cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rustamaji
Contact Email
verstek@mail.uns.ac.id
Phone
+6285865999842
Journal Mail Official
verstek@mail.uns.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Gedung 3, Departemen Hukum Acara Alamat: Ir. Sutami No. 36A,Kentingan, Surakarta
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Verstek
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : -     EISSN : 23550406     DOI : https://doi.org/10.20961/jv.v9i3.55027
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Verstek is a peer-reviewed journal published by Procedural Law Department, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret three times a year in April, August, and December. This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on procedural law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian procedural laws and legal system. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Procedural Law, included but not limited to legal construction of procedural law, critical construction of procedural law in practice, trends and changes in procedural law, and the technical challenges faced in proedural law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 14 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 1, No 3 (2013)" : 14 Documents clear
Implikasi Yuridis Perluasan Definisi Saksi Dan Keterangan Saksi Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Maulida Prima Saktia
Verstek Vol 1, No 3 (2013)
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (279.341 KB) | DOI: 10.20961/jv.v1i3.38819

Abstract

       Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti utama dalam proses peradilan pidana Indonesia karena tanpa adanya saksi, suatu tindak pidana akan sulit diungkap kebenaran materiilnya. Keterangan saksi yang dimaksud mencakup keterangan terhadap suatu peristiwa pidana yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, keterangan saksi yang dimaksud telah diperluas definisinya bahwa saksi dalam memberikan keterangannya tidak selalu yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri melainkan keterangannya ada relevansinya dengan perkara yang sedang diproses. Implikasi yuridis perluasan definisi saksi dan keterangan saksi yang dimaksud putusan tersebut apabila ditinjau dari perspektif penegak hukum, tujuan hukum acara pidana dan keyakinan hakim tidak menimbulkan pengaruh atau tidak mempersulit.      Kata Kunci: keterangan saksi, perluasan saksi, implikasi yuridis. 
Kelalaian Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh Dalam Menentukan Status Barang Bukti Sebagai Alasan Penuntut Umum Dalam Perkara Pelanggaran Undang-Undang Perikanan Fasza, Sabrina Yuniar; Melati, Gladys Octavianadya; Utami, Pratiwi Ngesti
Verstek Vol 1, No 3 (2013)
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (280.991 KB) | DOI: 10.20961/jv.v1i3.38828

Abstract

    Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum dari kelalaian Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh dalam menentukan status barang bukti serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Penuntut Umum. Merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan, dengan cara dokumentasi, mengumpulkan bahan hukum yang berupa buku-buku dan bahan pustaka yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Analisis bahan hukum yang dipergunakan adalah analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Mengutamakan pemikiran secara logika sehingga akan menemukan sebab dan akibat yang terjadi.      Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan. Akibat hukum yang timbul dari kelalaian tersebut adalah adanya upaya hukum yang dilakukan oleh Penuntut Umum atas putusan Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh, menimbulkan tumbukan hukum antara putusan dengan Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan putusan dapat berdampak buruk bagi keadilan hukum di Indonesia. Sedangkan upaya hukum yang dilakukan Penuntut Umum atas kasus tindak pidana perikanan tersebut dengan mengajukan permohonan upaya hukum tingkat banding kepada Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan upaya hukum tingkat kasasi kepada Mahkamah Agung.       Kata Kunci: barang bukti, illegal fishing, upaya hukum 
Tinjauan Yuridis Pengajuan Kasasi Oleh Penuntut Umumterhadap Putusan Lepasdari Segala Tuntutan Hukum (Onslag Van Alle Rechts Vervolging) Dalam Perkara Korupsi (Studi Kasus Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1346 K/Pid.Sus/2008) Velrya Poerbaning Astika; Yeyen Gilang Ramadhania; Mimin Umi Fatimah
Verstek Vol 1, No 3 (2013)
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (243.799 KB) | DOI: 10.20961/jv.v1i3.38830

Abstract

     Penelitian ini bertujuanuntuk mengetahui secara jelas kesesuaian pengajuan kasasi oleh penuntut umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara korupsi dengan ketentuan Pasal 244 KUHAPdan untuk mengetahui secara jelas pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus pengajuan kasasi oleh penuntut umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara  korupsi.      Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, dengan menggunakan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Teknis analisis bahan hukum adalah dengan menggunakan analisis deduksiyaitu menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.      Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan bahwa pengajuan permohonan kasasi oleh jaksa/penuntut umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechts vervolging) yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara korupsi dengan terdakwa bernama Acyarmansyah Lubis, SE, Bin H. Darman Lubis sebagai Terdakwa I dan Hendrawan Diandi Bin Tjandra Alif sebagai Terdakwa II  tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 244 Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) sertapertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung bersifat positifis artinya hakim hanya mendasarkan pada apa yang telah diatur dan tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP).       Kata Kunci : Korupsi, Kasasi, Pertimbangan Hukum 
Kajian Peran Lembaga Praperadilan Dalam Pengawasan Horizontal Aparat Penegak Hukum (Studi Kasus Putusan N0.01/Pra/2010/PN.Bi) Darme, Made Wire
Verstek Vol 1, No 3 (2013)
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (287.41 KB) | DOI: 10.20961/jv.v1i3.38824

