cover
Contact Name
Locus Media Publishing
Contact Email
locusmediapublishing@gmail.com
Phone
+6281360611911
Journal Mail Official
support@jurnal.locusmedia.id
Editorial Address
Medan, Indonesia.
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Locus Journal of Academic Literature Review
ISSN : 28294262     EISSN : 28293827     DOI : https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i1
Locus Journal of Academic Literature Review is a single-blind, double-blind, peer-reviewed, open-access national and international journal dedicated to the promotion of research in multidisciplinary areas. Articles in this publication can be written in English and Bahasa Indonesia. The Journal is published monthly in the online and print versions. This journal serves as a learning medium for research development and studies from various disciplines. This media will be a means of exchanging research findings and scientific study ideas. It means the Locus Journal of Academic Literature Review provides rapid publication of articles in all areas of research.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 14 Documents
Search results for , issue "Vol 5 No 1 (2026): January" : 14 Documents clear
Pertanggungjawaban PT Asabri (Persero) atas Klaim Kecelakaan Kerja Personel Tentara Nasional Indonesia: (Studi Kasus di Kosekhanudnas I Medan) Gunawan, Andrie; Sunarmi, Sunarmi; Siregar, Mahmul; Azwar, T. Keizerina Devi
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 5 No 1 (2026): January
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v5i1.838

Abstract

Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban PT ASABRI (Persero) dalam pemberian manfaat asuransi dan pensiun bagi personel Tentara Nasional Indonesia, khususnya terkait pengajuan dan penyelesaian klaim akibat risiko kerja. Kajian ini menyoroti dasar filosofis, yuridis, dan administratif perlindungan hukum bagi personel TNI serta hambatan yang kerap muncul dalam praktik klaim, baik yang bersumber dari peserta maupun dari sistem internal PT ASABRI. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah memberikan kerangka perlindungan yang cukup, lemahnya pemahaman administratif, keterbatasan prosedural, dan kurangnya sosialisasi berpotensi menghambat realisasi hak peserta. Oleh karena itu, penguatan substansi hukum, perbaikan struktur pelayanan, dan pembentukan budaya hukum yang partisipatif menjadi faktor penting untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi personel TNI.
Tantangan Penemuan Hukum Atas Pembagian Harta Bersama Pada Perkawinan Siri Haryanto, Hendrie; Rahmayanti, Rahmayanti; Ismailsyah, Ismailsyah; Sitompul, Fitri Ana
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 5 No 1 (2026): January
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v5i1.840

Abstract

Perkawinan siri merupakan perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan agama, namun tidak dicatatkan pada lembaga resmi negara seperti Pencatatan Sipil ataupun Kantor Urusan Agama sebagaimana diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan. Praktik ini masih banyak ditemukan dalam masyarakat Indonesia dan menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya ketika terjadi perceraian atau sengketa harta. Salah satu permasalahan yang paling kompleks adalah pembagian harta bersama (gono-gini) baik yang disebabkan karena cerai hidup atau cerai mati, mengingat tidak adanya pengakuan secara administratif terhadap hubungan perkawinan tersebut. Kondisi ini menempatkan hakim pada posisi yang sulit karena hukum positif di Indonesia tidak memberikan pengaturan yang tegas mengenai pembagian harta bersama dalam perkawinan siri. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan penemuan hukum yang dihadapi hakim dalam memutus perkara pembagian harta bersama (gono-gini) pada perkawinan siri serta peran penalaran hukum hakim dalam mewujudkan keadilan substantif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Perspektif Hukum Islam pembagian harta bersama atas perkawinan siri diatur lebih fleksibel karena berdasarkan hukum islam perkawinan yang sah secara agama disebut juga Syirkah Maal sehingga dalam pembagian harta bersama diatur sesuai kontribusi yang diberikan. Sementara dalam perspektif hukum perdata yang berlaku di Indonesia menunjukkan bahwa Perkawinan yang tidak dicatatkan maka status keperdataan atas perkawinan tersebut tidak dapat diakui dan dianggap tidak pernah terjadi, sehingga status harta bersama atas perkawinan tersebut tidak bisa dituntut keperdataannya. Dengan demikian, untuk memastikan keadilan atas Perkawinan Siri maka hakim dituntut untuk melakukan penemuan hukum secara progresif dengan mengedepankan asas keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap pihak yang lemah, meskipun perkawinan tidak tercatat secara resmi. Penemuan hukum oleh hakim menjadi instrumen penting dalam mengisi kekosongan hukum dan menjembatani antara hukum tertulis dan realitas sosial masyarakat.
Kebebasan dan Kemandiran yang Mutlak atau Relatif bagi Hakim dalam Judicial Activism Faryandi, Afrian; Rahmayanti, Rahmayanti; Lubis, Citra Subhan
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 5 No 1 (2026): January
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v5i1.841

Abstract

Kebebasan dan kemandirian hakim merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum yang menjamin independensi kekuasaan kehakiman. Namun, dalam praktik peradilan modern, hakim kerap dihadapkan pada kondisi kekosongan hukum atau hukum yang tertinggal dari perkembangan nilai masyarakat, sehingga mendorong munculnya praktik judicial activism melalui penalaran hukum dan penemuan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relativitas kebebasan dan kemandirian hakim dalam judicial activism serta batas-batas normatif penalaran hukum yang dapat dibenarkan dalam sistem negara hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan hakim dalam judicial activism tidak bersifat mutlak, melainkan relatif dan kontekstual, serta hanya dapat dibenarkan apabila penalaran hukum dilakukan secara rasional, argumentatif, dan berlandaskan asas hukum, nilai keadilan, serta kepastian hukum. Putusan hakim yang pada awalnya dipandang kontroversial dapat memiliki fungsi transformatif dan berkembang menjadi preseden seiring perubahan nilai sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kualitas penalaran hakim melalui peningkatan kompetensi multidisipliner dan budaya hukum yang menjunjung independensi serta akuntabilitas menjadi prasyarat legitimasi judicial activism dalam sistem peradilan modern.
Upaya Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas : (Studi Peraturan Menteri Kependidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi) Isnawati, Isnawati
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 5 No 1 (2026): January
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v5i1.851

Abstract

Penelitian berjudul “Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus” bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis penegakan hukum serta pencegahan tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris. Keberadaan data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil observasi dan wawancara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan secara tertulis atau lisan serta perilaku nyata, yang diteliti dan dipelajari secara keseluruhan. Berdasarkan hasil pembahasan yang ada, hasil penelitian ini adalah: Pertama, kekerasan seksual di dunia pendidikan, terutama di perguruan tinggi, sedang menjadi sorotan. Kedua, penanganan atau perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual masih dianggap kurang optimal dan bahkan tidak optimal dalam layanan perlindungan hukum yang difasilitasi oleh negara. Ketiga, kebutuhan akan peran perguruan tinggi dan pemerintah dalam menangani kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi.

Page 2 of 2 | Total Record : 14