cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rustamaji
Contact Email
verstek@mail.uns.ac.id
Phone
+6285865999842
Journal Mail Official
verstek@mail.uns.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Gedung 3, Departemen Hukum Acara Alamat: Ir. Sutami No. 36A,Kentingan, Surakarta
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Verstek
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : -     EISSN : 23550406     DOI : https://doi.org/10.20961/jv.v9i3.55027
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Verstek is a peer-reviewed journal published by Procedural Law Department, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret three times a year in April, August, and December. This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on procedural law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian procedural laws and legal system. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Procedural Law, included but not limited to legal construction of procedural law, critical construction of procedural law in practice, trends and changes in procedural law, and the technical challenges faced in proedural law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 30 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol 10, No 1: 2022" : 30 Documents clear
KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI KELUARGA SEDARAH DALAM PROSES PERCERAIAN (Studi Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2017/PA.JB jo. Putusan Nomor 663/Pdt.G/2021/PA.Ska) Marsha Maurilla Indah Prasetya Wati; ' Harjono
Verstek Vol 10, No 1: 2022
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v10i1.63947

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan mengkaji kekuatan pembuktian saksi keluarga sedarah dalam proses perceraian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif, dengan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan hukum primer dan sekunder, yang dianalisis dengan teknik penalaran hukum yang bersifat silogisme dengan metode deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi keluarga sedarah dimuka persidangan dalam proses perceraian mempunyai kekuatan pembuktian yang sama kedudukannya dengan alat bukti saksi dimana hakim bebas, yang berarti hakim tidak terikat dengan keterangan para saksi yang disampaikan dipersidangan.Kata Kunci : Kekuatan Pembuktian, Saksi Keluarga, Perkara PerceraianABSTRACT: This study aims to examine the strength of proof of blood family witnesses in the divorce process.This research is a prescriptive normative legal research, with a case approach. The legal material used is primary and secondary law, which is analyzed using a syllogistic legal reasoning technique with a deductive method.Based on the results of the research and discussion carried out, it was concluded that the information given by blood family witnesses before the trial in the divorce process had the same evidentiary power as witness evidence where the judge was free, which meant the judge was not bound by the testimony of the witnesses presented in court.Keywords: Strength of Evidence, Family Witness, Divorce Cases
KESESUAIAN PENGGUNAAN DAKWAAN SUBSIDAIR OLEH PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA DENGAN KETENTUAN KUHAP (STUDI PUTUSAN NOMOR 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn) Syahid Prakoso; Bambang Santoso
Verstek Vol 10, No 1: 2022
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v10i1.63937

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penggunaan dakwaan subsidair oleh Penuntut Umum dalam penuntutan perkara tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa dengan ketentuan KUHAP. Penuntut Umum menggunakan dakwaan berbentuk subsidair karena Penuntut Umum ragu dalam pengkualifikasian berat ringannya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif. Penelitian ini bersifat perskriptif dan terapan dengan studi kasus putusan perkara tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa yang telah inkrach yaitu putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn. Cara pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan dan bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari menjawab permasalahan dapat disimpulkan bahwa Penuntut Umum dalam menggunakan dakwaan yang berbentuk subsidair dalam penuntutan perkara tindak pidana korupsi pada sektor pengadaan barang dan jasa dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn telah sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP karena syarat dibentuknya surat dakwaan harus memenuhi syarat formiil dan syarat materiil surat dakwaan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal tersebut.Kata kunci : Dakwaan Subsidair; Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa; KUHAP.ABSTRACT: This study aims to determine the suitability the use of subsidair indictment by Prosecutor in case of corruption about procurement of goods and services based on Procedural Law. Prosecutor used the indictment in the form of subsidair because the Prosecutor was doubtful in qualifying the severity of the criminal act of corruption committed by the defendant. The research method used is doctrinal or normative legal research. This research is descriptive and applied with case studies of cases about corruption in procurement of goods and services that have been inkrached, namely Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn. The method of collecting legal materials by means of literature study and legal materials used are primary and secondary legal materials. Based on the results of research and discussion of answering the problem, it can be concluded that the indictment in the form of subsidair that Prosecutor used in prosecution of criminal acts of corruption in the procurement of goods and services in Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn has been in accordance with Pasal 143 ayat (2) based on Procedural Law because the requirements for the formation of the indictment must be fulfill with the formal and material requirements of the indictment as stipulated in that article.Keywords: Subsidair Indictment; Corruption in Procurement of Goods and Services; Procedural Law
PERANAN AHLI BALISTIK PADA PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERCOBAAN PEMBUNUHAN MENGGUNAKAN SENJATA API (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 80/Pid.B/2021/PN.SKT) Difla Fildzania Azzahra
Verstek Vol 10, No 1: 2022
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v10i1.64054

