cover
Contact Name
Deni Darmawan
Contact Email
dendar@untan.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
labkom@fisip.untan.ac.id
Editorial Address
Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak 78124
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara
ISSN : 2442546X     EISSN : 2442546X     DOI : http://dx.doi.org/10.26418%2Fpublika.v10i2
Core Subject : Social,
Publika adalah jurnal akses terbuka, dan peer-review. Tujuan utama kami adalah untuk menyebarluaskan artikel terkini dan asli dari para peneliti dan praktisi tentang berbagai masalah sosial dan politik kontemporer: kebijakan publik, administrasi pembangunan, manajemen publik.
Articles 1,314 Documents
PENGEMBANGAN POTENSI WISATA ROHANI BUKIT KELAM DI KECAMATAN KELAM PERMAI KABUPATEN SINTANG KANDIDUS JUNIDI GIMANG NIM. E01109035
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 2 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v5i2.1051

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal sebagai dasar dalam merumuskan strategi pengembangan potensi Wisata Rohani Bukit Kelam di Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah kurangnya upaya keuskupan dalam pengembangan objek Wisata Rohani Bukit Kelam baik dari segi pemodalan maupun promosi, tidak adanya upaya pemanfaatan potensi pendukung selain potensi Wisata Rohani yang ada di kawasan Wisata Rohani Bukit Kelam, Kurangnya sarana dan prasarana dalam pengembangan objek Wisata Rohani Bukit Kelam, serta minimnya sarana akomodasi dan pelayanan kebutuhan wisatawan serta fasilitas pendukung yang ada di sekitar objek Wisata Rohani Bukit Kelam. Dalam penelitian ini digunakan analisis strategi yaitu analisis SWOT. Dengan menggunakan analisis SWOT tersebut maka akan didapatkan strategi yang cocok untuk mengembangkan daya tarik objek Wisata Rohani Bukit Kelam. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini.  menunjukkan bahwa masih lambannya Keuskupan dalam proses pengembangan objek Wisata Rohani Bukit Kelam. Kurangnya fasilitas-fasilitas pendukung objek wisata serta akses jalan yang masih kurang baik. Sumber daya alam yang sangat berpotensi tidak diimbangi dengan sumber daya yang ada di kawasan objek Wisata Rohani tersebut serta sumber daya yang ada baik kuantitas maupun kualitas pada Wisata Rohani masih juga kurang memadai. Serta masih terdapat faktor-faktor lain baik internal maupun eksternal yang mempengaruhi dan mendominasi pengembangan objek Wisata Rohani Bukit Kelam untuk menjadi objek wisata unggulan serta daerah tujuan wisata. Diharapkan pihak pengelola Pastoran agar bisa bekerja sama dengan  pihak Pemerintah khususnya DISBUDPAR, Swasta dan Masyarakat luas khususnya umat Katolik yang ada di Kabupaten Sintang.Kata-kata Kunci : Strategi, Pengembangan, Objek Wisata
KINERJA APARATUR DESA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI DESA CUPANG GADING KECAMATAN SEKADAU HULU KABUPATEN SEKADAU KATARINA NUNUN NIM. E1012131042
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 2 (2018): PublikA, Edisi Juni 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v7i2.1968

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja Aparatur Desa di Kantor Desa Cupang Gading Kecamatan Sekadau Hulu Kabupeten Sekadau, terkait pelayanan Kartu Keluarga (KK). Permasalahan dalam penelitian ini ialah: masih adanya ketidaktepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan, hari kerja Kantor Desa tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku serta terdapat pegawai yang tidak disiplin. Untuk menganalisis permasalahan tersebut, peneliti menggunakan teori dari Dharma (dalam Martinus 2000 : 30), yaitu Kualitas, Kuantitas dan Ketepatan Waktu. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Kualitas kerja aparatur Desa Cupang Gading sudah bisa dikatakan cukup baik, namun masih terdapat kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki, berbeda dengan Kuantitas dimana hasil dari Kinerja Aparatur dalam memberikan pelayanan khususnya di bidang Kasi Pelayanan yang masih banyak kekurangan meskipun tidak adanya tolak ukur, sedangkan Ketepatan Waktu yaitu menunjukkan bahwa Aparatur Desa Cupang Gading belum mampu menyelesaikan tugas-tugas dengan tepat waktu. Dan diharapkan setiap aparatur harus mampu menyelesaikan pekerjaan  dengan tepat waktu, sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam proses pelayanan, karena adanya beberapa hambatan dalam menyelesaikan tugas di Kantor Desa Cupang Gading. Hambatan tersebut ialah kurangnya kemampuan pegawai dalam mengoprasikan komputer serta sarana dan prasaranan yang kurang memadai. Kata-kata Kunci : Kinerja Aparatur, Kualitas , Kuantitas dan Ketepatan Waktu
IMPLEMENTASI PENGALIHAN PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) KE DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA PONTIANAK DEBBIE YUARI SIALLAGAN NIM. E01111007
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 4, No 2 (2015): Publika, Edisi Juni 2015
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v4i2.666