Abstract

       Penelitian ini bertujuan mengetahui mengenai fungsi putusan praperadilan No. 01/Pra/2010/PN.Bi sebagai kontrol pengawasan horisontal terhadap aparat penegak hukum dan peran putusan praperadilan No. 01/Pra/2010/PN.Bi sebagai lembaga perlindungan hak-hak termohon dan pemohon.       Penelitian ini merupakan penelitian normatif atau penelitian kepustakaan yang besifat preskriptif. Bahan hukum penelitian yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu studi kepustakaan. Analisis bahan hukum dilaksanakan menggunakan teknik metode silogisme dan interpretasi.        Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, pertama Putusan praperadilan No. 01/Pra/2010/PN.Bi telah menjalankan fungsinya sebagai pengawas horisontal sebagaimana dikehendaki pembentuk undang-undang. Wujudnya adalah di dalam sistem praperadilan pengawasan atas penghentian penyidikan bukan hanya berada di tangan penuntut umum saja, tapi diperluas jangkauannya kepada pihak ketiga yang berkepentingan (saksi). Kasus penghentian penyidikan, penuntut umum sebagai instansi yang berbeda dengan penyidik (Kepolisian) tidak melakukan upaya hukum atau penuntut umum telah menyetujui tindakan penghentian penyidikan, peran pengawasan dapat diambil alih oleh pihak ketiga yang berkepentingan dengan jalan mengajukan permintaan pemeriksaan sah atau tidaknya penghentian penyidikan kepada praperadilan.        Kata kunci : Praperadilan, Pengawasan Horisontal
Pengajuan Kasasi Oleh Penuntut Umum Atas Pidana Judex Factie Terlalu Ringan Dalam Perkara Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus dlam Putusan Mahkamah Agung Nomer 2197K/Pid.Sus/2011) Kolbi, Imron Nurul; Putra, Rio Pratama
Verstek Vol 1, No 3 (2013)
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (245.492 KB) | DOI: 10.20961/jv.v1i3.38817

Abstract

       Penulisan hukum ini bertujuan menguji kesesuaian dasar pengajuan kasasi penuntut umum dengan alasan judex factie terlalu ringan dalam perkara kekerasan seksual anak sesuai dengan prinsip keadilan bagi korban.       Penelitian hukum ini adalah penelitian doktrinal, bersifat prespektif dan terapan, dengan ketentuan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Pasal 81 ayat (1) dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sumber penelitian bahan hukum primer yang bersifat autoritatif dan bahan hukum sekunder berupa semua bahan hukum bukan dokumen-dokumen resmi seperti buku-buku, teks, jurnal-jurnal hukum. Analisis penelitian yang digunakan adalah teknik kualitatif.        Penelitan ini diketahui ada keterkaitan pengajuan kasasi oleh penuntut umum dengan alasan pidana judex factie terlalu ringan dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak dan juga terdapat keterkaitan dengan prinsip keadilan bagi korban dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak dengan ketentuan dengan ketentuan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Pasal 81 ayat (1) dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang disini diperjuangkan oleh jaksa penuntut melalui Mahkamah Agung. Disamping itu pengajuan kasasi oleh jaksa juga memenuhi prinsip keadilan yang terlihat terdeskriminasi oleh putusan hakim dari putusan dari pengadilan Negeri Pariaman         Kata kunci : Kasasi, Tindak Pidana di Anak Bawah Umur
Penerapan Mekanisme Gugatan Citizen Lawsuit Dalam Hukum Acara Perdata Di Indonesia Naviah, Faradina
Verstek Vol 1, No 3 (2013)
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (291.145 KB) | DOI: 10.20961/jv.v1i3.38815

Abstract

    Gugatan citizen lawsuit merupakan mekanisme gugatan yang dikenal di sistem common law, dengan adanya transplantasi hukum, mekanisme gugatan ini dapat diterapkan di dalam hukum acara perdata di Indonesia yang dipengaruhi sistem hukum civil law. Hakim menggunakan hukum acara perdata yang belaku di Indonesia dalam memeriksa gugatan citizen lawsuit. Dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan citizen lawsuit dilandaskan pada asas kebebasan hakim dalam melakukan penilaian  dan keyakinannya berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan. Hakim menggunakan kebebasannya dalam menilai legal standing/ kedudukan penggugat dengan mendasarkan pada instrument citizen lawsuit, bukan mendasarkan pada asas point d’interest point d’action.      Kata Kunci: Gugatan citizen lawsuit, Dasar beracara, Pertimbangan Hakim.
Urgensi Menghadirkan Saksi Verbalism Dan Relasinya Dengan Perwujudan Hak-Hak Terdakwa di Persidangan Fendu Nugroho
Verstek Vol 1, No 3 (2013)
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v1i3.38829

Abstract

Perkembangannya saksi yang muncul dalam praktek dipersidangan ada pula yang tidak sesuai dengan yang diamanatkan oleh KUHAP yang dalam hal ini yang sering ditemui adalah saksi verbalism, Berdasarkan pelaksanaan hukum acara pidana, yang dimaksud dengan saksi verbalism atau disebut juga dengan saksi penyidik adalah seorang penyidik yang kemudian menjadi saksi atas suatu perkara pidana karena terdakwa menyatakan bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) telah dibuat di bawah tekanan atau paksaan. Urgensi menghadirkan saksi verbalism dilakukan untuk konfrontir terhadap keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah ditandatangani terdakwa. Selain itu Majelis hakim juga telah mempertimbangkan hak terdakwa tersebut dengan menghadirkan saksi verbalism ke dalam persidangan untuk dilakukan konfrontasi terhadap pernyataan terdakwa dan juga saksi verbalism sebagai penyidik kepolisian yang membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terdakwa. selanjutnya dalam rangka memenuhi hak terdakwa sebagaimana disebut hak ingkar (penyangkalan) dan hak terdakwa disandarkan pada penafsiran dari Pasal 66 KUHAP bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.Kata Kunci : Urgensi Menghadirkan Saksi, Saksi Verbalism
Analisis Tentang Gugatan Class Action Yang Diperiksa Dengan Acara Perdata Biasa (Studi Kasus Putusan MA Nomor : Nomor 600 K/Pdt/2010) Latifah Nur'aini; Andriani Kartika Hapsari; Miecko Wahyu Gunawan
Verstek Vol 1, No 3 (2013)
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (297.466 KB) | DOI: 10.20961/jv.v1i3.38823

Abstract

    Penulisan ini bertujuan untuk untuk melakukan kajian lebih dalam tentang Gugatan class action yang tidak dapat diterima pada tingkat kasasi dalam putusan Mahkamah Agung No 600 K/Pdt/2010. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan mengkaji putusan, konsep dan pengertian hukum yang  diperoleh melalui studi dokumen, jurnal, dan literatur-literatur yang mendukung. Gugatan class action yang tidak dapat diterima pada tingkat kasasi dengan dasar pertimbangan hakim yaitu hakim salah menerapkan hukum, namun penulis  berpendapat bahwa alasan kasasi yang seharusnya diterima adalah hakim telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Hal tersebut ditunjukkan dengan prosedur yang tidak tepat dalam proses awal pemeriksaan perkara yang tidak sesuai dengan PERMA No. 1 tahun 2002 tentang Gugatan Perwakilan Kelompok. Pertimbangan kedua adalah tentang kompetensi absolut, bahwa perkara tersebut seharusnya diajukan di Pengadilan Hubungan Industrial karena menyangkut masalah perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja.      Kata Kunci : Gugatan class action, pertimbangan hakim, kasasi
Audi Et Alteram Partem Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum Dan Herziene Inlandsche Reglement (HIR) Iffah Almitra
Verstek Vol 1, No 3 (2013)
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (239.3 KB) | DOI: 10.20961/jv.v1i3.38816

Abstract

        Dalam Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum telah terdapat pengaturan norma-norma yang memuat asas audi et alteram partem. Sebagaimaan tercantum di dalam pasal-pasal yaitu : pasal 52 A ayat 1, pasal 53 ayat 1,2 dan 3, pasal 57 A ayat 1,3 dan 5 ,pasal 58, pasal 59, pasal 68 A ayat 2, pasal 68 B ayat 1, pasal 68 C ayat 2 . Demikian halnya dengan Herziene Inlandsche Reglement (HIR), pengaturan asas audi et alteram partem terdapat pada pasal 52 A ayat 1, pasal 53 ayat 1,2 dan 3, pasal 57 A ayat 1,3 dan 5 ,pasal 58, pasal 59, pasal 68 A ayat 2, pasal 68 B ayat 1, pasal 68 C ayat 2 untuk undang-undang nomor 49 tahun 2009 dan pada pasal 121 ayat 1,2 dan 4, pasal 122, pasal 123 ayat 3, pasal 126, pasal 135, pasal 139 ayat 2 dan pasal 163 untuk Herziene Inlandsche Reglement (HIR).     Kata Kunci : Pembuktian, Asas Audi Et Alteram Partem. 
Kesesuaian Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Korupsi Dan Pemerasan Dengan Ketentuan Pasal 263 KUHAP Ravica Setia Anggraini; Putri Songkowati; Winda Apriliyana
Verstek Vol 1, No 3 (2013)
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (236.309 KB) | DOI: 10.20961/jv.v1i3.38825

Abstract

      Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengajuan pengajuan peninjauan kembali oleh terpidana dengan alasan adanya pertentangan satu dengan lainnya dalam berbagai putusan dalam perkara korupsi dan pemerasan sudah memenuhi ketentuan Pasal 263 KUHAP dan apakah argumentasi hukum hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus pengajuan pengajuan peninjauan kembali oleh terpidana dalam perkara korupsi dan pemerasan sudah memenuhi ketentuan Pasal 263 KUHAP.       Penulisan Hukum ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Tehnik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi dokumen (Library Research), baik buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, dan sebagainya. Analisis data mengunakan tekhnik analisis interaktif dengan pendekatan kualitatif.     Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu pertama, pengajuan pengajuan peninjauan kembali oleh terpidana dengan alasan adanya pertentangan satu dengan lainnya dalam berbagai putusan dalam perkara korupsi dan pemerasan yaitu antara putusan dengan nomor perkara No. 722 K/Pid.Sus/2008 dan perkara No. 733 K/Pid.Sus/2008 sudah memenuhi ketentuan Pasal 263 KUHAP. Kedua, argumentasi hukum hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus pengajuan pengajuan peninjauan kembali oleh terpidana Jhon Sihombing als Jon Sihombing als Jhoni Sihombing dalam perkara korupsi dan pemerasan telah diterima oleh Mahkamah Agung serta sudah memenuhi ketentuan Pasal 263 KUHAP.      Kata kunci : Peninjauan Kembali, Pertentangan, Korupsi, Pemerasan

Page 1 of 2 | Total Record : 14

 1   2 

Filter by Year

2013 2013


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 4: OKTOBER - DESEMBER 2024 Vol 12, No 3: JULI - SEPTEMBER 2024 Vol 11, No 4 (2023) Vol 11, No 3: 2023 Vol 11, No 2: 2023 Vol 11, No 1: JANUARI - APRIL 2023 Vol 11, No 1: 2023 Vol 10, No 4: 2022 Vol 10, No 3: 2022 Vol 10, No 2: 2022 Vol 10, No 1 (2022): JANUARI - APRIL Vol 10, No 1: 2022 Vol 9, No 4: 2021 Vol 9, No 3: 2021 Vol 9, No 3 (2021) Vol 9, No 2 (2021) Vol 9, No 2: 2021 Vol 9, No 1: 2021 Vol 9, No 2: MEI - AGUTUS Vol 8, No 3 (2020): DESEMBER JURNAL VERSTEK VOL. 8 NO. 3 ( SEPTEMBER - DESEMBER 2020 ) Vol 8, No 2 (2020): AGUSTUS Vol 8, No 1 (2020): APRIL Vol 8, No 3: SEPTEMBER - DESEMBER Vol 8, No 2: MEI - AGUSTUS Vol 8, No 1: JANUARI-APRIL Vol 7, No 3 (2019): DESEMBER Vol 7, No 2 (2019): AGUSTUS Vol 7, No 2 (2019) Vol 7, No 1 (2019): APRIL Vol 7, No 1 (2019): Foreword Vol 7, No 3: SEPTEMBER - DESEMBER Vol 7, No 2: MEI - AGUSTUS Vol 7, No 1: JANUARI-APRIL Vol 6, No 3 (2018) Vol 6, No 3 (2018): DESEMBER Vol 6, No 2 (2018): AGUSTUS Vol 6, No 2 (2018) Vol 6, No 1 (2018) Vol 5, No 3 (2017) Vol 5, No 2 (2017) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol 3, No 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol 1, No 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue