cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arif Rahman
Contact Email
arif@unimal.ac.id
Phone
+6281370709010
Journal Mail Official
jimfh@unimal.ac.id
Editorial Address
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Jalan Jawa, Padang Sakti, Blang Pulo, Muara Satu, Blang Pulo, Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Aceh 24355.
Location
Kota lhokseumawe,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Published by Universitas Malikussaleh
ISSN : -     EISSN : 27988457     DOI : https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i2.6255
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) is a double blind peer reviewed journal published by the Faculty of Law, Universitas Malikussaleh. JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) published three times a year, every January, April and October and has been registered as Scientific Journal on LIPI with Special ISSN Number (ISSN ONLINE 2798-8457). JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) is a Scientific Journal of Law that has specificities in the fields of Legal Services, Community Engagement of Law Sector, Legal Aid, and Advocacy. The scope is not limited to: Economic Law, Civil law, Criminal law, Constitutional law, Environmental law, International law, Islamic law, and Information Communication and Telecommunication (ICT) Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 21 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol 5, No 2 (2022): April" : 21 Documents clear
KEABSAHAN AYAH BIOLOGIS SEBAGAI WALI NIKAH TRHADAP ANAK ZINA SETELAH BERLAKUNYA KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi kasus di Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara) Adinda Alda Indriyana; Ramziati R; Jumadiah J
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 5, No 2 (2022): April
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v5i2.7502

Abstract

Studi ini bertujuan untuk memahami dan mengetahui bagaimana penentuan wali nikah bagi anak zina di Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara dan akibat hukum dengan adanya ayah biologis yang menjadi wali nkah bagi anak zina. Ketentuan mengenai anak telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 43 ayat (1) bahwa anak luar nikah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Dalam kehidupan masyarakat terdapat perkawinan yang telah didahului oleh suatu hubungan yang dilarang, artinya ketika dilakukan akad nikah mempelai wanita sudah dalam keadaan mengandung anak dari laki-laki yang menghamilinya. Pada Pasal 100 KHI dalam perkawinan hamil ini ayah biologis tidak dapat menjadi wali nikah bagi anak luar nikah. Namun dalam kehidupan terdapat kasus perkawinan yang diwalikan oleh ayah biologis yang tidak sah menurut hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis pendekatan kualitatif dan pendekatan yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan buku-buku serta pendapat para ahli. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Data yang diperoleh yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier melalui dan mengkaji literatur-literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan dalam menentukan wali nikah bagi anak zina di kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara terdapat penyimpangan dalam menentukan wali nikah yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada berdasarkan Undang-Undang. Yaitu ayah biologis yang menjadi wali nikah bagi anak zina. Akibat hukum dari ayah biologis menjadi wali nikah bagi anak zina adalah ketidakabsahan pernikahan, melakukan suatu perzinahan, terputus nasab, tidak ada mewarisi, kesulitan membuat surat-surat penting, dijauhkan oleh masyarakat. Disarankan agar aparatur Desa bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk menangkap oknum-oknum yang tidak sesuai dalam menjalankan aturan yang berlaku menurut peraturan Undang-Undang dan memberikan sanksi yang tegas agar nantinya peristiwa ini tidak terjadi lagi. Media akademisi kesehatan sepertinya akan sangat membantu dalam menanggulangi peristiwa ini. Diharapkan orang tua anak dapat menunjukkan hasil bukti kesehatan ibu kandung sangat awal kehamilan hingga melahirkan, bukti itu nantinya akan dijadikann persyaratan dalam mengajukan pernikahan.Kata Kunci: Keabsahan, Wali Nikah, Anak Zina
Kebijakan Penanggulangan Kejahatan di Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Hasil Statistik Kriminal (Studi Penelitian di Polres Aceh Utara) Muhammad Ghozali; Johari j; Ummi Kalsum
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 5, No 2 (2022): April
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v5i2.5272

Abstract

Penelitian ini bertujuan menjelaskan kebijakan penanggulangan kejahatan pada masa pandemi covid-19 berdasarkan hasil statistik kriminal serta menjelaskan hambatan dalam penanggulangan kejahatan pada masa pandemi covid-19 berdasarkan hasil statistik kriminal di Kepolisian Resort Aceh Utara Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologis dan menggunakan bahan hukum primer dan hasil wawancara, yang melibatkan Kasat Binmas Polres Aceh Utara, Kasi Binadik Narapidana Lapas Kelas IIB Lhoksukon. Berdasarkan hasil penelitian diketahui kebijakan penanggulangan kejahatan pada masa pandemi covid-19 berdasarkan hasil statistik kriminal di Kepolisian Resort Aceh Utara dilakukan dengan program KRYT (Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan) seperti melakukan sosialisasi serta patroli jalanan ke daerah yang rawan terjadinya kejahatan. Hambatan dalam penanggulangan kejahatan pada masa pandemi covid-19 berdasarkan hasil statistik kriminal di Kepolisian Resort Aceh Utara tidak bisa memberikan himbauan secara masa karena ditakutkan akan menyebabkan penularan virus covid-19. Penulis menyarankan agar masyarakat mematuhi aturan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pihak Kepolisian Resort Aceh Utara supaya angka kejahatan pada masa pandemi covid-19 dapat ditekan dengan baik. Kata Kunci : kebijakan penanggulangan, hambatan penanggulan kejahatan
TINDAK PIDANA PERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM KAJIAN PSIKOLOGI KRIMINAL (Studi Putusan Nomor : 05/Pid.Sus-Anak/2016/PN-Lsm) Sudana Bambang Suganda; Zulfan Z; Zul Akli
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 5, No 2 (2022): April
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v5i2.6844

Abstract

Rape is a crime that gets enough attention among the public. In particular, those who commit these crimes are minors, who should play like other children. However, they did an act based on excessive curiosity, so that curiosity resulted in the child being entangled in a rape crime case which was committed because of the curiosity factor. So that researchers are interested in conducting further research with the title "Rape Crimes Perpetrated by Children in the Study of Criminal Psychology (Study of Decision Number: 05/Pid.Sus-Anak/2016/Pn-Lsm)". The purpose of this study is to find out and explain the crime of rape committed by children in the study of criminal psychology, to find out and explain the factors that can make children commit rape committed by children in the study of criminal psychology and to find out and explain the efforts that can be made to prevent there is no crime of rape committed by children in the study of criminal psychology. The research method used in this study is an empirical juridical case approach related to the crime of narcotics abuse. The nature of the research is descriptive, data analysis is rape. The research location is in the Lhokseumawe District Court, the sample consists of informants and respondents. Sources of data in this study are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Based on the results of the research that the author did, it is known that: 1) a review of criminal psychology about children as perpetrators of criminal acts of rape, namely psychologically, the ethics and morals of children are now very degenerate and will be dangerous for the next generation, because the influence of psychology plays a major role in children to commit crimes. rape crime. 2) the causes that can make children commit the crime of rape in this criminal psychology study are due to several factors, namely parenting factors, environmental factors and weak faith factors. 3) Efforts that can be made to prevent the occurrence of rape crimes committed by children in this criminal psychology study are, firstly, parents should pay more attention to and guide the child, secondly by supervising their interactions outside the home and thirdly by providing more views on religious knowledge to children. Suggestions from this research are: 1) to the government or the authorities in order to disseminate the dangers of the risk of the crime of rape, so that children also have more understanding so as not to commit a crime, especially the crime of rape. 2) Parents should pay more attention and provide guidance to their children so as not to commit acts that violate the law. 3) The last is that the community must pay more attention to the social environment of children around the community. As well as conducting recitation activities in the community for children so that children avoid negative actions.
Analisis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur Yang Dilakukan oleh Ayah kandung (Studi Putusan Pengadilan Bener Meriah Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Str) Ulfa Taqwani; Ummi Kalsum; Arnita Arnita
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 5, No 2 (2022): April
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v5i2.6868

Abstract

The Central Office for the Integrated Services for the Empowerment of Women and Children (P2TP2A) in Aceh noted that the highest number of victims of sexual violence were children. Aceh Province, precisely in Peace Village, Pintu Rime Gayo District, Bener Meriah Regency, a biological father had the heart to sexually abuse his own 14-year-old daughter 3 times in different years. Perpetrators of sexual violence are subject to criminal sanctions under Article 81 paragraph (1), paragraph (3) in conjunction with Article 76D of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection in conjunction with Law Number 17 of 2016 concerning Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, namely by witnessing a prison sentence of 15 (fifteen) years. This research uses normative juridical research, namely library law research which can be done by examining library materials which are secondary data. This study focuses on legal materials that discuss the analysis of criminal acts of sexual violence against minors carried out by biological fathers (Bener Meriah Court Decision Study Number 56/Pid.Sus/2019/Pn Str). The results of the study are based on Law Number 35 of 2014 concerning child protection if the perpetrator of rape or obscenity is carried out by parents, guardians, child caregivers, educators, or educators, the penalty can be increased by 1/3 (one third) of the sentence. However, based on the Bener Meriah Court Decision Number 56/Pid.Sus/2019/Pn Str on the case of sexual violence by a biological father against his child, the perpetrator was sentenced to 15 (fifteen) years in prison without an additional third of the sentence. Sexual violence against children in Pintu Rime Gayo District, Bener Meriah Regency is caused by uncontrolled sources of information and socio-cultural factors which are still taboo with early age sex education. It is expected to increase the participation of the police, P2TP2A, BKBPP, Social Service / LK3, and stakeholders and punish perpetrators of sexual violence with the severest punishment to create a deterrent effect.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FATWA MUI NO 02 TAHUN 2021 TENTANG KEHALALAN VAKSIN COVID-19 SINOVAC Safrida S; Fauzah Nur Aksa; T Saifullah
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 5, No 2 (2022): April
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v5i2.8230

Abstract

The determination of various types of Covid-19 vaccine products that have been determined by the Indonesian government as well as promises to provide Covid-19 vaccine products cannot be guaranteed to be halal, thayib and safe to use, especially for Indonesian people who are Muslim. On this basis, there was a debate in Indonesia regarding the halalness of thecovid 19 vaccine. Therefore, in order to organize and be able to successfully distribute the vaccine, as well as the consumption of the vaccines that have been purchased. So the Indonesian government cooperates with the Indonesian Ulema Council (MUI) by referring to the Fatwa of the Indonesian Ulema Council (MUI) NO. 02 of 2021 which issues a fatwa regarding the law that the Covid-19 vaccine produced by Sinovac Life Sciences Co. Ltd. China and PT. Bio Farma (Persero) is legal, holy and halal. This study aims to find out in detail the legal basis for the MUI to issue a fatwa that the Sinovac vaccine is halal and to know and be able to analyze the views of Islamic law on the MUI Fatwa No. 02 of 2021 regarding the halalness of the Sinovac vaccine. This research is legal-normative research, namely research that uses law to justify a legal event. This type of research is descriptive-analytic research using library research. Based on the results of the study, it is known that there are 7 basics used by the MUI in determining the halalness of the Sinovac vaccine, namely: First, the opinion of the Ulama; Second, MUI Fatwa No. 04/2016 on Immunization; Third, MUI Fatwa Number 01 of 2010 concerning the Use of Microbes and Microbial Products in Food Products; Fourth, MUI Fatwa Number 45 of 2018 concerning the Use of Blood Plasma for Medicinal Ingredients; Fifth, the report and explanation of the audit results of the LPPOM MUI Auditor Team together with the MUI Fatwa Commission to Sinovac and PT Bio Farma; Sixth, the opinion of the participants of the Fatwa Commission meeting on January 8, 2021; Seventh, BPOM's decision to give approval for emergency use and guarantee of safety, quality, and efficacy for the Sinovac vaccine, which is one indicator that the vaccine meets thayyib qualifications. In addition, it can be believed that the Covid-19 vaccine produced by Sinovac is holy and halal. Those are the notes on the results of the MUI Fatwa regarding the halal certification of vaccines that were described in the Plenary Session of the MUI Fatwa Commission on January 8, 2020 and the MUI Fatwa No. 2 of 2021 has been issued/decided.
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME MELALUI INSTRUMEN ANTI MONEY LAUNDERING Muhammad Ridho Fadli; Budi Bahreisy; Nasrianti N
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 5, No 2 (2022): April
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v5i2.7445

Abstract

Pendanaan terorisme ini didefinisikan dengan seluruh perbuatan dalam upayanya dalam menjalankan penyediaan, pengumpulan, pemberian ataupun peminjaman dan, baik itu yang dilaksanakan secara langsung ataupun yang tidak langsung, yang dimaksudkan untuk melaksanakan tindakan terorisme, teroris ataupun organisasi teroris. Tujuan penelitian ini ialah guna mengetahui ataupun menjelaskan bagaimanakah keterkaitan, bentuk perbuatan, dan pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pendanaan terorisme dalam instrumen anti money laundering.  Untuk penelitian ini, metode penelitian yang peneliti gunakan ialah berupa Jenis penelitian yuridis normatif. Untuk melaksanakan penelitian ini, pendekatan yang digunakan ialah berupa pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang. Sementara itu, untuk sifat penelitian ini ialah berupa penelitian deskriptif dan bentuk penelitian ini ialah berupa deskriptif. Merujuk hasil penelitian didapatkan bahwa Tindak Pidana pencucian uang dengan Tindak Pidana Terorisme ini mempunyai keterkaitan hubungan yang kuat. Subjek hukum dalam kasus tindak pidana pendanaan terorisme ini dinyatakan sudah melaksanakan perbuatan pendanaan terhadap beberapa aksi terorisme jika subjek hukum tersebut sudah sesuai dengan beberapa persyaratan hukum pidana, baik itu subjektif ataupun objektifnya. Pertanggung jawaban hukum pada pelaku tindak pidana pendanaan terorisme ini yakni berupa pidana penjara untuk para pelaku pendanaan terorissme dan pertanggungjawaban untuk ganti rugi.
Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Lhokseumawe) Mas Juan Pratama Saragih; Teuku Yudi Afrizal; Herinawati H
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 5, No 2 (2022): April
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v5i2.7000

Abstract

Studi ini bertujuan menjelaskan implementasi Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Negeri Lhokseumawe serta mengetahui hambatan dan upaya yang dilakukan dalam menjalankan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di Pengadilan Negeri Lhokseumawe. Pada tanggal 19 Agustus 2019 Mahkamah Agung meluncurkan sistem e-Litigasi yang termaktub pada Perma Nomor 1 Tahun 2019 dan telah diberlakukan secara efektif sejak tanggal 1 Januari 2020. Salah satu Peradilan Umum yang sudah menjalankan e-litigasi sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewajiban Pendaftaran Perkara Perdata Melalui e-litigasi adalah Pengadilan Negeri Lhokseumawe. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui kegiatan penelitian lapangan yang terdiri dari wawancara serta didukung penelitian kepustakaan. Analisis data dilakukan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Lhokseumawe berjalan dengan baik dan penggunaan e-Court sudah mengalami perkembangan, namun terdapat beberapa Hambatan dalam menjalankan Peraturan Mahkamah Agung tersebut diantaranya, pertama faktor kurangnya pengetahuan para pihak berperkara diatasi dengan cara mensosialisasikan fitur e-litigasi kepada setiap pencari keadilan melalui sosialisasi langsung mapun website Pengadilan Negeri Lhokseumawe, kedua faktor kendala server Mahkamah Agung perlu di-upgrade setiap tahun diatasi dengan meminta kepada para pihak yang berperkara untuk mengirimkan kembali dokumennya melalui e-mail Pengadilan Negeri Lhokseumawe agar diverifikasi yang kemudian diteruskan ke pihak lawan, dan terakhir faktor minimnya jumlah administrator berkas e-Court diatasi dengan mengirim personil untuk mengikuti bimbingan teknis mengenai e-Court dan e-Litigasi. Kata Kunci: Peraturan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata, Peradilan Elektronik
Wanprestasi Pada Pelaksanaan Perjanjian Kredit Usaha Mikro Tanpa Agunan (Studi Penelitian di PT. Bank Sumut Cabang Binjai) Shaila Fitri Hasyim Nasution; Sofyan Jafar; Nurarafah Nurarafah
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 5, No 2 (2022): April
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v5i2.7082

Abstract

Penelitian ini membahas program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dibuat pemerintah untuk membantu permasalahan modal bagi UMKM, yang salah satu fasilitasnnya adalah memberikan kredit tanpa agunan. Namun dalam kenyataannya kredit tanpa agunan yang disalurkan oleh bank sebagian besar mengalami kredit macet ataupun debitor melakukan wanprestasi. Penelitian ini menemukan bahwa masalah wanprestasi kerap timbul dalam perjanjian kredit. Pihak yang melakukan wanprestasi biasanya dalam berbagai bentuk; a) tidak memenuhi wanprestasi, b) terlambat memenuhi wanprestasi, c) tidak sempurna memenuhi wanprestasi. Dalam kasus pada PT. Bank Sumut Cabang Binjai nasabah yang melakukan wanprestasi pada perjanjian kredit usaha mikro tanpa agunan berupa tidak sempurna memenuhi prestasi, yang faktor utama penyebabnya saat ini adalah penurunan omzet yang diakibatkan oleh Covid 19. Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pihak PT. Bank Sumut adalah dengan cara memberi peringatan by phone selama tiga kali kepada debitor yang melakukan wanprestasi, apabila debitor tidak mempunyai itikad baik maka pihak bank menemui debitor dan bernegosiasi untuk mencari jalan keluarnya. Saran yang diberikan yaitu dalam pemberian kredit pada PT. Bank Sumut Cabang Binjai agar memperketat penilaian kredit dan karakter calon debitor dan melakukan pengawasan terhadap usaha debitor guna meminimalisir kemungkinan terjadinya wanprestasi yang dilakukan debitor.
PELAKSANAAN SIDANG PERADILAN PIDANA SECARA ONLINE PADA MASA PANDEMI COVID-19 TERHADAP PEMBUKTIAN DALAM PERSIDANGAN (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Lhokseumawe) Fakraiza F; Muhammad Nur; Harun Harun
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 5, No 2 (2022): April
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v5i2.7141

Abstract

The purpose of this study is to find out and explain the legal position of the online trial in the evidentiary process at the Lhokseumawe District Court, to find out and explain the power of evidence through online media at the Lhokseumawe District Court, and to know and explain the obstacles in evidence in the trial at the online criminal justice trial at the Court. Lhokseumawe country. The implementation of online criminal trials which are implemented based on a joint agreement between the Minister of Law and Human Rights, the Attorney General's Office and the Supreme Court can create a huge potential for the loss of the purpose of finding material justice in criminal cases. The process of examining criminal cases in court requires high precision/accuracy in examining facts which will then be reviewed with the application of the law. If the facts cannot be observed, then precise justice will be difficult to find, in fact there will be a neglect of justice. The research method of this thesis uses an empirical juridical research method with a statutory and case approach. The nature of the research used is descriptive. Sources of data used are primary data and secondary data. The results show that the legal position of the online trial in the evidentiary process at the Lhokseumawe District Court remains in accordance with the provisions issued by the Government as regulated in PERMA No. 4 of 2020 concerning Administration and Trial of Criminal Cases in Courts Online provides 2 (two) alternatives for conducting trials in criminal cases, namely offline and online. The power of evidence through online media at the Lhokseumawe District Court, where the quality of evidence in online criminal trials will be well maintained if the online trial continues to uphold the principle of doe process of law. Online criminal trials must be able to guarantee and ensure a transparent and accountable trial by minimizing all risks and crucial problems, especially in the evidentiary process. It is hoped that a law will be formed that regulates online criminal trials at a certain time. So that the online criminal case trial runs smoothly, obeys the principles in accordance with the applicable legal system in Indonesia.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM TINDAK PIDANA EKSPLOITASI PEKERJA ANAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK Arfah Azhari; Romi Asmara; Eny Dameria
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 5, No 2 (2022): April
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v5i2.6878

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan aturan hukum eksploitasi anak sebagai pekerja dalam undang-undang Perlindungan Anak dan Untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam tindak pidana eksploitasi pekerja anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak. Jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dapat dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Didalam Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggung jawaban oranng tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terus menerus agar dapat terlindunginya hak anak tersebut. Pada Pasal 76I mengatur tentang Perlindungan anak secara Eksploitasi ekonomi dan seksual yaitu tindakan atau perbuatan memperalat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keutungan pribadi, keluarga ataupun golongan. Bentuk Perlindungan hukum mengenai tindakan eksploitasi anak ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahuun 2002 tentang Perlindungan Anak, tepatnya di dalam Pasal 66. Saran yang diberikan yaitu agar pemerintah sebaiknya membuat aturan hukum yang lebih tegas lagi tentang tindak pidana eksploitasi mempekerjakan anak. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang tindak pidana eksploitasi pekerja anak pada bentuk pekerjaan terburuk agar masyarakat dapat mengetahui bahwa mempekerjakan anak diluar batas kemampuannya termasuk tindak pidana.

Page 2 of 3 | Total Record : 21

 1   2   3 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus) Vol. 8 No. 2 (2025): (April) Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari) Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober) Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus) Vol. 7 No. 2 (2024): (April) Vol. 7 No. 1 (2024): (Januari) Vol. 6 No. 4 (2023): (Oktober) Vol 6, No 2 (2023): Maret Vol. 6 No. 2 (2023): (April) Vol 6, No 1 (2023): Januari Vol 5, No 3 (2022): Oktober Vol 5, No 2 (2022): Maret Vol 5, No 2 (2022): April Vol 5, No 1 (2022): Januari Vol 4, No 3 (2021): Oktober Vol 4, No 2 (2021): April Vol 4, No 1 (2021): Januari Vol 3, No 3 (2020): Oktober Vol 3, No 1 (2020): Januari Vol 2, No 3 (2019): Oktober Vol 2, No 2 (2019): April Vol 2, No 1 (2019): Januari Vol 1, No 1 (2018): Oktober More Issue