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan ahli balistik dalam pembuktian tindak pidana percobaan pembunuhan berencana menggunakan senjata api. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preksriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (case approach) dengan jenis dan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan yang dianalisis secara deduktif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis diperoleh bahwa peranan ahli balistik dalam perkara Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Berencana Menggunakan Senjata Api sangat penting dan menentukan putusan untuk terdakwa yaitu dengan fakta dan bukti valid dengan membuktikan bahwa barang bukti senjata api yang digunakan terdakwa sesuai serta menguji jarak tembak efektif senjata api yang sangat pontensial dan dapat menghilangkan nyawa dari orang yang mengenai tembakan tersebut. Keterangan dari ahli ini pembuktianya merupakan kunci atau unsur utama dalam perkara tindak pidana ini.Kata Kunci: Pembuktian, Keterangan Ahli Balistik, Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Menggunakan Senjata Api,ABSTRACT: This study aims to determine the role of ballistics experts in proving a criminal act of attempted murder using a firearm. This research is a prescriptive normative legal research. This study uses a case approach with primary and secondary types and sources of legal materials. The technique of collecting legal materials uses a literature study which is analyzed deductively. Based on the results of the research conducted by the author, it was found that the role of ballistics experts in the case of the attempted crime of premeditated murder using a firearm is very important and determines the decision for the defendant, namely with valid facts and evidence by proving that the firearm evidence used by the defendant is appropriate and testing the shooting range It is an effective firearm that is very potential and can kill the person who hits the shot. The evidence from this expert is the key or the main element in this criminal case.Keywords: Evidence, Ballistics Expert Statement, Crime Attempted Murder Using Firearms,
KEKUATAN PEMBUKTIAN VISUM ET REPERTUM PADA TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN SECARA PAKSA TERHADAP ANAK (Studi Kasus: Putusan Nomor 121/Pid.sus/PN.Kdl/2020) Dyah Retno Pujaningrum
Verstek Vol 10, No 1: 2022
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v10i1.64046

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan pembuktian Visum Et Repertum pada tindak pidana persetubuhan yang dilakukan secara paksa terhadap anak dengan ketentuan KUHAP. Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian hukum ini adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif. Sifat penelitian hukum ini adalah preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus (case study). Hasil penelitian menjelaskan bahwa kekuatan pembuktian Visum Et Repertum dalam pembuktian tindak pidana persetubuhan yang dilakukan secara paksa terhadap anak menjadi suatu alat bukti yang penting. Hal ini dikarenakan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana yang berhubungan dengan tubuh manusia, sehingga dibutuhkan bantuan dokter untuk melakukan pemeriksaan. Terlebih lagi pada kasus yang korbannya adalah anak, karena anak tidak secakap orang dewasa, ketika sesuatu terjadi pada dirinya, terkadang anak sulit dalam menjelaskan keadaan apa yang telah terjadi kepadanya dan mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara persetubuhan yang dilakukan secara paksa terhadap anak.Kata Kunci: Visum Et Repertum, Pembuktian, Persetubuhan AnakABSTRACT: This research aimed to comprehend the verification power of Visum Et Repertum on the criminal act of sexual intercourse done forcedly to children with the Criminal Code provision. The type of research used in arranging the legal research was doctrinal or normative legal research. The character of this research was prescriptive and applied. The research approach used was a case approach (case study). The result of the research explained that the verification power of Visum Et Repertum in sexual intercourse crime verification done forcedly to children became essential evidence. It was because the crime carried out by the defendant was a criminal act related to the human body, so that it needed a doctor’s help to do a checkup. Furthermore, in a case whose victim is a child because children are not as competent as adults when something happens to them, sometimes children have difficulty explaining what situation happened to them and regarding the judge’s consideration in deciding a sexual intercourse case done forcedly to children.Keywords: Visum Et Repertum, Verification, Children Sexual Intercourse
PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG YANG MENGABULKAN KASASI TERHADAP PUTUSAN BEBAS DALAM PUTUSAN NOMOR 1949 K/PID.SUS/2019 TENTANG PERKARA TINDAK PIDANA PERKOSAAN ANAK Hesti Giri Pertiwi Suci
Verstek Vol 10, No 1: 2022
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v10i1.64163

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek-aspek yang mendasari pertimbangan hakim Mahkamah Agung yang mengabulkan kasasi penuntut umum dan membatalan putusan bebas judex facti dalam perkara tindak pidana perkosaan dan menjatuhkan pidana penjara 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan berdasarkan Pasal 256 KUHAP Jo Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kasus (case approach). Jenis data sumber hukum yang terdiri dari bahan hukum dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini menggunakan studi kepustakaan atau studi dokumen. Dalam menjatuhkan putusan hakim harus memewujudkan nilai keadilan sesuai dengan pertimbangan yuridis dan non-yuridis. setelah mempertimbangkan berbagai aspek, Mahkamah Agung mengadili sendiri dan membatalkan putusan bebas Pengadilan Negeri Cibinong dimana terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perkosaan terhadap anak dibawah umur.Kata  Kunci:  Pertimbangan  Hakim,  Kasasi,  Mahkamah  Agung,  Tindak  Pidana Perkosaan AnakABSTRACT: This research aims to examine the aspects underlying the consideration of Supreme Court judges who granted the public prosecutor's cassation and the limitation of the judex facti free verdict in the case of rape  and imposed a prison sentence of 11 (eleven) years and a fine of Rp.60,000,000.00 (sixty million rupiah) subsider 3 (three) months of confinement under Article 256 of the Criminal Procedure Code (KUHAP) Jo Article 81 paragraph (2) and Article 82 of Law No. 35 of 2015 Years  2014 on changes to Law No. 23 of 2002 on Child Protection Jo Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code (KUHP). This study is a prescriptive doctrinal legal study. The approach used in this study is the caseapproach. The type of legal source data consisting of legal materials in this study is primary legal material and secondary legal material. Legal material collection techniques in this study use literature studies or document studies. In handing down a verdict the judge must realize the value of justice in accordance with juridical and non- juridical considerations. After considering various aspects, the Supreme Court tried itself and overturned the Cibinong District Court's free verdict in which the accused was found legally and convincingly guilty of the crime of rape of a minor.Keywords: Consideration of Judges, Cassation, Supreme Court, Child Rape Crimes
ANALISIS ALASAN MAHKAMAH AGUNG MEMBATALKAN PUTUSAN JUDEX FACTI DALAM KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 104k/Pid.Sus/2018) Muhammad Rezi Zaky Pahlevi
Verstek Vol 10, No 1: 2022
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v10i1.64055

Abstract

ABSTRAK: Penelitian Hukum ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal yang menjadi alas an Mahkamah Agung dalam memutus sebuah perkara dalam tingkat Kasasi sesuai Pasal 255 ayat (1) KUHAP dan, dasar pertimbangan hukum Mahkamah Agung mengabulkan pengajuan kasasi penuntut umum atas dasar hakim salah menerapkan hukum pembuktian unsur penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sesuai Pasal 256  KUHAP.  Menggunakan  metode penelitian  diantaranya: jenis  penelitian  hukum normatif  atau  doctrinal  research,  bersifat  perskriptif,  dan  pendekatan  kasus  serta bahan hukumnya yaitu hukum primer dan sekunder. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah dedukasi silogisme yaitu merumuskan fakta hukum dengan cara membuat konklusi atas premis mayor dan premis minor pada Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  104  K/Pid.sus/2018.  Berdasarkan  kasus  ini, Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum maka sesuai dengan Pasal 255 ayat (1) KUHAP Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan mengadili sendiri   (Studi   Putusan   Mahkamah   Agung   Nomor   104   K/Pid.sus/2018),   dan pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum telah sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Terdakwa dalam tingkat kasasi terbukti terlibat tanpa   hak  atau   melawan   hukum   menanam,   memelihara,   memiliki,   menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Kata kunci: Hakim Agung, Judex Facti, Narkotika.ABSTRACT: This Legal Research aims to determine the consideration of the Supreme Court Judge The reason for the Supreme Court in deciding a case at the Cassation level. Using research methods include: types of normative or doctrinal research, descriptive, and case approaches and legal materials namely primary and secondary law. The legal material analysis technique that I use in writing this law is syllogism education, namely formulating legal facts by concluding the major premise and minor premise on the Supreme Court Decision Number 104 K / Pid.sus / 2017. Based on this case where the District Court has wrongly applied the law, according to Article 255 paragraph (1) of the KUHAP the Supreme Court overturned the District Court's decision and tried itself (Study of Supreme Court Decision Number 104 K / Pid.sus / 2017), and consideration of the Supreme Court granted the filing of Cassation by the Public Prosecutor is in accordance with Article 112 paragraph (1) because The defendant at the cassation level is  proven  to  be  involved  without  rights  or  against  the  law  planting,  maintaining,possessing, keeping, controlling, or providing Narcotics Category I in non-plant form.Keywords: Chief Justice, Judex Facti, Narcotics
KESESUAIAN PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PIDANA PENJARA KEPADA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DENGAN PASAL 79 UU SPPA (STUDI PUTUSAN NOMOR: 6/Pid.Sus/2019/PN.Sgn) Briliansyach Sovia Chareena
Verstek Vol 10, No 1: 2022
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v10i1.64047

Abstract

ABSTRAK: Penelitian   ini   bertujuan   untuk   mengkaji   kesesuaian   penerapan   hukum   pada pertimbangan    Hakim    dalam    Putusan    Pengadilan    Negeri    Sragen    Nomor: 6/Pid.Sus/2019/PN.Sgn yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan terhadap Anak Pelaku tindak pidana persetubuhan yang mengakibatkan kehamilan seorang Anak dengan Pasal 79 Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode silogisme dengan pola pikir deduksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusannya dengan melakukan berbagai pertimbangan Hakim yang didasarkan atas pertimbangan yuridis dan non yuridis menjatuhkan vonis pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan terhadap Anak Pelaku tindak pidana persetubuhan yang mengakibatkan kehamilan seorang Anak dalam Putusan Hakim Nomor: 6/Pid.Sus/2019/PN.Sgn telah sesuai dengan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Anak, Pidana Penjara, Pembuktian. ABSTRACT: This study aims to examine the suitability of the application of the law to the judges' considerations in the Sragen District Court Decision Number: 6/Pid.Sus/2019/PN.Sgn which imposes a prison sentence of 1 (one) year and 6 (six) months and job training for 3 (three) months against the Child Perpetrator of the crime of sexual intercourse resulting in the pregnancy of a child under Article 79 of Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System. This research uses normative legal research methods that are prescriptive and applied. The research approach used is a case approach. This research uses primary and secondary legal sources. The technique of analyzing legal materials in this study uses the syllogism method with a deductive mindset. The result of the study indicate that the judge in imposing the verdict with do various consideration judge which bases on juridical and non juridical considerations impose a sentense of imprisonment foe 1 (one) year and 6 (six) month and job training for 3 (three) month for Child Perpetrators the crimen of sexual intercourse which results in the pregnancy of a child in the decision judge Number: 6/Pid.Sus/2019/PN. Sgn has in accordance with Article 79 of Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System.Keywords: Judge's Consideration, Child Crime, Imprisonment, Evidence.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UU PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN Ardiva Naufaliz Azzahra
Verstek Vol 10, No 1: 2022
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v10i1.64160

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini menunjukkan bahwa pentingnya pengaturan perlindungan hukum bagi Justice Collaborator dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. Penulisan Hukum ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum bagi Justice Collaborator dalam tindak pidana korupsi sesuai dengan UU Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preksriptif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (Statue approach). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis diperoleh bahwa perlindungan hukum bagi Justice Collaborator tidak diatur secara tegas di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Perlindungan hukum Justice Collaborator dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 berbentuk perlindungan fisik dan psikis, perlindungan hukum,  penanganan khusus, dan penghargaan (reward).Kata Kunci      : Pelindungan Hukum, Justice Collaborator, Korupsi  ABSTRACT: This study shows the importance of regulating legal protection for Justice Collaborators in criminal acts of corruption in Indonesia. This legal writing aims to determine the legal protection arrangements for Justice Collaborators in criminal acts of corruption in accordance with Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006  concerning  Protection  of  Witnesses  and  Victims.  This  research  method  is  a normative legal research that is prescriptive by using a state approach. Based on the results of research conducted by the author, it was found that legal protection for Justice Collaborators is not explicitly regulated in Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006. Legal protection of Justice Collaborators in Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 take the form of physical and psychological protection, legal protection, special treatment, and rewards.Keywords: Legal Protection, Justice Collaborator, Corruption
ALASAN PEMERIKSAAN KASASI OLEH MAHKAMAH AGUNG AKIBAT KESALAHAN PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN JUDEX FACTI (Studi Putusan Nomor 128K/Pid/2017) Desthari Pasaning Ratna Furi
Verstek Vol 10, No 1: 2022
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v10i1.64049

Abstract

ABSTRAK: Penulisan   ini   bertujuan   untuk   mengetahui   kesalahan   penerapan   hukum   pembuktian yang   dilakukan  Judex  Facti  yang  dijadikan  alasan  pemeriksaan  kasasi  oleh  Mahkamah Agung telah  sesuai Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum  normatif yang bersifat perspektif dan terapan. Hasil Penelitian menunjukan bahwakesesuaian   dalam  pengajuan  kasasi  oleh  pemohon  kasasi  telah  sesuai  dengan ketentuan yang sebagaimana  mestinya, akan tetapi judex facti dalam memutus salah dalam menetapkan   hukum   yang   diputus    oleh   Mahkamah   Agung   dengan   Nomor   Putusan 128K/Pid/2017 telah sesuai dengan ketentuan  Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP yang pada pokoknya  menyatakan  alasan  Kasasi  oleh   Pemohon  Kasasi/Terdakwa  dapat  dibenarkan. Judex Facti Pengadilan Tinggi telah salah   menerapkan hukum, atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dan memuat  memori fakta baru yang belum pernah terungkap di persidangan sebelumnya.Kata Kunci : Pembuktian, Kasasi, Pembunuhan Berencana ABSTRACT: This  writing  aims  to  determine  the  error  in  the  application  of  the  law  of  evidence  by Judex  Facti which is used as the reason for the cassation examination by the Supreme Court in   accordance  with  Article  253  paragraph  (1)  of  the  Criminal  Procedure  Code.  The research  method used is normative legal research which is perspective and applied. The results of the  study show that the suitability of the appeal filing by the appeal applicant has been in  accordance with the appropriate provisions, but judex facti in deciding wrong in determining  the law decided by the Supreme Court with Decision Number 128K / Pid / 2017 is in  accordance with the provisions of Article 253 paragraph (1 ) letter a KUHAP which in essence  states that the reasons for the Cassation by the Cassation Petitioner / Defendant can be justified.  The Judex Facti of the High Court has wrongly applied the law, or applied the law  inappropriately, and contains memories of new facts that have never been recorded.Keywords: Strength of Evidence, Family Witness, Divorce Cases
ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN JUDEX FACTIE LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN DALAM PERKARA PENCURIAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1459/K/PID/2015) Aan Efendhi
Verstek Vol 10, No 1: 2022
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v10i1.64032

