Articles
617 Documents
<![CDATA[KOORDINASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2018 ]]>
<![CDATA[Hendra E.1032131018 Wahyudi]]>;
<![CDATA[Ida Rochmawati]]>;
<![CDATA[Bima Sujendra]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 9, No 3 (2020): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (460.044 KB)
|
DOI: 10.26418/%governance.v9i3.2681
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah ingin menggambarkan dan menganalisis Koordinasi BPBD Kabupaten Kubu Raya dalam penanggulangan bencana karhutla di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi menurut Hasibuan (2007:88), yaitu Kesatuan tindakan, Komunikasi dan Pembagian kerja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Kesatuan tindakan dalam koordinasi Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutala) di Kabupaten Kubu Raya belum berjalan efektif, hal ini dikarenakan belum efektifnya Komunikasi dan Pembagian kerja, dan upaya yang dilakukan oleh BPBD belum dapat mengatasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan setiap tahun pada saat musim kemarau. Kebakaran yang disebabkan oleh faktor kesengaaan dan faktor alam, melum mampu ditangani dengan baik oleh BPBD Kabupaten Kubu Raya. Pembagian tugas dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan telah di atur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat tentang komando siaga darurat (Peraturan No. 403/BPBD/2017) dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan belum berjalan secara efektif, karena instansi belum berhasil berperan, masalah Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan adalah masalah yang komplek yang harus ditangani bersama. Rekomendasi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran tidak bisa dilakukan hanya bertumpu pada pemerintah semata. Untuk mencapai tujuan kebijakan baik itu pemerintah, swasta, maupun masyarakat harus sama-sama menjalankan kebijakan tersebut sehingga kebijakan yang dijalankan berjalan dengan efektif. Kata kunci : Koordinasi, BPBD, Penanggulangan Bencana, Kabupaten Kubu Raya.]]>
<![CDATA[PENGAWASAN TERHADAP IZIN USAHA TEMPAT PEMOTONGAN HEWAN DI PASAR SEKADAU HILIR KABUPATEN SEKADAU ]]>
<![CDATA[Lasprydoly Sitorus E42012088]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 3 (2016): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (760.218 KB)
|
DOI: 10.26418/%governance.v5i3.1273
<![CDATA[ABSTRAK Lasprydoly Sitorus: Pengawasan Terhadap Izin Usaha Tempat Pemotongan Hewan di Pasar Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau. Skripsi. Pontianak: Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura. Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisis teknik pengawasan terhadap pelaksanaan pengawasan Izin Usaha Tempat Pemotongan Hewan di Pasar Sekadau Hilir serta mengetahui faktor - faktor yang meyebabkan belum terlaksananya pengawasan secara optimal. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Deskriptif dengan menggunakan pendekatan Kualitatif. Subjek dalam penelitian ini yaitu Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sekadau, Sekretaris Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sekadau, Kepala Bidang Peternakan Kabupaten Sekadau, Kepala Seksi Pengawasan Produksi hewan Kabupaten Sekadau, Pemilik Tempat Pemotongan di Pasar Sekadau Hilir, Petugas Tempat Pemotongan di Pasar Sekadau Hilir dan masyarakat yang berada di sekitar tempat pemotongan. Simpulan penelitian ini bahwa secara umum pelaksanaan pengawasan Izin Usaha Tempat Pemotongan Hewan di Pasar Sekadau Hilir yang dilaksanakan oleh Bidang Peternakan berjalan sesuai dengan teknik pengawasanya itu pengawasan secara langsung maupun pengawasan secara tidak langsung. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, terlihat faktor – faktor penghambat yang mengakibatkan tidak optimalnya pelaksanaan pengawasan terhadap Izin Usaha Tempat Pemotongan Hewan di Pasar Sekadau Hilir dalam hal ini adalah tempat pemotongan unggas khususnya ayam ras pedaging. Faktor-faktor pengahambat itu diantaranya adalah belum adanya dan akhusus pengawasan Izin Usaha Tempat Pemotongan Hewan, kurangnya pegawai pengawas serta kurangnya sarana dan prasarana dalam hal alat transportasi dan perlengkapan laboratorium untuk melakukan pemeriksaan terhadap kesehatan unggas yang akan di potong. Kata Kunci : Teknik pengawasan, Izin usaha, Tempat pemotongan hewan]]>
<![CDATA[KINERJA APARATUR PEMERINTAH DAERAH DALAM PEREKAMAN DATA KEPENDUDUKAN DI KANTOR CAMAT SINGKAWANG UTARA KOTA SINGKAWANG ]]>
<![CDATA[YOGKA TRIADHA NIM. E42011068]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 3 (2017): Governance, Edisi September 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (3037.138 KB)
|
DOI: 10.26418/gov.v6i3.802
<![CDATA[Dalam penelitian ini, penulis ingin merumuskan permasalahan yaitu bagaimana kinerja aparatur pemerintah daerah dalam perekaman data kependudukan di Kantor Camat Singkawang Utara Kota Singkawang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kinerja aparatur pemerintah daerah dalam perekaman data kependudukan dan mengetahui kualitas kerja aparatu pemerintah daerah dalam perekaman data kependudukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Penulis menganalisis 5 (lima) indikator pengukuran kinerja aparatur pemerintah daerah dalam perekaman data kependudukan yaitu ketampakan fisik, reliabilitas, kompetensi, akses dan komunikasi. Pada bagian penutup, penulis mengungkapkan beberapa kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan fenomena permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum aparatur pemerintah daerah di Kantor Camat Singkawang Utara telah menunjukkan kinerjanya dengan baik. Namun, untuk fasilitas, sarana dan prasarana yang ada masih belum sesuai dengan kebutuhan serta masih sulitnya masyarakat untuk mendapatkan informasi dan menjangkau tempat layanan. Selanjutnya peneliti memberikan berberapa saran kepada Pemerintah Kecamatan Singkawang Utara untuk selalu meningkatkan kinerja aparaturnya demi menciptakan pelayanan yang memuaskan. Kata-kata Kunci : Kinerja, aparatur pemerintah daerah, perekaman data kependudukan]]>
<![CDATA[HUBUNGAN KOORDINASI DENGAN KINERJA PEGAWAI DI KANTOR CAMAT SEPONTI KABUPATEN KAYONG UTARA ]]>
<![CDATA[SLAMET NIM. E42010068]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 4 (2014): Governance, edisi Desember 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (112.297 KB)
|
DOI: 10.26418/%governance.v3i4.476
<![CDATA[Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan hubungan koordinasi antar pegawai di Kantor Camat Seponti dengan kinerja pegawai yang ada di Kantor Camat Seponti. Penulisan Skripsi ini diangkat berdasarkan permasalahan kinerja pegawai di Kantor Camat Seponti yaitu pegawai masih kurang disiplin, kurang tanggung jawab, dan kurang inisiatif dan koordinasi yang dilakukan antar pegawai masih belum terjalin dengan baik. Penelitian ini dianalisis menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data dengan penyebaran angket/kuisioner. Lokasi penelitian di Kantor Camat Seponti. Subjek Penelitiannya adalah seluruh pegawai di Kantor Camat Seponti. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah hubungan kooordinasi dengan kinerja pegawai yang ada di Kantor Camat Seponti dikategorikan cukup baik. Dan sifatnya mempengaruhi, jika koordinasi antar pegawainya semakin baik maka kinerja pegawainya akan semakin baik pula.Kata kunci: hubungan, koordinasi, kinerja pegawai]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG SEMENTARA MASYARAKAT DI DESA TEKALONG KECAMATAN MENTEBAH KABUPATEN KAPUAS HULU ]]>
<![CDATA[JULIANA. J NIM. E43011004]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2017): GOVERNANCE, EDISI MARET 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (969.023 KB)
|
DOI: 10.26418/%governance.v6i1.1395
<![CDATA[Skripsi ini berjudul “Implementasi Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Desa Tekalong Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu” penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk mendiskripsikan serta menganalisis faktor-faktor apa saja yang menyebabkan implementasi program BLSM di Desa Tekalong belum terlaksana dengan baik. Adapun Skripsi ini diangkat berdasarkan dari permasalahan yang terjadi didalam implementasi program BLSM di Desa Tekalong yang antara lain, banyak masyarakat miskin yang tidak terdata dalam penerima bantuan uang tunai dan jadwal pendistribusian BLSM yang sering mengalami keterlambatan. kesimpulan dari hasil penelitian ini ialah kurang maksimalnya implementasi program BLSM di Desa Tekalong dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor. Faktor tersebut antara lain. Faktor yang pertama, kurangnya komunikasi berupa kurang diadakannya sosialisasi yang menyebabkan pemahaman masyarakat mengenai BLSM sangat minim sekali. Kedua, faktor sumber daya dalam hal ini kurang memadainya fasilitas didalam implementasi program BLSM dirasakan sangat mempengaruhi didalam implementasi program BLSM di Desa Tekalong. Ketiga, sikap implementor yang dirasakan sangat kurang mendukung didalam implementasi program BLSM menyebabkan program BLSM di Desa Tekalong tidak berjalan dengan optimal. Keempat, struktur birokrasi yang melibatkan banyak pihak menyebabkan implementasi program BLSM membutuhkan waktu yang panjang dalam proses pelaksanaannya. Kata-kata kunci: Implementasi, Program, BLSM, Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi Dan Struktur Birokrasi]]>
<![CDATA[PERAN KEPALA DESA UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA SABA’U KECAMATAN SAMALANTAN KABUPATEN BENGKAYANG ]]>
<![CDATA[RILO K. PIVALDI NIM. E42011059]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2015): Governance, Edisi Desember 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (3594.8 KB)
|
DOI: 10.26418/%governance.v4i4.845
<![CDATA[ Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Peran Kepala Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Saba’u Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang dan untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan musrenbang. Judul penelitian ini dipilih oleh peneliti karena partisipasi masyarakat yang masih tergolong rendah dalam kegiatan musrenbang di Desa Saba’u. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen dan wawancara. Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan yang diawali dengan melakukan penelitian pendahuluan (pre survey), membuat rencana penelitian (Usulan Penelitian), melakukan pengambilan data sekunder dan primer yang sekaligus melakukan penelitian dilapangan (wawancara), dilanjutkan dengan menganalisis data serta diteruskan dengan pembuatan laporan penelitian (skripsi). Lokasi penelitian ini adalah di Desa Saba’u Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang.Kesimpulan dari penelitian ini adalah Peran Kepala Desa sudah baik dalam memperkenalkan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang namun dari pihak masyarakat masih banyak yang belum menyadari tentang pentingnya musrenbang ini sehingga menyebabkan masyarakat tidak antusias dalam melaksanakan kegiata musrenbang, selain itu kemampuan masyarakat dalam berpartisipasi masih tergolong rendah.Kata-kata Kunci : Peran Kepala Desa, Partisipasi Masyarakat, Musrenbang.]]>
<![CDATA[GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN DI KABUPATEN SAMBAS ]]>
<![CDATA[RUMIKA FEBRIANTI NIM. E42010005]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 3 (2014): Governance, edisi September 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (2187.435 KB)
|
DOI: 10.26418/gov.v3i3.530
<![CDATA[Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan gaya kepemimpinan Kepala Dinas di Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Sambas berdasarkan pada gaya Telling, Selling, Delegating, dan Participating. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh pemimpin. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara pada 11 pegawai di Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Sambas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan dianggap cukup baik dalam penerapannya berdasarkan pada empat gaya kepemimpinan situasional. Kepala Dinas menerapkan empat gaya kepemimpinan tersebut agar bisa menyesuaikan keadaan di organisasi dan selanjutnya pencapaian tujuan organisasi dapat berjalan dengan baik. Namun, kepala dinas dalam hal ini lebih memberikan kepercayaan dan kebebasan pegawai dalam bertindak, sehingga terdapat banyak pelanggaran yang dilakukan pegawai. Seharusnya pemimpin di Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Sambas lebih memperhatikan aktifitas pegawai di kantor.Kata Kunci : Gaya Kepemimpinan, Kepala Dinas.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN PENATAAN PASAR PEMERINTAH DAERAH DAN PENETAPAN KAWASAN PEDAGANG KAKI LIMA PASAR PERBATASAN ]]>
<![CDATA[Imam Fadly Ikhsani E.42008017]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2012): GOVERNANCE, Edisi perdana 2012 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (327.918 KB)
|
DOI: 10.26418/%governance.v1i1.26
<![CDATA[The purpose of thesis writing is to determinate about management policy and complication in Entikong border markets, the title of thesis based on problem in Entikong border traditional markets, where the issue concernsthe sellers who sell in the market initially surprised Entikong Serikin exodus to the region (Malaysia) and sell there. Where problems arise after the market was moving within ± 500 meters from its original place. Conclusions in this study is the presence of many factors inhibiting the implementation of policies in which one of them is unsyncronized actors and policy makers in decision making where the actors involved more emphasis on sectoral ego respectively. So that no one thought the future expected generated jointly so that the implementation of the policy can work well and deliver positive results for society, government, state and nation. Keywords: Public Policy, Public Policy Implementation, Border Market]]>
<![CDATA[TUGAS PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DI DESA GONIS TEKAM KECAMATAN SEKADAU HILIR KABUPATEN SEKADAU ]]>
<![CDATA[BRUNO OKTAVIANUS NIM. E42012080]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 4 (2016): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (93.159 KB)
|
DOI: 10.26418/%governance.v5i4.1474
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tugas pemerintah desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan dalam pembangunan di Desa Gonis Tekam Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau. Judul skripsi diangkat berdasarkan permasalahan tugas Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa yang belum optimal dalam meningkatkan pembangunan.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan datanya adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Aktivitas analisis meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Lokasi penelitian di Desa Gonis Tekam Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau. Subjek penelitian adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat Desa Gonis Tekam. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa masih belum optimalnya tugas pemerintah desa dalam hal ini kepala desa dalam meningkatkan pembangunan yang terlihat dari kurangnya kemampuan kepala desa dalam menggerakkan masyarakat untuk terlibat secara lansung dalam pembangunan. Untuk itu, kepala desa perlu meningkatkan tugasnya melalui pendekatan secara langsung kepada masyarakat dengan melibatkan masyarakat secara luas dalam pembangunan dan meningkatkan komunikasi dan keterampilan melalui pelatihan-pelatihan tentang kepemimpinan.Kata-kata kunci : Pemerintah Desa Dan Pembangunan Partisipatif]]>
<![CDATA[FUNGSI HUBUNGAN MASYARAKAT DALAM MELAKSANAKAN KOMUNIKASI PEMERINTAHAN DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG ]]>
<![CDATA[WAHYUDI RIZKY NIM. E42011049]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 1 (2016): Governance, Edisi Maret 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (3479.817 KB)
|
DOI: 10.26418/%governance.v5i1.900
<![CDATA[Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fungsi bagian humas dalam melaksanakan komunikasi pemerintahan di lingkungan Seketariat Daerah Kabupaten Ketapang. Judul skripsi ini diangkat berdasarkan identifikasi masalah yang ada berkaitan dengan fungsi humas dalam melaksanakan kegiatan peliputan dan dokumentasi mengenai kegiatan Pemerintah Daerah di Seketariat Daerah Kabupaten Ketapang belum optimal. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi humas dalam melaksanakan kegiatan peliputan dan dokumentasi terkait menjalankan komunikasi pemerintahan di Seketariat Daerah belum optimal. Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang harus memperbaiki berbagai dimensi antara lain menetukan masalah, perencanaan program, berkomunikasi dan mengevaluasi program agar bagian humas dalam melaksanakan fungsinya dapat berjalan optimal. Rekomendasi yang diberikan dalam penelitian ini antara lain menambah Anggaran humas, meningkatkan fasilitas dan alat media dalam melaksanakan kegiatan peliputan dan dokumentasi, melakukan komunikasi dan berkoordinasi kepada bagian lain, meningkatkan kualitas kinerja staf bagian humas dalam melaksanakan kegiatan peliputan dan dokumentasi terkait menjalankan Komunikasi Pemerintahan. Kata-kata Kunci: Fungsi, Humas,Dokumentasi, Komunikasi, Pemerintahan]]>
