees overwhelmed in handling it. Writing this article aims to determine the adequacy resources on the Departmen of Population and Civil Registration of Landak District in implementation process of birth registration policy. The approach used is descriptive qualitative analysis. The results showed that the implementation of birth registration policy implemented by the Department of Population and Civil Registration of Landak District is quite good, but in terms of implementation there are still shortcomings, such as lack of human resources, budget resources and equipment resources, resulting in delays in distributing quote a birth certificate to the public. Through this writing, that the process of birth registration policy implementation continues, so that people who does nt have a birth certificate in the society can immediately create a birth certificate or in other words to have a birth certificate. Key Words : Birth Registration, Inadequate Resources, Implementation Process Of Birth Registration.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 04 TAHUN 2004 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PARKIR KOTA PONTIANAK MURHARTANTIO NIM. E21111050
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 2 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v5i2.1077

Abstract

Penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan parkir tepi jalan umum di kota Pontianak dan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan parkir tepi jalan umum di kota Pontianak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di Kota Pontianak  dan belum tersedianya tempat parkir yang memadai. Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan perparkiran dan pemungutan retribusi parkir, komunikasi antara pihak Dinas Perhubungan komunikasi dan Informatika dengan petugas terkait sudah terjalin dengan baik. Dibuktikan dengan adanya evaluasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan komunikasi dan Informatika merupakan pelaksana kebijakan pengelolaan parkir tepi jalan umum berdasarkan Peraturan Daerah kota Pontianak No 04 tahun 2004. Pengelolaan parkir tepi jalan umum terdiri dari penetapan tempat parkir yang terdiri dari titik atau tempat parkir, dimana dalam penentuan titik atau tempat parkir tepi jalan umum, Tanda atau garis tempat parkir ini menjadi sangat penting dalam kegiatan perparkiran di kota Pontianak, dengan adanya pemasangan tersebut  masyarakat dengan mudah mengetahui tempat parkir resmi. Pembinaan sumber daya yang ditujukan kepada para juru-juru parkir yang sehari-harinya bekerja dilapangan yaitu dengan cara memberikan semacam palatihan secara langsung. Bekerjasama antara Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak serta Polisi dari Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Pontianak. Terjadi ketimpangan antara isi kebijakan dengan pelaksanaan di lapangan dan masih banyak terdapat juru parkir liar dikarenakan oleh beberapa aspek yang mempengaruhi. Selain itu masih kurang sumber daya sebagai pihak pelaksana kebijakan dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai serta sikap dari para implementor. Hal ini lah yang menyebabkan kepuasan masyarakat masih terbilang rendah terhadap pelayan perparkiran di Kota Pontianak.Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan agar pengelolaan parkir tepi jalan umum harus ditangani secara lebih komprehensif perlu diadakan pembenahan parkir tidak resmi secara intensif sehingga pengelolaan parkir tepi jalan umum lebih optimal.Kata-kata kunci : Implementasi, Penyelenggaraan dan Pengelolaan Parkir, Kota Pontianak

Page 95 of 132 | Total Record : 1314

 93   94   95   96   97 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 2 (2024): PUBLIKA EDISI JUNI 2024 Vol 13, No 1 (2024): PUBLIKA EDISI MARET 2024 Vol 12, No 4 (2023): PUBLIKA EDISI DESEMBER 2023 Vol 12, No 3 (2023): PUBLIKA EDISI SEPTEMBER 2023 Vol 12, No 2 (2023): PUBLIKA EDISI JUNI 2023 Vol 12, No 1 (2023): PUBLIKA EDISI MARET 2023 Vol 11, No 4 (2022): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2022 Vol 11, No 3 (2022): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2022 Vol 11, No 2 (2022): PUBLIKA, EDISI JUNI 2022 Vol 11, No 1 (2022): PUBLIKA, EDISI MARET 2022 Vol 10, No 4 (2021): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2021 Vol 10, No 3 (2021): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2021 Vol 10, No 2 (2021): PUBLIKA, EDISI JUNI 2021 Vol 10, No 1 (2021): PUBLIKA, EDISI MARET 2021 Vol 9, No 4 (2020): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2020 Vol 9, No 3 (2020): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2020 Vol 9, No 2 (2020): PUBLIKA, EDISI JUNI 2020 Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020 Vol 8, No 4 (2019): PublikA, Edisi Desember 2019 Vol 8, No 3 (2019): PublikA, Edisi September 2019 Vol 8, No 2 (2019): PublikA, Edisi Juni 2019 Vol 8, No 1 (2019): PublikA, Edisi Maret 2019 Vol 7, No 4 (2018): PublikA, Edisi Desember 2018 Vol 7, No 3 (2018): PublikA, Edisi September 2018 Vol 7, No 2 (2018): PublikA, Edisi Juni 2018 Vol 7, No 1 (2018): PublikA, Edisi Maret 2018 Vol 6, No 4 (2017): PublikA, Edisi Desember 2017 Vol 6, No 3 (2017): PublikA, Edisi September 2017 Vol 6, No 2 (2017): PublikA, Edisi Juni 2017 Vol 6, No 1 (2017): PublikA, Edisi Maret 2017 Vol 5, No 4 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 4 Edisi Desember 2016 Vol 5, No 3 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016 Vol 5, No 2 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 Vol 5, No 1 (2016): PublikA, Edisi Maret 2016 Vol 4, No 4 (2015): Publika, Edisi Desember 2015 Vol 4, No 3 (2015): Publika, Edisi September 2015 Vol 4, No 2 (2015): Publika, Edisi Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): PublikA, edisi Maret 2015 Vol 3, No 4 (2014): Publika, Edisi Desember 2014 Vol 3, No 3 (2014): Publika, Edisi September 2014 Vol 3, No 2 (2014): Publika, Edisi Juni 2014 Vol 3, No 1 (2014): PublikA, Edisi Maret 2014 Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi September 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi Agustus 2013 Vol 2, No 1 (2013): PublikA, Edisi April 2013 Vol 1, No 1 (2012): PublikA, Edisi Perdana 2012 More Issue