cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Zainuddin Sunarto
Contact Email
zain2406@gmail.com
Phone
+6282232108969
Journal Mail Official
hakam.unuja@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid PO. BOX . 1 Karanganyar Paiton Probolinggo 67291 Jawa Timur
Location
Kab. probolinggo,
Jawa timur
INDONESIA
Hakam : Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam
Published by Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo
ISSN : 28295803     EISSN : 25808052     DOI : https://doi.org/10.33650/jhi
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Hakam : Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam adalah jurnal ilmiah yang mengkaji tentang persoalan - persoalan hukum dan keislaman. Jurnal ini diterbitkan secara berkala setahun dua kali, yaitu setiap bulan Juni dan Desember oleh Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Redaksi menerima naskah ilmiah ataupun hasil penelitian dalam bahasa Indonesia, bahasa inggris maupun bahasa arab. Di samping itu, Tim Redaksi juga berhak untuk mengedit dan menyempurkan naskah ilmiah yang akan diterbitkan tanpa menghilangkan esensi dan makna tulisan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 12 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 8, No 2 (2024)" : 12 Documents clear
KAJIAN HUKUM ISLAM PADA PRAKTIK BAGI HASIL PENGOLAHAN SAWAH DENGAN SISTEM SETORAN Firmansyah, Kholis
JURNAL HAKAM Vol 8, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/jhi.v8i2.9645

Abstract

The scope of study of this research is "Fiqih Muamalah" in the agricultural sector, especially in terms of processing agricultural land using a deposit system, namely cooperation between land owners and farmers. The agreement stipulated is that the land owner provides the land, and the farmer prepares capital and work, from planting to harvest, and is obliged to deposit 3 quintals to the land owner. This research aims to analyze the potential income obtained by both parties, as well as analyzing the practice of processing rice fields using a deposit system from an Islamic economic law perspective, which is implemented in Jombang, East Java. This research uses a qualitative method with a case study approach. data collection through interviews with farmer group leaders, observation and documentation. The research results show that the implementation of the deposit system is that land owners hand over land to farmers for planting. Farmers prepare capital costs and work, starting from seed costs, maintenance to harvest costs, with the stipulation that farmers are obliged to deposit 3 quintals of harvest to the land owner after harvest, from land with an area of Banon 100 (1400 m2), and the remainder from the harvest becomes owned by farmers. In muamalah jurisprudence, this practice is an Ijarah contract with payments made over time. The law is permissible, as long as it does not violate sharia rules. Meanwhile, in the third planting, namely soybean planting, the contract concept used is mukhabarah. The overall profit potential in 1 period (1 year) from the practice of ijarah contracts and mukhabarah contracts is that land owners get a profit of 37.5% and farmers get a potential profit of 62.5%.
NAFKAH PRODUKTIF PADA KELUARGA POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF SOSIO-RELIGIUS Afandi, Moh.
JURNAL HAKAM Vol 8, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/jhi.v8i2.10523

Abstract

Penelitian ini mengkaji fenomena pemberian nafkah produktif dalam keluarga poligami di Pamekasan, yang difokuskan pada praktik pemberian nafkah oleh suami kepada isteri sebagai upaya mendorong kemandirian ekonomi. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami model pemberian nafkah produktif, mengeksplorasi pandangan tokoh masyarakat, dan menganalisis relevansinya dengan konsep nafkah dalam fikih Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian empiris dan pendekatan sosio-religius. Data diperoleh melalui wawancara dengan tokoh masyarakat serta observasi lapangan. Hasil penelitian mengungkapkan dua model pemberian nafkah produktif. Pertama, suami memberikan modal usaha kepada isteri yang memiliki pengalaman atau keterampilan dalam berwirausaha. Kedua, suami memberikan unit usaha kepada isteri yang belum mandiri, dengan disertai bimbingan dalam pengelolaan usaha tersebut. Tokoh masyarakat mendukung praktik ini karena terbukti efektif dalam memberdayakan perempuan dan menciptakan kemandirian ekonomi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa nafkah produktif memiliki potensi besar untuk diterapkan tidak hanya dalam keluarga poligami, tetapi juga dalam keluarga monogami sebagai salah satu bentuk pemberdayaan ekonomi keluarga.
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DENGAN SUAMI YANG TIDAK MEMBERIKAN NAFKAH Firdaus, Seilla Nur Amalia; Sar'an, Mohamad; Zuhri, Nur Alam Ullumuddin; Albana, Rifki Hasan
JURNAL HAKAM Vol 8, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/jhi.v8i2.8961

