cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Deni Darmawan
Contact Email
dendar@untan.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
labkom@fisip.untan.ac.id
Editorial Address
Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak 78124
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : 2442546X     EISSN : 2442546X     DOI : http://dx.doi.org/10.26418%2Fpublika.v10i2
Core Subject : Social,
Social Sciences
Publika adalah jurnal akses terbuka, dan peer-review. Tujuan utama kami adalah untuk menyebarluaskan artikel terkini dan asli dari para peneliti dan praktisi tentang berbagai masalah sosial dan politik kontemporer: kebijakan publik, administrasi pembangunan, manajemen publik.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 1,314 Documents
 94   95   96   97   98 
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIBAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT SYARIFAH AINI NIM. E1012151043
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 3 (2018): PublikA, Edisi September 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v7i3.1997

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis Proses Implementasi Undang-Undang No.43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan Dinas Perpustakaan Dan kearsipan Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini tergolong jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif adalah sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian pada waktu atau saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. Subyek penelitian ini terdiri dari : Kepala Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan Dan kearsipan Provinsi Kalimantan Barat dan Pegawai Arsiparis Penyelia dan Arsiparis Pelaksana Dinas Perpustakaan Dan kearsipan Provinsi Kalimantan Barat. Hasil penelitian yang penulis peroleh dilapangan diketahui bahwa Implementasi Undang-Undang No.43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan Dinas Perpustakaan Dan kearsipan Provinsi Kalimantan Barat, telah dilaksanakan dalam proses pengelolaan arsip dinamis di Dinas Perpustakaan Dan kearsipan Provinsi Kalimantan Barat. dalam hal sistem penataan (filling)  arsip menggunakan sistem desentralisasi walaupun dalam proses pengurusan surat menggunakan sistem kombinasi yakni perpaduan antara sistem sentralisasi dan sistem desentralisasi. Adapun sistem penataan (filling) arsip yang diterapkan belum berjalan dengan baik sebagaimana mestinya sesuai dengan apa yang diharapkan, hal ini dapat dilihat dari; Penyimpanan arsip, dimana tidak semua arsip yang ada ditata pada lemari penyimpanan. Ada beberapa arsip utamanya arsip yang masih terbilang baru belum disimpanan pada lemari penyimpanan, karena fasilitas lemari penyimpanan yang tersedia, tidak sebanding dengan volume arsip yang ada, sehingga ada banyak arsip yang disimpan dilantai. Hal ini, tentu akan membuat arsip tidak terjaga dengan baik, dan sulit untuk dilakukan pencarian terhadap arsip jika sewaktu-waktu dibutuhkan.Peminjaman arsip, dimana prosedur peminjaman arsip yang diterapkan tidak begitu ketat sehingga pihak peminjam seringkali tidak menjaga dengan baik arsip yang dipinjamnya. Hal inilah yang sering sekali menyebabkan arsip tercecer dan sulit ditemukan jika diperlukan. Penemuan kembali arsip, dimana waktu untuk mencari arsip seringkali terlalu lama, bahkan arsip baru benar-benar dinyatakan hilang jika sudah dilakukan pencarian selama kurang lebih 2 hari. Kata-kata Kunci :    Implementasi, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Kearsipan Pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsiban Provinsi Kalimantan Barat.
IMPLEMENTASI KARTU IDENTITAS PENDUDUK MUSIMAN DI KELURAHAN BANSIR LAUT PONTIANAK TENGGARA MASITHA NIM. E01110036
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 4, No 3 (2015): Publika, Edisi September 2015
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v4i3.717

Abstract

Permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini berkaitan dengan pelaksanaan implementasi Kartu Identitas Penduduk Musiman di Kelurahan Bansir Laut Pontianak Tenggara masih sangat rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat hambatan-hambatan yaitu kurangnya kesadaran masyarakat musiman untuk memiliki KIPEM, tidak adanya sinkronisasi sanksi yang tertera di Perda dengan implementasi yang ada di lapangan, kurangnya kerjasama yang baik dari lingkungan sekitar masyarakat musiman dalam sosialisasi program pembuatan KIPEM. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan dari Smith merupakan pedoman dalam mengkaji permasalahan yang terdapat dalam implementasi Kartu Identitas Penduduk Musiman di Kelurahan Bansir Laut Pontianak Tenggara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Program kebijakan KIPEM merupakan kebijakan daerah Kota Pontianak yang termasuk dalam kebijakan distributive policy karena kebijakan tersebut dibuat untuk mengatur tentang pemberian pelayanan masyarakat musiman sehingga memiliki hak yang sama dengan masyarakat dalam hal kepengurusan administrasi kependudukan; 2) Kelompok sasaran dalam penelitian ini adalah masyarakat musiman yang berasal dari luar daerah kota Pontianak yang bermukim sementara di Kota Pontianak untuk belajar maupun bekerja; 3) Organisasi implementor dalam pembuatan KIPEM tersebut adalah Disdukcapil, Kelurahan, Ketua RT, pemilik kost / warga penampung masyarakat musiman dan masyarakat musiman; 4) Faktor lingkungan yang sangat berpengaruh dalam program KIPEM tersebut adalah sosialisasi dan kerjasama yang dilakukan oleh ketua RT serta pemilik kost atau warga penampung masyarakat musiman. Selain itu juga, pihak perguruan tinggi dan forum-forum tertentu memiliki andil penting untuk mensosialisasikan program KIPEM. Perangkat Disdukcapil perlu meningkatkan koordinasi dengan ketua RT serta pemilik kost yang ada disekitaran Kelurahan Bansir Laut, dan sanksi yang jelas terhadap masyarakat yang tidak membuat KIPEM agar terciptanya kesadaran dari masyarakat musiman untuk memiliki KIPEM Kata-Kata Kunci :  Implementasi Kebijakan, KIPEM, Kelurahan Bansir Laut
IMPLEMENTASIKEBIJAKANLISTRIKPRABAYAROLEH PT.PLN (PERSERO) RAYON SEIJAWI PONTIANAK MARJIKIN NIM. E1012131057
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 1 (2018): PublikA, Edisi Maret 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v7i1.1739

Abstract

Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan  program  listrik prabayar pada PT. PLN (Persero) Rayon Sei Jawi Pontianak.Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Edward III ada empat faktor/variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan birokrasi.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis yang digunakan deskriptif kualitatif.Informan yang diambil dengan menggunakan teknik purposive dalam studi ini.   Hasil penelitian ini secara umum menunjukkan bahwa implementasi kebijakan listrik prabayar masih belum terlaksana dengan optimal ada  sub indikator yang harus ditingkatkan yaitu fasilitas fisik,  pelaksana kebijakan dan sikap pembuat kebijakan.  Diharapkan kepada PT. PLN (Persero) Rayon Sei Jawi Pontianak untuk terus-menerus dan tidak bosan-bosan untuk melakukan komunikasi atau sosialisasi secara persuasive dan agresif kepada pelanggan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Kata-kata kunci:  Program Listrik Prabayar, Implementasi Kebijakan, Sumber Daya Komunikasi, Disposisi, Dan Birokrasi
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA SUKA GERUNDI KECAMATAN PARINDU KABUPATEN SANGGAU Remus Triono E1012151034; Isdairi Isdairi; Ida Rochmawati
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 9, No 3 (2020): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v9i3.2633

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bentuk perencanaan pembangunan di Desa Suka Gerundi tahun anggaran 2018.Permasalahan yang terjadi yaitu pembangunan fisik di Dusun Tantang.S belum sepenuhnya terlaksana dengan baik dan perencanaan belum partisipatif yaitu usulan masyarakat kurang diperhatikan dalam pengambilan keputusan. Skripsi ini menggunakan teori Adisasmita perencanaan pembangunan dari bawah pendekatan partisipatif yang mencangkup dua hal yaitu penentuan prioritas program pembangunan dan partisipasi masyarakat. Penelitian menggunakan metode kualitatif jenis penelitian deskriptif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.Berdasarkan hasil penelitian di dusun Tantang.S desa Suka Gerundi ditinjau dari teori Adisasmita, kebutuhan masyarakat belum terpenuhi (Pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan internet masih berkendala yaitu pada jangkauan jaringan, rehabilitas jalan Perintis di dusun Tantang.S masih belum sepenuhnya terlaksana dan pembangunan Barau di dusun Tantang.S belum optimal).Perbedaan pernyataan antara kepala desa, perangkat desa, BPD, dan masyarakat menunjukan bahwa pengambilan keputusan rencana pembangunan belum berdasarkan kesepakatan bersama.Perencanaan sudah dilakukan secara partisipatif, tetapi partisipasi masyarakat kurang dimanfaatkan dengan baik, yaitu usulan-usulan masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan tidak dijadikan sebagai prioritas pembangunan desa karena keterbatasan masyarakat dalam penetapan rencana.
MENSINERGIKAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT DALAM MENGOPTIMALKAN TUPOKSI PERLINDUNGAN KEPADA MASYARAKAT Marbun E.21110030
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 3, No 1 (2014): PublikA, Edisi Maret 2014
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v3i1.291

Abstract

The entitled of this article “ the less Capacity and Capabilytas Status of Government Regulation Task And Function Principal Civil Service Police Unit West Kalimantan. Writing this article is intended to describe and analyze resource Municipal Police Units in the province of West Kalimantan Optimizing Community Auth Such protective yet effective. Aspects of the indicator to explain these phenomena is pernsonil, and facilities work.The conclusion of this research is less effective Cinergy Capacity and Capabilytas Status of Government Regulation Task And Function Principal Civil Service Police Unit West Kalimantan. It was influenced by resources factors. the resource availability of personnel resources seen is still lacking. Judging from the completeness of the supporting infrastructure is still lacking in the field of personnel. Keyword: Capacity and Capability Officer, Job Availability Means.
KOORDINASI SEARCH AND RESCUE (SAR) DALAM OPERASI PENCARIAN, PEMBERIAN PERTOLONGAN KEPADA KORBAN MUSIBAH DAN BENCANA DI WILAYAH KALIMANTAN BARAT SUNARTO NIM. E21111042
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 3 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v5i3.1471

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisa mengapa koordinasi Search and Rescue (SAR)  dalam operasi pencarian, pemberian pertolongan korban musibah dan bencana di Sagatani Singkawang Kalimantan Barat belum terlaksana secara efetif. Berdasarkan hasil analisis data dilapangan menunjukan bahwa,pelaksanaan koordinasi Search and Rescue (SAR)  dalam operasi pencarian, pemberian pertolongan korban musibah dan bencana di Sagatani Singkawang Kalimantan Baratbelum efektif, hal tersebut dilihat berdasarkan pembagian kerja dalam operasi SAR di lokasi terjadinya musibah menunjukkan belum adanya keseragaman tindakan dalam tahap menentukan titik dugaan, perhitungan luas areal pencarian, pemilihan dan penggunaan unsur dan metode dalam pelaksanaannya. Komunikasi dalam operasi pencarian, pemberian pertolongan korban musibah dan bencana di Sagatani Singkawang Kalimantan Barat yang dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi dan konsultasi dengan Potensi SAR belum dapat berjalan secara maksimal, Kesatuan tindakan dalam pelaksanaan Operasi SAR menunjukan belum adanya kesamaan pola pikir dan pola tindak dalam memberikan tindak awal (initial action) pada situasi darurat. Disiplin petugas internal Kantor SAR dilapangan  sudah baik dalam pelaksanaan operasi pencarian, pemberian pertolongan korban musibah dan bencana. Sebagai solusinya dikemukakan saran-saran sebagai berikut: pembagian kerja hendaknya disesuaikan dengan tingkat resiko, faktor kesulitan lokasi (medan), faktor keadaan korban, dan faktor cuaca di lokasi terjadinya musibah, Komunikasi berupa rapat koordinasi, hendaknya dilakukan secara berkala dan terjadwal. Upaya mencapai kesatuan tindakan hendaknya dilakukan dengan mempererat hubungan kerja sama dengan berbagai instansi berpotensi SAR dan memelihara prosedur pelaksanaan operasi SAR sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang ada. Serta upaya pendisiplinan personil berupa rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam pelaksanaan operasi SAR, hendaknya dilakukan secara terus menerus agar pertolongan musibah dapat dilakukan secara tepat pada tujuan dan sasaran serta dapat dilakukan dalam waktu yang relatif singkat. Kata-kata kunci:  Koordinasi,  Search and Rescue (SAR)
STRATEGI DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA AIR TERJUN BERUNYAU DI KABUPATEN KAPUAS HULU ADI PUTRA NIM. E1012131035
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 4 (2018): PublikA, Edisi Desember 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v7i4.2257

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan strategi baru dalam pengembangan objek wisata Air Terjun Berunyau Di Kabupaten Kapuas Hulu dan menganalisis lingkungan internal dan lingkungan ekternal yang mempengaruhi pengembangan objek wisata Air Terjun Berunyau Di Kabupaten Kapuas Hulu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teori yang digunakan teori Rangkuti analisi SWOT, yaitu terdiri dari lingkungan  internal dan lingkungan  eksternal dilihat dari kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Hasil penelitian ini menunjukan pengembangan objek wisata Air Terjun Berunyau belum optimal. Adapun saran dalam penelitian ini adalah adanya alternative strategi yaitu memaksimalkan pengembangan potensi yang ada di objek wisata, menjaga dan meningkatkan kerja sama yang baik antara pemerintah, kelompok pengelola pariwisata dan masyaraat, meningkatkan perhatian anggaran oleh Pemerintah guna pengembangan objek wisata, melakukan promosi yang menarik untuk meningkatan pengunjung, memberikan himbauan kepada masyarakat larangan penembangan hutan di sekitar objek wisata, meningkatkan pengembangan fasilitas pada objek wisata dan melakukan peningkatan partisipasi pemerintah dalam pengembangan objek wisata.  Kata Kunci : Strategi, Pengembangan, Objek Wisata, Lingkungan Internal, Lingkungan Eksternal, Analisis SWOT
PELAYANAN SURAT IZIN MENGEMUDI DI KEPOLISIAN RESORT KOTA PONTIANAK Rahmat Purbadi E.21110105
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi September 2013
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v2i2.179

Abstract

The problem in this research is the creation of service Driving License (SIM) which is conducted by the police officers are not in accordance with the wishes of the people. Besides, the attitude of staff in providing services can not maintain a working relationship and to create satisfaction to the people it serves, such as time in service efficiency, ease of service, and the justice ministry. Furthermore, the difference in the services provided by police officers, it's based on the size of the consideration provided by the community. The results showed that the public is often complained of the length of time obtaining a driving license because there are several steps that must be taken by the applicant, particularly in the manufacture of the new SIM. Where in the process and procedures the applicant must pass the theory test, and then have to pass the driving test through simulation. Furthermore the attitude of the police in providing services Driving License (SIM) in Pontianak Police alacrity shown by service personnel in providing services and a sense of responsibility towards tenggung the job done. From the results of the study found that police officers have a sense of responsibility. It can be seen from the evidence that the officer had been trying to come to work in accordance with the working hours specified by the Indonesian National Police Repoblik in performing their duties. Further transparency in service cost driving license (SIM) in Pontianak Police are principles that guarantee freedom of access or for any person to obtain information about the cost of driver's license, information on rates, the process of making and issuing drivers' licenses, as well as the results achieved . Responding Polrestas phenomena are expected to: 1) Provide good service although not supervised parties / Provost, 2) Adding an employee at the registration primarily to provide services to the community that the applicant has a low HR, 3) Adding facilities and streamline operations computer programs on line until the final stage of registration pelayananpembuatan SIM, not only limited to the production process alone, 4) Provide health tests and practice tests in an environment where institutions, and 5) Supervise and implement the sanctions, if any local officials who violate the rules, such as taking bribesKeywords: Effectiveness,Service, Driving License (SIM)
PELAKSANAAN PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT LUSIA BONI NIM. E21112008
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 3 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v5i3.1117

Abstract

Tujuan penelitian ini yaitu ingin menggambarkan dan menganalisis persyaratan dalam proses penempatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural di Lingkungan BKD Provinsi Kalimantan Barat. Permasalahan yang ditemui bersumber dari penempatan Pegawai Negeri Sipil belum mengacu sepenuhnya kepada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 yang berdasarkan penerapan prinsip kepegawaian yaitu penempatan pegawai yang tepat sesuai dengan keahliannya, serta syarat obyektif lainnya.Teori yang digunakan dalam penelitian menurut Hariandja (2009:211) menyatakan bahwa Syarat penempatan meliputi: 1) Kualifikasi tingkat pendidikan; 2)iinformasi jabatan dan 3) Kompetensi jabatan. Hasil penelitan menunjukan bahwa: 1) Kualifikasi tingkat pendidikan mengenai penempatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural di Lingkungan BKD Provinsi Kalimantan Barat belum sepenuhnya mengacu kepada jenjang atau strata pendidikan dan pengalaman yang dibutuhkan dalam melaksanakan suatu pekerjaan: 2) informasi jabatan dalam penempatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural di Lingkungan BKD Provinsi Kalimantan Barat, belum berjalan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; baik mengenai uraian jabatan maupun orientasi aktivitas kerja 3) kompetensi jabatan belum sepenuhnya mengacu kepada kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang PegawaiNegeri Sipil berupa pengetahuan, keahlian dan sikap perilaku. Saran/rekomendasi dalam penelitian ini yaitu: penempatan pegawai dalam jabatan struktural perlu diperhatikan adalah peningkatan kapasitas dan kapabilitas para birokrat (PNS) dengan cara memberikan kesepatan pegawai untuk mengikuti jenjang pendidikan tinggi S1, S2, dan S3, serta pemberian ijin belajar jenjang S1, S2 dan S3. Kata-kata kunci: Pelaksanaan, Penempatan, Jabatan Struktural
IMPLEMENTASI KEPUTUSAN WALIKOTA PONTIANAK TENTANG KAWASAN TERTIB LALU LINTAS DI KOTA PONTIANAK ABDUL KHABIR NIM. EI011131045
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 3 (2018): PublikA, Edisi September 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v7i3.2038

Abstract

Penelitian   ini  didasari   pada  permasalahan   mengenai   belum  optimalnya   penerapan   Kawasan   Tertib Lalu   Lintas   di   Kota   Pontianak    sehingga   masih   banyak   terjadinya    pelanggaran    faktor   tersebut dipengaruhi   oleh  belum  optimalnya   pemahaman   yang  lncar,  seimbang,   dan jelas  antara  pemerintah sebagai  implementor   terhadap  masyarakat   pengguna   Kawasan   Tertib  Lalu  Lintas,  kurang  tegasnya kemampuan    dari  implementor    dalam   menegur   pelanggar,    serta  masih   lemahnya   sifat  penegakan huknm   terhadap   pelanggar   Kawasan   tertib   lalu  Lintas.   Tujuan   penelitian   ini  dimaksudkan    untuk mengetahui   dan  menganalisis   faktor-faktor   yang  mempengaruhi    Implementasi   Keputusan   Walikota Pontianak   tentang   Kawasan   Tertib  Lalu  Lintas  di  Kota  Pontianak   berdasarkan   Peraturan   Walikota Pontianak    Nomor    28   Tahun   2015   tentang   Kawasan   Tertib   Lalu   Lintas.   Dalam   penelitian    ini menggunakan   teori  George  C.  Edwards  III  dimana  terdapat   empat  (4)  faktor  yang  mempengaruhi, yaitu  komunikasi,    sumber   daya,  disposisi,   dan struktur  birokrasi.   Penelitian   ini  adalah   penelitian deskriptif   dengan   pendekatan   kualitatif.   Hasil  penelitian   ini  apabila   dilihat   dari  aspek  komuikasi masih  belum  baik  ini  diihat  dari  belum  optimalmya   pemahaman   yang  jelas,   seimbang   dan,  lancar antara  implementor   dan pengguna  Kawasan  Tertib  Lalu  Lintas,  pada  aspek  sumber  daya  dilihat  dari kurangnya   anggota   di  lapangan   yang   dimiliki   dari  segi  kuantitas   dan  kualitas   belum   sesuai   dan memadai,   Disposisi   atan  sikap  pelaksana   yang  juga   kurang   tanggap   dalam  mengatasi   penerapan Kawasan   Tertib   lalu  Lintas  dinilai  masih   lemah  dan kurang  tegas  terhadap   pelanggaran.    Strnktur birokrasi  yang  dijalin  dengan  instansi  lain  sudah  maksimal   seperti  melakukan   pengawasan   bersama pada Kawasan  Tertib  Lalu Lintas  di Kota Pontianak. Kata-kata kunci: Implementasi,  Kawasan  Tertib, Lalu Lintas

Page 96 of 132 | Total Record : 1314

 94   95   96   97   98 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 2 (2024): PUBLIKA EDISI JUNI 2024 Vol 13, No 1 (2024): PUBLIKA EDISI MARET 2024 Vol 12, No 4 (2023): PUBLIKA EDISI DESEMBER 2023 Vol 12, No 3 (2023): PUBLIKA EDISI SEPTEMBER 2023 Vol 12, No 2 (2023): PUBLIKA EDISI JUNI 2023 Vol 12, No 1 (2023): PUBLIKA EDISI MARET 2023 Vol 11, No 4 (2022): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2022 Vol 11, No 3 (2022): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2022 Vol 11, No 2 (2022): PUBLIKA, EDISI JUNI 2022 Vol 11, No 1 (2022): PUBLIKA, EDISI MARET 2022 Vol 10, No 4 (2021): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2021 Vol 10, No 3 (2021): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2021 Vol 10, No 2 (2021): PUBLIKA, EDISI JUNI 2021 Vol 10, No 1 (2021): PUBLIKA, EDISI MARET 2021 Vol 9, No 4 (2020): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2020 Vol 9, No 3 (2020): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2020 Vol 9, No 2 (2020): PUBLIKA, EDISI JUNI 2020 Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020 Vol 8, No 4 (2019): PublikA, Edisi Desember 2019 Vol 8, No 3 (2019): PublikA, Edisi September 2019 Vol 8, No 2 (2019): PublikA, Edisi Juni 2019 Vol 8, No 1 (2019): PublikA, Edisi Maret 2019 Vol 7, No 4 (2018): PublikA, Edisi Desember 2018 Vol 7, No 3 (2018): PublikA, Edisi September 2018 Vol 7, No 2 (2018): PublikA, Edisi Juni 2018 Vol 7, No 1 (2018): PublikA, Edisi Maret 2018 Vol 6, No 4 (2017): PublikA, Edisi Desember 2017 Vol 6, No 3 (2017): PublikA, Edisi September 2017 Vol 6, No 2 (2017): PublikA, Edisi Juni 2017 Vol 6, No 1 (2017): PublikA, Edisi Maret 2017 Vol 5, No 4 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 4 Edisi Desember 2016 Vol 5, No 3 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016 Vol 5, No 2 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 Vol 5, No 1 (2016): PublikA, Edisi Maret 2016 Vol 4, No 4 (2015): Publika, Edisi Desember 2015 Vol 4, No 3 (2015): Publika, Edisi September 2015 Vol 4, No 2 (2015): Publika, Edisi Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): PublikA, edisi Maret 2015 Vol 3, No 4 (2014): Publika, Edisi Desember 2014 Vol 3, No 3 (2014): Publika, Edisi September 2014 Vol 3, No 2 (2014): Publika, Edisi Juni 2014 Vol 3, No 1 (2014): PublikA, Edisi Maret 2014 Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi Agustus 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi September 2013 Vol 2, No 1 (2013): PublikA, Edisi April 2013 Vol 1, No 1 (2012): PublikA, Edisi Perdana 2012 More Issue