Articles
<![CDATA[PENCEGAHAN TERSANGKA KE LUAR NEGERI OLEH KPK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA ]]>
<![CDATA[Nur, Muhammad]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Hukum Vol 19, No 1 (2012) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[One of means to eradicate corruption is preventing corruptors to go abroad. Prevention is basically an instrumentof limiting of indivudual rights and therefore it is considered againts human rights. However, prevention conduetedby the corruption Eradication Commision on the corruptors is not considered as againts human rights since it ispart of restriction on human rights in the light of law enforcement. It does not also violate the presumption ofinnocence as part of criminal procedure. the authority of the Corruption Eradiction Commission is legitimateand in accordance with legal principle that state may have right to restrain the rights of citizens for the sake ofstate interests and society.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGOPLOSAN GAS (Studi Putusan Nomor 104/Pid.B/LH 2019/PN Psp) ]]>
<![CDATA[Ifaldy Riski Fahlepy]]>;
<![CDATA[Yusrizal Y]]>;
<![CDATA[Muhammad Nur]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 4, No 1 (2021): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v4i1.4085
<![CDATA[Abstrak/Intisari Studi ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pengoplosan gas LPG 3 Kg ke tdalam abung Gas LPG 12 Kg nonsubsidi di kota Padangsidimpuan dan untuk mengetahui hambatan dan solusi dalam penanggulangan tindak pidana pengoplosan gas di kota Padangsidimpuan. Pengoplosan Gas LPG 3 Kg subsidi ke tabung Gas LPG 12 Kg nonsubsidi terjadi di Kota Padangsidimpuan, pelaku dengan sengaja melakukan pengoplosan dengan alasan keuntungan. Tentunya daripada tindakan tersebut pelaku harus bertanggungjawab karena melanggar hukum sebagaimana dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normative dengan menggunakan pendekatan statue approach dan case approach. Hasil penelitian menyatakan bahwa pertanggungjawaban pelaku tindakpidana pengoplosan Gas di Kota Padangsidimpuan telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana yaitu mampu bertanggungjawab, kesalahan, dan alasan pemaaf, sedangkan hambatannya adalah hambatan internal dan eksternal. Solusi dalam penanggulangan tindak pidana pengoplosan Gas yaitu dengan melakukan berbagai upaya, seperti upaya pre-emptif, preventif, dan represif.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORPORASI PEMBUANGAN LIMBAH PABRIK ]]>
<![CDATA[Wahyu Diniarsa]]>;
<![CDATA[Yusrizal Y]]>;
<![CDATA[Muhammad Nur]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 4, No 3 (2021): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v4i3.4866
<![CDATA[Studi ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari pencemaran limbah dan penerapan sanksi korporasi. Permasalahan yang difokuskan yaitu mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pembuangan limbah pabrik dan perlindungan korban yang diakibatkan oleh suatu korporasi dalam pembuangan limbah pabrik secara sembarangan tentu hal ini sangat berdampak buruk bagi masyarakat sekitar perusahaan dan bahkan sangat dirugikan terutama untuk generasi penerus bangsa. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuatitatif dengan menguji data yang didapat dari temuan-temuan yang didapat serta membandingkannya dengan berbagai fakta yang terjadi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan menggunakan penelitian yuridis normatif ditemukan bahwa korporasi yang terbukti membuang limbah sembarangan yang secara nyata merugikan kepentingan umum wajib memberikan kompensasi masyarakat yang terdampak, dan/atau denda admininistratif bahkan pembekuan izin perusahaan.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Terkait Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa (Studi Putusan Nomor: 2353/Pid.B/2018/PN Mdn) ]]>
<![CDATA[Ananda Rizky Syahreza Siregar]]>;
<![CDATA[Muhammad Nur S.H., .M.H.]]>;
<![CDATA[Hidayat S.H., M.H.]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 5, No 2 (2022): Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v5i2.5227
