cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ira Patriani
Contact Email
labkom@fisip.untan.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurmafis@fisip.untan.ac.id
Editorial Address
Jl.Prof.Dr.Hadari Nawawi Pontianak
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Governance, Jurnal Ilmu Pemerintahan
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : 24424587     EISSN : 24424587     DOI : http://dx.doi.org/10.26418%2F%25governance.v10i1
Core Subject : Social,
Social Sciences
Governance adalah jurnal akses terbuka, dan peer-review. Tujuan utama kami adalah untuk menyebarluaskan artikel terkini dan asli dari para peneliti dan praktisi tentang berbagai masalah sosial dan politik kontemporer di bidang ilmu pemerintahan
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 617 Documents
 58   59   60   61   62 
KOORDINASI BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM KALIMANTAN BARAT SEKSI KONSERVASI WILAYAH III DAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SINGKAWANG DALAM PELESTARIAN CAGAR ALAM RAYA PASI KOTA SINGKAWANG YULIANA, FRANSISKA; Sukamto, Sukamto; Yuniarsih, Rulida
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 12, No 1 (2023): GOVERNANCE, EDISI MARET 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v12i1.3460

Abstract

Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui koordinasi yang dilakukan oleh pihak Seksi Konservasi Wilayah III dalam upaya pelestarian Cagar Alam Raya Pasi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Kurangnya komitmen dari pihak Seksi Konservasi Wilayah III Kota Singkawang yang terlihat dari belum maksimalnya penanganan terhadap perburuan satwa dan pengelolaan fasilitas didalam kawasan. Dalam penyusunan skripsi ini peneliti menggunakan teori Koordinasi. Menurut Handayaningrat terdapat beberapa indiktor dalam proses koordinasi, indikator tersebut yaitu: Komunikasi, Kesadaran pentingnya koordinasi, Kompetensi partisipan, Kesepakatan, komitmen dan insentif koordinasi, serta Kontinuitas pencanaan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Hasi penelitian menunjukkan bahwa pihak Seksi Konservasi Wilayah III Kota Singkawang dan Pemerintah Daerah Kota Singkawang telah melakukan koordinasi dengan baik namun masih belum optimal yang dapat dilihat dari kurangnya komitmen dari pihak Seksi Konservasi Wilayah III dalam penanganan kasus perburuan satwa, kurangnya perawatan terhadap fasilitas yang ada dikawasan Cagar Alam serta kurangnya partisipasi pemerintah dalam upaya pelestarian cagar alam Raya Pasi. berdasarkan hal tersebut perlu adanya peningkatan koordinasi dari pihak yang terlibat dalam upaya pelestarian Cagar Alam Raya Pasi, khususnya Seksi Konservasi Wilayah III dan Pemerintah Daerah Kota Singkawang.Kata Kunci: Koordinasi, Cagar Alam Raya Pasi, Optimal.
KOORDINASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DALAM UPAYA PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN LANDAK NATALISTA, GABRIELLA; Pudjianto, Pudjianto; Sujendra, Bima
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 12, No 3 (2023): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v12i3.4260

Abstract

Penelitianinidilakukandengansecarakualitatifeksploratif. PenelitianSkripsiinibertujuanuntukmenganalisis dan mendeskripsikanpelaksanaankoordinasi Badan PenanggulanganBencana Daerah dalamupayapencegahankebakaranhutan dan lahan di KabupatenLandak yang difokuskan di DesaSalatigaKecamatanMandorKabupatenLandak. DesaSalatigaKecamatanMandorKabupatenLandakmerupakan salah satudesa yang memilikitingkatpotensikebakaranhutan dan lahan yang cukuptinggisertamemilikikondisigeografislahangambut. Pemilihansubjekdalampenelitianinidilakukandenganteknikpurposive dan menggunakanteoriindikatorkoordinasi oleh Handayaningrat. PeraturanBupatiNomor 36 Tahun 2020 tentang tata carapembukaanlahanberbasiskearifanlokalbagimasyarakat di KabupatenLandakinimemuatpelaksanakoordinasi, tata carapembukaanlahanhinggasanksibagipelakupembakaranhutan dan lahan. Pelaksanaanpencegahankebakaranhutan dan lahan yang dikoordinatori oleh Badan PenanggulanganBencanadaerahKabupatenLandakbersamainstansiterkaitlainnyainiterdiridariberbagaikegiatanpencegahanbencanakebakaranhutan dan lahan salah satunyapembinaanbagimasyarakatdesamelalui program Desa Tangguh Bencana (Destana). Pencegahankebakaranhutan dan lahanmenjadihal yang menarikuntukditelitikarenamelibatkanbanyakinstansipemerintahandalampelaksanaannya. Namun pada pelaksanaannya, kegiatanpembinaan yang merupakan salah satukegiatandalam program Desa Tangguh Bencana (Desatana) yang setiaptahunberjalanikutterhentiakibatpandemi covid-19. Program upayapencegahankebakaranhutan dan lahan yang dimiliki oleh masing-masing instansi juga dilakukandisampingkegiatankoordinasi yang ada. Kata Kunci: Koordinasi, Badan PenanggulanganBencana Daerah, KebakaranHutan dan Lahan, Pencegahan.
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DI KAWASAN PERBATASAN KECAMATAN ENTIKONG KABUPATEN SANGGAU HANDAYANI, TRI; Pudjianto, Pudjianto; Eka, Agus
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 13, No 1 (2024): GOVERNANCE, EDISI MARET 2024
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v13i1.4295

