cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Deni Darmawan
Contact Email
dendar@untan.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
labkom@fisip.untan.ac.id
Editorial Address
Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak 78124
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : 2442546X     EISSN : 2442546X     DOI : http://dx.doi.org/10.26418%2Fpublika.v10i2
Core Subject : Social,
Social Sciences
Publika adalah jurnal akses terbuka, dan peer-review. Tujuan utama kami adalah untuk menyebarluaskan artikel terkini dan asli dari para peneliti dan praktisi tentang berbagai masalah sosial dan politik kontemporer: kebijakan publik, administrasi pembangunan, manajemen publik.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 1,314 Documents
 92   93   94   95   96 
KUALITAS PELAYANAN DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM ) TIRTA KHATULISTIWA KOTA PONTIANAK MARHENIS NIM. E21110036
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 4, No 3 (2015): Publika, Edisi September 2015
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v4i3.761

Abstract

Permasalahan dalam penelitian ini adalah pelayanan informasi bagi pelanggan yang belum terintergrasi ssecara optimal, pelayanan pendistribusian air yang tidak optimal, dan masalah pengembangan jaringan investasi pengembangan yang tidak imbang dengan laju perkembangan pemukiman. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kualitas pelayanan di perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Khatulistiwa di Kota Pontianak  dan aspek yang mempengaruhi kualitas pelayanan tersebut. Oleh karena itu, Teori yang mengacu pada kualitas pelayanan dan aspek  kualitas pelayanan air bersih PDAM di Kota Pontianak tersebut, dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Zeithaml, Parasuraman & Berry  yaitu aspek atau faktor    Realibilitas, Kredibilitas, Mengerti apa yang diharapkan pelanggan / masyarakat, dan Tangibles. Adapun    metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode  Kualitatif Deskriptif. Hasil penelitian      ini menunjukan bahwa program peningkatan kualitas pelayanan yang dilaksanakan masih kurang optimal sebagaimana yang diinginkan olah pihak-pihak lembaga pemerintah maupun pihak swasta dan kurang maksimalnya kualitas pendistribusian air bersih kepada konsumen dalam upaya mengoptimalkan pelayanan PDAM yang pada dasarnya adalah untuk memenuhi kepentingan mereka juga. Saran yang dapat diberikan  penulis sebagai suatu masukan adalah Kemampuan perusahaan dalam  kinerja harus tetap dipertahankan dan menjaga saling ketergantungan / integrasi antara penyedia pelayanan dan pelanggan / masyarakat , seperti menjaga ketepatan perhitungan uang / ongkos teliti dalam pencatatan data   (sistem informasi yang baik), dan                tepat waktu, tepat kualitas, tepat kuantitasnya sehingga perusahaan dalam melaksanakan jasa sesuai dengan apa yang telah dijanjikan secara tepat waktu.   Kata-kata Kunci: kualitas pelayanan , aspek kualitas pelayanan
PENINGKATAN DISIPLIN KERJA PEGAWAI PADA KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUBU RAYA AJI WIJAYA NIM. E1011131026
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 1 (2018): PublikA, Edisi Maret 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v7i1.1777

Abstract

Dalam penelitian ini peneliti ingin mendeskripsikan tingkat disiplin kerja pegawai dikantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai tingkat disiplin kerja pegawai dikantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya masih rendah, yang meliputi keterlambatan pegawai untuk hadir ke kantor dan ketidakhadiran pegawai pada hari kerja. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan analisis kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori yang telah disampaikan oleh Hasibuan (2010:194) yang terdiri dari mematuhi semua peraturan organisasi, penggunaan waktu secara efektif, tanggung jawab dalam pekerjaan dan tugas, dan tingkat absensi. Hasil penelitian ini adalah yang pertama mematuhi semua peraturan organisasi, dalam hal kepatuhan terhadap jam masuk kerja belum dapat dikatakan disiplin karena masih ada beberapa pegawai yang sering terlambat datang ke kantor. Kedua, penggunaan waktu secara efektif dinilai sudah cukup disiplin meskipun masih ditemukannya beberapa pegawai yang bukan bertugas di Front Office menunda-nunda dalam penyelesaian pekerjaan seperti pegawai yang asyik ngobrol antar sesama pegawai pada saat jam kerja, dan adanya pegawai yang keluar kantor pada saat jam kerja. Ketiga, tanggung jawab dalam pekerjaan dan tugas yaitu bahwa bagi pegawai yang bertugas di Front Office maupun bagi pegawai yang bukan bertugas di Front Office sudah bertanggung jawab dalam menyelesaikan semua pekerjaan atau tugas-tugas sesuai dengan SOP yang ditetapkan. Keempat, tingkat absensi yang masih belum dapat dikatakan disiplin karena masih ada beberapa pegawai yang tidak hadir ke kantor tanpa memberikan keterangan dan masih seringnya pegawai yang meminta ijin untuk tidak hadir ke kantor selama beberapa hari. Kata-kata Kunci : Peningkatan Disiplin Kerja, Pegawai
EVALUASI KEBIJAKAN KARTU IDENTITAS PENDUDUK MUSIMAN DI KELURAHAN BANSIR DARAT KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA Yosep E1011151014 Yonas; Hardilina Hardilina; Joko Triyono
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 10, No 1 (2021): PUBLIKA, EDISI MARET 2021
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v10i1.2653

Abstract

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses evaluasi Kebijakan Kartu Identitas Penduduk Musiman Di Kelurahan Bansir Darat Kecamatan pontianak Tenggara. Fokus penelitian ini dititikberatkan pada pada evaluasi kebijakan Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) di Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Pontianak Tenggara. Dengan menggunakan kriteria evaluasi menurut William Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Namun dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan tiga dari enam kriteria, yaitu efektivitas. Melemahnya kebijakan Kipem, peran ketua RT yang kurang, masih adanya pelanggaran ketertiban dan kemanan oleh penduduk pendatang/musiman; kecukupan, pengendalian, pengontrolan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemda belum cukup hanya dengan Kipem ini karena melemahnya peran Kipem: dan responsivitas, dimana respon dari penduduk pendatang/musiman yang kurang. Keiga kriteria tersebut dipilih karena permasalahan yang didapatkan penulis dilapangan lebih dekat dengan ketiga kriteria tersebut. Adapun permasalahan tersebut antara lain: terjadinya pelangaran ketertiban dan keamanan oleh penduduk pendatang, belum adanya sanksi tegas yang diberikan kepada penduduk pendatang yang belum memiliki Kipem, melemahnya peran kipem karena adanya UU E-KTP, serta kurangnya kesadaran para penduduk musiman/pendatang untuk membuat kipem. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun saran antara lain: lebih mengoptimalkan penggunaan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, segera direalisasikannya pembentukan tim penegak peraturan perundang-undangan dari pihak Disdukcapil, serta meninjau kembali fungsi, kedudukan dan posisi kebijakan Kipem sekarang ini. Kata Kunci: Evaluasi, Kipem ,Penduduk Pendatang, Musiman, Disdukcapil Kota Pontianak.
PELAKSANAAN KOORDINASI PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA PADA BIDANG OPERASIONAL DAN KETERTIBAN UMUM Ikhsan E.2111055
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 3, No 1 (2014): PublikA, Edisi Maret 2014
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v3i1.309

Abstract

The aims of this article is intended to provide an understanding of the functional coordination in implementation of the control of street vendors (PKL) in the River Market District of New Trench Kingdom. The phenomenon that occurs on the implementation of coordination in regulating street vendors conducted Civil Service Police Unit in the District of Sungai Raya in fact a lack of support from relevant agencies, so there is still a lot of the street vendors who sell in places that violate the city's zoning requirements, such as disturbing the beauty of the city, road traffic is getting narrower. That is because the lack of understanding of the rules of order and hold a street vendor environment. The results showed that the implementation of functional coordination in the control of street vendors in New Market River District Ditch the Kingdom had not been effective. This can be seen from several indicators, among others: implementation of coordination through coordination meetings, request data or information regarding the vendors, the consultation exercise and a relationship of cooperation between States through the Civil Service Police Unit with relevant agencies and groups of street vendors have not run up, because not formal and informal relations, such as, rarely do meetings or deliberations of work, always feel the most important duties and the absence of regulation of business groups on a regular basis. With such circumstances misunderstandings always happen, and sometimes act often throwing the responsibility ultimately any decision made less precise, especially in penetaan street vendors.Keywords: Coordination, curbing, street vendors
IMPLEMENTASI PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK NOMOR 51 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA PONTIANAK MUHAMMAD FAHRI KURNIAWAN NIM. E1012121048
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 6, No 2 (2017): PublikA, Edisi Juni 2017
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v6i2.1500

Abstract

Peneltian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis proses implementasi peraturan Walikota Pontianak Nomor 51 tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Kecamatan Kelurahan Di Lingkungan Kota Pontianak pada Kelurahan Siantan Tengah dan Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara. Judul skripsi ini diangkat berdasarkan permasalahan yang terjadi terkait proses pengimplementasian peraturan tentang standar pelayanan yang diberikan kelurahan kepada masyarakat. Pelayanan yang di berikan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti kurangnya sumber daya manusia pada Kelurahan Siantan Tengah dan kurang tertatanya prosedur pelayanan yang di berikan oleh Kelurahan Siantan Hulu. Jadi dalam penelitian ini peneliti membandingkan bagaimana proses implementasi tentang standar pelayanan yang di berikan oleh kedua kantor kelurahan tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Charles O’Jones tentang proses implementasi yang meliputi organisasi, interpretasi, dan aplikasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara keseluruhan belum memenuhi harapan masyarakat, karena dari segi organisasi dan penempatan pegawai tidak tepat dan penerimaan pada loket pelayanan belum teratur. Kata-kata Kunci: Implementasi, Pelayanan, Organisasi, Interpretasi, Aplikasi
PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN DI KECAMATAN PUTUSIBAU UTARA KABUPATEN KAPUAS HULU MARKUS UYUP E21112091
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 4 (2018): PublikA, Edisi Desember 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v7i4.2297

Abstract

Tujuan dalam penelitian ini adalah ingin mendeskripsikan dan menganalisis tentang pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan yang berbasis konservasi dilakukan oleh masyarakat lokal di Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu, Permasalahan dalam peneitian ini adalah Adanya beberapa sumber daya alam yang terbatas  jumlahnya, kadang-kadang dalam proses pembentukannya membutuhkan jangka waktu yang relatif lama dan tidak dapat di tunggu oleh tiga atau empat generasi keturunan manusia .Teori yang dipakai yaitu teori Siregar menyatakan pengelolaan umumnya dikaitkan dengan “aktivitas, yaitu:Perencanaan,Pengorganisasian, Pengendalian. Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriftif kualitatif. Yang memberikan ulasan atau interprestasi terhadap data dan informasi yang diperoleh, sehingga menjadi lebih bermakna dari pada sekedar penyajian dalam bentuk angka-angka. Peneliti menggunakan triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Hasil penelitian Masyarakat Kecamatan Putussibau Utara Sudah melakukan perencanaan partisipatif dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Perencanaan awal pengelolaan sumber daya alam di Kecamatan Putussibau Utara mengacu pada ditetapkannya Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Kabupaten Konservasi yaitu sejak diterbitkannya Permenhut no. 144 Tahun 2003, Pengelolaan sumber daya alam di desa-desa kecamatan putussibau utara diharapkan bukan hanya perbaiki ekonomi namun juga memberikan manfaat bagi perbaikan lingkungan. Oleh sebab itu kecamatan putussibau utara sangat mengharapan dana desa yang ada dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk menunjang kegiatan menjadi usaha pokok masyarakat.    Kata kunci  :Pengelolaan, Sumber Daya Alam, Yang Berwawasan Lingkungan  
PELAKSANAAN PENGAWASAN MELEKAT PADA SATUAN PENGAMANAN DI POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN PONTIANAK SUWITO NIM. E21112045
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 6, No 1 (2017): PublikA, Edisi Maret 2017
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v6i1.1424

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mengenai pelaksanaa pengawasan melekat pada satuan pengamanan di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak. Judul skripsi ini diangkat berdasarkan permasalahan yang bersumber pada disiplin pegawai yang rendah mengingat pelaksanaan pengawasan melekat pada pegawai khususnya satuan pengamanan yang masih rendah. Hal ini juga berdampak pada rendahnya kedisiplinan pegawai satuan pengamanan yang salah satunya adalah rendahnya kedisiplinan pegawai dalam mematuhi aturan jam kerja kantor, lemahnya pengawasan melekat pada satuan pengamanan juga menyebabkan adanya pelanggaran-pelanggaran aturan lainnya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori keberhasilan pengawasan melekat dari Victor dan Jusup yang meliputi 5 dimensi yaitu meningkatnya disiplin, perstasi dan pencapaian sasaran, berkurangnya penyalahgunaan wewenang, berkurangnya kebocoran, pemborosan dan pungutan liar, cepatnya penyelesaian perijinan dan peningkatan pelayanan serta cepatnya pengurusan pegawaian. Hasil penelitian ini secara keseluruhan ditemukan tingkat disiplin pegawai yang rendah. Diantaranya, kurangnya kesadaran pegawai dalam mematuhi aturan waktu jam kerja, jam masuk kerja, jam istirahat, dan jam pulang kerja, rendahnya kesadaran dalam penggunaan wewenang yang sudah diberikan. Oleh karena itu, diharapkan instansi dapat meningkatkan kesadaran pegawai untuk lebih disiplin dalam melaksanakan pekerjaanya guna menegakkan pengawasan melekat serta memberikan sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya sehingga pelaksanaan pengawasan melekat dapat dilakukan sesuai dengan yang diharapkan dan pegawai merasa diperhatikan oleh pimpinan. Kata-kata Kunci: Disiplin, Pegawai, Pengawasan Melekat
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KECAMATAN PONTIANAK UTARA KOTA PONTIANAK MUHAMMAD SEMIL NIM. E01111022
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 4 (2018): PublikA, Edisi Desember 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v7i4.2215

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan UMKM di kecamatan Pontianak Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan studi dokumen. Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III sebagai pedoman dalam mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan UMKM di kecamatan Pontianak utara. Hasil penelitian menunjukkan tentang deskripsi faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan UMKM yaitu kurangnya komunikasi yang dilakukan dalam kebijakan pengembangan UMKM, minimnya sumber daya menyebabkan tindakan pengembangan tidak berjalan dengan lancar, disposisi masih belum terealisasi sepenuhnya serta kuranganya dukungan dari pemerintah pusat, kurangnya koordinasi yang baik antara stakeholder terkait.Kata-kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Kecamatan Pontianak Uutara.
PROSES PERUMUSAN KEBIJAKAN DESA OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA SEDEDAP KECAMATAN PULAU TIGA KABUPATEN NATUNA Januar Ependi E.01108043
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi September 2013
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v2i2.159

Abstract

Writing this article is intended to determine how the process of policy formulation by the village Village Consultative Body (BPD), because it is still found fonomena which identifies the lack Village Consultative Body (BPD) is formulating a policy. This research is a descriptive research using qualitative methods. The research was conducted at the office of the Village Consultative Body (BPD) Sededap District Three District Natuna Island. The policy formulation process is theoretically through several stages, the identification and understanding of issues, agenda setting, formulation of public policy issues, and policy design. Dar result of this study is on the identification and understanding of the issue is still not done, at this stage of the preparation of the agenda has been done but has not indicated a maximum in terms of quality and quantity, in the formulation of public policy issues is not done, as well as at the policy design stage is not done. Education, experience possessed Consultative Agency (BPD) is still low. Researchers concluded BPD members must perform the process steps for the formulation of policy formulation processes accomplish better.Keywords: Policy Formulation, Identification and Problem Awareness, Preparation of Agenda, Formulation of Public Policy Issues, Policy Design
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PELAYANAN DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KHATULISTIWA KOTA PONTIANAK YASMIATI NIM. E21112037
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 2 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v5i2.1072

Abstract

Penelitian  ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis proses implementasi kebijakan  perlindungan hak-hak konsumen terhadap pelayanan di Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak. Permasalahandalam penelitian ini adanya pelanggaran hak-hak konsumen di PDAMTirta Khatulistiwa Kota Pontianakdengan indikasi permasalahan yaitu pendistribusian air yang berbau, air keruh, air menguning, air mati, tegangan air lemah, air mati satu jalur, pipa jaringan bocor dan stop kran bocor, serta air mengalir jika di bantu dengan mesin pompa air. Jenis penelitian ini adalah diskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teori yangdigunakan yaitu model implementasi proses Lineberry mencangkup 4 (empat) elemen proses implementasi kebijakan yaitu pembentukan unit organisasi atau staf pelaksana, penjabaran tujuan (Standard operating prosedures/SOP), koordinasi berbagai sumber dan pengeluaran, pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuan. Hasilpenelitian ini menunjukan bahwa hanya pada elemen pengalokasian sumber-sumber yang cukup baik, namun pada elemen pembentukan unit organisasiterhadap  pelayanan publik belum mampu mengimplementasikan perlindungan hak-hak konsumen karena masih banyaknya jumlah pengaduan konsumen pada PDAM Tirta Khatulistiwa Kota Pontianakmengenai pendistribusian dan kualitas air bersihyang kurang maksimal, pada elemen Standard operating prosedures/SOPpada tingkat pelaksanaanya di PDAM Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak kurang mendapatkan pengawasan yang optimal dan pada elemen koordinasi berbagai sumber dan pengeluaran belum mampu mengimplementasikan perlindungan hak-hak konsumen karena adanya pipa-pipa bocor serta kurangnya pemeliharaan jaringan terhadap penampungan air.Saran dalam penelitian iniadalah diharapkan PDAM Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak dapat menjaga kestabilan pendistribusian airdan meningkatkan kualitas air bersih serta perlunya optimalisasi pemeliharaan jaringan.Kata-kata kunci: Implementasi Kebijakan Publik, Perlindungan Konsumen, Pelayanan  Publik

Page 94 of 132 | Total Record : 1314

 92   93   94   95   96 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 2 (2024): PUBLIKA EDISI JUNI 2024 Vol 13, No 1 (2024): PUBLIKA EDISI MARET 2024 Vol 12, No 4 (2023): PUBLIKA EDISI DESEMBER 2023 Vol 12, No 3 (2023): PUBLIKA EDISI SEPTEMBER 2023 Vol 12, No 2 (2023): PUBLIKA EDISI JUNI 2023 Vol 12, No 1 (2023): PUBLIKA EDISI MARET 2023 Vol 11, No 4 (2022): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2022 Vol 11, No 3 (2022): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2022 Vol 11, No 2 (2022): PUBLIKA, EDISI JUNI 2022 Vol 11, No 1 (2022): PUBLIKA, EDISI MARET 2022 Vol 10, No 4 (2021): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2021 Vol 10, No 3 (2021): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2021 Vol 10, No 2 (2021): PUBLIKA, EDISI JUNI 2021 Vol 10, No 1 (2021): PUBLIKA, EDISI MARET 2021 Vol 9, No 4 (2020): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2020 Vol 9, No 3 (2020): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2020 Vol 9, No 2 (2020): PUBLIKA, EDISI JUNI 2020 Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020 Vol 8, No 4 (2019): PublikA, Edisi Desember 2019 Vol 8, No 3 (2019): PublikA, Edisi September 2019 Vol 8, No 2 (2019): PublikA, Edisi Juni 2019 Vol 8, No 1 (2019): PublikA, Edisi Maret 2019 Vol 7, No 4 (2018): PublikA, Edisi Desember 2018 Vol 7, No 3 (2018): PublikA, Edisi September 2018 Vol 7, No 2 (2018): PublikA, Edisi Juni 2018 Vol 7, No 1 (2018): PublikA, Edisi Maret 2018 Vol 6, No 4 (2017): PublikA, Edisi Desember 2017 Vol 6, No 3 (2017): PublikA, Edisi September 2017 Vol 6, No 2 (2017): PublikA, Edisi Juni 2017 Vol 6, No 1 (2017): PublikA, Edisi Maret 2017 Vol 5, No 4 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 4 Edisi Desember 2016 Vol 5, No 3 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016 Vol 5, No 2 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 Vol 5, No 1 (2016): PublikA, Edisi Maret 2016 Vol 4, No 4 (2015): Publika, Edisi Desember 2015 Vol 4, No 3 (2015): Publika, Edisi September 2015 Vol 4, No 2 (2015): Publika, Edisi Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): PublikA, edisi Maret 2015 Vol 3, No 4 (2014): Publika, Edisi Desember 2014 Vol 3, No 3 (2014): Publika, Edisi September 2014 Vol 3, No 2 (2014): Publika, Edisi Juni 2014 Vol 3, No 1 (2014): PublikA, Edisi Maret 2014 Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi September 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi Agustus 2013 Vol 2, No 1 (2013): PublikA, Edisi April 2013 Vol 1, No 1 (2012): PublikA, Edisi Perdana 2012 More Issue