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan mengetahui kajian yuridis serta penerapan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2353/Pid.B/2018/PN Mdn dan mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2353/Pid.B/2018/PN Mdn. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut yaitu menggunakan jenis penelitian normatif berdasarkan studi putusan Nomor: 2353/Pid.B/2018/PN Mdn dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, norma-norma hukum atau kaidah-kaidah. Metode pengumpulan data dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan (library research) dan diolah secara kualitatif sehingga hasilnya akan disajikan secara deskriptif dan dapat dipahami pembaca dengan mudah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penerapan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh ODGJ dalam putusan Nomor:2353/Pid.B/2018/PN Mdn sudah sesuai dengan menerapkan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) karena pelaku tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga pelaku mendapatkan alasan pemaaf. (2) Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh ODGJ dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:2353/Pid.B/2018/PN Mdn sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Kata kunci: Orang dengan gangguan jiwa, pembunuhan, putusan.]]>
<![CDATA[Kebijakan Formulasi Pidana Denda Terhadap Korporasi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ]]>
<![CDATA[Dessy Aryanti]]>;
<![CDATA[Husni h]]>;
<![CDATA[Muhammad Nur]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 4, No 3 (2021): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v4i3.6347
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menjelaskan Kebijakan Formulasi Pidana Denda Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup serta mengetahui dan menjelaskan Pidana Pengganti Denda Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup. Pidana denda merupakan kewajiban seseorang yang melakukan tindak pidana untuk membayar sejumlah uang yang telah ditentukan dalam KUHP. Dalam KUHP yang dianggap sebagai subjek hukum hanyalah orang saja. Akan tetapi seiring berkembangnya zaman muncul korporasi yang juga dianggap sebagai subjek hukum karena korporasi juga dapat melakukan tindak pidana. Jenis penelitian ini yaitu normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Hasil penelitian menyebutkan bahwa dalam dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menganut sistem perumusan pidana denda komulatif dan untuk sistem penjatuhan pidana maksimum khusus dan minimum khusus, sedangkan dalam KUHP menganut sistem alternatif serta sistem penjatuhan pidana nya adalah maksimum khusus. Pidana pengganti denda yang tidak dibayarkan oleh korporasi adalah perampasan aset korporasi.]]>
<![CDATA[PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI DANA ZAKAT DI GAMPONG BALOY KECAMATAN BLANG MANGAT KOTA LHOKSEUMAWE ]]>
<![CDATA[Ahmad Fauzul Hakim Hasibuan]]>;
<![CDATA[Ichsan Abbas]]>;
<![CDATA[Fuadi Fuadi]]>;
<![CDATA[Nazli Hasan]]>;
<![CDATA[Muhklis Muhammad Nur]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara Vol. 1 No. 1 (2021): Februari-Juli 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35870/jpmn.v1i1.275
<![CDATA[The purpose of this community service is to increase community understanding of the concept of zakat distribution in Baloi Village, Blang Mangat District, Lhokseumawe City. Specific targets in this community service are increasing community income in Baloi Village, Blang Mangat District, Lhokseumawe City, and how to improve community welfare through the zakat fund zakat of the Malikussaleh University Amil Zakat Agency (BAZMAL). The material that will be delivered at this community service is: community knowledge of the concept of zakat, then distribution of zakat funds to the community in Baloi Village, Blang Mangat District, Lhokseumawe City. Which is related to improving the welfare of coastal fishermen in Baloi Village, Blang Mangat Subdistrict, Lhokseumawe City. BAZMAL) Malikussaleh University.]]>
<![CDATA[Analisis Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Semangat Kerja Karyawan di PT Angkasa Pura II (PERSERO) Pekanbaru ]]>
<![CDATA[Muhammad Nur]]>;
<![CDATA[Sugiarto Sugiarto]]>
<![CDATA[ Industrial Engineering Journal Vol 3, No 1 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Engineering, Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53912/iejm.v3i1.34
<![CDATA[PT Angkasa Pura II (Persero) Pekanbaru adalah salah satu badan usaha milik negara di lingkungankementrian perhubungan yang berhubungan dalam bidang usaha pelayanan jasa kebandarudaraan danpelayanan jasa terkait bandar udara di wilayah indonesia barat. Dalam menjalani pekerjaan, karyawan kadangkala timbul kejenuhan dalam menjalani pekerjaaan, itu terjadi akibat pengaruh suasana lingkungan kerjaataupun aktifitas yang monoton. Dampak seperti itu berakibat penurunan semangat kerja pada perusahaan.Oleh karena itu, pencegahan dini lebih baik diterapkan maupun sedikit memperbaiki yang ada untukmembangun mental pekerja agar kinerja yang dijalankan dapat berjalan dengan baik untuk kemajuanperusahaan itu sendiri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadapsemangat kerja karyawan di PT. Angkasa Pura II (Persero) Pekanbaru. Metode Metode yang digunakan adalahpersamaan Regresi Linier. Berdasarkan data yang diolah di dapat disimpulkan nilai R Square sebesar 0,626,berarti hubungan keeratan variabel independen (semangat kerja) dan dependen (lingkungan kerja) kuat dan adapengaruh antara lingkungan kerja terhadap semangat kerja karyawan persentase sumbangannya adalah 62,6%sedangkan sisanya 37,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak di masukkan dalam penelitian ini.]]>
<![CDATA[HAMBATAN YURIDIS PELAKSANAAN EKSEKUSI PERKARA MAISIR PADA MAHKAMAH SYAR'IYYAH LHOKSEUMAWE ]]>
<![CDATA[Muhammad Nur]]>
<![CDATA[ Al-Qalam Vol 18, No 1 (2012) ]]>
Publisher : <![CDATA[Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31969/alq.v18i1.253
<![CDATA[Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sebagai lembaga peradilan Islam mempunyai kewenangan untukmemeriksa, mengadili dan memutuskan perkara pelanggaran Qanun Syari 'at Islam Nomor 13 Tahun 2003tentangmaisir (perjudian). Di wilayah hukumMahkamahSyar 'iyah Lhokseumawe, masih terjadi pelanggaranterhadap jarimah maisir di mana perkara tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, tetapi putusantersebut belum dapat dieksekusi. Adapun hambatan eksekusi diakibatkan oleh faktor yuridis yaitu materiqanun belum lengkap, adanya asaspersonalitas, panjangnya birokrasi dan tidak berfungsinya hakim wasmat.]]>
<![CDATA[PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENGELUARAN PEMERINTAH DI SEKTOR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI ACEH ]]>
<![CDATA[Muhammad Nurdin]]>;
<![CDATA[Cut Putri Mellita Sari]]>
<![CDATA[ JURNAL EKONOMIKA INDONESIA Vol 7, No 1 (2018): JURNAL EKONOMIKA INDONESIA ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Malikussaleh – Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/ekonomika.v7i1.929
<![CDATA[ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh Tahun 2010-2016. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari Website Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh tahun 2010-2016. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Regresi Linier Berganda yang dianalisis dengan bantuan program eviews. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh. Dan variabel pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh. Sedangkan secara simultan (bersama-sama) variabel pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh tahun 2010-2016. Penelitian ini diperoleh nilai Koefesien Determinasi (R2) sebesar 0.990598 atau 99.0598%.Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemeritah di Sektor Pendidikan dan Kesehatanm, Kemiskinan]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORPORASI YANG MELAKUKAN PEMBAKARAN LAHAN DAN HUTAN ]]>
<![CDATA[Islahuddin I]]>;
<![CDATA[Muhammad Nur]]>;
<![CDATA[Yusrizal Y]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 5, No 2 (2022): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v5i2.5246
<![CDATA[Studi ini bertjuan untuk mengetahui aspek terhadap korporasi dan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan pembakaran lahan dan hutan. Metode yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbuatan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan korporasi pada pembakaran lahan dan hutan merupakan suatu delik materil tindakan melawan hukum yang menyebabkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Penegak hukum dapat lagi memperhatikan terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan, sehingga hal tersebut menjadi efek jera dan dapat mencegah korporasi lain untuk melakukannya karena kebakaran hutan.]]>