Abstract

Permasalahan dalam penelitian ini adalah masih adanya potensi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang belum tergali dan belum adanya pendataan ulang terhadap objek pajak. Permasalahan lain adalah tidak efektifnya pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pontianak No. 6 tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Pontianak. Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana pemerintah Daerah Kota Pontianak telah mengimplementasikan Peraturan tersebut, sehingga peneliti dapat mengetahui penyebab potensi BPHTB tidak tergali oleh Pemerintah Daerah Kota Pontianak. Implementasi Pengalihan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kota Pontianak cukup menarik untuk diteliti mengingat besarnya Potensi BPHTB di kota Pontianak. Dalam upaya menilai keberhasilan implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak No. 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Pontianak peneliti menggunakan teori Van Meter dan Van Horn dengan 6 variabel yaitu, Ukuran dan Tujuan kebijakan dalam Implementasi, Sumberdaya dalam Implementasi, Karakteristik Agen Pelaksana dalam Implementasi, Sikap/Kecendrungan Para Pelaksana dalam Implementasi, Komunikasi antar Organisasi dalam Implementasi dan Lingkungan Ekonomi, social dan Politik dalam Implementasi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi peraturan daerah No 6 tahun 2010 tentang pajak daerah kota Pontianak kurang berjalan efektif. Standar atau ukuran kebijakan belum sepenuhnya di jalankan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak. Sumberdaya manusia pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak belum memadai dalam aspek kulitas dan kuantitas. Standart Oprasional Prosedur belum dijalankan dengan baik. Sikap para pelaksana yaitu Dispenda kurang memberikan sanksi kepada wajib pajak yang berbuat curang dan Kurangnya koordinasi antar pihak-pihak terkait. Saran dari penelitian ini adalah kepada wajib pajak agar mengurus pajak BPHTB  baiknya dilakukan sendiri tidak perlu bantuan notaries dan Dinas Pendapatan Daerah seharusnya melakukan pendataan ulang objek pajak. Kata-kata Kunci: Implementasi Pengalihan Pemungutan, BPHTB, dan Pajak.
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAAN ANAK DI KECAMATAN PONTIANAK UTARA HELINA NIM E1011131078
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 6, No 4 (2017): PublikA, Edisi Desember 2017
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v6i4.1701

Abstract

Penelitian ini berjutuan untuk memberikan pemahaman mengenai faktor-faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya implementasi Peraturan Pemerintah Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2014 tentang perlindungan anak di Kecamatan Pontianak Utara. Permasalahan mengenai kasus kekerasaan terhadap anak yang sering terjadi cukup menarik untuk diteliti mengingat masih banyaknya tingkat kasus kekerasan terhadap anak sekitar 36,83% jika dilihat dari Kota Pontianak. Teori yang digunakan adalah teori Charles O. Jones, dimana ada tiga faktor yang mempenggaruhi implementasi kebijakan yaitu: a) organisasi, b) interpretasi, c) apikasi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti memperoleh informasi melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Pemerintah Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Kecamatan Pontianak Utara adalah: a) Organisasi pembentukan atau penataan sumber daya, unit-unit serta metode masih kurang efektif, b) Interpretasi yang dilakukan masih kurang, c) Aplikasi belum optimal dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakuakn dapat disimpukan bahwa proses Implementasi Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perlindunga Anak masih jauh dari harapan. Saran sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah diharapkan bagi Pemerintah Kota Pontianak agar lebih meningkatkan adanya motivasi bagi masyarakat, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana atau prasarana, dan meperbanyak sosialisasi dalam Implementasi Peraturan Daerah no 3 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sehingga permasalahan yang terjadi dapat diatasi dengan cepat. Kata-kata Kunci : Implementasi Program, Perlindungan Anak
IMPLEMENTASI PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) DI KELURAHAN DALAM BUGIS KECAMATAN PONTIANAK TIMUR KOTA PONTIANAK DIAH INDRI SARI NIM. E1011141084; Hj Hardilina *; H Pardi *
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 8, No 4 (2019): PublikA, Edisi Desember 2019
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v8i4.2515

