Articles
617 Documents
<![CDATA[DISIPLIN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KANTOR KECAMATAN KEMBAYAN KABUPATEN SANGGAU ]]>
<![CDATA[KATHLEEN SUZANNE NIM. E42010031]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 3 (2015): Governance, Edisi September 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (85.19 KB)
|
DOI: 10.26418/%governance.v4i3.693
<![CDATA[Disiplin merupakan indikator sebuah keberhasilan kinerja perusahaan atau pun instansi pemerintahan, khususnya pengawai negeri sipil, yang di atur dalam Undang-Undang Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Adanya Penelitian ini untuk mengetahui disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau dengan menggunakan metodologi deskriptif kualitatif dan menggunakan teori Malayu S.P. Hasibuan (2010: 194) yaitu, Indikator Kedisiplinan: mematuhi semua peraturan perusahaan, penggunaan waktu secara efektif, tanggung jawab dalam pekerjaan dan tugas dan tingkat absensi.Berdasarkan hasil penelitian, secara keseluruhan di temukan tingkat kedisiplinan pegawai masih rendah. Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain kurangnya kesadaran pegawai dalam mematuhi semua peraturan perusahaan/instansi, kurangnya penggunaan waktu secara efektif, serta tingkat absensi yang masih sangat kurang pengawasannya, hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan dan teladan pimpinan, serta kesadaran dari masing-masing individu. Oleh sebab itu diharapkan perusahaan/instansi dapat meningkatkan kesadaran pegawai untuk lebih disiplin dalam bekerja terutama dalam menegakkan peraturan disiplin dan melakukan pengawasan terhadap kinerja pegawai, sehingga pegawai merasa diperhatikan oleh pimpinan.Kata-kata Kunci: Kedisiplinan, Pegawai, Mempengaruhi, Faktor]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENEMPATAN GURU SEKOLAH DASAR TERPENCIL DI KABUPATEN SINTANG ]]>
<![CDATA[Benny Rustandi E.42008025]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 1 (2013): GOVERNANCE, Edisi Maret 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1451.78 KB)
|
DOI: 10.26418/gov.v2i1.75
<![CDATA[The title of this final task is implementation of isolate elementary school. Teacherplacing policy In sintang district. The purpose of this final task is to solve the problem that beenfaced by sintang government due to government policy by placing isolate elementary schoolteachers at sintang district. The problem formula of this research is how the implementationprocess by placing the teacher at isolate area. This research are use qualitative approaching anddescriptive method.The problem in appointing, placing and mutation elementary school teachers isolate inSintang regency, namely, the imbalanced spread of elementary school teachers between Sintangdistrict and Ketungau Hilir district, was the result from the inconsistent regulation inappointing, placing and mutation the teachers in the regency. This requires new regulation (localregulation) so that the BKD and local education office in Sintang regency has referential letter inimplementing the authorities.Keyword: implementation policy, placing isolate elementary school teacher.]]>
<![CDATA[PERAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN KERJA PEGAWAI KANTOR DESA DI DESA SUNGAI KUNYIT DALAM KECAMATAN SUNGAI KUNYIT KABUPATEN MEMPAWAH ]]>
<![CDATA[CICI NUR CAYATI NIM. E1031141035]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 8, No 1 (2019): GOVERNANCE, Edisi Maret 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/%governance.v8i1.2318
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh data yang didapatkan yaitu data kurang disiplinnya pegawai karena terlihat dari tidakkehadiran dari tahun ke tahun selalu meningkat. Hal tersebut menjadi alasan bagi penulis untuk meneliti masalah tersebut bagaimana peran kepala desa sebagai pemimpin. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran kepala desa sebagai pegawai untuk meningkatkan kinerja pegawainya dilihat dari berbagai faktor. Kurangnya disiplin pegawai karena masih terdapat pegawai yang tidak tepat waktu masuk kantor, pegawai cenderung mengabaikan pekerjaan pada saat kepala Desa tidak berada ditempat Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu mendeskripsikan masalah serta dijelaskan dengan kata-kata. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu ada 3 yaitu observasi yaitu dengan mengamati objek dan subjek penelitian, wawancara yaitu menyakan sejumlah pertanyaan kepada narasumber, dan dokumentasi yaitu menyalin atau memfotokopi data-data yang sudah jadi. Keabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi waktu, triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menggunakan menggunakan teori menurut Henry Mintzberg bahwa peran yang biasanya dijalankan oleh pimpinan dalam meningkatkan suatu kinerja, yaitu : Peranan Pribadi, Peranan pembuat keputusan, dan Peranan sumber informasi. senantiasa melakukan perannya sebagai interpersonal role, decision making dan informational role dalam meningkatkan kinerja pegawai pada Kantor Desa Sungai Kunyit Dalam sudah baik. Namun perlunya pengawasan dari kepala desa terhadap pegawainya. Saran penulis kepada pegawai yang kinerjanya menurun perlunya diberi teguran maupun sangsi.Kata Kunci: Peran, pegawai, pemimpin]]>
<![CDATA[STRATEGI PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN LANDAK ]]>
<![CDATA[Yosafat Piter Dagama NIM. E42012076]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 4 (2016): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (98.701 KB)
|
DOI: 10.26418/%governance.v5i4.1318
<![CDATA[Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Landak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Landak dengan fokus wilayah di Kecamatan Ngabang. Kesimpulan dari penelitian ini adalah adanya faktor internal dan faktor ekstenal yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Landak. Faktor internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan, serta faktor eksternal terdiri dari peluang dan ancaman. Kedua faktor tersebut dianalisis dengan menggunakan matriks SWOT, dan kemudian ditemukannya alternatif strategi untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Landak. Alternatif strategi tersebut yaitu strategi penerapan pengelolaan basis data pajak yang berbasis online yang terintegrasi di kecamatan, strategi pelayanan pembayaran PBB Perdesaan dan Perkotaan melalui bank dan kantor pos, strategi pemberdayaan petugas PBB Perdesaan dan Perkotaan, strategi mengintensifkan penyuluhan pajak, strategi penambahan pegawai, strategi pengadaan sarana dan prasarana untuk pendataan dan pemungutan PBB Perdesaan dan Perkotaan, strategi pemuktahiran data, dan strategi peningkatan kualitas pelayanan pajak.. Kata-kata kunci : Strategi, Penerimaan, PBB Perdesaan dan Perkotaan]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DI KABUPATEN KAYONG UTARA ]]>
<![CDATA[RENNY ARIANTI NIM. E42011092]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 3 (2015): Governance, Edisi September 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (81.723 KB)
|
DOI: 10.26418/%governance.v4i3.732
<![CDATA[Judul skripsi ini diangkat berdasarkan masalah yang terjadi dalam pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Kayong Utara. Masalah ini didasarkan pada belum semua pengusaha restoran membayar Pajak Restoran.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kayong Utara, khususnya di DPPKAD. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Kayong Utara belum terlaksana dengan baik, hal ini disebabkan oleh komunikasi yang belum dilaksanakan dengan baik, sumber daya yang kurang memadai. Sikap para pelaksana yang masih kurang disiplin, dan ketidaktegasan petugas pemungut pajak.Rekomendasi dari peneliti yaitu Penyampaian informasi kepada masyarakat dapat lebih ditingkatkan lagi, meningkatkan sumber daya yang ada, dan pemberian reward kepada pegawai sebagai pelaksana kebijakan. Kata-kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, dan Pajak. ]]>
<![CDATA[PENGARUH PROFESIONALISME KERJA APARATUR TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG ]]>
<![CDATA[Martha Magda Lena Sinaga E.42009022]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2013): GOVERNANCE, Edisi Agustus 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1039.304 KB)
|
DOI: 10.26418/%governance.v2i2.327
<![CDATA[This thesis was aimed to find out how much the apparatus’ professionalism influenced the quality ofpublic service of Education Department in Ketapang Regency. This research was carried out basedon the problems which were related to the service quality given by the apparatus’ of the EducationDepartment, and the apparatus’ professionalism was one of the factors which influence the servicequality. This research was carried out by using quantitative paradigm with associative method/causal relation. The hypotheses in this research were Ho : There is no significant influence betweenthe employees’ professionalism and the quality of public service of Education Department inKetapang Regency, and Ha : There is a significant influence between the employees’professionalism and the quality of public service of Education Department in Ketapang Regency.The samples of this research were the school teachers as the recipients of the service from EducationDepartment in Ketapang Regency. The result of the calculation which used product momentcorrelation with significant level (a) 5% was that the influence of the employees’ professionalism onthe quality of public service was 0,567. The result of coefficient determination calculation was thatthe influence of the employees’ professionalism on the quality of public service of EducationDepartment in Ketapang Regency was 32,14%, whereas 67,86% was influenced by other factorswhich were not discussed in this research. Key Words : Professionalism, Public Service, Education]]>
<![CDATA[IMIGRASI DALAM PELAYANAN PENERBITAN PAS LINTAS BATAS (PLB) TEMAJUK KABUPATEN SAMBAS ]]>
<![CDATA[Mukarom, Zaenal. 2016. Komunikasi Politi Vety Lestari NIM:E4301106]]>;
<![CDATA[Sri Haryaningsih *]]>;
<![CDATA[Abdul Rahim *]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 8, No 3 (2019): Governance, Edisi September 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (597.869 KB)
|
DOI: 10.26418/%governance.v8i3.2564
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, menganalisis Pelayanan Penerbitan Pas Lintas Batas (PLB) Temajuk Kabupaten Sambas. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai dan Kurangnya kuantitas / jumlah pegawai mempengaruhi hasil kerja pegawai di kantor Imigrasi Pos Lintas Batas Temajuk Kabupaten Sambas. Subyek penelitian ini terdiri dari Kepala kantor imigrasi Pos Lintas Batas, pegawai dan Masyarakat. Hasil Penelitian Yang Penulis temukan dilapangan diketahui bahwa jumlah sumberdaya manusia yang terdapat di imigrasi temajuk kabupaten Sambas belum memadai,Jumlah yang ada tergolong minim untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang cukup banyak setiap harinya, terutama apabila sedang ramai masyarakat yang membutuhkan pelayanan surat PLB dan juga minimnya sarana prasarana seperti misalnya komputer yang ada berada dalam kondisi yang tidak baik. Printer yang digunakan untuk mencetak masih sering mengalami kemacetan sehingga memerlukan waktu untuk perbaikan. Saran. Perlunya penambahan jumlah pegawai atau tenaga pelayanan, agar pelayanan yang diberikan dapat berjalan secara maksimal, dan penambahan sarana dan prasarana yang ada seperti meja Kata Kunci : Pelayanan Penerbitan Pas Lintas Batas (PLB)]]>
<![CDATA[KINERJA PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) PROVINSI KALIMANTAN BARAT DALAM PENANGANAN KORBAN KEJAHATAN EKSPLOITASI ANAK ]]>
<![CDATA[Parini E42012073]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 4 (2016): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (259.994 KB)
|
DOI: 10.26418/%governance.v5i4.1304
<![CDATA[ABSTRAK Parini: Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Kalimantan Barat Dalam Penanganan Korban Kejahatan Eksploitasi Anak. Skripsi. Pontianak : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Kerjasama Universitas Tanjungpura Pontianak dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Penulisan skripsi ini mengungkapkan fenomena mengenai kinerja yang belum maksimal dari Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Kalimantan Barat Dalam Penanganan Korban Kejahatan Eksploitasi Anak. Skripsi ini mempunyai tujuan untuk mengetahui Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Kalimantan Barat Dalam Penanganan Korban Kejahatan Eksploitasi Anak. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian yaitu kasubbid penghapusan trafficking dan tindak kekerasan (Perlindungan perempuan), kasubbid perlindungan masalah sosial perempuan dan bencana (Perlindungan perempuan), kassubbid PUG ekonomi, tenaga kerja, UMKM, Industri dan perdagangan (PUG), psikologis klinis (PA, TKA dan KB), dan orang tua korban eksploitasi anak. Hasil penelitian ini adalah kualitas kerja yang sudah cukup baik, walaupun masih ditemukan kekurangan yaitu kesalahan pengolahan data korban dan aparatur ada yang bekerja tidak sesuai dengan tugas dan pokok fungsi. Kemudian peneliti mengungkapkan kuantitas kerja yang kurang optimal karena kurangnya pemantauan dan penjangkauan terhadap korban terdahulu. Pada skripsi ini juga menjelaskan pada penggunaan waktu dalam bekerja dapat dikatakan belum maksimal, masih ditemukan staf yang mencakup dua atau lebih pekerjaan. Penelitian ini juga menerangkan bahwa kerjasama P2TP2A Provinsi Kalimantan Barat dalam penanganan masih ada ego sektor dari salah satu jejaringan dan kurangnya fungsi koordinasi menyebabkan kesulitan dalam penyatuan pendapatan.Kata kunci : Kinerja P2TP2A, Pelayanan,Penanganan, Eksploitasi Anak, Pemberdayaan.]]>
<![CDATA[KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI LEGISLASI DI DESA HARAPAN KECAMATAN PEMANGKAT KABUPATEN SAMBAS ]]>
<![CDATA[SUCI NUZULITA NIM. E42011019]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 3 (2015): Governance, Edisi September 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (83.504 KB)
|
DOI: 10.26418/%governance.v4i3.770
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Harapan Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas belum optimal.Dalam skripsi ini, peneliti berusaha memaparkan factor-faktor yang mempengaruhi kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan fungsinya menyusun sebuah peraturan desa bersama kepala desa. Hasil dari penelitian ini bahwa faktor yang mempengaruhi belum optimalnya BPD dalam melaksanakan fungsi legislasi adalah kurangnya komitmen kepala desa dalam mengambil sebuah keputusan, fasilitas yang minim, dan kerjasama tim yang harus lebih ditingkatkan antara Badan Permusyawaratan Desa dan kepala desa. Saran dari penelitian ini adalah komitmen kepala desa yang kuat dapat dilakukan dengan saling mengingatkan dan mencatat di buku rapat. Melengkapi sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Permusyawaratan Desa serta masyarakat desa yang lebih aktif dalam menyampaikan pendapat. Kata-kata Kunci : Kinerja, Legislasi, Badan Permusyawaratan Desa]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PROGRAM PELAYANAN PENEMPATAN TENAGA KERJA ANTAR KERJA ANTAR DAERAH DI DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG ]]>
<![CDATA[Adinata Teguh. YP E.42009030]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2013): GOVERNANCE, Edisi Agustus 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (517.76 KB)
|
DOI: 10.26418/%governance.v2i2.346
<![CDATA[This study aims to determine how the process of program implementation the Agreement on Social Service Manpower Sintang and obstacles that occur during the process of program implementation AKAD.This study uses a qualitative descriptive approach. Data collection techniques are interviews, and documentation. Location of the study at the Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sintang Regency. The research subject is Dinsosnakertrans field labor, labor contract and non contract, as well as the company. The conclusion of this study is not optimal implementation of the contract program in search of labor from outside the region and this is because labor is channeled through the contract program can not all be met, there is still a lack of human resources (personnel) that handles this program, in addition to the barrier-barriers that occur in the field resulted in delays in the conduct of the program, except that the procedures are complicated and convoluted to make the company reluctant to search workforce through this program. Keywords: Implementation, program contract, labor, corporate parties.]]>
