cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ira Patriani
Contact Email
labkom@fisip.untan.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurmafis@fisip.untan.ac.id
Editorial Address
Jl.Prof.Dr.Hadari Nawawi Pontianak
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Governance, Jurnal Ilmu Pemerintahan
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : 24424587     EISSN : 24424587     DOI : http://dx.doi.org/10.26418%2F%25governance.v10i1
Core Subject : Social,
Social Sciences
Governance adalah jurnal akses terbuka, dan peer-review. Tujuan utama kami adalah untuk menyebarluaskan artikel terkini dan asli dari para peneliti dan praktisi tentang berbagai masalah sosial dan politik kontemporer di bidang ilmu pemerintahan
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 617 Documents
 30   31   32   33   34 
PERILAKU PEMIMPIN DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERNANDO NIM. E42010049
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 2 (2014): GOVERNANCE, Edisi Juni 2014
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (91.847 KB) | DOI: 10.26418/gov.v3i2.551

Abstract

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perilaku pemimpin dalam meningkatkan disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa di Provinsi Kalimantan Barat.Judul skripsi ini diambil berdasarkan permasalahan bahwa kurangnya perhatian kepala badan terhadap tingkat kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil yang dinilai sangat kurang.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.Teknik analisis data menggunakan teknik analisis taksonomik.Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi teknik pengumpulan data.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku pemimpin dalam meningkatkan disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil sudah cukup baik, dengan dimensi struktur pembuat inisiatif dan dimensi perhatian. Struktur pembuat inisiatif Kepala Badan sudah cukup baik, karena Kepala Badan mampu menciptakan hubungan yang baik dengan pegawainya, mampu menciptakan pola organisasi, saluran komunikasi, dan prosedur kerja yang jelas. Perhatian Kepala Badan sudah cukup baik, karena Kepala Badan mampu menunjukkan kesetiakawanan, bersahabat, saling mempercayai, dan kehangatan di dalam hubungan kerja antara pemimpin dan anggota stafnya. Kata-kata kunci: Kepemimpinan, Perilaku Pemimpin, dan Disiplin
FUNGSI PENGAWASAN DPRD KABUPATEN KETAPANG TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO 19 TAHUN 2009 TENTANG PERIZINAN DAN PEMBINAAN USAHA PERKEBUNAN DENGAN POLA KEMITRAAN DENNY RACHMAT NIM. E43011018
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 1 (2016): Governance, Edisi Maret 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4187.511 KB) | DOI: 10.26418/%governance.v5i1.1016

Abstract

Permasalahan  dalam penelitian ini adalah kecenderungan pola kemitraan yang diterapkan Peraturan daerah No 19 tahun 2009 tersebut kepada masyarakat dengan pola pembangunan 80% dimiliki oleh perusahaan inti/investor, 20% dimiliki koperasi/masyarakat tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hidup masyarakat sekarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengawasan yang dilakukan DPRD ketapang terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah No 19 tahun 2009 tentang perizinan dan pembinaan usaha perkebunan dengan pola kemitraan dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat Pengawasan DPRD Kabupaten Ketapang terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori menurut Sadu wasistiono dan Yonatan wiyoso tentang faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam menjalankan fungsi pengawasan DPRD. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pengawasan DPRD kabupaten Ketapang terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah No 19 tahun 2009 tentang pembinaan usaha perkebunan dengan pola kemitraan ini sudah terlaksana sesuai dengan prosedur pengawasan legislatif sebagai lembaga politik, akan tetapi pengawasan tersebut masih kurang maksimal dalam rangka meningkatkan efektifitas fungsi pengawasan sebagai lembaga representasi masyarakat. Belum maksimalnya fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah No 19 tahun 2009 tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menjadi penghambat DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan, yaitu belum tersusunnya agenda pengawasan DPRD, belum adanya standar pengawasan, sistem dan prosedur baku pengawasan DPRD, dan partisipasi masyarakat yang belum optimal Saran peneliti dari hasil penelitian ini adalah dalam rangka optimalisasi peran DPRD dalam menjalankan fungsi di bidang pengawasan, Sebaiknya DPRD kabupaten Ketapang segera membuat semacam agenda pengawasan yang baik, yang memuat tentang cara pengawasan DPRD terhadap setiap pelaksanaan Peraturan Daerah setiap satu tahun kerja. Selain itu, sebaiknya secara institusional melakukan meningkatkan kemampuan dan pengetahuan, konseptual dan operasional tentang pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah.Kata-kata Kunci: Pengawasan, DPRD,  Faktor Penghambat, Peraturan Daerah
PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBINAAN LEMBAGA MASYARAKAT DESA DI DESA MONDI KECAMATAN SEKADAU HULU KABUPATEN SEKADAU HIRONIMUS ADVEN NIM. E42010062
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 2 (2015): Governance, Edisi Juni 2015
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (121.759 KB) | DOI: 10.26418/%governance.v4i2.626

Abstract

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Pemerintah Desa dalam Memberikan Pembinaan terhadap Lembaga Masyarakat di Desa Mondi Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau. Judul skripsi ini diangkat berdasarkan permasalahan kurang efektifnya kinerja lembaga masyarakat desa (PKK) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang diindikasikan karena pemerintah desa kurang menjalankan fungsi dalam membina PKK, sehingga dalam skripsi ini akan dideskripsikan dan dianalisis bagaimana pemerintah desa menjalankan tugasnya dalam membina PKK.Kata-kata kunci : Peran Pemerintah Desa, Pembinaan, Lembaga Masyarakat (PKK)    
PENGELOLAAN KEARSIPAN PENGURUSAN, PENGENDALIAN DAN PENATAAN ARSIP KANTOR CAMAT Ade Kharisma E.42008005
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 3 (2013): GOVERNANCE, Edisi September 2013
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1595.932 KB) | DOI: 10.26418/gov.v2i3.53

Abstract

The title of this research is "Pengelolaan Kearsipan, Pengurusan,Pengendalian, dan Penataaan Arsip Kantor Camat". This research aims to findout about the management of archives relating to the Arrangement,Arrangement Control and district office archives. The study draws on aphenomenon that occurs in the office of district, sub-district office Tekarangparticularly where management of archives at the district office tekarang doesnot comply with the rules set West Kalimantan Governor Decree number 453of 2005 on Procedures for Filing of West Kalimantan provincial government.Records management is one of the activities of management. archival management activities are not going well will certainly hinder any office workrelated to the provision of information quickly and accurately. Someconstraints are commonly encountered in the management and structuring ofthe archive is an employee not understand the maintenance procedures, controland arrangement of records in accordance with applicable regulations so thatrecords maintained by the pickup, then infrastructure unfavorable archivalrecords management so that the maintenance of records is not optimal thoughhaving employees who are competent in the field of archives. This research isa qualitative research using triangulation techniques for data validation.Results from this study is the management of archives relating to themanagement, control and arrangement of records in the Office of the HeadTekarang less than optimal due to the HR field of archives and archivalinfrastructure. Keywords: Management, Handling / Control, Setup, Archive
KOORDINASI PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAHAN DI DESA BOTUH LINTANG KECAMATAN KAPUAS KABUPATEN SANGGAU MATEUS AAN NIM. E1032131006
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 4 (2017): Governance, Edisi Desember 2017
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/%governance.v6i4.1685

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan koordinasi yang dilaksanakan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Peneyelenggaraan tugas dan wewenang di Desa. Kemudian dengan cara peneliti terjun langsung ke lapangan maka peneliti dapat mengetahui apa yang terjadi dilapangan. Pemerintah desa dan BPD di Desa Botuh Lintang ini perlu diteliti sebab masalah koordinasi yang belum maksimal ini dapat menghambat proses didalam menjalankan tugas dan wewenang di desa. Penelitian ini menggunakan penelitian jenis kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa Kades dan Sektretaris Desa kemudian BPD, Ketua BPD dan Sekretaris BPD dan tokoh Masyarakat dua orang. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis adalah teori Menurut Handoko yang meliputi Hirarki manajerial, Aturan dan prosedur, Rencana dan penetapan tujuan. Pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini di analisis dengan cara reduction, data display, dan conclustion drawing/verification. Lokasi penelitian dilakukan di kantor Desa Botuh Lintang dan di Desa Botuh Lintang. Hasil dari penelitian ini menunjukan belum optimalnya koordinasi yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu Hirarki manajerial yang belum berjalan dengan baik, aturan dan prosedur masih ada yang tidak menaatinya, kemudian rencana dan penetapan tujuan yang belum dilakukan pihak pemdes dan BPD didalam menentukan rencana-rencana didalam pembangunan. Oleh karena itu rekomandasinya adalah mengoptimalkan Hirarki manajerial, Aturan dan Prosedur, perencanaan dan penetapan tujuan serta mengoptimalkan koordinasi horizontal antara Pemerintah Desa dan BPD desa Botuh Lintang Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau. Kata-Kata Kunci : Koordinasi, Penyelenggaraan, Tugas
PENGARUH KEPEMIMPINAN CAMAT TERHADAP KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI DI KANTOR CAMAT MEMPAWAH HULU KABUPATEN LANDAK AGUS DARMAWAN SUSANTO NIM. E42911061
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 2 (2017): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2017
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (81.111 KB) | DOI: 10.26418/gov.v6i2.1257

Abstract

Kualitas pelayanan administrasi di Kantor Camat Mempawah Hulu Kabupaten Landak dirasa masih belum optimal. Dikatakan demikian, karena masih didapat beberapa keluhan dari masyarakat sebagai penerima pelayanan. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan camat terhadap kualitas pelayanan administrasi di Kantor Camat Mempawah Hulu Kabupaten Landak. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Tangkilisan (2005:223) bahwa kualitas pelayanan dipengaruhi oleh profesionalisme, kepemimpinan, dan kewenangan diskresi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, dan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan tingkat eksplanasinya adalah penelitian asosiatif kausal. Berdasarkan hasil analisis korelasi, koefisien determinasi, dan analisis regresi linear sederhana yang dilakukan dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa koefisien dari persamaan regresi adalah positif. Kepemimpinan Camat memiliki pengaruh positif terhadap kualitas pelayanan administrasi di Kantor Camat Mempawah Hulu Kabupaten Landak yakni sebesar 0,815 termasuk pada kategori hubungan yang sangat kuat. Besarnya pengaruh variabel kepemimpinan camat terhadap variabel kualitas pelayanan administrasi yakni sebesar 66,4 % sedangkan 33,6 % sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Sehingga dapat disimpulkan, hasil penelitian ini adalah kepemimpinan camat di Kantor Camat Mempawah Hulu Kabupaten Landak dikategorikan cukup baik dan kualitas pelayanan administrasinya juga dikategorikan cukup baik. Saran yang dapat disampaikan adalah kepada Camat Mempawah Hulu Kabupaten Landak untuk terus meningkatkan kemampuan analitis, kemampuan berkomunikasi, ketegasan, kemampuan mendengar, dan ketegasan dalam bertindak sebagai pemimpin; dan kepada pihak Kantor Camat Mempawah Hulu Kabupaten Landak untuk dapat menjalin kerjasama yang baik antara sesama aparatur maupun dengan masyarakat. Kata-kata kunci: Kepemimpinan Camat, Kualitas Pelayanan Administrasi, Kantor Camat  Mempawah Hulu
KINERJA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU MAYA NOVITA SARI NIM. E42011022
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 2 (2015): Governance, Edisi Juni 2015
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (75.151 KB) | DOI: 10.26418/%governance.v4i2.682

Abstract

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kinerja Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaraiat Daerah Kabupaten Sanggau yang belum optimal. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deksriptif dengan menggunakan pendekatan Kualitatif. Subjek dalam penelitian ini yaitu Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau, Kassubbag Pembinaan Keagamaan Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau. Lima penerima dana hibah rumah ibadah, dan Auditor Keuangan Provinsi Kalimantan Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya temuan yang menyebabkan kinerja Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau kurang optimal dalam pelaporan pertanggungjawaban dana hibah rumah ibadah.  Berdasarkan hal tersebut, peneliti merekomendasikan agar Bagian Kesejahteraan Rakyat melakukan sosialisasi terkait dana hibah rumah ibadah, Bagian Kesejahteraan Rakyat juga dapat membuat papan informasi, kotak saran dan memasukkan informasi hibah ke dalam website daerah agar masyarakat bisa mengakses informasi dengan mudah serta serta dapat bekerjasama dengan Kecamatan dan Desa untuk menyelesaikan pertanggungjawaban dana hibah rumah ibadah dari penerima hibah.Kata-kata Kunci : Kinerja, Dana Hibah, Rumah Ibadah dan Laporan  Pertanggungjawaban
KOORDINASI MUSPIKA DALAM MENUMBUHKAN RASA NASIONALISME MASYARAKAT DI KECAMATAN BADAU Sagitarisman E.42008036
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 1 (2013): GOVERNANCE, Edisi Maret 2013
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1444.109 KB) | DOI: 10.26418/gov.v2i1.70

Abstract

This study aims to find solution of problems faced by the District of Badau local government regarding to coordination ofDistrict head meeting (muspika) in working on activities. The tittle of this research is based on problems that occur in areaof badau border where the people are lack of their nationalism. The focus of this study is what methods and coordinationtechniques are applied by the body (muspika) of Badau District.Keyword : Coordination, Muspika, Nationalism
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA SEREN SELIMBAU KECAMATAN LUMAR KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2015 REKI SUBAGIA NIM. E1032131040
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 8, No 1 (2019): GOVERNANCE, Edisi Maret 2019
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/%governance.v8i1.2296

Abstract

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Seren Selimbau Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2015. Judul skripsi ini diangkat berdasarkan permasalahan yang terjadi terkait dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Seren Selimbau yang kurang maksimal dan belum memenuhi sasaran. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan apa adanya. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan teknik dokumentasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Seren Selimbau tahun 2015. Dalam penelitian ini menggunakan teori George R. Terry tentang fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan (planning) pengorganisasian (organizing) menggerakan (actuating) pengawasan (controling) yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber daya lainnya. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Seren Selimbau sepenuhnya belum maksimal. Kata-kata Kunci: Pengelolaan, Alokasi Dana Desa
MANAJEMEN PELAYANAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM GUNUNG POTENG KOTA SINGKAWANG Irma Setyani E42012095
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 4 (2016): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (293.976 KB) | DOI: 10.26418/%governance.v5i4.1265

Abstract

ABSTRAKIRMA SETYANI : Manajemen Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Gunung Poteng Kota Singkawang. Skripsi. Pontianak : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Kerjasama Universitas Tanjungpura Pontianak dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Penulisan Skripsi ini didasarkan atas permasalahan pengendalian internal pada Perusahaan Daerah Air Minum Gunung Poteng Kota Singkawang yang diduga belum efektif. Skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menyebabkan belum efektifnya pengendalian internal pada Perusahaan Daerah Air Minum Gunung Poteng Kota Singkawang. Teori yang digunakan untuk menganalisis masalah yaitu unsur atau faktor yang mempengaruhi pengendalian internal yang dikemukakan oleh Gondodiyoto (2009 : 154): lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan.  Hasil dari penelitian ini adalah faktor lingkungan pengendalian dan penaksiran risiko menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pengendalian internal sehingga masih belum efektif, sedangkan faktor aktivitas pengendalian, faktor informasi dan komunikasi, serta faktor monitoring bukan menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pengendalian internal atau berada pada tingkat efektivitas sudah efektif.  Kata Kunci: Pengendalian Internal, Faktor yang Mempengaruhi Pengendalian Internal, Pelayanan PDAM

Page 32 of 62 | Total Record : 617

 30   31   32   33   34 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 4 (2024): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2024 Vol 13, No 3 (2024): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2024 Vol 13, No 2 (2024): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2024 Vol 13, No 1 (2024): GOVERNANCE, EDISI MARET 2024 Vol 12, No 4 (2023): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2023 Vol 12, No 3 (2023): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2023 Vol 12, No 2 (2023): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2023 Vol 12, No 1 (2023): GOVERNANCE, EDISI MARET 2023 Vol 11, No 4 (2022): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2022 Vol 11, No 3 (2022): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2022 Vol 11, No 2 (2022): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2022 Vol 10, No 2 (2021): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2021 Vol 10, No 1 (2021): GOVERNANCE, EDISI MARET 2021 Vol 9, No 4 (2020): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2020 Vol 9, No 3 (2020): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2020 Vol 9, No 2 (2020): GOVERNANCE, Edisi Juni 2020 Vol 9, No 1 (2020): GOVERNANCE, Edisi Maret 2020 Vol 8, No 4 (2019): Governance, Edisi Desember 2019 Vol 8, No 3 (2019): Governance, Edisi September 2019 Vol 8, No 2 (2019): Governance, Edisi Juni 2019 Vol 8, No 1 (2019): GOVERNANCE, Edisi Maret 2019 Vol 7, No 4 (2018): GOVERNANCE, Edisi Desember 2018 Vol 7, No 3 (2018): Govenance, Edisi September 2018 Vol 7, No 2 (2018): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2018 Vol 7, No 1 (2018): GOVERNANCE, EDISI MARET 2018 Vol 6, No 4 (2017): Governance, Edisi Desember 2017 Vol 6, No 2 (2017): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2017 Vol 5, No 4 (2016): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2016 Vol 5, No 3 (2016): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2016 Vol 5, No 2 (2016): GOVERNANCE, Edisi Juni 2016 Vol 5, No 1 (2016): Governance, Edisi Maret 2016 Vol 6, No 3 (2017): Governance, Edisi September 2017 Vol 6, No 1 (2017): GOVERNANCE, EDISI MARET 2017 Vol 4, No 4 (2015): Governance, Edisi Desember 2015 Vol 4, No 3 (2015): Governance, Edisi September 2015 Vol 4, No 2 (2015): Governance, Edisi Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): Governance, Edisi Maret 2015 Vol 3, No 3 (2014): Governance, edisi September 2014 Vol 3, No 4 (2014): Governance, edisi Desember 2014 Vol 3, No 2 (2014): GOVERNANCE, Edisi Juni 2014 Vol 3, No 1 (2014): GOVERNANCE, Edisi Maret 2014 Vol 2, No 4 (2013): GOVERNANCE, Edisi Desember 2013 Vol 2, No 2 (2013): GOVERNANCE, Edisi Agustus 2013 Vol 2, No 3 (2013): GOVERNANCE, Edisi September 2013 Vol 2, No 1 (2013): GOVERNANCE, Edisi Maret 2013 Vol 1, No 1 (2012): GOVERNANCE, Edisi perdana 2012 More Issue