Articles
63 Documents
<![CDATA[Langkah Percepatan Herd Immunity dengan Kebijakan Vaksinasi ]]>
<![CDATA[Faiq Fadhillah]]>;
<![CDATA[Mahardhika Ageng Kartiko]]>;
<![CDATA[Najzeela Tayyima Alhikma]]>
<![CDATA[ Jurnal PolGov Vol 4 No 2 (2022): Jurnal PolGov Vol. 4 No. 2 Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/polgov.v4i2.3627
<![CDATA[Pandemi Covid-19 di Indonesia sudah berjalan lebih dari satu tahun. Banyak ahli yang menyatakan bahwa pandemi dapat diatasi dengan adanya herd immunity di masyarakat. Pemerintah Indonesia akhirnya menjalankan kebijakan vaksinasi yang bertujuan untuk mempercepat adanya herd immunity di Indonesia. Langkah awal dilaksanakannya kebijakan ini adalah dengan penyebarluasan informasi tentang kebijakan vaksinasi . Oleh karena itu, menganalisis kebijakan vaksinasi dari pemberitaan media online yang beredar. Penelitian ini menggunakan metode Big Data Analisis model Text Network Analysis dan Visualisasi data serta penggunaan Event Registry sebagai alat pencarian data media online. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran antar aktor yang memiliki peranan pada kebijakan vaksinasi yang mayoritas dipegang oleh pemerintah dan para politikus. Sementara poin penting yang muncul dalam kebijakan vaksinasi adalah jumlah kasus yang ada, vaksin tipe Astrazeneca, dan kesehatan.]]>
<![CDATA[Covidspiracy ]]>
<![CDATA[Bara Setiadi]]>;
<![CDATA[Aanisah Sekar Mutiara Sukma]]>;
<![CDATA[Bernardino Gracia Pramananda]]>;
<![CDATA[Fidiara Maharani]]>;
<![CDATA[Rengga Akbar Danunegoro]]>
<![CDATA[ Jurnal PolGov Vol 4 No 2 (2022): Jurnal PolGov Vol. 4 No. 2 Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/polgov.v4i2.3648
<![CDATA[Berbagai teori konspirasi yang beredar di masyarakat menyebabkan terhambatnya usaha penanggulangan pandemi Covid-19. Teori konspirasi, sebagai bagian dari disinfodemik, tersebar luas berkat teknologi sosial media seperti Twitter. Tulisan ini membahas dua hal, pertama mengenai aktor-aktor kunci yang membangun diskursus alternatif mengenai Covid-19 dan cara mereka menyebarkannya di media sosial Twitter. Kedua, tulisan ini ingin menganalisis hubungan antara ideologi politik dan persepsi mengenai virus Covid-19. Persepsi yang dimaksud memiliki keterkaitan dengan diskursus alternatif Covid-19 Berangkat dari dua tujuan tersebut, tulisan ini menggunakan metode big data dan mengambil data dari Twitter pada rentang waktu 1 Mei 2021 hingga 1 September 2021. Tulisan ini menemukan kontestasi wacana mengenai konspirasi-konspirasi Covid-19 yang tersebar di media sosial. Dua wacana yang berkontestasi adalah wacana pemerintah yang sesuai dengan instruksi dari tenaga kesehatan dan wacana alternatif yang berupa teori konspirasi. Kontestasi ini juga diwarnai oleh ideologi politik, dimana terdapat kecenderungan dari para pemilik akun yang berideologi Islam untuk condong ke wacana alternatif, seperti teori konspirasi. Hasil temuan yang diurai dalam tulisan ini diharapkan dapat mengisi kekosongan literatur mengenai konspirasi Covid-19 di Indonesia dan memantik kajian lebih jauh untuk membantu penanggulangan Covid-19 yang lebih efektif kedepannya.]]>
<![CDATA[Collective & Connective Action: Kajian Respons Warganet Terhadap Gerakan #BupatiKlatenMemalukan dalam Pilkada Klaten 2020 ]]>
<![CDATA[Thomas Kriswantoro]]>
<![CDATA[ Jurnal PolGov Vol 5 No 1 (2023): Jurnal PolGov Vol. 5 No. 1 Tahun 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/polgov.v5i1.4613
<![CDATA[Artikel ini membahas gerakan #BupatiKlatenMemalukan dalam konstelasi Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Klaten 2020. Tulisan ini berupaya melihat korelasi antara “connective action” di satu sisi dan “collective action” di sisi lain dalam memahami protes masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Klaten di media sosial. Dalam mengambil data, artikel ini menerapkan metode wawancara dan dalam menganalisis masalah memakai metode analisis “big data”. Metode tersebut digunakan untuk mengidentifikasi dan memetakan polarisasi isu, substansi wacana, hingga aktor yang berperan sebagai opinion leader. Kajian dalam artikel ini menemukan bahwa pertama, gerakan media sosial tidak sepenuhnya efektif dalam dalam membingkai gerakan protes karena gerakan #BupatiKlatenMemalukan ini sebatas clicktivism, yaitu gerakan yang hanya sebatas “click” tanpa adanya gerakan fisik, yang cenderung tidak progresif; kedua, gerakan berbasis media membutuhkan penopang, yakni gerakan kolektif secara fisik (offline) dari masyarakat untuk mengubah suatu kebijakan; ketiga clicktivism #BupatiKlatenMemalukan secara garis besar tidak serta-merta mengubah preferensi politik seseorang.]]>
<![CDATA[Buruh Gendong dan Kesejahteraan: Strategi Yasanti Melawan Patriarki di Kalangan Pekerja Informal di Yogyakarta ]]>
<![CDATA[Felisitas Friska Dianing Puspa]]>
<![CDATA[ Jurnal PolGov Vol 5 No 1 (2023): Jurnal PolGov Vol. 5 No. 1 Tahun 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/polgov.v5i1.4706
<![CDATA[This paper analyzes the efforts of Yasanti, a civil society organization in Yogyakarta, in increasing empowerment in order to reduce the patriarchal culture of the Pasar Beringharjo Carrying Women Workers group in the context of a pandemic. This article answers the question of how the pandemic hit the economy of women carrying workers, where there was a decline in wages due to market closures. Also the lack of protection obtained by informal workers. This study is important to see the reality of informal workers during the pandemic, especially women carrying women in Pasar Beringharjo , which is the center of Yogyakarta's tourism economy. Carrying workers are a group of informal workers who do not have social protection such as standard wage insurance, health insurance and old age insurance. This presents economic problems that affect the welfare of women carrying women. These carrying workers also play a dual role, namely carrying out economic roles and holding responsibility for domestic affairs. The carrying workers' association, which was initiated by Yasanti, has become a solidarity for carrying workers in maintaining the welfare that the government does not get. The study of Yasanti's strategy was carried out using qualitative methods with case studies to be able to provide answers to the formulation of the problem. Thus, the study of this topic is able to open a further discussion regarding work protection for the welfare of informal workers. The issue of the manifestation of the wage gap obtained by the Pasar Beringharjo Labor group in Yogyakarta during the pandemic.]]>
<![CDATA[Pengaruh Modal Sosial pada Pembentukan Public Sphere di Twitter: Studi Kasus Isu Tes Wawasan Kebangsaan KPK dengan Pendekatan Kuantitatif Relasional ]]>
<![CDATA[Meirza Luthfi Pradana]]>
<![CDATA[ Jurnal PolGov Vol 5 No 1 (2023): Jurnal PolGov Vol. 5 No. 1 Tahun 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/polgov.v5i1.5041
<![CDATA[This study discusses how social capital plays a role in increasing active engagement by netizens in the public sphere on social media. This paper uses the issue of the Corruption Eradication Commission's (TWK) national insight test as a case study. Because parties related to this issue, such as former KPK employees and so on, have made many tweets that have sparked public attention on Twitter. This study takes a relational quantitative approach through Social Network Analysis (SNA) and sentiment analysis in describing the findings. The data in this study was obtained from Twitter social media which has been processed by using the Big Data Analytics instrument. The data collection period is from May 16, 2021 to September 13, 2021. The results show that actors with high credibility in the real world seem to take advantage of their social capital when issuing tweets on Twitter. So that there is an increase in active involvement by netizens as evidenced by the existence of public support for the sampiran state institution, the KPK through the image of sentiment. The majority of sentiment images that have been collected in this study are dominated by negative sentiments or indicate contra toward the implementation of the KPK TWK.]]>
<![CDATA[Buruh Digital dan Negosiasi Kuasa: Siasat Komunitas Freelancer Indonesia Menghadapi Kerentanan Kerja di Tengah Kekuasan Asimetri Perusahaan Platform ]]>
<![CDATA[Kalam Khawarizmi]]>
<![CDATA[ Jurnal PolGov Vol 5 No 1 (2023): Jurnal PolGov Vol. 5 No. 1 Tahun 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/polgov.v5i1.6279
<![CDATA[Perkembangan internet melahirkan sistem kerja berbasis platform yang memberikan kemudahan sekaligus kerentanan bagi pekerja digital. Tulisan ini menganalisis siasat yang dilakukan buruh digital berbasis cloud dalam merespons kerentanan yang mereka alami di tengah praktik kekuasaan asimetri pada sistem ekonomi platform di Indonesia. Kajian ini menggunakan pendekatan mix-method analysis, yaitu kuantitatif dan kualitatif untuk menghasilkan data kajian yang terperinci dan mendalam. Untuk menganalisis data yang sudah dikumpulkan, tulisan ini menggunakan teori flexibility of labour market milik Schmidt (2017), yakni untuk menganalisis kerentanan yang dialami pekerja cloud dan teori etika subsistensi milik Scott (1989) untuk menganalisis siasat yang dilakukan pekerja cloud dalam merespons kerentanan yang mereka alami. Hasil kajian menunjukkan bahwa pekerja cloud mampu melakukan siasat dengan memanfaatkan ruang negosiasi dari praktik kekuasaan asimetri dengan cara memiliki pekerjaan tambahan untuk menambah penghasilan, meminimalisir pengeluaran, memanfaatkan jejaring di luar keluarga, dan menyesuaikan porsi pekerjaan untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja.]]>
<![CDATA[Transformasi Exalt To Creativity (XTC): Gerakan Sosial Baru, Aktor Intermediary, atau Politik Praktis? ]]>
<![CDATA[Ahmad Fajar Rahmatullah]]>;
<![CDATA[Yoga Muhammad Jabbar]]>
<![CDATA[ Jurnal PolGov Vol 5 No 1 (2023): Jurnal PolGov Vol. 5 No. 1 Tahun 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/polgov.v5i1.6547
<![CDATA[Tulisan ini bertujuan untuk menggali bagaimana XTC sebagai geng motor yang meresahkan kemudian bertransformasi sebagai organisasi masyarakat yang vokal terhadap isu-isu sosial dalam membantu masyarakat. Tulisan ini berangkat dari konsep teori bagaimana gerakan sosial baru muncul dan berkembang serta konsep intermediary sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat dalam menganalisis transformasi XTC. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik analisa data menggunakan software Atlas.ti dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, dan data sekunder berupa literatur yang memiliki relevansi dengan kajian ini. Dari hasil penelitian, dapat dilihat bahwa XTC berhasil memperbaiki citra positifnya di masyarakat dan turut serta dalam politik praktis dan kontestasi politik elektoral Jawa Barat. XTC menggunakan momentum sebagai intermediary yang mewakili gerakan sosial baru dalam memberikan bantuan sosial kepada masyarakat, serta berpartisipasi dalam kontestasi politik elektoral sebagai bagian dari upaya untuk mempertahankan eksistensinya dan memberikan pendidikan politik kepada anggotanya.]]>
<![CDATA[Partai Komunis Indonesia dalam Persaingan Menuju Pemilu DPRD 1957 di Jawa Timur ]]>
<![CDATA[Eriyano Wempy Gilarsi]]>
<![CDATA[ Jurnal PolGov Vol 5 No 1 (2023): Jurnal PolGov Vol. 5 No. 1 Tahun 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/polgov.v5i1.7536
<![CDATA[This research discusses the preparation of the Indonesian Communist Party (PKI) ahead of the election for members of the Regional Parliament (DPRD) in East Java in 1957. The DPRD resulting from the election (pemilu) needed to be formed immediately to then be tasked with electing a Regional Head. Apart from already being on the government's agenda, this elections was intended to meet the demands for regional autonomy which had become increasingly intense in the late 1950s. East Java became one of the areas where this election was held and the PKI became one of the most ambitious contestants to win it. By using historical methods through a political history approach, the authors analyze the efforts made by the PKI in welcoming the DPRD elections in East Java. The data used in this study came from archives and newspapers published in the 1950s, books, journals and dissertations. In addition to appearing as a party that carries the ideals of national unity to approach the masses, the PKI's efforts to collect election funds appear to be more organized. Even though it was confronted with a state of martial law and the imitation of pictures by other parties, the PKI was able to face it tenaciously.]]>
<![CDATA[Efektivitas Organisasi Perangkat Daerah dalam Pengelolaan Aset Kota: Studi Badan Keuangan Daerah Kota Depok ]]>
<![CDATA[Firdausy, Balqis Mira]]>;
<![CDATA[Lutfi, Achmad]]>
<![CDATA[ Jurnal PolGov Vol 5 No 2 (2023): Jurnal PolGov Vol. 5 No. 2 Tahun 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/polgov.v5i2.5344
<![CDATA[Tulisan ini mengevaluasi efektivitas Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok dalam pengelolaan aset kota. Melalui pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen terkait. Tulisan ini menemukan bahwa BKD telah melakukan upaya dalam pengelolaan aset kota, namun masih menghadapi kendala. Kurangnya koordinasi antara OPD terkait, rendahnya pemahaman akan pentingnya pengelolaan aset, dan keterbatasan sumber daya manusia juga teknologi memengaruhi efektivitasnya. Dalam meningkatkan pengelolaan aset kota, diperlukan peningkatan koordinasi, pemahaman, dan kesadaran tentang pentingnya pengelolaan aset, serta peningkatan sumber daya manusia dan teknologi. Tulisan ini memberikan kontribusi dalam pemahaman tentang efektivitas pengelolaan aset kota oleh BKD. Tulisan ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah meningkatkan pengelolaan aset kota yang lebih efektif dan efisien, memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Kota Depok.]]>
<![CDATA[(Non-Formal) Collaborative Governance is Possible ]]>
<![CDATA[Febry, Savira Noor]]>
<![CDATA[ Jurnal PolGov Vol 5 No 2 (2023): Jurnal PolGov Vol. 5 No. 2 Tahun 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/polgov.v5i2.5553
<![CDATA[Kolaborasi pemerintah dengan masyarakat dapat mempermudah pemerintah dalam menjalankan pemerintahan melalui collaborative governance. Kajian ini melihat terdapat kelompok masyarakat yang menjadi kolaborator non-formal dan membantu pemerintah menyelesaikan masalah pendidikan. Dalam hal ini, kolaborator dan pemerintah memiliki fokus isu yang sama, yaitu learning loss di tengah pandemi Covid-19, namun tidak terikat kontrak kerja sama resmi, yang akan disebut dengan non-formal collaborative governance. Salah satu contohnya peran Project Child Indonesia (PCI) sebagai lembaga swadaya masyarakat yang fokus dengan isu pendidikan di akar rumput. Kajian di sini berusaha melihat tahapan non-formal collaborative governance yang diinisiasi oleh PCI dan apa saja tantangan maupun kendala yang dihadapi. Kajian di sini menggunakan metode netnografi dengan dua sumber data, yaitu observasi daring selama satu bulan pada 12 April 2022 hingga 19 Mei 2022 dan wawancara. Sejak pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia, negara menghadapi permasalahan baru di berbagai sektor, salah satunya sektor pendidikan yang membutuhkan penyesuaian. PCI berusaha merespons kondisi ini dengan cepat tanpa melalui proses birokrasi yang panjang. PCI menerapkan program pembelajaran jarak jauh dengan kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah serta menyesuaikan program dengan kebutuhan masyarakat dengan melakukan survei sebelum dan sesudah program dilakukan. Tahapan yang lebih sederhana dan fleksibilitas menjadi keunggulan dari model non-formal collaborative governance.]]>