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan mengenai Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak. Persoalan mengenai Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang terjadi di daerah tersebut cukup menarik untuk diteliti karena berdasarkan Surat Keputusan (SK) Walikota Pontianak, luas perumahan kumuh dan pemukiman kumuh di Kelurahan Dalam Bugis Kawasan Tanjung Pulau sudah rampung sehingga mencapai 0,00 Ha. Namun, jika melihat realita di lapangan masih terdapat kekumuhan. Penelitian ini menggunakan menggunakan pendekatan kualitatif dengan model penelitian deskriftif. Peneliti mencari informasi melalui teknik wawancara dengan narasumber, observasi ke wilayah penelitian, dan teknik dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kota Pontianak belum sepenuhnya berhasil mengingat keefektifan Komunikasi, Sumber daya yang belum optimal, Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan yang masih acuh, dan Struktur Birokrasi yang belum sepenuhnya terlaksana. Saran, dengan hasil penelitian ini diharapkan Pemerintah Kota Pontianak agar lebih mengawasi langsung keadaan di wilayah yang termasuk ke dalam Program KOTAKU bukan hanya melihat dari nilai yang didapatkan dari pengawas di lapangan, agar tidak ada lagi sarana dan prasarana yang terlewati pembangunannya. Dengan begitu Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) keberhasilannya tidak hanya dilihat dari hasil penilaian namun juga berhasil sesuai realitanya. Kata kunci : Implementasi, Program, Kota Tanpa Kumuh, KOTAKU  
ANALISIS KINERJA PEGAWAI DI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA PONTIANAK Yusdini Arsih E.21109032
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 3, No 1 (2014): PublikA, Edisi Maret 2014
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v3i1.276

Abstract

This thesis is intended to provide insight into Analysis Performance Officer at the Secretariat of the Regional Parliament Pontianak which includes performance , expertise , and perilakupegawai . Employee Performance Problems in Analysis is the presence of some employees who lack discipline , work climate or less comfortable working environment in completing the work , and the lack of decisive action from the leaders , in addressing employee issues that may hinder the performance of employees . This study used a descriptive analysis approach , ie research that aim to decipher , explain or describe in depth about the topic research.from findings of the research that analyzes employee performance at the Parliament Secretariat Pontianak be it in work performance , skills and behavior of employees indicate that the three elements this has not been able to provide optimal contribution to the improvement of the performance of employees in the parliament Secretariat Pontianak.Required an increase in the quality of employees' work, in addition to training or Bimtek can be done by more seirngnya leader in providing directives to employees, so that employees feel cared for by the leadership, but it can also do a direct assessment of the leadership to employees, so that employees are more motivated in improving the quality of their work. Also needed improvement work atmosphere by way of employee discipline in the sense of giving direction to employees distract employees who are working. Keyword : Analysis Performance Employee Parliament Secretariat
KUALITAS PELAYANAN PEMBUATAN PASPOR DI KANTOR IMIGRASI KELAS I PONTIANAK MAHARANI RAHIM NIM. E01112032
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 6, No 1 (2017): PublikA, Edisi Maret 2017
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v6i1.1434