Abstract

The result of the breakdown of marriage is often a dispute over joint property. Article 97 KHI regulates the division of joint property with each party half a share. However, the reality in the field is not always the case, as in Decision Number 1349/Pdt.G/2023/PA.Bm the judge decided to divide it not equally, namely 40% for the husband and 60% for the former wife. The size of the ex-wife's share is because the ex-husband does not carry out his obligations as head of the family, namely providing maintenance. The difference in the percentage of the division of joint property makes the author interested in researching the decision. This research is a type of normative research with library research. Primary data sources are obtained from decision number 1349/Pdt.G/2023/PA.Bm and secondary data comes from books, journals, and so on. Data collection techniques using literature study with descriptive data analysis. The results of the study state that Decision Number 1349/Pdt.G/2023/PA.Bm according to the author is not in accordance with the theory of distributive justice initiated by Aristotle because the Defendant (ex-wife) who has a double burden as a housewife and works to earn a living does not get her rights as she should.Keywords :  joint property, family maintenance, distributive justice
KEPATUHAN SYARIAH DALAM PRODUK MULTIJASA SAFE DEPOSIT BOX DI BANK SYARIAH INDONESIA KC ASIA AFRIKA KOTA BANDUNG Azka, Risalatul; Amelia, Rizkita; Latifah, Siti 'izzati Hayatul Mujahidah; Jaenudin, Jaenudin; Hidayat, Agi Attaubah
JURNAL HAKAM Vol 8, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/jhi.v8i2.9833

Abstract

Sebagai salah satu penyedia layanan keuangan berbasis syariah, Safe Deposit Box menawarkan tempat penyimpanan barang berharga dengan akad ijarah multijasa yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, menghindari unsur riba, gharar, dan maysir. Dalam perbankan syariah, produk ini diatur oleh beberapa fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), termasuk Fatwa No. 24 Tahun 2002 yang mengatur ketentuan barang yang dapat disimpan sesuai dengan prinsip syariah, serta Fatwa No. 44 Tahun 2004 yang mengatur penggunaan akad ijarah multijasa untuk berbagai layanan perbankan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam kepatuhan syariah pada penggunaan safe deposit box sesuai dengan fatwa DSN MUI yang telah ditetapkan oleh Lembaga Keuangan Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan mengumpulkan data melalui wawancara langsung di lapangan, yang melibatkan pihak terkait untuk menggali data mengenai penerapan dan kepatuhan syariah dari layanan Safe Deposit Box di KC Asia Afrika Kota Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan Safe Deposit Box di KC Asia Afrika Kota Bandung telah memenuhi ketentuan syariah dengan adanya transparansi biaya, keamanan penyimpanan, dan perlindungan privasi nasabah. Penerapan akad ijarah dan pedoman Fatwa DSN MUI yang mendasari produk ini, menjadikannya pilihan yang sesuai bagi nasabah yang membutuhkan layanan penyimpanan barang berharga dengan jaminan kepatuhan syariah. Produk Safe Deposit Box menunjukan tidak hanya menawarkan kenyamanan bagi nasabah dalam menjaga barang berharga, tetapi juga memenuhi standar kepatuhan syariah yang ketat.
FIQH IQTISHAD SEBAGAI SUMBER PENGEMBANGAN EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM Rahmawati, Indriyani Dwi; Mustofa, Mustofa
JURNAL HAKAM Vol 8, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/jhi.v8i2.9254

Abstract

The economic scope is increasingly complex, guidelines are needed to solve all problems that arise based on Islamic sharia principles. Fiqh iqtishad has a very important role to be a reference for the community in Islamic economics and finance. Therefore, the study of this article aims to find out how fiqh iqtishad is a source of Islamic economic and financial development. This study uses a narrative qualitative approach with a literature review method with data presented from books, scientific journals, al-Quran, hadith, MUI facts, related to fiqh iqtishad, economic and financial development. The results of the study show that fiqh iqtishad develops dynamically and follows economic and financial developments. In Indonesia itself, a DSN-MUI fatwa emerged as one of the products of ijtihad. Fatwa is the result of the reasoning of Islamic jurists in providing answers and responses to contemporary problems that are optional and non-binding, only as an explanation of the problems raised by the fatwa requester
OPTIMALISASI PENGELOLAAN HARTA WAKAF Luthfi, Muhammad Ubaid; Muhtadin, Sabilul
JURNAL HAKAM Vol 8, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/jhi.v8i2.9875

Abstract

Kehidupan manusia di dunia tidak pernah luput dari harta, bahkan sudah menjadi sebuah tabiat bahwasannya manusia cinta terhadap harta. Harta dapat dijadikan sebagai sedekah jariah, yaitu sedekah yang tidak terputus pahalanya, di antara sedekah jariah adalah harta wakaf. Tujuan dari penelitian ini untuk menemukan strategi dan dampak optimalisasi pengelolaan harta wakaf oleh Pimpinan Ranting Muhammadiyah Desa Mrisen Kabupaten Klaten. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Strategi optimalisasi pengelolaan harta wakaf oleh Pimpinan Ranting Muhammadiyah Desa Mrisen Kabupaten Klaten Masjid, langgar, dan musala; mengadakan kajian ahad pagi, mengadakan kajian rutin, mengadakan buka bersama, mengadakan sholat subuh berjama’ah dan dilanjut dengan sarapan bersama. Sekolah; melakukan perawatan gedung kelas, melakukan promosi dan pengembangan sekolah. Gedung; mengadakan program donasi gedung, meminjamkan gedung secara gratis kepada masyarakat. Dampak optimalisasi pengelolaan harta wakaf, dampak bagi masyarakat; meningkatkan keilmuan dan kualitas masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat. meningkatkan mutu pendidikan. Dampak bagi wakif; mendapatkan pahala jariyah dan tidak terputus. Dengan adanya penelitian ini dapat membantu untuk lebih mengoptimalkan harta wakaf dan memperluas dampak harta wakaf terhadap lingkungan sekitar.
IMPLEMENTASI AKAD KAFALAH DALAM PROTEKSI PRODUK DI E-COMMERCE SHOPEE INDONESIA Rahmadani, Ayu; Zainuddin, Zainuddin
JURNAL HAKAM Vol 8, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/jhi.v8i2.9380

Abstract

Studi ini akan mengkaji dan mengidentifikasi skema dan implementasi akad Kafalah pada protection produk yang dikeluarkan e-commerce Shopee. Belanja melalui e-commerce memiliki kelemahan dimana pembeli tidak dapat melihat langsung produk yang akan dibelinya serta risiko terjadinya kerusakan saat proses pengiriman sehingga PT shopee Indonesia mengeluarkan program proteksi produk. Program proteksi produk ini diindikasikan serupa dengan akad kafalah. Untuk menganalisis permaslahan dalam studi ini digunakan beberapa pertanyaan, Apa itu proteksi produk pada aplikasi shopee dan bagaimana ketentuannya?bagaimana skema protection produk pada aplikasi e-commerce Shopee? Bagaimana konsep dan implementasi kafalah dalam fikih ekonomi kontemporer? Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berbentuk deskriptif kualitatif dengan studi kasus pada e-commerce Shopee. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari platform Shopee Indonesia. skema proteksi produk di aplikasi shopee memiliki kemiripan dengan mekanisme akad kafalah yaitu Kafalah bi al-aib. Tetapi  dalam pelaksanaannya, proteksi produk pada e-commerce shopee lebih mengarah pada asuransi. Pesatnya perkembangan digitalisasi menjadikan kebutuhan urgensi terhadap produk-produk transaksi yang berlandaskan hukum keislaman. 
LEGALITAS HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PRAKTIK HUKUM MASYARAKAT INDONESIA: HARMONISASI HUKUM POSITIF DAN HUKUM AGAMA Najiburrahman, Najiburrahman; Marzuki, Ismail; Layyinah, Qurratul
JURNAL HAKAM Vol 8, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/jhi.v8i2.10428

Abstract

The right to marry and choose one's spouse freely is part of human rights, including marriages performed by interfaith couples. The problem with interfaith marriage, however, lies in the restrictive positive legal norms that accommodate religious norms. The purpose of this research is to examine the mechanism, norms, and legal basis of interfaith marriage, as well as its practice in Indonesia. While the research method used in this research is the normative juridical research method with various approaches, including the statutory approach, conceptual approach, and case approach, which is further supported by an analysis of concrete evidence of the practice of interfaith marriage based on court jurisprudence. The results of the study show that although some interfaith couples can carry out their marriages with a variety of certain mechanisms that are quite strict, this still shows the weak harmonization of positive law and religious law in the practice of interfaith marriages in Indonesia. The norms and legal bases referred to by interfaith marriage partners, such as Article 35 of Law No. 23/2006 and Article 10 of Law No. 39/1999, in practice still face various social and administrative challenges. Similarly, the court jurisprudence that is often used as a benchmark in the implementation of interfaith marriage has not been able to create legal certainty that is universally just, given its casuistic nature.Keywords: Harmonization of positive law and religious law; legality of law; interfaith marriage; and legal practices of Indonesian society.
CHILDFREE MARRIAGE (Perspektif Pemikiran Maqasid Syariah Jaser Audah) Kamilia, Nur
JURNAL HAKAM Vol 8, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/jhi.v8i2.8805

Abstract

In line developments over time, in recent times the choice to refuse pregnancy in marriage (childfree marriage) has spread to all corners of the world. This phenomenon has also spread in Indonesia, and has become a hot topic since influencer Gita Safitri, through uploading her instagram story, stated that she and her husband chosen to be childfree. The effort of this research is to explain the practice of childfree through the perspective of islamic law studies, namely from the perspective Jaser Audah’s maqasid sharia theory. Jaser Audah offers something new to the concept of maqasid sharia through a syistem approach in answering various contempory problems. Meanwhile, data analysis techniques involve carring out editing and editing processes. In the data collection method, the compiler uses the document method and literatur study. The result of this research state that according to Jaser Audah, classical maqasid sharia in more dominatly individual, namely protection and preservation. This needs to be oriented into a maqasid that is more universal, also social and humanitarian in nature (human right) and freedom). From this, it shows that husband and wife the right to decide whether to choose childfree or not in their domestic life.
PELANGGARAN BATAS USIA PERKAWINAN MELALUI DISPENSASI PERKAWINAN MENURUT UU NO. 16 TAHUN 2019 Susanti, Yulanda Retno; Aisyi, Marshalina Rahadatul; Ramadhan, Muhammad; Ramadhani, Dhiva Justicia; Azamsyah, Tajdid Khoirul; Isfironi, Muhammad
JURNAL HAKAM Vol 8, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/jhi.v8i2.9431

Abstract

Artikel ini membahas tentang pelanggaran batas usia pernikahan melalui dispensasi perkawinan berdasarkan studi kasus di KUA Lowokwaru, Kota Malang, sesuai dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini, terutama dalam konteks permohonan dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Agama. Beberapa faktor yang menjadi penyebab utama pernikahan dini antara lain rendahnya tingkat pendidikan, tekanan sosial dan budaya, serta anggapan bahwa stabilitas ekonomi dapat mengompensasi kekurangan dalam kesiapan emosional dan mental untuk menikah. Artikel ini juga mengeksplorasi dampak sosial dan psikologis dari pernikahan dini, serta efektivitas kebijakan pemerintah dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya mematuhi batas usia perkawinan yang telah ditetapkan. Melalui analisis kasus dan data, artikel ini memberikan wawasan mendalam tentang isu pernikahan dini dan menawarkan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan guna mencegah pernikahan di bawah umur serta meminimalisir risiko yang ditimbulkannya, termasuk perceraian dan masalah sosial lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan dini di KUA Lowokwaru Kota Malang dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu rendahnya tingkat pendidikan, kondisi ekonomi yang stabil, serta kuatnya pengaruh adat istiadat.

Page 1 of 2 | Total Record : 12

 1   2 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 1 (2025) Vol 8, No 2 (2024) Vol 8, No 1 (2024) Vol 7, No 2 (2023) Vol 7, No 1 (2023) Vol 6, No 2 (2022) Vol 6, No 1 (2022) Vol 5, No 2 (2021) Vol 5, No 1 (2021) Vol 4, No 2 (2020) Vol 4, No 1 (2020) Vol 3, No 1 (2019) Vol 2, No 2 (2018) Vol 2, No 1 (2018) Vol 1, No 2 (2017): Desember Vol 1, No 1 (2017): Juni More Issue