Verstek
Jurnal Verstek is a peer-reviewed journal published by Procedural Law Department, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret three times a year in April, August, and December. This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on procedural law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian procedural laws and legal system. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Procedural Law, included but not limited to legal construction of procedural law, critical construction of procedural law in practice, trends and changes in procedural law, and the technical challenges faced in proedural law.
Articles
18 Documents
Search results for
, issue
"Vol 11, No 1: 2023"
:
18 Documents
clear
<![CDATA[ANALISIS PERTIMBANGAN DIKABULKANNYA RESTITUSI OLEH HAKIM TERHADAP KORBAN MATI (STUDI PUTUSAN NOMOR : 63/PID.B/2022/PN.SMN) ]]>
<![CDATA[Kameswari Dyah Tungga Dewi]]>;
<![CDATA[Bambang Santoso]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 11, No 1: 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v11i1.70965
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan pertimbangan hakim yang mengabulkan permohonan restitusi dalam perkara tindak pidana kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan secara bersama sama hingga menyebabkan korban meninggal dunia dengan Pasal 170 KUHP berdasarkan putusan nomor 63/Pid.B/2022/PN.Smn. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (case approach). Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan cara studi kepustakaan melalui cara mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh Penulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permohonan Restitusi yang ajukan oleh keluarga Korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) kepada Penuntut Umum agar dicantumkan dalam surat tuntutan berhasil dilaksanakan. Pertimbangan hakim mengenai Restitusi adalah untuk memulihkan atau memberikan perlindungan hukum bagi korban atau keluarganya dan sekaligus sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pidana, sehingga kepentingan korban atau keluarganya dan kepentingan pelaku perlu diperhatikan secara seimbang. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana tidak hanya terfokus pada pemberian hukum pada pelaku pidana tetapi juga pada pemenuhan hak korban yang terpenuhi dengan maksimal.Keywords: Pertimbangan Hakim; Permohonan Restitusi; Tindak Pidana Kekerasan; Pasal 170 KUHPThis study aims to find out the reason for the consideration of the judge who granted it application for restitution in cases of criminal acts of violence or persecution committed illegally together to cause the victim to die under Article 170 of the Criminal Code based on the decision number 63/Pid.B/2022/PN.Smn. This research is included in normative legal research case approach. The technique of collecting legal materials uses the study method literature by collecting and analyzing legal materials related to problems examined by the author. The results of the study show that the application for restitution is filed by the Victim's family through the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) to the Prosecutor General so that it is included in the letter of claim successfully carried out. Judge's opinion regarding Restitution is to restore or provide legal protection for victims or their families and at the same time as a form of criminal responsibility, so that the interests of the victim or his family and the interests of the offender need to be considered in a balanced way. So this shows that the criminal justice system is not only focused on giving law to criminals but also on the fulfillment of the rights of victims that are fulfilled to the fullest. Keywords: Judge's Considerations; Restitution Application; Violent Crimes; Article 170 of the Criminal CodeKeywords: Judges' Consideration; Restitution Request; Violent Crime; Article 170 of the Criminal Code]]>
<![CDATA[TELAAH KONSTRUKSI PEMBUKTIAN PADA PRAKTIK ILEGAL DOKTER ASING (STUDI PUTUSAN NO. 450/PID.SUS/2020/PN JKT. UTR) ]]>
<![CDATA[Wildan Faza Agustian]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 11, No 1: 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v11i1.70773
<![CDATA[Penelitian ini mendiskripsikan dan mengkaji permasalahan, pertama bagaimana konstruksi pembuktian pada Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr pada praktik ilegal dokter asing di Indonesia. Kedua, bagaimana ratio decidendi pada Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr pada praktik ilegal dokter asing di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Penelitian ini menggunakan case approach (pendekatan kasus) dan statute approach (pendekatan perundang[1]undangan) yang berdasar pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan dihimpun melalui studi kepustakaan yang selanjutnya dianalisis menggunakan metode silogisme deduktif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pembuktian oleh penuntut umum mampu mengajukan alat bukti yang sah sebagaimana tertuang dalam Pasal 184 KUHAP yakni keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa disertai barang bukti pendukung guna membuktikan terdakwa bersalah telah melakukan praktik ilegal dokter asing di Indonesia. Ratio decidendi hakim dalam menjatuhkan putusan juga memperhatikan dan memenuhi rumusan Pasal 183 KUHAP karena telah mempertimbangkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah yang telah diajukan oleh penuntut umum. Ketiga alat bukti tersebut menerangkan bahwa pelaku tidak memiliki legalitas praktik dokter sebagaimana dalam UUPK sehingga dapat menimbulkan keyakinan hakim untuk memutus terdakwa bersalah telah melakukan praktik ilegal dokter asing di Indonesia.Kata Kunci: Pembuktian, Ratio Decidendi, Praktik Ilegal DokterThis study describes and examines the problems, firstly how is the construction of evidence in Decision Number 450/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr on the illegal practice of foreign doctors in Indonesia. Second, what is the ratio decidendi in Decision Number 450/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr on the illegal practice of foreign doctors in Indonesia. This research is a normative legal research that is prescriptive and applied. This study uses a case approach and a statute approach which are based on primary legal materials and secondary legal materials and are compiled through literature studies which are then analyzed using the deductive syllogism method. The results of the research and discussion show that the evidence by the public prosecutor is able to submit valid evidence as stated in Article 184 of KUHP, namely witness statements, expert statements, defendant statements accompanied by supporting evidence to prove the defendant guilty of illegally practicing foreign doctors in Indonesia. The judge's ratio decidendi in making a decision also pays attention to and fulfills the formulation of Article 183 of KUHP because it has considered at least 2 (two) valid pieces of evidence that have been submitted by the public prosecutor. The three pieces of evidence explained that the perpetrators did not have the legality of practicing doctors as stipulated in the UUPK, so that this could lead to a judge's conviction that the defendant was guilty of carrying out the illegal practice of foreign doctors in Indonesia.Keywords: Evidence, Ratio Decidendi, Doctor’s Illegal Practice]]>
<![CDATA[PEMBUKTIAN DAKWAAN DENGAN ALAT BUKTI VISUM ET REPERTUM PERKARA PERSETUBUHAN ANAK OLEH AYAH KANDUNG ]]>
<![CDATA[Ahmad Jidan]]>;
<![CDATA[Bambang Santoso]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 11, No 1: 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v11i1.71430
<![CDATA[Artikel ini menganalisis mengenai Kedudukan Visum Et Repertum dalam perkara tindak pidana persetubuhan anak oleh ayah kandung. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan Visum Et Repertum dalam perkara persetubuhan anak oleh ayah kandung. Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini memiliki sifat penelitian preskriptif dan terapan. Pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan dan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kedudukan Visum Et Repertum dalam perkara tindak pidana persetubuhan anak oleh ayah kandung pada putusan No. 150/Pid.sus/2022/PN Skt adalah sebagai alat bukti surat yang telah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP ayat (1) huruf (c). Kata Kunci: Persetubuhan,Persetubuhan Anak, Visum Et Repertum, Visum, Alat Bukti.This article analyzes the position of Visum Et Repertum in cases of child sexual intercourse by biological fathers. This article aims to find out how the position of Visum Et Repertum is in cases of child sexual intercourse by biological fathers. The research method used is a normative legal research method. This research has the nature of prescriptive and applied research. The collection of legal materials by means of literature study and the legal materials used are primary and secondary legal materials. Based on the results of the study it can be concluded that the position of Visum Et Repertum in the case of the crime of child sexual intercourse by the biological father in decision No. 150/Pid.sus/2022/PN Skt is proof of letters that are in accordance with Article 184 of the Criminal Procedure Code paragraph (1) letter (c).Keywords: Intercourse, Child Intercourse, Visum Et Repertum, Visum, Evidence.]]>
<![CDATA[RATIO DECIDENDI MAHKAMAH AGUNG MENGABULKAN KASASI PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA KEKERASAN BERSAMA ]]>
<![CDATA[Izza Meutia Aziza]]>;
<![CDATA[Kristiyadi Kristiyadi]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 11, No 1: 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v11i1.70973
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk mengetahui ratio decidendi Mahkamah Agung yang mengabulkan kasasi penuntut umum dalam perkara tindak pidana kekerasan bersama. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative yang bersifat preskriptif dan terapan dengan teknik pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder. Teknis pengumpulan hukum dengan studi pustka dan bahan hukum yang diperoleh diolah dengan pola piker deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ratio decidendi mahkamah agung dalam mengabulkan kasasi penuntut umum dalam perkara kekerasan bersama telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada Pasal 253 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).Kata Kunci: Kasasi; Kekerasan Bersama; Ratio DecidendiThis article aims to find out the ratio decidendi of the Supreme Court which granted the public prosecutor's cassation in a joint crime of violence case. This research is a normative legal research that is prescriptive and applied with the technique of collecting primary and secondary legal materials. Technical law collection with library research and legal material obtained is processed with a deductive mindset. The results showed that the ratio decidendi of the supreme court in granting the public prosecutor's cassation in cases of joint violence was in accordance with the statutory regulations in Article 253 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code (KUHAP).Keywords: Cassation; Joint Violence; Supreme Court Considerations]]>
<![CDATA[KAJIAN KESESUAIAN PENERAPAN PROSES PENGHENTIAN PENUNTUTAN PADA BERKAS PERKARA BP/50/IV/2022/Reskrim BERDASARKAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE ]]>
<![CDATA[Jelita Kristi Agape]]>;
<![CDATA[Muhammad Rustamaji]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 11, No 1: 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v11i1.70780
<![CDATA[Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan penghentian penuntutan berdasarkan prinsip Restorative Justice pada berkas perkara nomor BP/50/IV/2022/Reskrim di Kejaksaan Negeri Surakarta terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum. Adapaun hasil penelitian pada penulisan hukum ini adalah bahwa pada penerapan proses penghentian penuntutan berdasarkan prinsip Restorative Justice pada berkas perkara nomor BP/50/IV/2022/Reskrim di Kejaksaan Negeri Surakarta yang melanggar Pasal 378 KUHP tentang Penipuan atau Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan dengan tersangka atas nama Mita Rusdiana alias Mita binti Triyanto (Alm) telah memenuhi seluruh prinsip Restorative Justice serta unsur-unsur yang berlaku dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dengan memperhatikan kondisi harmonisasi sosial untuk mewujudkan rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku.Kata Kunci : Penghentian Penuntutan; Restorative Justice.This article aims to determine the appropriateness of the implementation of the termination of prosecution based on principleRestorative Justice in the case file number BP/50/IV/2022/Reskrim at the Surakarta District Attorney against the applicable laws and regulations. This research is normative legal research with the types of legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials, and non-legal materials.As for the results of research on the writing of this law is that the application of the process of stopping prosecution is based on principleRestorative Justice in the case file number BP/50/IV/2022/Reskrim at the Surakarta District Attorney's Office which violated Article 378 of the Criminal Code on Fraud or Article 372 of the Criminal Code on Embezzlement with the suspect on behalf of Mita Rusdiana alias Mita binti Triyanto (Alm) has fulfilled all principlesRestorative Justice as well as the elements that apply in the Attorney General's Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice by taking into account conditions of social harmonization to create a sense of justice and public trust in applicable law. Keywords: Termination of Prosecution; Restorative Justice.]]>
<![CDATA[KESESUAIAN PERTIMBANGAN HAKIM YANG MENYEBABKAN DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN KUHAP ]]>
<![CDATA[Katherine Kovalaski]]>;
<![CDATA[Muhammad Rustamaji]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 11, No 1: 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v11i1.70923
<![CDATA[Artikel ini menganalisis penjatuhan putusan pemidanaan yang menimbulkan disparitas pemidanaan dalam kasus tindak pidana korupsi yang menyebabkan keuangan negara di Pengadilan Negeri Bandung. Hal ini berimplikasi pada kesesuaian pertimbangan hakim dalam putusan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dikaji lebih lanjut untuk melihat penyebab perbedaan penjatuhan lamanya hukuman dan pidana lain yang tersusun dalam putusan perkara tindak pidana yang sejenis. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Dengan metode pendekatan kasus dan bersumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum ini adalah studi kepustakaan, dengan cara membaca, mengkaji, dan memberi catatan dari buku, peraturan perundang-undangan, tulisan dan publikasi. Selanjutnya, teknik analisis yang digunakan bersifat silogisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan yang menimbulkan disparitas pada tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor 83/Pid.Sus[1]TPK/2020/PN.Bdg dan 85/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg sudah berkesesuaian dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terlepas dari disparitas yang terjadi.Keywords: Disparitas; Pertimbangan Hakim; Putusan; Tindak Pidana KorupsiThis article analyzes judge’s consideration in imposing criminal decisions which lead to disparities in criminal decisions in cases of corruption which are cause state financial losses in the Bandung District Court. This has implications for suitability of judge’s considerations with Criminal Procedure Code that must be studied further to search the cause of the difference in the length of the sentences and other supporting sentences that include at judge’s verdict. This research is a prescriptive normative legal research that used case approach. Sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. The technique of collecting legal materialsis literature study by reading, reviewing, and providing notes from boos, laws, and regulations, writings, and publications. Furthermore, technical analysis is syllogistic. The results shows that the basis for the judge’s considerations in making criminal decisionsthat caused disparities was the decision on the corruption that cause state financial lossesin the Bandung District Court on Case Number: 83/Pid.Sus[1]TPK/2021/PN.Bdg and 85/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg is in accordance with Article 193 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code regardless of the disparities.Keywords: Corruption; Disparity; Judge’s Considerations; Verdicts]]>
<![CDATA[STUDI TENTANG KEDUDUKAN HUKUM ORGANISASI LINGKUNGAN HIDUP DALAM GUGATAN PERWAKILAN (LEGAL STANDING) DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Tri Cahyono]]>;
<![CDATA[Harjono Harjono]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 11, No 1: 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v11i1.70573
<![CDATA[Artikel ini mengkaji kedudukan hukum Yayasan Firmar Abadi untuk mengajukan gugatan class action (legal standing) dalam perkara Nomor 8/Pdt.G/2020/PN. Plw. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui kedudukan hukum Yayasan Firmar Abadi dalam mengajukan gugatan class action (legal standing) dalam perkara Nomor 8/Pdt.G/2020/PN. Plw. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa Yayasan Firmar Abadi selaku Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan legal standing, Yayasan selaku Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai organisasi lingkungan yang berhak mengajukan gugatan perwakilan. gugatan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.Kata kunci: Hak gugat organisasi lingkungan hidup; kedudukan hukum.This article examines the legal standing of the Firmar Abadi Foundation to file a class action lawsuit (legal standing) in case Number 8/Pdt.G/2020/PN. Plw. The purpose of this article is to find out the legal standing of the Firmar Abadi Foundation in filing a class action lawsuit (legal standing) in case Number 8/Pdt.G/2020/PN. Plw. Based on this research, the results obtained are that the Firmar Abadi Foundation as the Plaintiff has no legal standing to file a legal standing lawsuit, the Foundation as the Plaintiff does not meet the requirements as an environmental organization that has the right to file a representative lawsuit in Article 92 paragraph (3) of the Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management.Keywords: environmental organization's right to sue; legal standing.]]>
<![CDATA[PERBANDINGAN PENDAPAT HUKUM HAKIM ATAS SENGKETA HAK ATAS MEREK (Studi Putusan Nomor 332K/Pdt.Sus-Hki/2021) ]]>
<![CDATA[Noer Ilmi Tari Wibowo]]>;
<![CDATA[Zakki Adlhiyati]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 11, No 1: 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v11i1.71135
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar perbedaan atas pertimbangan hukum hakim Pengadilan Niaga dengan Mahkamah Agung. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan studi kasus. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik yang dipakai dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis metode deskriptif analisis, yaitu dengan cara mendeskripsikan suatu masalah hukum secara rinci kemudian menganalisanya. Berdasarkan pembahasan ini diperoleh hasil bahwa dalam memutuskan perkara sengketa merek “STRONG” pada tingkat pertama maupun tingkat kasasi memiliki pertimbangan hukum hakim yang berbeda. Hakim Pengadilan Niaga mengabulkan gugatan Penggugat didasarkan pada alat bukti dan sistem first to file yang dianut di Indonesia sedangkan Hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan kasasi Tergugat didasarkan bahwa merek milik Tergugat juga sudah terdaftar sehingga Tergugat juga memiliki alas hak untuk menggunakan merek tersebut. Serta menurut Hakim Agung, house mark dari produk pasta gigi milik PT Unileber Indonesia ini ialah PEPSODENT STRONG 12 JAM sedangkan milik Penggugat ialah FORMULA STRONG sehingga sudah sangat jelas terlihat perbedaannya dan kata “STRONG” sendiri juga merupakan kata keterangan bukanlah kata temuan Penggugat.Kata Kunci: Pertimbangan Hakim; Sengketa; MerekThis study aims to determine the basis of differences in the legal considerations of judges of the Commercial Court and the Supreme Court. This research is a normative legal research with case studies. The type of data used is secondary data. The technique used in collecting legal materials in this research is document study or literature study. This study uses an analytical technique descriptive analysis method, namely by describing a legal issue in detail and then analyzing it. Based on this discussion, it was found that in deciding the "STRONG" brand dispute case at the first level and the cassation level the judges had different legal considerations. The Commercial Court Judge granted the Plaintiff's lawsuit based on evidence and the first to file system adopted in Indonesia while the Supreme Court Judge granted the Defendant's cassation request based on the fact that the Defendant's trademark had also been registered so that the Defendant also had the right to use the mark. And according to the Supreme Court Judge, the house mark of PT Unileber Indonesia's toothpaste product is PEPSODENT STRONG 12 JAM, while the Plaintiff's is STRONG FORMULA, so the difference is very clear and the word "STRONG" itself is also an adverb, not the words found by the Plaintiff.Keywords: Judge's Consideration; Dispute; Brand]]>