Abstract

Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai kualitas pelayanan pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak. Untuk mengukur kualitas pelayanan peneliti menggunakan indikator ukuran kualitas pelayanan menurut Murjatin (dalam Yuwono, 2001:184) yaitu kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, ekonomis, keadilan yang merata, dan kepastian waktu. Hasil dari penelitian ini adalah dari aspek kesederhanaan, masih adanya ketidaktahuan pemohon tentang informasi yang diberikan petugas walaupun sudah disediakan papan informasi dan ruang pengaduan, tetapi kenyataannya masih ada pemohon yang masih kebingungan. Dari aspek kejelasan dan kepastian, masih banyak masyarkat pemohon yang belum memahami bagaimana alur kerja dan persyaratan yang harus dilengkapi serta tidak adanya kejelasan terkait waktu buka jam pelayanan petugas yang tidak sesuai dengan jam kerja yang sudah ditetapkan pihak imigrasi. Dari aspek ekonomis, walaupun biaya yang ditentukan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah, tetapi masih adanya birojasa yang menetapkan biaya lebih tinggi dari yang sudah ditentukan oleh peraturan pemerintah. Dari aspek keadilan yang merata, petugas yang mengutamakan orang yang sakit dalam pelayanan pembuatan paspor. Walaupun demikian, tidak semua pemohon yang sehat ikhlas jikadirinyatidak didahulukan. Karena bisa jadi justru yang sehat, lebih mendesak kepentingannya daripada orang yang sakit. Jadi alangkah baiknya petugas imigrasi melayani sesuai nomor antri. Dari aspek kepastian waktu, pihak imigrasi sudah menyelesaikan pembuatan paspor sesuai dengan SOP yaitu tiga hari setelah pembayaran. Namun dari hal tersebut, masih ada kendala dalam pembuatan paspor, seperti jaringan yang lelet kemudian masyarakat yang harus menunggu seharian, dikarenakan counter pelayanan yang tersedia hanya tujuh dan yang digunakan hanya enam sehingga pelayanan pun memerlukan waktu yang lama. Kata-kata kunci: Kualitas, Pelayanan, Pembuatan Paspor
PENGEMBANGAN OBJEK PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN KUNJUNGAN WISATAWAN DI KOTA PONTIANAK RESVY AIRISVINARA NIM. E01105019
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 4 (2018): PublikA, Edisi Desember 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v7i4.2220

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana para pengembang Dinas Parawista dan Kebudayaan dalam mengembangkan minat wisatawan untuk mengunjungi Kota Pontianak, khususnya objek wisata Tugu Khatulistiwa. Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian deskriptif yaitu menggambarkan kejadian, peristiwa atau permasalahan yang terjadi, yaitu menggambarkan bagaimana pelaksanaan pengembangan objek pariwisata di kota Pontianak dalam meningkatkan kunjungan wisatawan di kota Pontianak.Permasalahan ini sangat penting untuk dianalisis karena masih kurangnya penelolaan obyek wisata yang menarik, keterbatasannya dana menjadi kendala dalam mengembangkan pariwisata, juga karena kurangnya untuk mempromosikan hambatan, baik dari pemerintah pusat, manajemen manajer atau masyarakat itu sendiri. dan kurang fasilitas untuk mendukung infrastruktur pariwisata. Sebenarnya kita melihat bahwa industri pariwisata adalah salah satu yang penting dalam mengembangkan nasional. Terutama dalam memperjuangkan pertukaran devisa negara ke pendapatan dan juga dapat memberikan pekerjaan bagi masyarakat di daerah tersebut. Kata-kata kunci: Promosi, Pariwisata, Liburan
PROSES PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN DI KECAMATAN LEDO KABUPATEN BENGKAYANG Eko Hadiprasojo E.01108136
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi September 2013
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v2i2.164

Abstract

The title of this article is the implementation of Rural Agribusiness Development Program in District Ledo Bengkayang. The purpose of writing this article is to describe the process Implemenetasi Rural Agribusiness Development Program in the District of Ledo and factors that influence it. The method used in this paper is a qualitative method. The results obtained from this study is, that the process of implementation of Rural Agribusiness Development Program in District Ledo Bengkayang are in accordance with the applicable provisions. But the substance of the program have not been able to achieve the desired goals and objectives are to improve the lives of farmers who are members of the Association of Farmers Group. Joint Farmers have not been able to take advantage of venture capital assistance to improve the downstream sub-sector of agribusiness and agri-support sub-system, so efforts to reduce poverty in Sub Ledo will not materialize. It is influenced by several factors, namely, inter-organizational communication factors, resources, and the disposition of the implementor. Hence the need for education about the program PUAP especially in developing joint business plans.Keywords: Rural Agribusiness, Downstream Agrebisnis, Sub Agrebisnis System Support.
PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERWAKILAN DESA DALAMPENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DESA NANGA ANSAR KECAMATAN BELITANG KABUPATEN SEKADAU FILINASIUS NIM. E01107046
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 3, No 4 (2014): Publika, Edisi Desember 2014
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v3i4.1079