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini  mengkaji  dan  menjawab  permasalahan  mengenai kesesuaian argumentasi  alasan  diajukannya  permohonan Kasasi Penuntut Umum terhadap lepas dari segala tuntutan judex  factie dalam perkara pencurian dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP dan mengkaji keseauaian pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan kasasi menurut ketentuan Pasal 256 KUHAP. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kasus. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah studi kasus. Bahan hukum diolah menggunakan metode silogisme deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Argumentasi kasasi oleh penuntut umum terhadap putusan Judex Factie lepas dari segala tuntutan hukum telah sesuai dengan Pasal 253 KUHAP, karena Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak menerapkan hukum sebagi mana mestinya (Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP) karena Pengadilan Tinggi Banjarmasin menganggap bahwa tindakan yang dilakukan terdakwa termasuk dalam ranah hukum perdata sehingga dalam pertimbangannya tidak memperhatikan unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHP dan membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi Penunut Umum telah sesuai dengan ketentuan Pasal 256 KUHAP, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan Kasasi dapat di benarkan karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah salah menerapkan hukum.Kata Kunci: Kasasi, Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan, Pencurian ABSTRACT: This study examines and answers the problem of conformity argumentation reason for the appeal of the Prosecutor's application for the release of the claims of Judex Factie in the case of theft under the provisions of Article 253 paragraph (1) of the criminal CODE and reviewing the discretion of the Supreme Court consideration in granting the application of cassation pursuant to the provisions of article 256 KUHAP. The method used in this study is normative research that is prescriptive and applied. The approach used is the case approach. Data sources are obtained from primary and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials is a case study. The legal material is processed using the method of deductive silogism. Based on the results of the research and discussion of the General Prosecutor's argument against Judex Factie's decision to release from any lawsuits pursuant to article 253 of the criminal CODE, because the Banjarmasin High Court does not apply the law as it should (Article 253 paragraph (1) letter a KUHAP) because the High Court of Banjarmasin considers that the defendant's actions included in the realm of civil law so that in consideration do not pay attention to the elements in article 362 CRIMINAL code and free the defendant from all lawsuits. Based on the results of the research and discussion of the Supreme Court consideration, the appeal of the general prosecution has been in accordance with the provisions of article 256 of the criminal CODE, the Supreme Court argued that the reason cassation could be avoided because the Supreme Court Justice Council of Banjarmasin had misapplied the law.Key Word: Casation, the escape from all claims, theft

Page 2 of 3 | Total Record : 30

 1   2   3 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 4: OKTOBER - DESEMBER 2024 Vol 12, No 3: JULI - SEPTEMBER 2024 Vol 11, No 4 (2023) Vol 11, No 3: 2023 Vol 11, No 2: 2023 Vol 11, No 1: JANUARI - APRIL 2023 Vol 11, No 1: 2023 Vol 10, No 4: 2022 Vol 10, No 3: 2022 Vol 10, No 2: 2022 Vol 10, No 1: 2022 Vol 10, No 1 (2022): JANUARI - APRIL Vol 9, No 4: 2021 Vol 9, No 3 (2021) Vol 9, No 3: 2021 Vol 9, No 2: 2021 Vol 9, No 2 (2021) Vol 9, No 1: 2021 Vol 9, No 2: MEI - AGUTUS Vol 8, No 3 (2020): DESEMBER JURNAL VERSTEK VOL. 8 NO. 3 ( SEPTEMBER - DESEMBER 2020 ) Vol 8, No 2 (2020): AGUSTUS Vol 8, No 1 (2020): APRIL Vol 8, No 3: SEPTEMBER - DESEMBER Vol 8, No 2: MEI - AGUSTUS Vol 8, No 1: JANUARI-APRIL Vol 7, No 3 (2019): DESEMBER Vol 7, No 2 (2019) Vol 7, No 2 (2019): AGUSTUS Vol 7, No 1 (2019): APRIL Vol 7, No 1 (2019): Foreword Vol 7, No 3: SEPTEMBER - DESEMBER Vol 7, No 2: MEI - AGUSTUS Vol 7, No 1: JANUARI-APRIL Vol 6, No 3 (2018) Vol 6, No 3 (2018): DESEMBER Vol 6, No 2 (2018): AGUSTUS Vol 6, No 2 (2018) Vol 6, No 1 (2018) Vol 5, No 3 (2017) Vol 5, No 2 (2017) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol 3, No 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol 1, No 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue