Articles
617 Documents
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NO. 4 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN ]]>
<![CDATA[Hendegi Januardi NIM. E42010061]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 2 (2015): Governance, Edisi Juni 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (84.843 KB)
|
DOI: 10.26418/%governance.v4i2.595
<![CDATA[Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk menghasilkan sebuah rekomendasi pelaksanaan kebijakan Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan. Judul skripsi ini diangkat berdasarkan permasalahan pelaksanaan Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan yang masih belum mencapai target retribusi yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif. Lokasi penelitian di Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi. Hasil penelitian adalah belum tepat kebijakan ini dikeluarkan dalam mengatasi masalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah, salah satunya dengan mengeluarkan Perda No. 4 tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan belum efektif kebijakan ini, dimana tujuan dari dikeluarkan Perda ini adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Melawi. Rekomendasi dalam penelitian ini adalah Peraturan Daerah No. 4 tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan adanya perbaikan atau revisi, dalam pelaksanaan secara garis besar sudah sesuai dengan prosedur, hanya saja target realisasi penerimaan retribusi belum mencapai target dikarenakan kerterediaan anggaran yang minim dan sarana prasarana yang belum memadai . Untuk itu kita harapakan Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi dapat meningkatkan sarana prasarana dan ketersediaan anggaran bagi Dinas Kebersihan , Pemadam Kebakaran dan Pertamanan yang memadai serta hubungan antara dinas terkait dan masyarakat dapat ditingkatkan. Kata-kata Kunci : Kebijakan, Retribusi, Pelayanan, Pendapatan Asli Daerah ]]>
<![CDATA[HUBUNGAN PERILAKU KEPEMIMPINAN DENGAN MOTIVASI KERJA ]]>
<![CDATA[Yuswa Eko Prayoga E.42008059]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2012): GOVERNANCE, Edisi perdana 2012 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (464.999 KB)
|
DOI: 10.26418/%governance.v1i1.48
<![CDATA[This journal is titled “The Relationship between the Leadership’s Behavior with the Sub-district Employee Motivation” in which the research is located at the Head Office of Samalantan of Bengkayang Regency for acquairing the Sarjana Degree of School of Government at Tanjungpura University of Government Department cooperated with the Government of West Kalimantan with Tanjungpura University. This journal is purposed to find the relationship of the trait of a leadership with the employee’s motivation. This journal is aimed to investigate the relationship between the leadership’s behavior with the Sub-district Employee Motivation. The title of the journal was selected based on the issues identified by the researcher in which the Sub-district Employee Motivation in the institutions surveyed still believed to be less able to support the tasks of the organisation. The research published in this journal is using explanative research methods with quantitative approaches. The research was divided into two phases; identifiers problems phase and testing of the relevance phase in those toward the problem of existing theories embodied by the researchers to see whether or not the Relationship Between Leadership Behavior of Sub-district Leader with Sub-district Employee Motivation and make recommendations of leadership strategies that motivate in which it is based on the theory. The subjects of the research were Samalantan Sub-district Head Office of the respondents were all employees in there. The conclusion of this paper is based on quantitative data processing using the statements of the respondents were analyzed quantitatively, it appears there is a relationship between Sub-district Leadership Behavior with the Employees Motivation at Sub-district Head Office of Samalantan in that the correlation level is moderate. Therefore, it is expected to keep the sub-district leadership behavior to employees in order to increase employee motivation. Keywords: Quantitative Approach, Leadership Behavior, Motivation, Relationship.]]>
<![CDATA[FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA SABAKA KECAMATAN MEMPAWAH HULU KABUPATEN LANDAK ]]>
<![CDATA[KRISDA ISKANDAR NIM. E43012014]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 4 (2017): Governance, Edisi Desember 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/gov.v6i4.1662
<![CDATA[Penulisan skripsi ini didasarkan pada permasalahan yang terjadi di Desa Sabaka dalam penggunaan dana Alokasi Dana Desa yaitu penatausahaan penggunaan dana ADD tidak dikelola secara langsung oleh Bendahara Desa Sabaka, dan kepala desa tidak menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui mekanisme pengawasan dan mendeskripsikan pelaksanaan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Sabaka Kecamatan Mempawah Hulu Kabupaten Landak.Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pengawasan yang dikemukakan oleh Terry, menyatakan bahwa proses pengawasan terdiri dari 4 hal yaitu; 1) menentukan/menetapkan apa yang harus dilakukan atau diharapkan, 2) menemukan/mengetahui apa yang terjadi, 3) bandingkan hasil dengan harapan, 4) menyetujui atau tidak hasil yang dicapai disertai dengan pengoreksian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara wawancara mendalam kepada subyek penelitian, melakukan observasi dengan menggunakan pedoman observasi dan teknik dokumen. Setelah data diperoleh, data tersebut dianalisis dengan cara reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Adapun pelaksanaan pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sabaka dalam penggunaan Alokasi Dana Desa belum mampu berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh anggotaBadan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak memiliki standar pedoman pengawasan, Kepala Desa tidak menyerahkan laporan penggunaan Alokasi Dana Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kesulitan mengevaluasi penggunaan dana Alokasi Dana Desa (ADD) dikarenakan tidak memiliki pedoman pengawasan, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak melakukan pengoreksian sebab pelaporan pertanggungjawaban yang belum selesai. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan sebagai pengawasan kebijakan yang bertujuan untuk menjaga akuntabilitas pemerintahan desa, terutama para pelaksana keuangan desa yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa. Kata-Kata Kunci: Pengawasan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Penggunaan Alokasi Dana Desa]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENERBITAN SURAT IZIN PERDAGANGAN DI KOTA SINGKAWANG ]]>
<![CDATA[HANNA RATIH HAPSARI NIM. E42010090]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 2 (2015): Governance, Edisi Juni 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (3396.159 KB)
|
DOI: 10.26418/%governance.v4i2.975
<![CDATA[Judul skripsi diangkat berdasarkan permasalahan dalam penerbitan surat izin usaha perdagangan di kota singkawang yang belum sesuai dengan peraturan daerah nomor 8 tahun 2010. Hal tersebut terlihat dari banyaknya masyarakat Kota Singkawang yang memiliki usaha dagang namun belum memiliki SIUP. Metode yang digunakan ialah penelitian kualitatif deskriptif. Subjek penelitian adalah Kepala Kantor Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, Kasi Pelayanan Perijinan, Staf Pelayanan Perijinan, Masyarakat Pemilik Usaha Dagang di Kota Singkawang. Objek dalam penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penerbitan Surat Usaha Perdagangan.Kesimpulan dalam penelitian ini adalah, pemberian informasi kepada masyarakat mengenai Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) masih belum efektif. Komunikasi yang belum diberikan dengan baik kepada masyarakat mengenai SIUP. Untuk itu masukan yang diberikan adalah memberikan Melaksanakan sosialisasi secara menyeluruh dan berkala kepada target sasaran yaitu masyarakat yang memiliki usaha dagang. Dan juga menyebarkan informasi mengenai SIUP secara lengkap melalui media cetak yaitu Koran agar dapat diketahui khalayak ramai. Agar dimensi transmisi, kejelasan dan konsistensi dapat berjalan lebih maksimal. Kata-kata kunci : SIUP, Komunikasi, Masyarakat, Pelayanan Perijinan.]]>
<![CDATA[PERAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN KAWASAN PARIWISATA BUKIT KELAM DI KECAMATAN KELAM PERMAI KABUPATEN SINTANG ]]>
<![CDATA[PIRDO RAMOS SIHOTANG NIM. E42010030]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 1 (2016): Governance, Edisi Maret 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (538.383 KB)
|
DOI: 10.26418/%governance.v5i1.1138
<![CDATA[Kegiatan pembangunan kepariwisataan, sebagaimana halnya pembangunan di sektor lainnya, pada hakekatnya melibatkan peran dari seluruh pemangku kepentingan yang ada dan terkait. Pemangku kepentingan yang dimaksud meliputi 3 (tiga) pihak yaitu : Pemerintah, Swasta dan Masyarakat. Pada proses kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan salah satu elemen penting dalam proses pembangunan kawasan pariwisata, oleh karena itu partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu dibangkitkan terlebih dahulu oleh pihak lain seperti pemerintah, sehingga dengan adanya keterlibatan pemerintah besar kemungkinan masyarakat akan merasa diberi peluang. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perananan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Kawasan Pariwisata Bukit Kelam Di Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai fasilitator, motivator, dan mobilisator dalam meningkatkan partisipasi masyarakat sudah cukup baik.Kata-kata Kunci : Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, partisipasi Masyarakat, Pembangunan]]>
<![CDATA[PENGARUH SUMBER DAYA TERHADAP KEBERHASILAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM PENDIDIKAN DASAR DI KECAMATAN SEPONTI KABUPATEN KAYONG UTARA ]]>
<![CDATA[Dody Sukma Arta Permana NIM. E42011089]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 2 (2015): Governance, Edisi Juni 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (80.636 KB)
|
DOI: 10.26418/%governance.v4i2.662
<![CDATA[Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sumber daya terhadap keberhasilan implementasi kebijakan standar pelayanan minimum pendidikan dasar di Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara. Penulisan Skripsi ini didasarkan atas permasalahan implementasi kebijakan standar pelayanan minimum pendidikan dasar di Kecamatan Seponti yang belum berhasil, yaitu semua sekolah pada jenjang pendidikan dasar di Kecamatan Seponti belum ada satupun yang mencapai standar pelayanan minimum pendidikan dasar. Penelitian ini menggunakan paradigma kuantitatif dengan metode asosiatif/hubungan kausal. Hipotesis penelitian ini adalah terdapat pengaruh positif antara sumber daya terhadap keberhasilan implementasi kebijakan Standar Pelayanan Minimum Pendidikan Dasar di Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah Pegawai di Bidang Pendidikan Dasar, Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan, Sub Bagian Aparatur Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara, dan Seksi Pendidikan Kantor Camat Seponti. Hasil perhitungan dengan menggunakan korelasi product moment bahwa sumber daya berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan standar pelayanan minimum pendidikan dasar sebesar 0,774. Hasil dari perhitungan koefisien determinasi diketahui bahwa pengaruh sumber daya terhadap keberhasilan implementasi kebijakan standar pelayanan minimum pendidikan dasar di Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara yaitu sebesar 59,9% sedangkan 40,1% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Kata-kata kunci: Sumber Daya, Keberhasilan Implementasi Kebijakan, Standar Pelayanan Minimum Pendidikan Dasar]]>
<![CDATA[PENGARUH ETIKA BIROKRASI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KETAPANG ]]>
<![CDATA[Mega Herdiyanti E.42008021]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2012): GOVERNANCE, Edisi perdana 2012 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1251.485 KB)
|
DOI: 10.26418/%governance.v1i1.65
<![CDATA[This essay intended to prove theories from experts that related with influence ethics of bureaucracy againtsservice quality of population administration that implemented at Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ofKetapang district. The title of essay be appointed from service quality issues that occured in the office especiallyrelating with ethicsof bureaucracy indicated in the service. This researh used quantitative research withdescriptive methods. The location of research is Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil of Ketapang district.Subject of this research is peoples who receive services in this office as many as 77 peoples. The summary ofthis research is there influence ethics of bureaucracy to service quality of population administration in this officein the amount of 46,38 % and 53,62% influenced by others factor, that are discretionary authority, attitude thatoriented of change, organizational culture, ethics of bureaucracy, intensive system, spirit of hard work, politicculture, dinamics and developments of political, local conflict management, socio-economic conditions, andcontrols was perfomed by community and organization NGO.Keyword: Ethics of bureaucracy, service, service quality]]>
<![CDATA[KEPEMIMPINAN CAMAT DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DI KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA ]]>
<![CDATA[YULI PRIHARDIYONO NIM. E1031141049]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 7, No 4 (2018): GOVERNANCE, Edisi Desember 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/%governance.v7i4.2261
<![CDATA[Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menganalisa kepemimpinan Camat yang Visioner dalam menjalankan perannya sebagai pemimpin di Kecamatan dengan fokus pada penyelenggarakan pemerintahan yang berwawasan kedepan (Visionary) dengan harapan agar terwujudnya suatu tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Judul skripsi ini diangkat berdasarkan permasalahan berkaitan dengan pelaksanaan visi dan misi Kecamatan yaitu pada peningkatan potensi alam yang unggul, akuntabilitas dan transparansi administrasi Kecamatan sebagai bentuk ketebukaan informasi kepada publik, serta peningkatan fasilitas pelayanan umum kepada masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.Hasil penelitian ini bahwa Camat dalam menyelenggarakan pemerintahannya dalam menentukan kebijakan belum Visioner sebagai pemimpin yang berwawasan kedepan (Visionary), Camat belum mampu mengarahkan tujuan Kecamatan yang terdapat pada Visi dan Misi dengan program-program yang di buat dalam Rencana Strategis (Renstra)-SKPD Kecamatan Sungai Raya, belum berjalannya peran Camat dalam membuat perubahan yang signifikan serta belum maksimalnya kepemimpinan Camat sebagai fasilitator peningkatan fasilitas umum kepada masyarakat di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Kata Kunci : Kepemimpinan, Visioner, Tata Kelola Pemerintahan]]>
<![CDATA[EVALUASI KEBIJAKAN PEMEKARAN DESA PAMPANG HARAPAN KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN KAYONG UTARA ]]>
<![CDATA[Eko Setiawan E42012099]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 4 (2016): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1194.937 KB)
|
DOI: 10.26418/%governance.v5i4.1260
<![CDATA[ABSTRAKEKO SETIAWAN : Evaluasi Pemekaran Desa Pampang Harapan Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara. Skripsi. Pontianak : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Kerjasama Universitas Tanjungpura Pontianak dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.Penulisan Skripsi ini didasarkan pada Kondisi Desa Pampang Harapan sebelum dimekarkan dari desa Pangkalan Buton sangat memprihatinkan. Masyarakat desa kesulitan untuk berinteraksi dengan pemerintah desa dalam berbagai urusan pemerintahan desa. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui Seberapa Berhasil Kebijakan Pemekaran di Desa Pampang Harapan Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian komparatif dengan pendekatan kualitatif. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Pemekaran Desa Pampang Harapan Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara dalam bidang pelayanan kepada masyarakat setelah diadakan pemekaran sudah mengalami peningkatan khusunya jarak tempuh masyarakat untuk melakukan pelayanan menjadi lebih dekat. Kemudian Pada bidang penyelenggaraan pemerintahan di Desa Pampang Harapan setelah pemekaran terlihat mengalami peningkatan. Yang dulunya masih berstatus dusun kini sudah menjadi desa sehingga penyelenggaraan pemerintahannya menjadi meningkat dan segala kebutuhan masyarakat terpenuhi. Selain itu pemerataan pembangunan di Desa Panmpang Harapan setalah pemekaran mengalami banyak perkembangan. Banyak pembangunan sarana dan prsarana yang dilakukan di Desa Pampang Harapan setelah dimekarkan.Kata Kunci: Evaluasi, Kebijakan Pemekaran; Pelayanan, Penyelenggaraan Pemerintahan, dan Pemerataan Pembangunan]]>
<![CDATA[KUALITAS PELAYANAN PEMBUATAN KARTU KELUARGA PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN LANDAK ]]>
<![CDATA[NURIWATI NIM. E42011068]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 3 (2015): Governance, Edisi September 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (95.77 KB)
|
DOI: 10.26418/%governance.v4i3.708
<![CDATA[Judul skripsi ini diangkat berdasarkan permasalahan didalam pelaksanaan pembuatan Kartu Keluarga yang belum maksimal. Hal tersebut terlihat dari banyaknya masyarakat yang mengeluh atas pelayanan yang diberikan dan banyaknya masyarakat yang belum memiliki Kartu Keluarga. Metode yang digunakan ialah penelitian kualitatif deskriptif. Lokasi Penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak. Subjek penelitian adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk, Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, Camat Ngabang dan masyarakat Kabupaten Landak. Sedangkan objek dalam penelitian ini ialah Kualitas Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Landak. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah belum maksimalnya pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak. Hal ini dikarenakan kurangnya sumber daya manusia, kurangnya peralatan dan perlengkapan serta kurangnya perhatian pegawai kepada masyarakat. Untuk itu masukan yang diberikan adalah meningkatkan kehandalan pegawai, menambah jumlah pegawai dan memberikan perhatian kepada masyarakat. Kata-kata Kunci : Kualitas pelayanan, Kartu Keluarga, Pegawai, Masyarakat]]>