Abstract

Permasalahan dalam penelitian ini adalah kurangnya pengetahuan anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) perihal pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta hubungan kerja kurang harmonis dan mengarah terjadinya konflik serta menunjukkan kecenderungan dominasi kepala Desa. Penelitian ini menggunakan teori pelaksanaan Fungsi Badan Perwakilan Desa Menurut Manan  danSuandi (2004) yaitu:fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi menampung aspirasi masyarakat.Penelitian ini menggunakan model penelitian deskriptif dengan teknik pengelolaan data analisis kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan Badan Perwakilan Desa di Desa Nanga Ansar telah melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dengan baik. Hal ini terbukti dengan kemampuan BPD Nanga Ansar yang tidak hanya menampung dan menyalurkan aspirasi saja, BPD juga merealisasikan aspirasi tersebut dalam bentuk peraturan desa meski tidak semua dari aspirasi tersebut dijadikan peraturan desa. Hal ini disebabkan oleh pertimbangan efektivitas, bahwa jika setiap aspirasi dirumuskan dalam peraturan desa maka akan kurang efektif, karena membutuhkan waktu yang panjang membuat suatu peraturan desa. Saran yang dapat dijadikan pertimbangan, diharapkan Ketua dan anggota Badan Permusyaratan Desa (BPD) lebih meningkatkan kembali peran dan fungsi BPD yang sudah ditetapkan dalam rencana program kerja.Meningkatkan kinerja dalam hal menggali, menampung, merumuskan, serta menyalurkan aspirasi masyarakat desa.Melakukan sosialisasi keberadaan BPD serta peran dan fungsi BPD di masyarakat.Meningkatkan fungsi kontroling dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan Desa, peraturan Desa.Kata-kata Kunci :Badan Perwakilan Desa, Pembangunan, Masyarakat.

Page 92 of 132 | Total Record : 1314


Filter by Year

2012 2024


Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 2 (2024): PUBLIKA EDISI JUNI 2024 Vol 13, No 1 (2024): PUBLIKA EDISI MARET 2024 Vol 12, No 4 (2023): PUBLIKA EDISI DESEMBER 2023 Vol 12, No 3 (2023): PUBLIKA EDISI SEPTEMBER 2023 Vol 12, No 2 (2023): PUBLIKA EDISI JUNI 2023 Vol 12, No 1 (2023): PUBLIKA EDISI MARET 2023 Vol 11, No 4 (2022): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2022 Vol 11, No 3 (2022): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2022 Vol 11, No 2 (2022): PUBLIKA, EDISI JUNI 2022 Vol 11, No 1 (2022): PUBLIKA, EDISI MARET 2022 Vol 10, No 4 (2021): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2021 Vol 10, No 3 (2021): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2021 Vol 10, No 2 (2021): PUBLIKA, EDISI JUNI 2021 Vol 10, No 1 (2021): PUBLIKA, EDISI MARET 2021 Vol 9, No 4 (2020): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2020 Vol 9, No 3 (2020): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2020 Vol 9, No 2 (2020): PUBLIKA, EDISI JUNI 2020 Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020 Vol 8, No 4 (2019): PublikA, Edisi Desember 2019 Vol 8, No 3 (2019): PublikA, Edisi September 2019 Vol 8, No 2 (2019): PublikA, Edisi Juni 2019 Vol 8, No 1 (2019): PublikA, Edisi Maret 2019 Vol 7, No 4 (2018): PublikA, Edisi Desember 2018 Vol 7, No 3 (2018): PublikA, Edisi September 2018 Vol 7, No 2 (2018): PublikA, Edisi Juni 2018 Vol 7, No 1 (2018): PublikA, Edisi Maret 2018 Vol 6, No 4 (2017): PublikA, Edisi Desember 2017 Vol 6, No 3 (2017): PublikA, Edisi September 2017 Vol 6, No 2 (2017): PublikA, Edisi Juni 2017 Vol 6, No 1 (2017): PublikA, Edisi Maret 2017 Vol 5, No 4 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 4 Edisi Desember 2016 Vol 5, No 3 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016 Vol 5, No 2 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 Vol 5, No 1 (2016): PublikA, Edisi Maret 2016 Vol 4, No 4 (2015): Publika, Edisi Desember 2015 Vol 4, No 3 (2015): Publika, Edisi September 2015 Vol 4, No 2 (2015): Publika, Edisi Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): PublikA, edisi Maret 2015 Vol 3, No 4 (2014): Publika, Edisi Desember 2014 Vol 3, No 3 (2014): Publika, Edisi September 2014 Vol 3, No 2 (2014): Publika, Edisi Juni 2014 Vol 3, No 1 (2014): PublikA, Edisi Maret 2014 Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi September 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi Agustus 2013 Vol 2, No 1 (2013): PublikA, Edisi April 2013 Vol 1, No 1 (2012): PublikA, Edisi Perdana 2012 More Issue