cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rustamaji
Contact Email
verstek@mail.uns.ac.id
Phone
+6285865999842
Journal Mail Official
verstek@mail.uns.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Gedung 3, Departemen Hukum Acara Alamat: Ir. Sutami No. 36A,Kentingan, Surakarta
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Verstek
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : -     EISSN : 23550406     DOI : https://doi.org/10.20961/jv.v9i3.55027
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Verstek is a peer-reviewed journal published by Procedural Law Department, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret three times a year in April, August, and December. This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on procedural law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian procedural laws and legal system. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Procedural Law, included but not limited to legal construction of procedural law, critical construction of procedural law in practice, trends and changes in procedural law, and the technical challenges faced in proedural law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 18 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 11, No 1: 2023" : 18 Documents clear
BATASAN HAK PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR, SAKSI, DAN/ATAU KORBAN ATAS KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI Zahra Putri Indah Sholihah
Verstek Vol 11, No 1: 2023
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v11i1.70752

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui batasan hak perlindungan bagi pelapor, saksi, dan/atau korban atas kasus tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dan juga untuk mengetahui implementasi perlindungan terhadap pelapor, saksi, dan/atau korban yang diberikan oleh LPSK berdasarkan Kasus Nurhayati, pelapor dugaan kasus tindak pidana korupsi Kepala Desa Citemu, Mundu, Cirebon, Jawa Barat. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis diperoleh bahwa batasan perlindungan hukum bagi pelapor, saksi, dan/atau korban terhadap kasus yang bersangkutan dengan dirinya dalam kasus Nurhayati, pelapor dugaan kasus tindak pidana korupsi Kepala Desa Citemu, Mundu, Cirebon, Jawa Barat adalah saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik.Kata Kunci: LPSK; Perlindungan; Pelapor, Saksi, dan/atau Korban; Tindak Pidana Korupsi.This article aims to determine the limits on the right to protection for reporters, witnesses and/or victims of corruption cases based on Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims. And also to find out the implementation of protection for reporters, witnesses and/or victims provided by the LPSK based on the Nurhayati Case, the reporter of the alleged corruption case Head of Citemu Village, Mundu, Cirebon, West Java. This research method is normative legal research which is prescriptive and applied using statutory and case approaches. Based on the results of research that has been conducted by the author, it is found that the limits of legal protection for reporters, witnesses and/or victims of the cases concerned with him in the Nurhayati case, the reporter of the alleged corruption case Head of Citemu Village, Mundu, Cirebon, West Java, are witnesses , victims, witnesses, perpetrators, and/or reporters cannot be prosecuted under criminal or civil law for the testimony and/or report that will be, is being, or has been given, unless the testimony or report is not given in good faith.Keywords: Corruption Crim;e LPSK; Protection; Whistleblower, Witnesses, and/or Victim.
PENOLAKAN CORONAVIRUS DISEASE 19 SEBAGAI ALASAN FORCE MAJEURE DEBITUR WANPRESTASI (STUDI PUTUSAN NOMOR 28/PDT.G.S/2021/PN.DPS) Suci Ramadhani; Harjono Harjono
Verstek Vol 11, No 1: 2023
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v11i1.71258

Abstract

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pandemi covid-19 sebagai alasan force majeure dalam perjanjian sewa ruang usaha dalam putusan nomor 28/Pdt.G.S/2021/PN.Dps. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus (case study). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode silogisme. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pandemi covid-19 tidak bisa dijadikan alasan debitur wanprestasi terhadap perjanjian sewa ruang usaha karena telah terjadi perubahan perjanjian sebelum debitur wanprestasi serta dalam perubahan perjanjian sewa ruang usaha tersebut tidak ada klausula yang mencantumkan covid-19 sebagai alasan force majeure debitur untuk tidak melaksanakan prestasinya. Debitur yang wanprestasi terhadap isi perjanjian sewa ruang usaha dengan menyertakan covid-19 sebagai alasan force majeure tidak bisa terbebas dari kewajibannya. Debitur tetap akan dikenai konsekensi yuridis akibat perbuatannya.Keywords: Force Majeure; Covid-19; Perjanjian Sewa Ruang Usaha; Wanprestasi Abstract: This study aims to identify and analyze the Covid-19 pandemic as a reason for force majeure in the business space rental agreement in decision number 28/Pdt.G.S/2021/PN.Dps. This research is a normative legal research with a descriptive nature. The approach used in this research is a case study. The legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The legal material collection technique used is library research. The legal material analysis technique used is the syllogism method. The results of this study indicate that the Covid-19 pandemic cannot be used as an excuse for the debtor's default on the business space rental agreement because there has been a change in the agreement before the default debtor and in the change of the business space rental agreement there is no clause that includes Covid-19 as the reason for the debtor's force majeure not to carry out his achievements. Debtors who default on the contents of the business space rental agreement by including Covid-19 as a reason for force majeure cannot be released from their obligations. The debtor will still be subject to juridical consequences due to his actions.Keywords: Force Majeure; Covid-19; Business Space Lease Agreement; Default
PENENTUAN LOCUS DELICTI PADA SURAT DAKWAAN DALAM KEJAHATAN PORNORAFI Heppy Septiana Susanti
Verstek Vol 11, No 1: 2023
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v11i1.70956

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui menganalisis penentuan locus delicti surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara kejahatan pornografi. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (case approach). Jenis dan sumber bahan hukum yang dipakai meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah bertujuan untuk memperoleh bahan hukum. Adapun teknik yang dipergunakan dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan logika deduktif. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa penentuan locus delicti surat dakwaan oleh penuntut umum dalam perkara tindak kejahatan pornografi pada studi kasus Perkara Nomor PDM-31/KNYAR/Eku.2/08/2020 menggunakan teori akibat, yaitu ajaran atau teori tempat dimana akibat dari tindak pidana tersebut bermula dilakukan.Kata Kunci : surat dakwaan, pornografi, locus delicti.This study aims to find out and analyze the determination locus delicti of an indictment by the Public Prosecutor in pornography crime cases. The research conducted is normative or doctrinal legal research that is prescriptive and applied. The approach used in this study is thecase approach. Types and sources of legal materials used include primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials is aimed at obtaining legal materials. The technique used in collecting legal materials in this research is library research or document study. This study uses legal material analysis techniques with deductive logic. Based on this research, it was found that the determination of the locus delicti of indictments by the public prosecutor in pornographic crime cases (PDM-31/KNYAR/Eku.2/08/2020) uses the theory of consequences, namely the teaching or theory of the place where the consequences of the crime began.Keywords: indictments, pornography, locus delicti.
UPAYA PEMBUKTIAN ODITUR MILITER DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA OLEH ANGGOTA TNI Regita Desi Fitriani
Verstek Vol 11, No 1: 2023
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v11i1.71271

Abstract

Artikel ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui apakah pembuktian Oditur Militer dalam tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Anggota Militer pada putusan Nomor. 12-K/PM.II-11/AD/III/2022 sesuai dengan pasal 172 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dengan pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme yang bersifat deduktif atau deduksi silogisme. Hasil penelitian menunjukan bahwa upaya pembuktian terhadap tindak pidana pembunuhan berencana tersebut telah menggunakan alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 172 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa, Surat.Kata Kunci: Militer; Putusan Pengadilan; Pembunuhan Berencana; PembuktianThis article was created with the aim of finding out whether the evidence of the Military Prosecutor in the crime of premeditated murder committed by members of the military in decision No. 12-K/PM.II-11/AD/III/2022 in accordance with Article 172 Paragraph (1) of Law Number 31 of 1997 concerning Military Justice. This research is a normative legal research that is prescriptive and applied. Using primary legal materials and secondary legal materials. with a case approach. The types and sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials is a literature study. The legal material analysis technique uses the deductive syllogistic method or syllogistic deduction. The results of the study show that efforts to prove the crime of premeditated murder have used valid evidence in accordance with Article 172 Paragraph (1) of Law Number 31 of 1997 concerning Military Justice namely Witness Statements, Expert Statements, Defendant Statements, Letters.Keywords: Military; Court Decision; Premeditated Murder; Evidence.
ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS BERDASARKAN PASAL 253 AYAT (1) KUHAP Hirma Parimita; Ismawati Septiningsih
Verstek Vol 11, No 1: 2023
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v11i1.70878