Abstract

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Kawasan Perbatasan Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau,serta Pemerintah Daerah diharapkan mampu memanfaatkan bangunan tersebut sesuai fungsinya untuk kemajuan daerah. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan peran Pemerintah Daerah di perbatasan dengan menggunakan teori tentang peran Pemerintah Daerah yaitu pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan tipe kualitatif yang ditujukan untuk mendapatkan gambaran atau pemahaman yang mendalam mengenai permasalahan yang terjadi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di perbatasan dengan pembangunan yang di lakukan oleh pemerintah. Dengan jumlah informan 5 orang, teknik pengumpulan data yaitu menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peranPemerintah Daerah yaitusebagaipelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan yang dapat meningkatkankawasanperbatasandenganmelihatbangunan yang terdapat di PLBN untuk dapat memanfaatkankeberadaannya dalam memajukandaerah dalam bidangsaranapendidikan, kesehatan, sertalapanganpekerjaan, sertamengembangkanpembangunan dan pemberdayaan yang dapat memberikanpengaruhperubahanmeningkatkanpertumbuhanekonomi di pasar perbatasan dan memperbaiki jalan menujuperbatasan dan mempermudah jalan menujudesa-desa yang ada di KecamatanEntikong. SelaindariperanPemerintah Daerah sebagaimeningkatkanpelayanan, pembangunan juga terdapatpemberdayaan yang dimana tujuannya dapat mengatasikemiskinan di daerahperbatasan dan mengurangipenggangurandenganmengadakanpelatihansertaarahankepadamasyarakat agar dapat menambahpengetahuanpengembangandaerahkhususnya di perbatasan.  KataKunci : Peran Pemerintah, Pembangunan, Kawasan Perbatasan
PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENGEMBANGKAN EKOWISATA MANGROVE DESA SEBUBUS KECAMATAN PALOH KABUPATEN SAMBAS DAMAYULI, SRI E1032161024; Sugito, Sugito; Sujendra, Bima
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 12, No 1 (2023): GOVERNANCE, EDISI MARET 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v12i1.2875

Abstract

Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 secara eksplisit memberikan tugas kepada pemerintah desa yaitu penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah desa harus mempunyai peranan yang sangat penting terhadap akselerasi (pelaksanaan implementasi) pada proses pengelolaan potensi-potensi yang ada. Pengembangan pariwisata sendiri harus secara terencana sehingga tujuan yang hendak dicapai dari pengembangan pariwisata dapat tercapai dengan maksimal.Pemerintah Desa  menjadi bagian yang sangat penting dalam pengembangan potensi pariwisata hal ini sendiri dikarenakan pemerintah menjadi motivator, fasilitator dan Dinamisator dalam pengembangan potensi pariwisata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Deskriptif Kualitatif dengan Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun yang menjadi unit analisis adalah Pemerintah Desa Sebubus, Perangkat Desa, Kalilaek Green Life, Pengunjung dan Tokoh Masyarakat.Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa pengembangan Ekowisata Mangrove telah dilakukan dengan baik tetapi belum optimal. Kemudian Pemerintah Desa sebagai Dinamisator telah berusaha mengajak masyarakat swasta untuk menjadikan  Ekowisata Mangrove lebih baik lagi dari sebelumnya. Dalam penelitian tersebut memang Peran Pemerintah Desa sudah tergolong cukup baik tetapi sangat belum optimal karena masih banyak kendala yang belum bisa ditangani dengan baik. Meskipun demikian Pemerintah Desa Sebubus Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas sudah melakukan pengembangan terhadap potensi Ekowisata Mangrove dan Pemerintah Desa juga harus memberikan pelatihan kepada masyarakat setempat agar lebih berperan aktif dalam mengembangkan Ekowisata Mangrove.Kata Kunci: Peran Pemerintah, Pemerintah Desa, dan Ekowisata.
PERAN DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA DALAM PEMBANGUNAN OBJEK WISATA DI KAWASAN TAMAN NASIONAL DANAU SENTARUM KABUPATEN KAPUAS HULU Afrilia, Zulvani; Pardi, Pardi; Fahriansyah, Ori
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 12, No 3 (2023): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v12i3.3483

Abstract

 Zulvani Afrilia: Peran Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata dalam Pembangunan Objek Wisata di Kawasan Taman Nasional Danau Sentarum Kabupaten Kapuas Hulu.Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Peran Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata dalam Pembangunan Objek Wisata di Kawasan Taman Nasional Danau Sentarum Kabupaten Kapuas Hulu. Dinas Pariwisata sebagai yang berperan sebagai motivator, Fasilitator dan dinamisator dalam mewujudkan peningkatan wisatawan yang berkunjung serta mensejahterakan masyarakat disekitar Pulau tersebut.Maka dari itu, dengan adanya peran Dinas Pariwisata yang secara langsung optimal dan mendalam untuk membangun masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dimana data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.Adapun informan dalam penelitian ini sebanyak tujuh orang diantaranya Kepala Bidang Destinasi Pariwisata, Kepala Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum (BBTNBKDS), Sekretaris Desa Lanjak Deras, Masyarakat Setempat, dan Pengunjung objek wisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Pariwisata dalam meningkatkan jumlah pengunjung Objek Wisata Pulau Sepandan melakukan berbagai promosi melalui media online, event-event, pameran, spanduk dan brosur.Peningkatan motivasi dengan memberi pelatihan pada masyarakat. Dinas Pariwisata melakukan pemberdayaan kepada masyarakat sekitar pulau tersebut dengan memberikan arahan dan sosialisasi dalam pembuatan souvenir.Kata Kunci : Peran Dinas Pariwisata, Pengelolaan, Pulau Sepandan
ETIKA APARATUR PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN ADMINISTRASI DI KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SAMBAS PATMA, PATMA; Yohanes, Yulius; Rohilie, Haunan Fachry
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 13, No 1 (2024): GOVERNANCE, EDISI MARET 2024
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v13i1.4286

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisisetika aparatur pemerintah dalam pelaksanaan pelayanan administrasi di Kantor Dinas Kependudukandan Pencatatan SipilKabupaten Sambas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif eksploratif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.Berdasarkan hasil penelitian bahwa etika aparatur pemerintah dalam pelayanan administrasi masih belum optimal, dilihat dari asas etika pemerintahan, yaitu: Pertanggungjawaban (Responsibility), didasarkan pada tanggung jawab aparatur pemerintah masih belum sesuai dengan standar operasional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pengabdian (Dedication), masih ditemukan aparatur pemerintah yang cuek, marah-marah dan kurang sopan dalam pelaksanaan pelayanan administrasi Kesetiaan (Loyalti), didasarkan pada kurangnya aparatur pemerintah untuk menaati aturan yang telah ditentukan. Kepekaan (Sensitivy), didasarkan pada kurang peka dan sadarnya aparatur pemerintah dengan keadaan sekitar. Persamaan (Equality), masih adanya aparatur pemerintah yang berlaku diskriminatif dalam pelaksananaan pelayanan administrasi. Kepantasan (Equity), didasarkan pada prioritas dan fasilitas terhadap masyarakat masih belum memadai, terutama pelayanan terhadap masyarakat lansia, ibu hamil, ibu menyusui, dan disabilitas. Saran dari peniliti seharusnya ada evaluasi terkait SOP terhadap etika aparatur pemerintah dalam pelayanan administrasi di Disdukcapil Kabupaten Sambas.Kata Kunci: Etika, Aparatur Pemerintah, Pelayanan Administrasi 
GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN FISIK DI DESA SUNGAI KUNYIT KECAMTAN SEKADAU HILIR KABUPATEN SEKADAU ENJELINA, GEMA; Sukamto, Sukamto; Nge, Herri Junius
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 13, No 3 (2024): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2024
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v13i3.4331

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gaya kepemimpinan kepala desa dalam pembangunan fisik di desa sungai Kunyit Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau. Payung hukum dalam kepemimpinan kepala desa di atur dalam Undang – Undang  Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Tentang Desa yang mana Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskritif. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Pada Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Adapun yang menjadi hasil penelitian berdasarkan lima indikator gaya kepemimpinan menurut Kartono, yaitu kemampuan mengambil keputusan, kemampuan berkomunikasi, kemampuan memotivasi, kemampuan mengendalikan bawahan dan kemampuan mengendalikan emosional. Dari hasil penelitian ini di simpulkan bahwa gaya kepemimpianan kepala desa di Desa Sungai Kunyit Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau masih belum optimal karena beberapa faktor seperti, kurang dilibatnya masyarakat dalam pengambilan keputusan, sehingga menyebabkan tidak tepat sasaranya pembangunan desa, kurangnya sosialisasi pemerintah desa kepada masyarakat sehingga menyebabkan terjadinya miskomunkasi, kurangnya dorongan dan perhatian dari kepala desa kepada masyarakat, shingga menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.  Kata Kunci: Gaya Kepemimpinan, Partisipasi Masyarakat, Pembangunan Desa 

Page 62 of 62 | Total Record : 617

 58   59   60   61   62 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 4 (2024): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2024 Vol 13, No 3 (2024): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2024 Vol 13, No 2 (2024): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2024 Vol 13, No 1 (2024): GOVERNANCE, EDISI MARET 2024 Vol 12, No 4 (2023): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2023 Vol 12, No 3 (2023): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2023 Vol 12, No 2 (2023): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2023 Vol 12, No 1 (2023): GOVERNANCE, EDISI MARET 2023 Vol 11, No 4 (2022): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2022 Vol 11, No 3 (2022): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2022 Vol 11, No 2 (2022): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2022 Vol 10, No 2 (2021): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2021 Vol 10, No 1 (2021): GOVERNANCE, EDISI MARET 2021 Vol 9, No 4 (2020): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2020 Vol 9, No 3 (2020): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2020 Vol 9, No 2 (2020): GOVERNANCE, Edisi Juni 2020 Vol 9, No 1 (2020): GOVERNANCE, Edisi Maret 2020 Vol 8, No 4 (2019): Governance, Edisi Desember 2019 Vol 8, No 3 (2019): Governance, Edisi September 2019 Vol 8, No 2 (2019): Governance, Edisi Juni 2019 Vol 8, No 1 (2019): GOVERNANCE, Edisi Maret 2019 Vol 7, No 4 (2018): GOVERNANCE, Edisi Desember 2018 Vol 7, No 3 (2018): Govenance, Edisi September 2018 Vol 7, No 2 (2018): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2018 Vol 7, No 1 (2018): GOVERNANCE, EDISI MARET 2018 Vol 6, No 4 (2017): Governance, Edisi Desember 2017 Vol 6, No 2 (2017): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2017 Vol 5, No 4 (2016): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2016 Vol 5, No 3 (2016): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2016 Vol 5, No 2 (2016): GOVERNANCE, Edisi Juni 2016 Vol 5, No 1 (2016): Governance, Edisi Maret 2016 Vol 6, No 3 (2017): Governance, Edisi September 2017 Vol 6, No 1 (2017): GOVERNANCE, EDISI MARET 2017 Vol 4, No 4 (2015): Governance, Edisi Desember 2015 Vol 4, No 3 (2015): Governance, Edisi September 2015 Vol 4, No 2 (2015): Governance, Edisi Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): Governance, Edisi Maret 2015 Vol 3, No 3 (2014): Governance, edisi September 2014 Vol 3, No 4 (2014): Governance, edisi Desember 2014 Vol 3, No 2 (2014): GOVERNANCE, Edisi Juni 2014 Vol 3, No 1 (2014): GOVERNANCE, Edisi Maret 2014 Vol 2, No 4 (2013): GOVERNANCE, Edisi Desember 2013 Vol 2, No 2 (2013): GOVERNANCE, Edisi Agustus 2013 Vol 2, No 3 (2013): GOVERNANCE, Edisi September 2013 Vol 2, No 1 (2013): GOVERNANCE, Edisi Maret 2013 Vol 1, No 1 (2012): GOVERNANCE, Edisi perdana 2012 More Issue