cover
Contact Name
Andriyani
Contact Email
andriyani_uin@radenfatah.ac.id
Phone
+6282373800766
Journal Mail Official
muqaranah@radenfatah.ac.id
Editorial Address
Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikri KM. 3.5 Palembang, Indonesia
Location
Kota palembang,
Sumatera selatan
INDONESIA
Muqaranah
ISSN : 28093658     EISSN : 28094832     DOI : 10.19109
Muqaranah adalah jurnal yang diterbitkan oleh Prodi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dengan ISSN 2809-3658 dan E-ISSN 2809-4832. Muqaranah terbit dua kali dalam setahun yaitu pada  Juni dan Desember. Jurnal ini menerbitkan konsep dan makalah penelitian terkini tentang perbandingan mazhab dan hukum. Muqaranah adalah jurnal yang menerbitkan artikel-artikel yang berkaitan dengan perbandingan-perbandingan mazhab maupun hukum, seperti: perbandingan mazhab maupun hukum dibidang hukum pidana, hukum perdata, hukum adat, hukum Islam, hukum pidana Islam, hukum perdata Islam, hukum keluarga Islam.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 7 Documents
Search results for , issue "Vol 4 No 2 (2020): Muqaranah" : 7 Documents clear
HAPUSNYA HAK MILIK TANAH DALAM HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA Haris Munandar; Syaiful Aziz; Armasito Armasito
Muqaranah Vol 4 No 2 (2020): Muqaranah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (412.966 KB) | DOI: 10.19109/muqaranah.v4i2.7926

Abstract

Tanah memiliki kegunaan penting untuk kehidupan manusia seperti tempat tinggal, mencari nafkah, tempat ibadah dan sebagainya. Di dalam UUPA terdapat macam-macam kejadian dari aspek hukum yang bisa menyebabkan hilangnya kepunyaan atas tanah. Pada penelitian ini akan dijelaskan mengenai konsep hapusnya hak milik tanah dalam hukum Islam dan UUPA. Adapun metode yang dipakai pada penelitian yaitu metode deskriptif kualitatif lalu disimpulkan dengan cara deduktif. Hasil dari penelitian menyatakan menurut UUPA bahwa hapusnya hak milik terdapat pada rumusan Pasal 27 yaitu: a) karena pencabutan hak berdasarkan Pasal 18, b) karena penyerahan sukarela oleh pemiliknya, c) karena ditelantarkan, d) karena ketentuan Pasal 21 ayat 3 dan 26 ayat 2, e) tanahnya musnah. Sementara berdasarkan hukum Islam hapusnya hak milik atas tanah dapat disebabkan karena ditelantarkan selama tiga tahun berturut-turut. Selain itu hapusnya hak milik tanah bisa disebabkan karena pencabutan hak demi keperluan bersama misalnya guna pembangunan masjid, rumah sakit, pasar, dan sebagainya dengan cara membayar ganti kerugian.
PRIORITAS AQIQAH DAN KURBAN (Studi Hukum Islam Dan ‘Urf Desa Sukapulih Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir) Andre Gustiono; Siti Zailia; Gibtiah Gibtiah
Muqaranah Vol 4 No 2 (2020): Muqaranah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (460.358 KB) | DOI: 10.19109/muqaranah.v4i2.7927

Abstract

Dalam pembahasan tentang masalah prioritas aqiqah dan kurban, dalam syariat hukum Islam tidak terdapat hal yang membedakan aqiqah dan kurban selain waktu pelaksanaanya saja karena aqiqah dan kurban merupakan ibadah yang bagus dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Jenis data yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variable dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung. yang berkenaan dengan pelaksanaan aqiqah dan kurban dan pendapat-pendapat para tokoh agama dan tokoh adat di Desa Sukapulih Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian field research (penelitian lapangan) yakni penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya dalam hal ini peneliti meneliti secara langsung dimasyarakat. Sedangkan menurut tokoh agama dan masyarakat Desa Sukapulih memiliki dua pendapat dimana ada yang mengutamakan aqiqah dan ada yang mengutamakan kurban sehingga dalam segi pelaksanaanya pun tidak bisa dibilang dengan adat istiadat karena tidak seluruh masyarakat di Desa Sukapulih yang hanya mengutamakan aqiqah ataupun kurban.
PERLINDUNGAN KESELAMATAN KERJA MENURUT PASAL 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1992 TENTANG JAMSOSTEK DAN HUKUM ISLAM Robby Andreawan; Ema Fathimah; Legawan Isa
Muqaranah Vol 4 No 2 (2020): Muqaranah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (382.979 KB) | DOI: 10.19109/muqaranah.v4i2.7929

Abstract

Fokus kajian dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan keselamatan kerja menurut Pasal 1 UU Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jamsostek dan bagaimana perlindungan keselamatan kerja dalam pendekatan normatif Islam. Penelitian ini termasuk ranah penelitian hukum karena sember kajian adalah undang-undang dan Hukum Islam tentang kenaga kerjaan, sedangkan jenis penelitian berupa studi kepustakaandengan sumber data primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang digunakan atau informasi dari berbagai sumber pustaka yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel, dan buku-buku lainnya. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi pemikiran ilmiah, sebagai bahan informasi akademis tentang konsep keselamatan kerja melalui pendekatan hukum posetif dan hukum Islam. Simpulan penelitian ini ada dua poin. Pertama Perlindungan keselamatan kerja berdasarkan UU Nomor 3 tahun 1992 tentangjamsostek menjamin pekerja atas hak keselamatan keamanan dan orang-orang yang ada di lingkungan kerja. Kedua Sedangkan dalam hukum Islam terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perlindungan keselamatan kerja yakni untuk memperoleh kemaslahatan dengan memelihara Al-umur al- dlaruriyah, dan maqashid syari‟ah sebagai perlindungan keselamatan duniawi dan ukhrawi baik bagi pengusaha dan tenaga kerja.
ANALISIS KEDUDUKAN AHLI WARIS YANG MELAKUKAN OPERASI PENYESUAIAN KELAMIN GANDA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA Asmaul Fanhar; Muhammad Zuhdi; Yusida Fitriyati
Muqaranah Vol 4 No 2 (2020): Muqaranah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (470.968 KB) | DOI: 10.19109/muqaranah.v4i2.7930

Abstract

Allah SWT telah menetapkan aturan mengenai masalah pembagian waris di dalam al-Qur‟an dan Hadis Nabi. Namun tidaj dapat dipungkiri terdapat seseorang yang mengalami kelainan kelamin yang disebut khuns̱ a (kelamin ganda) yang tidak dijelaskan dengan tegas dan rinci mengenai kewarisannya. Di dalam KUHPerdata juga tidak terdapat pasal yang mengatur mengenai operasi penyesuaian kelamin. Perumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana kedudukan ahli waris yang melakukan operasi penyesuaian kelamin ganda menurut hukum Islam, bagaimana kedudukan ahi waris yang melakukan operasi penyesuaian kelamin ganda menurut KUHPerdata dan persamaan serta perbedaan kedudukan ahli waris yang melakukan operasi penyesuaian kelamin ganda menurut hukum Islam danKUHPerdata.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan sumber dan jenis data sekunder dari bahan hukum primer yang diperoleh dari al- Qur‟an, Hadis, KHI, Ijtihad Ulama, Putusan Pengadilan Negeri, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan skripsi ini.Berdasarkan hasil penelitian, menurut hukum Islam kedudukan ahli waris yang melakukan operasi penyesuaian kelamin ganda adalah disesuaikan dengan status jenis kelamin pasca operasi. Dengan ketentuan bahwa operasi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syari‟at Islam. Sedangkan menurut KUHperdata, operasi yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kelamin ganda tidak mempengaruhi kedudukannya sebagai ahli waris sehingga tetap mendapat bagian yang sama dengan orang lain. Kemudian persamaan antara hukum waris Islam dan KUHPerdata mengenai ahli waris yang melakukan operasi penyesuaian kelamin adalah sama-sama memberikan hak waris dengan tidak mengecualikan bagiannya. Dan perbedaannya adalah dalam hal hak atau bagian yang akan diterima oleh seseorang yang melakukan operasi penyesuaian kelamin ganda.
TRADISI SEDEKAH BEDUSUN DALAM RANGKA MENYAMBUT BULAN SUCI RAMADHAN DALAM PERSPEKTIF TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT DI DESA PENANDINGAN KECAMATAN SUNGAI ROTAN Duwiki Akwinde; Muhammad Torik; Syahril Jamil
Muqaranah Vol 4 No 2 (2020): Muqaranah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (379.019 KB) | DOI: 10.19109/muqaranah.v4i2.7931

Abstract

Tradisi sedekah bedusun adalah suatu ritual yang dilaksanakan ketika hendak menyambut bulan Ramadhan yang bertujuan untuk bersyukur pada Allah Swt., keselamatan Desa, berdo’a untuk roh nenek moyang dan keluarga yang sudah meninggal Dunia. Banyak proses yang dilakukan dalam tradisi sedekah bedusun, untuk itu peneliti ingin mengetahui hukum-hukum yang terkandung dalam ritual ini antara lain: [1] Bagaimana sejarah tradisi sedekah bedusun di Desa Penandingan Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim, [2] Bagaimana proses penyelenggaraan tradisi sedekah bedusun di Desa Penandingan, [3] Bagaimana perspektif Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat tentang tradisi sedekah bedusun dalam rangka menyambut bulan Ramadhan di Desa Penandingan, [4] Bagaimana perbandingan pendapat Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat mengenai tradisi ini. Peneliti ini bertujuan untuk mendeskripsikan tradisi sedekah bedusun yang ada di Desa Penandingan. Penelitian ini termasuk dalam katagori penelitian kualitatif, yang menganalisis tentang hukum-hukum adat dari sekelompok masyarakat. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data antara lain observasi langsung, wawancara terbatas, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini digunakan dua sumber data, yaitu: sumber primer yang diperoleh dari Kepala Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan warga setempat, sementara data sekunder didapat dari buku-buku terkait tema penelitian. Temuan dari penelitian dalam skripsi ini adalah adanya hukum-hukum yang terkandung dalam ritual tradisi sedekah bedusun dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan. Diantaranya kegiatan sedekah, silaturahmi, bersyukur dengan apa yang didapatkan, dan kegiatan gotong royong membersihkan Desa Penandingan Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim.
KONSEP LI’AN STUDI KOMPARASI DALAM KITAB BIDAYATUL MUJTAHID DAN FIQH SUNNAH Sapira Prakasa; Muhamad Harun; Erniwati Erniwati
Muqaranah Vol 4 No 2 (2020): Muqaranah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (506.547 KB) | DOI: 10.19109/muqaranah.v4i2.7932

Abstract

Akad nikah menurut istilah hukum Islam merupakan akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkannya. Salah satu penyebab putusnya perkawinan adalah disebabkan oleh li’an, yaitu sumpah seorang suami yang menuduh istrinya berzina. Penelitian ini dilatarbelakangi adanya perbedaan para ulama terkait masalah ini. Jenis Penelitian yang digunakan adalah Library research. dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber bahan hukumnya dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik study dokumen lalu dianalisis secara deskriftif-komperatif yakni dengan menjelaskan dan menggambarkan masalah secara jelas dan menyeluruh kemudian dilakukan perbandingan antara kategori satu dengan kategori lainnya. Kesimpulan dari penulisan ini diantaranya adalah bahwa konsep li’an dalam kitab Bidayatul Mujtahid dibagi kedalam lima pasal: Jenis tuduhan yang mengharuskan dijatuhkannya li’an, sifat kedua pelaku li’an, sifat li’an, hukum penolakan salah satu pihak, hukum yang menjadi keharusan bagi terpenuhinya li’an. Dan dalam konsep Fiqh Sunnah: Bentuk praktik li’an, landasan disyariatkannya li’an, syarat li’an, hukum li’an, pihak yang memulai li’an, dan hukum menisbahkan anak kepada ibunya. Kemudian akibat hukum sumpah li’an dalam kitab Bidayatul Mujtahid dan Fiqh Sunnah: li’an terjadi jika suami menuduh istrinya berzina dan mengingkari anak, perceraian terjadi jika suami telah melakukan li’an, nasab anak yang diingkari kembali kepada ibunya. Kata Kunci: Li’an, Bidayatul Mujtahid, Fiqh Sunnah
KAJIAN WAKAF DALAM KITAB AL-MUHALLA DAN RELEVANSINYA DENGAN KETENTUAN WAKAF DI INDONESIA Rahmat Hidayat
Muqaranah Vol 4 No 2 (2020): Muqaranah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/muqaranah.v4i2.16958

Abstract

Theoretical studies of waqf have often featured the opinions of scholars from Sunni schools, such as the Hanafi, Shafi'i, Maliki, and Hanbali schools. While the opinions of other schools of waqf, such as the Zahiri school, which was promoted by Ibn Hazm in al-Muhalla, are rarely studied. The purpose of this study is to find out the provisions of waqf in Kitab al-Muhalla and their relevance to the provisions of waqf in Indonesia. To achieve this goal, the author uses normative legal research that focuses on one book of the Zahiri School. The primary source is Kitab al-Muhalla, while the secondary source is the book or article relevant to this study. The results showed that the discussion of waqf in Kitab al-Muhalla only presents general views on waqf theory such as definitions, waqf objects, waqf ownership, expert waqf and ta'bid requirements on waqf. While specific studies on nazhir (waqf management), waqf management, waqf dispute resolution are not highlighted. Some waqf theories in Kitab al-Muhalla are relevant to waqf provisions in Indonesia, including ownership of waqf property, and expert waqf. While other provisions are not relevant to be applied in Indonesia. This phenomenon is natural, considering that the Zahiri school only sees zahir nash in studying waqf. Meanwhile, waqf studies today focus more on the ijtihadi approach.

Page 1 of 1 | Total Record : 7