Verstek
Jurnal Verstek is a peer-reviewed journal published by Procedural Law Department, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret three times a year in April, August, and December. This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on procedural law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian procedural laws and legal system. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Procedural Law, included but not limited to legal construction of procedural law, critical construction of procedural law in practice, trends and changes in procedural law, and the technical challenges faced in proedural law.
Articles
20 Documents
Search results for
, issue
"Vol 10, No 3: 2022"
:
20 Documents
clear
<![CDATA[KEDUDUKAN KESAKSIAN OLEH SAKSI YANG TIDAK HADIR DALAM PEMBUKTIAN PADA PERSIDANGAN ]]>
<![CDATA[Reyhan Naufaldy]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 3: 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i3.70680
<![CDATA[Artikel penelitian ini ditulis untuk membahas bagaimana kedudukan kesaksian oleh saksi yang tidak hadir di persidangan yang dibacakan pada persidangan perkara pidana niaga tanpa izin usaha niaga. Pada dasarnya, memberikan keterangan sebagai saksi pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan adalah kewajiban bagi setiap orang berdasarkan dengan penjelasan Pasal 159 ayat (2) KUHAP. Akantetapi, pada kondisi tertentu saksi yang diminta untuk memberi keterangan di persidangan tidak dapat hadir dengan berbagai alasan. Hal tersebut membuat hakim memutuskan untuk membacakan keterangan saksi yang telah diberikan dalam BAP penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan hukum ini dilakukan melalui studi dokumen dan studi kepustakaan. Teknik analisis dalam artikel ini menggunakan pola pikir deduktif syllogisme. Dalam arti menggunakan logika berpikir yang berpangkal pada premis mayor.]]>
<![CDATA[PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENILAI KELAYAKAN WAKIL KELAS DALAM GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK (Putusan Nomor 86/Pdt.G/2014/PN.Skt) ]]>
<![CDATA[Farah Jihan Shahab]]>;
<![CDATA[Zakki Adlhiyati]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 3: 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i3.70055
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan kelayakan seseorang menjadi wakil kelas (Class Representative) dalam Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) serta untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum yang terjadi dalam Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) yang diajukan oleh wakil kelas (Class Representative) tidak memenuhi kelayakan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer. Teknik yang dipakai dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik wawancara atau indepht interview dengan hakim Pengadilan Negeri Surakarta. Penelitian ini menggunakan teknis analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan Penelitian ini diperoleh hasil bahwa wakil kelas diangap memenuhi kelayakan apabila ada kesamaan fakta dan dasar hukum dengan anggota kelas yang diwakilinya, wakil kelas tinggal dalam satu wilayah yang sama, wakil kelas memiliki kemampuan mengelola kelas, wakil kelas memiliki kemampuan finansial untuk menanggulangi biaya pemberitahuan, wakil kelas dianggap kredibel, jujur, dan terpercaya. Jika wakil kelas dianggap tidak layak maka gugatannya tidak dapat diterima, sehingga dapat dilakukan dengan mengganti wakil kelas dengan subyek lain yang dianggap layak.]]>
<![CDATA[PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL ]]>
<![CDATA[Rafli Assidiqi]]>;
<![CDATA[Muhammad Rustamaji]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 3: 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i3.70575
<![CDATA[Artikel ini menganalisis Hukum Acara Pidana terkait kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur ditinjau dari perlindungan hukum korban. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal atau normative. Penelitian ini bersifat preskriptif dan terapan. Pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan dan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara dalam putusan Nomor: 82/Pid.Sus/2022/Pn Skh menggunakan dakwaan alternatif kedua, dimana Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang seharusnya digunakan adalah dakwaan subsidair dan Majelis Hakim tetap memberikan putusan pemidanaan karena hakim memiliki keyakinan bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana persetubuhan diawali dengan bujuk rayu kepada korban. Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan juga memperhatikan perlindungan hukum korban dengan mempertimbangkan pada Unsur yang memberatkan terhadap terdakwa.]]>
<![CDATA[ANALISIS ADA TIDAKNYA PENYIMPANGAN PRINSIP PERADILAN STARE DECISIS DALAM PENJATUHAN PUTUSAN OLEH HAKIM ]]>
<![CDATA[Daffa Ramadhani Yoga Purnama]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 3: 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i3.70493
<![CDATA[Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan Prinsip Peradilan Stare Decisis dalam menjatuhkan putusan nomor 380/Pdt.G/2021/PN Mdn dan Nomor 604/Pdt.G/2021/PN Mdn oleh Hakim. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan jenis dan sumber bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa Hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 380/Pdt.G/2021/PN Mdn dan Nomor 604/Pdt.G/2021/PN Mdn tidak mengikuti prinsip peradilan stare decisis karena hakim memutuskan bahwa hak asuh anak di bawah umur jatuh kepada ayahnya. Jika Hakim mengikuti prinsip peradilan stare decisis maka akan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, No. 423 K/Sip/1980 tanggal 23 September 1980, dan No. 126 K/Pdt/2001 28 Agustus 2003 yang menyatakan bahwa hak asuh anak yang masih di bawah umur jatuh kepada ibunya.Kata Kunci: Hak Asuh Anak;Penyimpangan;Stare DecisisAbstract: This research aims to determine whether there is a deviation from the Principle of Stare Decisis in the issuance of Decision number 380/Pdt.G/2021/PN Mdn and Decision number 604/Pdt.G/2021/PN Mdn by the Judge. This research is a normative legal research that is descriptive in nature with a case approach. This research uses types and sources of legal materials consisting of primary and secondary legal materials. The technique for collecting legal materials is done through literature study. From the results of this research, it is known that the Judge in issuing Decision number 380/Pdt.G/2021/PN Mdn and Decision number 604/Pdt.G/2021/PN Mdn did not follow the principle of stare decisis because the judge ruled that custody of children under age fell to their father. If the Judge follows the principle of stare decisis, it will refer to the Supreme Court Decision No. 102 K/Sip/1973 dated April 24, 1975, No. 423 K/Sip/1980 dated September 23, 1980, and No. 126 K/Pdt/2001 August 28, 2003 which stated that custody of children under age falls to the mother.Keywords: Chils custody;Deviation;Stare Decisis]]>
<![CDATA[KAJIAN BENTUK DAKWAAN KOMBINASI DALAM PERKARA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 591/PID.B/2021/PN SMG) ]]>
<![CDATA[Fabianus Evan Pradityaputra]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 3: 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i3.70684
<![CDATA[Abstract:This study aims to find out about the use of alternative subsidiary forms of indictment by the Public Prosecutor and the Judge's considerations in assessing and deciding cases that dropped Article 365 paragraph (3) of the Criminal Code in conjunction with Article 55 paragraph (1) 1st of the Criminal Code to the Defendants. The research method used in this research is normative legal research which is prescriptive and applied. The approach used by the author is a case approach. The types and sources of legal materials used are primary and secondary legal materials using literature/document studies, analysis techniques of legal materials using the syllogism method and interpretation using deductive logical reasoning methods. Based on the results of the research, it shows that in Decision Number 591/Pid.B/2021/PN Smg the use of alternative subsidiary combination indictments by the Public Prosecutor is by the provisions of Article 143 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code and the fulfilment of the elements in Article 365 paragraph (3) of the Criminal Code jo Article 55 paragraph (1) 1st of the Criminal Code charged with violating the crime of theft with violence which resulted in the death of the victim.Keywords: Theft with violence, Indictment, Consideration of the Judge, Proof]]>
<![CDATA[KAJIAN UPAYA HUKUM KASASI TERHADAP PUTUSAN LEPAS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (STUDI PUTUSAN NO. 810/K/PID/2014) ]]>
<![CDATA[Tsavier Yufa Aqya]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 3: 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i3.70045
<![CDATA[This research aims to find out the suitability of the Supreme Court’s consideration in granting the Cassation request by the Public Prosecutor with Article 256 of Criminal Procedure Code. This type of research is normative legal research that is prescriptive and applied to case studies. The technique of collecting primary and secondary legal materials used for this study is documental study and literature materials. Based on the result and discussion define the Supreme Court Judge’s consideration in examining and adjudicate the Public Prosecutor’s Cassation request stating that granting the Public Prosecutor’s Cassation request, cancelling the Sleman District Court Decision Number 25/Pid.B/2014/PN.SLMN and adjudicate itself stated that the defendant Elly Ratna Pritawaty had been legally and convincingly proven guilty of committing the crime of prosecution and sentenced her to imprisonment for 4 (four) months in accordance with the provisions contained in Article 256 of the Criminal Procedure Code. The judge’s consideration in accepting or granting the cassation request in this persecution case has fulfilled the provision in Article 351 of the Criminal Code. The judge has described the facts found at trial which can strengthen the judge's argument. The judge was of the opinion that the Panel of Judges of the Sleman District Court had made a mistake in applying the legal regulations as they should. Whereas the Panel of Judges at the Sleman District Court stated that the defendant had been proven guilty of committing the crime of persecution. However, the act was carried out in self-defence because the victim immediately attacked the victim and swung his shoe at the defendant's face. Keywords: Legal Effort, Cassation, Persecution, Acquittal]]>
<![CDATA[ANALISIS PUTUSAN HAKIM BERDASARKAN ASAS UNUS TESTIS NULLUS TESTIS (STUDI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SEMARANG) ]]>
<![CDATA[Naomi Larastiti Ave Regina]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 3: 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i3.70241
<![CDATA[Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk mempelajari bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana perkosaan berdasarkan ketentuan Pasal 183 jo.193 KUHAP dan mempelajari tentang penerapan asas unus testis nullus testis. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian hukum ini adalah pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode silogisme dengan menggunakan pola berpikir deduktif.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan bahwa Hakim telah memperoleh pembuktian berkekuatan hukum tetap dan mempertimbangkan kesesuaian berdasarkan alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat, serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya yang dihadirkan di persidangan, sehingga dalam menetapkan putusan hakim telah memperoleh keyakinan atas perkara pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Hakim juga telah menerapkan asas unus testis.Kata kunci: Pertimbangan Hakim; Pemerkosaan; Asas Unus Testis Nullus TestisAbstract: This article aims to study the considerations of the judge to break the case criminal prison for the perpetrators of rape crime based on the provisions of Article 183 jo.193 KUHAP and study about the application of the principle of unus testis nullus testis. The type of research used is normative legal research that is prescriptive and applied. This legal research approach is a case approach. The legal ingredients used consist of primary legal materials and secondary legal ingredients. The technique of collecting legal materials used is library studies. The technique of legal material analysis used in writing this law is syllogism method using deductive thinking pattern.Based on the results of the study and discussion, the conclusion that the judge has obtained proof of a permanent law and considered compatibility based on proof of witness statements, defendant's statement, and proof of the letter, as well as evidence for one other with the evidence presented at the trial, so the judge had gained faith in the criminal case committed by the defendant. The judge has also applied the principle of unus testis nullus testis.Keywords: Judge's Considerations; The Principle of Unus Testis Nullus Testis; Rape]]>
<![CDATA[HAK MERDEKA PENUNTUT UMUM DAN RENCANA TUNTUTAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA ]]>
<![CDATA[Ragil Listyaningrum]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 3: 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i3.70494
<![CDATA[Abstrak : Artikel disusun untuk menganalisis konsepsi rencana tuntutan terhadap hak merdeka yang dimiliki penuntut umum dalam proses penegakan hukum pidana. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui landasan yuridis pelaksanaan konsepsi rencana tuntutan serta untuk meneliti pengaruh mekanisme rencana tuntutan terhadap hak merdeka penuntut umum dalam proses penegakan hukum pidana. Untuk menemukan jawaban atas pernyataan yang muncul maka dilakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan konseptual. Kebijakan rencana tuntutan dilaksanakan sebagi kontrol pimpinan Kejakasaan atas pelimpahan kewenangan penuntutan sebagaimana tercantum dalam Pedoman Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum. Mekanisme rencana tuntutan ini dinilai telah mereduksi hak merdeka yang dimiliki penuntut umum. Namum, dalam waktu yang bersamaan mekanisme rencana tuntutan menunjukkan bahwa Kejaksaan adalah satu dan tidak dapat dipisahkan.Kata Kunci : Hak Merdeka; Kejaksaaan; Rencana Tuntutan Abstract : This article was compiled to analyze the conception of the charge plan on the independence rights of prosecutor in the process of enforcing the criminal law. This research was conducted to find out the juridical basis for the implementation of the charge plan and to examine the influence of the charge plan mechanism on the independent rights of prosecutor in the process of enforcing criminal law. To find answers to the statements that appear, research is carried out using a conceptual approach. The prosecution plan policy is carried out as part of the Attorney leadership control over the delegation of prosecution authority as stated in Guideline Number 24 of 2021 concerning General Crime Case Handling. The charge plan mechanism is considered to have reduced the public prosecutor's right to independence. However, at the same time the mechanism of charge plan shows that the Attorney is one and cannot be separated. Keywords : Attorney, Charge Plan, and Independent Rights]]>
<![CDATA[PERTIMBANGAN HAKIM DITOLAKNYA PENGAJUAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA PENYUAPAN (PUTUSAN NOMOR 46/PID.SUS/TPK/2019/PN.Jkt.Pst) ]]>
<![CDATA[Muhammad Rizqi Andia]]>;
<![CDATA[Ismawati Septiningsih]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 3: 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i3.68521
<![CDATA[This research aims to analyze and review Judges Legal Considerations regarding the decline of a Justice Collaborator, Arif Fitrawan, in the criminal act of corruption case. How should the Judges' Legal Considerations toward Justice Collaborator on Decision Number 46/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Jkt.Pst based on SEMA Number 4 of 2011. This type of research is normative legal research that is perspective and applied with case studies. The technique of collecting primary and secondary legal materials used for this research is documental study and literature materials. The result and discussion indicated that Judges' Legal Considerations (Ratio Decidendi) used to establish the defendant Arif Fitrawan as Justice Collaborator on Decision Number 46/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Jkt.Pst, in the writer's opinion it had been appropriate, and according to the criteria for being a Justice Collaborator that regulated on SEMA Number 4 of 2011 and Law Number 13 of 2006 jo. Law Number 31 of 2014 about Protection against Witnesses and Victims. The writer has an opinion that the demands of Public Prosecutor are not overburdening, demands of the Public Prosecutor could referred to as a summary of examination of case based on proofing process. As justice upholders, judges could have a weighting of demands of the Public Prosecutor.Keywords: Criminal Act of Corruption; Justice Collaborator; Ratio Decidendi; Bribery]]>
<![CDATA[DOMINUS LITIS DALAM PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Surakarta) ]]>
<![CDATA[Georgia Monica Candra Apriliana]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 3: 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i3.70191
<![CDATA[Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan penuntut umum melakukan penghentian penuntutan terhadap kasus tindak pidana penganiayaan yang terjadi dalam wilayah hukum Kejaksaan Negeri Surakarta serta pertimbangan penuntut umum sebagai fasilitator perdamaian dengan menggunakan asas dominus litis sebagai asas penuntut umum dalam bertindak atas kasus yang ditangani serta dilandasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber dan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola pikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, diketahui bahwa alasan penghentian penuntutan oleh penuntut umum atas tindak pidana penganiayaan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor: B-1349/M.3.11/Eoh.2/06/2022 telah sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, sehingga sah dan meyakinkan penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum telah tepat dilakukan secara keadilan restoratif berdasarkan syarat-syarat yang telah terpenuhi.Kata kunci: Keadilan restoratif; penghentian penuntutan; tindak pidana penganiayaan]]>
