cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nuchraha Alhuda Hasnda
Contact Email
nuchraha.alhuda@nusaputra.ac.id
Phone
+6281270254356
Journal Mail Official
rechten@nusaputra.ac.id
Editorial Address
Gedung B lt.2 Universitas Nusa Putra, Jl. Raya Cibolang Kaler No.,21 Kab. Sukabumi 43152
Location
Kab. sukabumi,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia
Published by Universitas Nusa Putra
ISSN : 26863626     EISSN : 26860481     DOI : https://doi.org/10.52005
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Hukum Rechten memublikasikan artikel hasil penelitian atau pengkajian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam merespons dinamika dan perubahan sosial. Penelaahan dinamika dan perubahan sosial dari sudut ilmu hukum tersebut dapat dilakukan secara normatif (ilmu hukum normatif), filosofis (filsafat hukum), maupun empiris (sosio-legal). Di antara subyek bidang ilmu hukum yang bisa dipilih adalah hukum ekonomi, hukum dan teknologi, hukum sumber daya alam, hukum tata negara, hukum administrasi, hukum pidana, hukum perdata, hukum adat, hukum islam, dan hukum internasional. Jurnal Hukum Rechten juga memublikasikan artikel ulasan tokoh & pemikiran hukum, yang dimaksudkan untuk lebih mengenali dan mengungkap (kembali) tokoh dan pemikirannya yang berpengaruh baik secara akademis maupun praktis dalam menjaga dan merawat tatanan kehidupan masyarakat yang tertib dan adil.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 1 No 3 (2019): Edition for December 2019" : 5 Documents clear
Otonomi Daerah Sebagai Instrumen Pertumbuhah Kesejahtraan Dan Peningkatan Dewi Hasniati Buton; R.Siti Mardiati Narjilah; Erik
Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 1 No 3 (2019): Edition for December 2019
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52005/rechten.v1i3.43

Abstract

Otonomi daerah dalam Peraturan Perundang-undangan dari segi penyelenggaraan pemerintahan nya tidak terlepas dengan proses penerapan Asas Desentralisasi, Asas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Medebewind). Undang-Undang dasar 1945 pasal 18, 18 A dan B, dimana pembagian daerah ini diberikan hak otonomi untuk mengurusi rumah tangganya sendiri. Pembagian daerah akan berkaitan dengan geografi dan potensi di wilayahnya masing-masing yang tidak berimbang. Penerapan asas otonomi daerah dalam rangka menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, persoalannya adalah bagaimana penerapan asas otonomi daerah dapat meningkatkan kesejahteraan dan kerjasama antardaerah secara nasional dengan kondisi potensi wilayah yang tidak berimbang seperti keadaan geografi dan sumber daya manusianya. Otonomi daerah sebagai salah satu instrumen untuk mewujudkan kesejanteraan dalam bentuk kerjasama yang ideal.
Pendekatan Restorative Justice Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sitepu, Rida Ista; Rudi Hermawan
Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 1 No 3 (2019): Edition for December 2019
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52005/rechten.v1i3.44

Abstract

Pendekatan retributive justice dalam hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia tidak relevan dengan tujuan pemberantasan korupsi di Indonesia yakni untuk melindungi aset dan kekayaan negara. Karena itu muncul gagasan untuk menggunakan pendekatan Restorative Justice dalam upaya pemberantasan korupsi di masa yang akan datang. Penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan jawaban tentang bagaimana pendekatan restorative justice dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan restorative justice dalam pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi dapat dilakuakan diantaranya dengan melakukan penguatan norma-norma pengembalian kerugian negara yang semula sebagai pidana tambahan menjadi pidana pokok serta pengaturan mekanisme dalam pemulihan akibat dari tindak pidana korupsi tersebut.
Pengaruh Liberalisasi Politik Terhadap Sistem Kepartaian Dan Pemilu Di Indonesia Saputra Hendriawan; Novi Sri Dewi; Safitri Mahaellani
Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 1 No 3 (2019): Edition for December 2019
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52005/rechten.v1i3.47

Abstract

Liberalisasi politik telah mondorong tumbuhnya partai-partai politik baru, mendorong kemajuan dalam demokrasi elektoral dan mengakhiri sistem kepartaian yang hegemoni. Dengan adanya liberalisasi politik justru menimbulkan adanya persaingan ketat antar partai dan diikuti oleh kekuatan politik uang (money politics). Pada dasarnya sistem kepartaian yang diharapkan muncul dalam rekayasa politik Indonesia adalah multi partai sederhana. Faktanya sampai saat ini pemilihan umum yang terjadi di Indonesia belum mencerminkan pemilihan umum yang signifikan memposisikan dan menempatkan sistem multi partai pada proporsi yang sebenarnya. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka penulis mendapatkan dua pokok permasalahan yakni pengaruh liberalisasi politik terhadap system kepartaian dan pemilu di Indonesia serta system pemilu yang dapat mewujudkan system multi partai sederhana. Penulis menyimpulkan bahwa dengan adanya liberalisasi politik maka memicu akan banyaknya partai politik yang tumbuh di Indonesia dan mengakibatkan akan adanya persaingan ketat antar partai. Untuk dapat terwujudnya mulit partai sederhana dapat di lakukan secara alamiah yakni dengan adanya seleksi yang dilakukan oleh rakyat melalui pemilihan umum dengan menerapkan electoral threshold.
Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Kelembagaan Negara Sugiono Margi; Maulida Khazanah
Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 1 No 3 (2019): Edition for December 2019
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52005/rechten.v1i3.48

Abstract

Mahkamah Konstitusi merupakan pelaksana cabang kekuasaan kehakiman (judociary) yang merdeka dan terpisah dari cabang-cabang kekuatan lain yaitu pemerintah (executive) dan lembaga permusyawaratan perwakilan(legislative).Mahkamah konstitusi sebagai lembaga peradilan tingkat pertama dan terakhir tidak mempunyai struktur organisasi sebesar mahkamah agung yang merupakan puncak sistem peradilan yang strukturnya bertingkat secara vertical dan secara horizontal mencakup lima lingkungan peradilan,lingkungan peradilan umum,lingkungan peradilan tata negara,lingkungan peradilan agama,dan lingkungan peradilan militer.Sebagai organ kekuasaan kehakiman yang menjalankan fungsi kehakiman Mahkamah Konstitusi bersifat independent,baik secara struktural maupun fungsional.Metode penelitian yang digunakan adalah jenis metode penelitian Yuridis Normatif dengan menelliti bahan kepustakaan.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa kedudukan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi memang sangat rumit,berat dan kompleks,tetapi disamping hal tersebut Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan sebagai salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
Dampak Pengaruh Pandemi Covid-19 Pada Pelaksanaan Perjanjian Syahilatul Kholbu; Aulia Cinthya Maharani; Novi Sri Dewi
Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 1 No 3 (2019): Edition for December 2019
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52005/rechten.v1i3.49

Abstract

Penetapan Covid 19 sebagai pandemi global, menyebabkan terganggunya segala aktivitas masyarakat termasuk kegiatan perekonomian. Salah satu kegiatan perekonomian adalah Perjanjian tetapi adakalanya perjanjian yang dibuat secara syah tidak dapat dilaksanakan karena adanya hal yang mempengaruhinya yaitu masa pandemic Covid 19. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: Pertama, bagaimanakah Pengaturan Pelaksanaan Perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Kedua, bagaimanakah Dampak Pengaruh Pandemic Covid 19 dalam Pelaksanaan Perjanjian. Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa Pelaksanaan perjanjian dalam pemenuhan prestasi/isi perjanjian yang berupa pelaksanaan hak dan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara syah (memenuhi pasal 1320 KUH Perdata) mengikat para pihak dan berlaku sebagai Undang-undang (pasal 1338 KUH Perdata) dan Pandemic Covid bisa dijadikan alasan untuk tidak dapat melaksanakan kontrak karena overmacht, akan tetapi tidak semua perjanjian yang tidak dapat dilaksanakan pada masa pandemic kontrak tersebut menggunakan alasan overmacht, sebab pandemic covid 19 tidak dapat digeralisir sebagai overmacht pada setiap orang, melainkan harus dinilai secara kasus per kasus sesuai dengan situasi dan kondisi faktualnya masing masing.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 2 (2025): Edition for August 2025 Vol 6 No 2 (2024): Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 6 No 1 (2024): Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 5 No 3 (2023): Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 5 No 2 (2023): Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 5 No 1 (2023): Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 4 No 3 (2022): Edition for December 2022 Vol 4 No 1 (2022): Edition for April 2022 Vol 4 No 2 (2022): Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 3 No 3 (2021): Edition for December 2021 Vol 3 No 2 (2021): Edition for August 2021 Vol 3 No 1 (2021): Edition for April 2021 Vol 2 No 3 (2020): Edition for December 2020 Vol 2 No 2 (2020): Edition for August 2020 Vol 2 No 1 (2020): Edition for April 2020 Vol 1 No 3 (2019): Edition for December 2019 Vol 1 No 2 (2019): Edition for August 2019 Vol 1 No 1 (2019): Edition for April 2019 More Issue