cover
Contact Name
Beni Ashari
Contact Email
benyazhary42@gmail.com
Phone
085853240291
Journal Mail Official
mabahits@uas.ac.id
Editorial Address
INAIFAS-Press Institut Agama Islam al-Falah Assunniyyah Jember Jl. Semeru No. 09 Kencong Jember
Location
Kab. jember,
Jawa timur
INDONESIA
Mabahits
ISSN : 27238024     EISSN : 27233421     DOI : -
Core Subject : Religion,
Jurnal Mabahits adalah jurnal kajian tentang studi Ilmu Syariah dan hukum Islam meliputi: ruang lingkup ibadah, hukum tentang keluarga atau hukum badan pribadi (ahkam al-ahwal al-syakhshiyyah, hukum tentang kebendaan (al-ahkam al-madaniyyah, hukum pidana (al-ahkam al-jinaiyayah), hukum acara (al-ahkam al-murafa’at), hukum ketatanegaraan (al-ahkam al-dusturiyyah), dan hukum internasional (al-ahkam al-dauliyyah)
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 99 Documents
IMPLIKASI KETENTUAN KOHABITASI DAN PERZINAAN DALAM KUHP BARU (UU NO. 1 TAHUN 2023) TERHADAP STATUS DAN KEDUDUKAN HUKUM PELAKU NIKAH SIRI Beni Ashari
Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 7 No 01 (2026): MEI
Publisher : UAS PRESS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62097/mabahits.v7i01.3116

Abstract

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) memperluas jangkauan pemidanaan delik kesusilaan melalui Pasal 411 mengenai perzinaan dan Pasal 412 mengenai kohabitasi. Perluasan ini memicu benturan norma yang tajam dengan realitas sosiologis masyarakat yang mempraktikkan perkawinan tidak tercatat (nikah siri). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum delik kesusilaan dalam KUHP Baru kaitannya dengan parameter legalitas perkawinan, serta menelaah implikasi yuridis dan potensi kriminalisasinya terhadap pelaku nikah siri. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan akta autentik membuat pelaku nikah siri secara administratif-formal dianggap tidak terikat perkawinan, sehingga memenuhi unsur objektif delik aduan absolut. Implikasi fatalnya adalah munculnya celah "kriminalisasi lintas kerabat", di mana instrumen pidana rentan dibajak oleh pihak keluarga inti yang tidak merestui hubungan—berbekal hak lapor—sebagai alat koersi untuk memenjarakan pasangan siri. Kesimpulannya, kekosongan kepastian hukum ini melahirkan viktimisasi ganda, khususnya bagi perempuan. Oleh karena itu, aparat penegak hukum direkomendasikan untuk mengedepankan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) dan menerapkan doktrin pre-judicieel geschil guna menangguhkan proses pidana sementara waktu, memberikan ruang bagi pasangan terlapor mengajukan itsbat nikah di Pengadilan Agama.
DILEMA ALASAN “KHAWATIR ZINA”: ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH Lailiyatur Rohmah
Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 7 No 01 (2026): MEI
Publisher : UAS PRESS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62097/mabahits.v7i01.3024

Abstract

Alasan "khawatir zina" sering kali menjadi "pintu darurat" (emergency exit) bagi pemohon untuk melegalkan pernikahan dini guna menghindari sanksi sosial dan dosa dalam perspektif agama (konsep Sadd adz-Dzari’ah). Namun, dalam hukum positif, alasan ini menciptakan ketegangan antara upaya perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak moral masyarakat. Sebagai penelitian kepustakaan (library research), artikel ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan sumber data berupa literatur ilmiah, regulasi, dan putusan pengadilan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perkawinan usia dini mampu menimbulkan manfaat dan madharat sekaligus sehingga mampu menciptakan sebuah dilema, oleh sebab itu hakim wajib menganalisa dengan baik berdasarkan bukti untuk menilai apakah perkawinan benar-benar mendesak untuk dilakukan. Kendati demikian hakim adalah pintu terakhir dalam pelaksanaan pencegahan perkawinan dini, sebaliknya orang tua / wali adalah penjaga gerbang utama dalam perkembangan anak agar tidak mendekati zina yang memaksa pelaksanaan perkawinan usia dini.
PERLINDUNGAN HAK WARIS ANAK DALAM PERKAWINAN TIDAK TERCATAT PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI‘AH: STUDI EMPIRIS DI KOTA METRO Mulyantara Mulyantara; Iwannudin Iwannudin; Habib Ismail; Habib Shulton Asnawi
Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 7 No. 02 (2026): November
Publisher : UAS PRESS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62097/7g8xsf28

Abstract

Unregistered marriages continue to raise legal issues concerning the status and fulfillment of children’s rights, particularly when one of the parents dies and the child must obtain inheritance rights. This study aims to analyze the legal protection of the inheritance rights of children born from unregistered marriages in Karang Rejo Urban Village, Metro Utara District, Metro City, and to analyze these issues from the perspective of Maq??id al-Shar?‘ah within the context of Indonesian law. The study employed field research using a socio-legal approach and a descriptive qualitative method. Data were obtained through in-depth interviews, observation, and documentation, involving children born from unregistered marriages, parents, religious leaders, urban village officials, and officials from the Office of Religious Affairs (Kantor Urusan Agama) as primary data sources. Secondary data were obtained from laws and regulations, the Compilation of Islamic Law, court decisions, and relevant literature. The data were analyzed qualitatively through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings show that the main problems in protecting children’s inheritance rights lie not only in the unregistered status of the marriage, but also in the evidentiary challenges concerning lineage (nasab), legal status certainty, and the child’s ability to effectively realize his or her inheritance rights. From the perspective of Maq??id al-Shar?‘ah, particularly ?if? al-nasl and ?if? al-m?l, the protection of lineage and children’s property is of fundamental importance. This study identifies a recognition–realization gap, namely, a gap between the recognition of children’s rights and their ability to effectively realize their inheritance rights. Therefore, legal protection should be directed beyond formal legal certainty toward substantive justice through marriage registration, proof of lineage, and effective inheritance mechanisms.
DIALEKTIKA HUKUM WARIS ADAT DAN ISLAM: MENEGOSIASIKAN KEADILAN DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN Moch Aufal Hadliq Khaiyyul Millati Waddin; Yuslam Af-Idatul Muzayyanah
Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 7 No. 02 (2026): November
Publisher : UAS PRESS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62097/cv40y415

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis dialektika antara hukum waris adat dan hukum waris Islam dalam membangun pola pembagian harta warisan yang berkeadilan di Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, dan komparatif melalui studi kepustakaan. Sumber data meliputi Al-Qur’an, hadis, Kompilasi Hukum Islam, peraturan perundang-undangan, buku, artikel jurnal, disertasi, dan penelitian terdahulu yang relevan. Data dianalisis secara deskriptif-analitis, komparatif, dan interpretatif untuk mengidentifikasi pola interaksi serta ruang negosiasi antara kedua sistem hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum waris Islam dan hukum waris adat tidak selalu berada dalam posisi yang berlawanan, tetapi dapat berinteraksi melalui proses adaptasi, musyawarah, ?ul?, hibah, wasiat, dan kesepakatan keluarga. Hukum Islam memberikan kerangka normatif mengenai hak kewarisan, sedangkan hukum adat menghadirkan konteks sosial dan kultural yang memengaruhi pola pembagian warisan. Keadilan dalam pembagian warisan tidak semata-mata diukur berdasarkan kesamaan nominal, tetapi juga mempertimbangkan hak, kebutuhan, tanggung jawab, relasi kekerabatan, dan kemaslahatan keluarga. Penelitian ini merekomendasikan penguatan literasi hukum kewarisan serta penelitian empiris pada berbagai komunitas adat untuk menguji model negosiasi keadilan dalam praktik.
Pandangan Ulama Muda Tentang Fenomena Fatherless di Kota Kediri Siti Khoirun Nafiah
Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 7 No. 02 (2026): November
Publisher : UAS PRESS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62097/117g6z16

Abstract

Penelitian ini menganalisis pandangan ulama muda Kota Kediri tentang fenomena fatherless (ketiadaan peran ayah dalam pengasuhan anak) beserta cara mengatasinya dalam perspektif hukum keluarga Islam. Penelitian kualitatif lapangan ini mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan lima ulama muda dari beberapa pesantren di Kota Kediri pada Desember 2024, dilengkapi observasi, dokumentasi, dan data kelembagaan dari Pengadilan Agama dan Dinas Sosial. Data dianalisis dengan model Miles-Huberman-Saldaña dan diuji melalui triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para informan memandang fatherless sebagai masalah kompleks yang dipicu oleh pemahaman sempit bahwa ayah hanya pencari nafkah, lemahnya pemahaman agama, tekanan ekonomi, perceraian, media sosial, budaya patriarki, dan minimnya edukasi pengasuhan pranikah. Mereka mendasarkan tanggung jawab ayah pada QS. An-Nisa: 34, At-Tahrim: 6, dan Al-Baqarah: 233, dengan memaknai qiwamah sebagai tanggung jawab yang mencakup nafkah, pendidikan, perlindungan, dan bimbingan spiritual. Solusi yang ditawarkan memadukan pola asuh otoritatif yang tegas, strategi adaptif bagi keluarga ibu tunggal, figur pengganti ayah, konseling, serta dakwah melalui seminar parenting dan media sosial. Penelitian ini merekomendasikan pengintegrasian pandangan tersebut ke dalam bimbingan pranikah dan pendampingan keluarga berbasis komunitas. Keterbatasannya, data hanya berasal dari informan laki-laki di pesantren pada satu kota.
INTEGRASI PRINSIP ISLAH DENGAN RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI MODEL PENYELESAIAN PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA Lailiyatur Rohmah; Daniya Muwahidun Najib
Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 7 No. 02 (2026): November
Publisher : UAS PRESS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62097/mhn4t909

Abstract

Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia kerap kali terjebak dalam paradigma retributif yang kaku dan kontraproduktif, atau mekanisme keadilan restoratif konvensional yang terjebak pada formalitas administratif serta rentan terhadap manipulasi relasi kuasa. Penelitian ini bertujuan untuk memformulasikan konstruksi operasional integrasi antara prinsip islah dalam hukum Islam dan mekanisme keadilan restoratif (restorative justice) dalam sistem peradilan pidana Indonesia guna menghadirkan penyelesaian perkara KDRT yang transformatif-substansial. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa operasionalisasi model islah-restoratif pada tahap hulu (penyidikan dan penuntutan) menemukan payung hukum yang kokoh melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2024. Integrasi ini dilakukan dengan melembagakan peran hakam (tokoh agama atau perwakilan keluarga) sebagai fasilitator netral guna memitigasi risiko taktik manipulasi psikologis pelaku (apology cycle dan micro-behaviours). Model ini menetapkan indikator keberhasilan substantif yang bertumpu pada dua pilar: penguatan hak korban (women get stronger) dan transformasi perilaku nyata pelaku (men get better) yang akuntabilitas moral-spiritualnya diawasi secara kolektif oleh komunitas sosial-keagamaan setempat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa model islah-restoratif mampu menyentuh akar persoalan relasi interpersonal dan memulihkan keutuhan domestik, meskipun kajian ini memiliki keterbatasan teoritis sehingga memerlukan penelitian empiris lanjutan di lapangan.
Rekonstruksi Model Online Dispute Resolution untuk Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia: Harmonisasi Prinsip Sulh, Maqshid al-Syari‘ah, dan Kepastian Hukum Mohamad Hoirul Anam; Ma'rifatul Munawaroh
Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 7 No. 02 (2026): November
Publisher : UAS PRESS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62097/ryesdv26

Abstract

Perkembangan pesat ekonomi digital syariah di Indonesia memunculkan urgensi mekanisme penyelesaian sengketa yang adaptif dan efisien. Namun, regulasi eksisting dan sistem e-Court saat ini belum merepresentasikan Online Dispute Resolution (ODR) yang holistik, melainkan sebatas digitalisasi peradilan yang masih terbelenggu hukum acara konvensional. Selain itu, kesepakatan damai pada platform ODR privat kehilangan kepastian hukum karena tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Penelitian ini bertujuan menganalisis problematika yuridis ODR eksisting dan merumuskan model rekonstruksi ODR ekonomi syariah yang mengharmonisasikan prinsip hukum Islam dengan kepastian hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan lex specialis mengakibatkan kerentanan perlindungan konsumen pada sengketa bernilai kecil (small claims). Sebagai solusi, diusulkan formulasi model Hybrid ODR Syariah yang berlandaskan prinsip ?ul? (perdamaian) dan maq??id al-syar?‘ah (khususnya hif? al-m?l dan hif? al-‘ir?) guna mencegah dehumanisasi dalam resolusi konflik digital. Model ini beroperasi secara berjenjang melalui Automated Negotiation, Online-?ul?, dan Online Tahkim. Harmonisasi kepastian hukum diwujudkan dengan mengintegrasikan Akta ?ul? Digital secara langsung ke sistem e-Court Pengadilan Agama untuk memperoleh pengesahan (homologasi) yang berdaya eksekusi paksa, didukung oleh implementasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) tersertifikasi dan Smart Contract. Kesimpulannya, sinergi antara platform ODR privat dan otoritas peradilan mutlak diperlukan. Diperlukan reformasi kebijakan melalui pembentukan Peraturan Mahkamah Agung khusus guna menjamin ekosistem keadilan digital syariah yang humanis dan berkepastian hukum
ASIMETRI PENAFSIRAN NUSYUZ DALAM QS. AN-NISA’ AYAT 34 DAN 128: KAJIAN KOMPARATIF TAFSIR KLASIK DAN KONTEMPORER Nanda Aurelia; Ilyas Husti
Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 7 No. 02 (2026): November
Publisher : UAS PRESS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62097/x9z4be38

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji secara kritis dan mendalam rekonstruksi konsep nusyuz dalam Surah An-Nisa’ ayat 34 dan 128 melalui analisis komparatif antara tradisi tafsir klasik dan pendekatan kontemporer guna mengurai bias gender serta mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan (library research) ini menggunakan pendekatan tafsir komparatif (manhaj al-muqaran), hermeneutika kontekstual, dan teologis-filosofis dengan memanfaatkan kerangka teoretis Qira'ah Mubadalah (hermeneutika kesalingan) serta maqasid syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tafsir klasik cenderung memahami nusyuz secara literal-hierarkis sebagai pembangkangan sepihak istri (QS. 4:34) dan mengarahkan istri untuk mengalah saat suami nusyuz (QS. 4:128). Sebaliknya, penafsiran kontemporer merekonstruksi nusyuz sebagai kegagalan fungsional relasional dua arah yang bersifat netral gender (gender-neutral relational failure), di mana QS. An-Nisa’ ayat 128 berfungsi sebagai penyeimbang teologis terhadap ayat 34. Selain itu, tahapan penanganan nusyuz dimaknai sebagai tindakan edukatif non-kekerasan yang disesuaikan dengan dinamika perkawinan modern dan era digital. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa nusyuz merupakan mekanisme evaluasi resiprokal atas komitmen perkawinan, sehingga merekomendasikan rekonseptualisasi regulasi hukum keluarga Islam, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 84, demi mewujudkan keadilan relasional dan perlindungan martabat manusia.
INTIMATE WEDDING DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH: REKONSTRUKSI KONSEP WALIMAH AL-‘URSY DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM ghina raudatuljannah; arisman arisman
Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 7 No. 02 (2026): November
Publisher : UAS PRESS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62097/4szez176

Abstract

Perkembangan masyarakat kontemporer telah menghadirkan berbagai perubahan dalam penyelenggaraan walimah al-‘ursy, salah satunya melalui fenomena intimate wedding yang mengutamakan kesederhanaan, privasi, dan pembatasan jumlah tamu undangan. Fenomena ini menimbulkan persoalan mengenai kesesuaiannya dengan tujuan walimah dalam hukum keluarga Islam, khususnya sebagai sarana mengumumkan pernikahan, mengungkapkan rasa syukur, dan mempererat hubungan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep intimate wedding dalam perspektif maqashid syariah serta merumuskan kembali konsep walimah al-‘ursy yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan analitis melalui studi kepustakaan (library research). Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan penalaran hukum preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intimate wedding dapat menjadi alternatif penyelenggaraan walimah yang sesuai dengan prinsip maqashid syariah, terutama dalam aspek perlindungan harta (hifz al-mal), pemeliharaan agama (hifz al-din), perlindungan keturunan (hifz al-nasl), serta perwujudan kemaslahatan dan pencegahan kemudaratan. Rekonstruksi konsep walimah al-‘ursy menghasilkan empat parameter normatif, yaitu kesesuaian biaya dengan kemampuan ekonomi, kepatuhan terhadap nilai-nilai syariat, terpeliharanya fungsi sosial walimah, serta terwujudnya kemaslahatan bagi pasangan dan keluarga. Dengan demikian, esensi walimah tidak ditentukan oleh kemewahan maupun jumlah tamu undangan, melainkan oleh terpenuhinya tujuan syariat dalam penyelenggaraannya.

Page 10 of 10 | Total Record : 99