Abstract

Abstrak: Artikel ini disusun untuk melakukan analisis hukum mengenai kesesuaian antara alasan penuntut umum dalam mengajukan kasasi terhadap putusan bebas perkara tindak pidana pemalsuan akta lahan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 571 K/Pid/2020 dengan Pasal 253 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tujuan disusunnya artikel ini adalah untuk menganalisis kesesuaian pertimbangan alasan penuntut umum mengajukan kasasi terhadap putusan bebas perkara tindak pidana pemalsuan akta lahan dengan ketentuan KUHAP. Terhadap penyusunan artikel ini penulis jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat preskriptif dan terapan. Penulis menggunakan pendekatan studi kasus, yaitu terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 571K/Pid/2020 atas nama Terdakwa Renny Susetyo Wardhani, S.E., M.Com. Binti Iskandar yang dikumpulkan bersama dengan bahan hukum lain menggunakan teknik studi pustaka dan metode deduktif untuk dalam melakukan analisis bahan hukum tersebut. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan adalah bahwa dalam melakukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas, penuntut umum menguraikan alasan-alasannya yang telah sesuai dengan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP, yaitu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo telah tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya. Berdasarkan alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi penuntut umum dan mengadili sendiri serta menjatuhkan pudana penjara tiga tahun kepada Terdakwa.Kata Kunci: Kasasi; Pemalsuan Akta Lahan; Putusan BebasAbstract: This article was compiled to conduct a legal analysis regarding the suitability between the public prosecutor's reasons for filing a cassation against the acquittal in the case of the crime of forgery land deeds in the Supreme Court Decision Number 571 K/Pid/2020 and Article 253 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Code (KUHAP). The purpose of compiling this article is to analyze the appropriateness of the reasons for the public prosecutor to file a cassation against the acquittal of the criminal act of forgery land deeds with the provisions of the Criminal Procedure Code. For the preparation of this article, the type of research used is normative legal research with a prescriptive and applied nature. The author uses a case study approach, namely the Supreme Court Decision Number: 571K/Pid/2020 on behalf of the Defendant Renny Susetyo Wardhani, S.E., M.Com. Binti Iskandar collected together with other legal materials using literature study techniques and deductive methods to analyze the legal materials. The results of the research that has been carried out are that in carrying out cassation efforts against acquittals, the public prosecutor outlines the reasons that are in accordance with Article 253 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, namely that the Panel of Judges of the Sidoarjo District Court has not applied the legal regulations or applied them not in accordance with should. Based on the reasons for the cassation, the Supreme Court granted the public prosecutor's cassation and tried it themselves, and sentenced the Defendant to a three-year imprisonment.Keywords: Acquittal; Cassation; Forgery Land Deeds
PERLINDUNGAN SAKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN Petrus Kanisius Eko Kristanto; Kristiyadi Kristiyadi
Verstek Vol 11, No 1: 2023
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v11i1.71424

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui urgensi terkait perlindungan saksi dalam proses penyidikan oleh pihak kepolisian. Lalu bagaimana dengan perlindungan saksi dalam lingkup UU Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian dikaitkan dengan proses penyidikan oleh Kepolisian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder dengan cara studi literatur/dokumen. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dengan pola pikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dijelaskan bahwa urgensi perlindungan saksi dalam proses penyidikan oleh pihak kepolisian yaitu saksi sebagai alat bukti yang merupakan jantung dari penegakan hukum guna memperoleh kebenaran materil dan berperan sangat penting dalam proses peradilan. proses verifikasi. Jika tidak ada saksi, maka proses pembuktian gagal sehingga penyidikan tidak dapat diselesaikan dengan baik. Perlindungan saksi menurut UU Perlindungan Saksi dan Korban berada di bawah pengawasan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Perlindungan saksi dan korban dalam aspek penyidikan hanyalah salah satu konsepsi perlindungan saksi dan korban yang sangat urgen bagi proses penegakan hukum.Kata Kunci: Urgensi; Perlindungan saksi; Penyidika. This article aims to find out the urgency related to witness protection in the process of investigation by the police. Then how about witness protection within the scope of the Law on Witness and Victim Protection which is then linked to the investigation process by the Police. The method used in this research is normative legal research which is prescriptive and applied. The approach that the author uses in this study is statute approach. The types and sources of legal materials used are primary and secondary legal materials by means of literature/document studies. The law material analysis technique uses the syllogism method using a deductive mindset. Based on the results of the study, it is explained that the urgency of protecting witnesses in the investigation process by the police, namely witnesses as evidence which is the heart of law enforcement in order to obtain material truth and play a very important role in the verification process. If there are no witnesses, the proving process fails so that the investigation cannot be completed properly. Protection of witnesses according to the Witness and Victim Protection Act is under the control of the Witness and Victim Protection Agency or LPSK. Witness and victim protection in the investigative aspect is only one conception of witness and victim protection that is urgent for the law enforcement process.Keywords: Urgency; Witness Protection; Investigation.
KESESUAIAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN PASAL 253 AYAT (1) KUHAP Muhammad Ezar Abhista
Verstek Vol 11, No 1: 2023
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v11i1.71681

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengabulkan pengajuan kasasi dengan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP. Kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Martapura, Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika. Pada Banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin menyatakan terdakwa bersalah atas penyalahgunaan narkotika. Atas putusan tersebut, Penuntut Umum mengajukan kasasi terhadap Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang menyatakan terdakwa bersalah atas penyalahgunaan narkotika sesuai ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP, bahwa: 1) Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum dapat dibenarkan karena Judex Facti salah dalam menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan baik dan benar terhadap keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sehingga putusannya menyatakan mengabulkan kasasi penuntut umum. Di persidangan terbukti fakta hukum bahwa benar terdakwa telah tanpa hak menguasai narkotika golongan 1 sesuai dengan Pasal 112 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Kata Kunci: Kasasi; Penuntut Umum; Narkotika.This writing aims to determine the suitability of the Supreme Court’s consideration in granting the cassation submission in accordance with Pasal 253 Ayat (1) KUHAP. The case of drug abuse in Martapura, the accused is charged by the Prosecutor of committing a crime without right or contrary to law to possess, store, and control drugs. An Appeal High Court of Banjarmasin, the accused was found guilty of drug abuse in accordance with Pasal 253 Ayat (1) KUHAP, that (1) Whether a legal rule is not applied or applied inappropriately. The consideration of the Supreme Court in granting the Prosecutor's cassation can be justified because the Judex Facti is wrong in applying the law because it does not properly consider the statement of the witnesses and the statement of the accused so that the decision is to grant the Prosecutor’s cassation. In the trial, it was proven that the legal fact that the accused did indeed possess a Class 1 drug without right in accordance with Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2005 tentang Narkotika.Keywords: Cassation, Prosecutor, Narcotic.
PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN MENGAKIBATKAN DISSENTING OPINION Vanadya Tiara Insani Nirmalaningtyas
Verstek Vol 11, No 1: 2023
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v11i1.70833

Abstract

Artikel ini ditulis bertujuan untuk mengetahui argumentasi perbedaan pendapat pertimbangan hakim memutus terhadap alasan kasasi Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Korupsi yang diputus Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Nomor:1555K/Pid.Sus/2019 ditinjau dari ketentuan KUHAP. Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian normatif atau doktrinal, yang bersifat preskiptif dan terapan dengan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder diperoleh dari studi dokumen atau kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan Kasasi Penuntut Umum, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 255 jo Pasal 256 KUHAP dan membatalkan Putusan sebelumnya. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan menjatuhkan pidana penjara, denda serta uang pengganti. Karena dalam memutus perkara ini terdapat Dissenting Opinion diantara anggota Judex Juris, maka putusan dijatuhkan atas dasar suara terbanyak dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (6) huruf a KUHAP jo Pasal 255 ayat (1) jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP.Kata Kunci: Dissenting Opinion; Judex Factie; Kasasi, Korupsi; PenuntutUmum.This article was written with the aim of finding out the arguments for differences of opinion in the consideration of the judge's decision on the reasons for the appeal by the Public Prosecutor in the Corruption Crime which was decided by the Supreme Court based on Decision Number: 1555K/Pid.Sus/2019 in terms of the provisions of the Criminal Procedure Code. This type of legal research is normative or doctrinal research, which is prescriptive and applied with a case approach. Techniques for collecting primary and secondary legal materials are obtained from document studies or literature. Based on the results of the research and discussion it is known that the Supreme Court Judge's consideration in granting the Public Prosecutor's cassation request was in accordance with the provisions of Article 255 in conjunction with Article 256 of the Criminal Procedure Code and canceled the previous decision. Declare guilty of committing the criminal act of corruption jointly and impose prison sentences, fines and compensation money. Because in deciding this case there was a Dissenting Opinion among Judex Juris members, the decision was made on the basis of a majority vote and was in accordance with the provisions of Article 182 paragraph (6) letter a of the Criminal Procedure Code in conjunction with Article 255 paragraph (1) in conjunction with Article 193 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code.Keywords: Dissenting Opinion; Judex Factie; Cassation; Corruption; Public Proscutor.
PEMBUKTIAN DAKWAAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN VISUM ET REPERTUM (STUDI PUTUSAN NOMOR 34/PID.B/2022/PN.SLT) Leni Sasmita Sari; Arsyad Aldyan
Verstek Vol 11, No 1: 2023
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v11i1.70831

Abstract

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui peranan Visum Et Repertum dalam proses perkara pidana pembunuhan dan kesesuaian pertimbangan hukum hakim memutus perkara pembunuhan dengan pasal 183 juncto pasal 193 ayat (1) KUHAP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif. Pada penelitian ini telah diketahui pembuktikan penuntut umum dalam tindak pidana pembunuhan berdasarkan visum et repertum mengenai penyebab hilangnya nyawa korban dimana hasil pemeriksaan tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan pengetahuannya dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan,sehingga menjadi akta autentik yang secara otomatis menjadi alat bukti yang sah dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian namun harus dikaitkan dengan alat bukti lain agar tercipta suatu kebenaran materiil dan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan telah memperoleh keyakinan dengan berdasar minimal dua alat bukti yang sah, yaitu keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa.Kata Kunci: Visum Et Repertum; Pembuktian; Pertimbangan Hakim.This legal research aims to determine the role of Visum Et Repertum in the process of criminal cases of murder and the suitability of the judge's legal considerations in deciding the murder case with article 183 juncto article 193 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. The research method used is normative legal research. The sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials, with legal material analysis techniques using the syllogism method and interpretation using deductive thinking patterns. In this study it has been known that the public prosecutor's evidence in the crime of murder based on visum et repertum concerning the cause of the loss of the victim's life where the results of the examination were made by an authorized official based on his knowledge and signed under an oath of office, so that it becomes an authentic deed which automatically becomes legal evidence. and has the value of evidentiary strength but must be linked to other evidence in order to create a material truth and the judge in imposing a decision has obtained conviction based on at least two valid pieces of evidence, namely expert testimony, letters and statements of the accused.Keywords : Visum Et Repertum; Proof; Judge Consideration.
KEDUDUKAN KESAKSIAN NOTARIS DALAM PEMBUKTIAN DAKWAAN PERKARA PIDANA PENGGELAPAN Muhammad Wildan Alghozali; Itok Dwi Kurniawan
Verstek Vol 11, No 1: 2023
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v11i1.71425

Abstract

Artikel ini menganalisis Hukum Acara Pidana terkait kedudukan kesaksian Notaris dalampembuktian dakwaan perkara pidana pengggelapan. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakedudukan kesaksian notaris dalam pembuktian dakwaan perkara pidana penggelapan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat preskriptif dan terapan. Pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan dan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kedudukan Notaris dalam pembuktian perkara penggelapan dengan putusan Nomor: 67/Pid.B/2020/PN Skt dihadirkan sebagai saksi. Tindakan yang dilakukan oleh notaris dalam pemeriksaan di pengadilan sebagai saksi yaitu menerangkan bahwa memang benar saksi dan terdakwa pernah datang dan meminta dibuatkan kedua akta tersebut diatas, lalu tata cara pembuatan akta yang dibuat oleh notaris telah sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu akta tersebut dibacakan, ditanda tangani oleh para penghadap, saksi, dan notaris lalu kedua akta tersebut selanjutnya dicatat oleh kedua notaris tersebut untuk didaftarkan sesuai dengan hukum berlaku yaitu Minuta akta tiap bulan wajib dilaporkan ke Majelis Pengawas Daerah, sehingga Keterangan dari Notaris sebagai saksi di pengadilan khususnya pengadilan pidana ini telah cukup guna memenuhi alat bukti yang perlu diteliti oleh Hakim guna sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara pidana. Kata Kunci: Kesaksian, Notaris, Penggelapan.This article analyzes the Criminal Procedure Code regarding the position of a Notary's testimony in proving the indictment of the crime of embezzlement. This article aims to find out how the position of the notary's testimony in proving the indictment of the criminal case of embezzlement. The research method used is normative legal research. This research is prescriptive and applied. The collection of legal materials by means of literature study and the legal materials used are primary and secondary legal materials. Based on the results of the research, it can be concluded that the position of the Notary in proving the embezzlement case with decision Number: 67/Pid.B/2020/PN Skt was presented as a witness. The actions taken by the notary during the examination at court as a witness were to testify that it was true that the witness and the defendant had come and asked for the two deeds mentioned above, then the procedure for making the deed made by the notary was in accordance with the Notary Office Law, namely the deed was read out , signed by the appearers, witnesses, and notaries and then the two deed are then recorded by the two notaries to be registered in accordance with applicable law, namely the Minutes of the deed every month must be reported to the Regional Supervisory Council, so that the Notary's statement as a witness in court, especially the criminal court this is enough to fulfill the evidence that needs to be examined by the Judge in order to be used as material for consideration in deciding a criminal case.Keywords: Testimony, Notary, Embezzlement.

Page 1 of 2 | Total Record : 18

 1   2 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 4: OKTOBER - DESEMBER 2024 Vol 12, No 3: JULI - SEPTEMBER 2024 Vol 11, No 4 (2023) Vol 11, No 3: 2023 Vol 11, No 2: 2023 Vol 11, No 1: JANUARI - APRIL 2023 Vol 11, No 1: 2023 Vol 10, No 4: 2022 Vol 10, No 3: 2022 Vol 10, No 2: 2022 Vol 10, No 1: 2022 Vol 10, No 1 (2022): JANUARI - APRIL Vol 9, No 4: 2021 Vol 9, No 3 (2021) Vol 9, No 3: 2021 Vol 9, No 2 (2021) Vol 9, No 2: 2021 Vol 9, No 1: 2021 Vol 9, No 2: MEI - AGUTUS Vol 8, No 3 (2020): DESEMBER JURNAL VERSTEK VOL. 8 NO. 3 ( SEPTEMBER - DESEMBER 2020 ) Vol 8, No 2 (2020): AGUSTUS Vol 8, No 1 (2020): APRIL Vol 8, No 3: SEPTEMBER - DESEMBER Vol 8, No 2: MEI - AGUSTUS Vol 8, No 1: JANUARI-APRIL Vol 7, No 3 (2019): DESEMBER Vol 7, No 2 (2019) Vol 7, No 2 (2019): AGUSTUS Vol 7, No 1 (2019): APRIL Vol 7, No 1 (2019): Foreword Vol 7, No 3: SEPTEMBER - DESEMBER Vol 7, No 2: MEI - AGUSTUS Vol 7, No 1: JANUARI-APRIL Vol 6, No 3 (2018): DESEMBER Vol 6, No 3 (2018) Vol 6, No 2 (2018): AGUSTUS Vol 6, No 2 (2018) Vol 6, No 1 (2018) Vol 5, No 3 (2017) Vol 5, No 2 (2017) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol 3, No 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol 1, No 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue