Garuda - Garba Rujukan Digital

Pengaruh 'Urf dalam Perubuhan Hukum Menerut Imam Ibn 'Abidin Ahmad Zuhairuz Zaman
Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 1 (2020): Mei
Publisher : Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam

This study examines the thought of Ibn ‘A<bidi>n in the discourse of the theory of Islamic law (us}ūl fiqh), particularly on the concept of‘ urf proposition and its implementation in Ibn ‘Ābidīn's fatwas. This study is focused on answering three important things: 1) how the concept of ‘urf proposition according to Ibn ‘Ābidīn; 2) how the variety of ‘urf and its division according to the view Ibn ‘Ābidīn; 3) how Ibn ‘Ābidīn applied the ‘urf proposition in some of his fatwas. The results of the study show that the concept of Ibn ‘A<bidi>n's urf theorem, both in terms of definition, the proposition of the h}ujjah's, the requirements, and the variety of divisions, is essentially nothing new in the activities of the law istinbat. He only tried to maximize the concept of ‘urf and related it in the formation of fiqh law that has been expressed by the previous fuqaha>’ and us}u>liyyi>n. However, Ibn ‘A<bidi>n did not only present the concept of ‘urf proposition specificly to absolute mujtahids, but also presented it in the concept of‘ urf which can also be used by mufti and judges who have not reached the level of absolute ijtiha>d. Ibn ‘A<bidi>n divided the‘ urf in four points of view. First, the division of ‘urf in terms of its laying resources. Second, the division of ‘urf in terms of its form. Third, the division of ‘urf in terms of its validity. Fourth, the division of ‘urf in terms of contradictions with other propositions, either in the form of shar‘i or za>hir's narration of al-madhhab. The first three divisions have been widely reviewed by previous fiqh experts. The final division, in the author's view, is not found from the jurists before Ibn ‘A<bidi>n who examines specifically the division of url contradictions with other such propositions. That is Allah a‘lam. According to Ibn ‘A<bidi>n, when in a situation contradictory to other propositions, ‘urf is sometimes a general ‘urf and special ‘urf. As for general ‘urf, if its use is precisely the consequence of leaving nas}s} shar‘i>, then its status is not considered. However, the general ‘urf is acceptable if the contradiction with nas}s} shar‘i> on some sides only, so it can be a mukhas}s}is} that takhs}i>s} nas}s} shar‘i>'s announcement. While the special ‘urf can be acknowledged if there is no contradiction with the nas}s} shar‘i> at all, the disagreements are evenly distributed on all sides as well as on some sides only. Strictly speaking, the special ‘urf can not be a mukhas}s}is} that takhs}i>s} the nas}s} shar‘i>'s announcement. Then if the general ‘urf and special ‘urf conflict with z}a>hir al-madhhab history, then both can be accepted as a proposition, only in the application of the law based on ‘urf, only specifically applicable locally to the region or place of the perpetrators only, universally applicable. The application of the theory of ‘urf, besides it is as the representation of taqli>d in manhaji> (methodology); it is also one form of activities of istinba>t} in using ijtiha>d intiqa’i> and ijtiha>d insha>’i>. The intiqa’i> method refers to the classical ulama> fatwas relevant to the development of the times. While insha>’i> is the method of ijtiha>d over new problems that are not in the nas}s} directly or in the ulama> classical fatwa. The method of ijtiha>d intiqa’i> applied by Ibn ‘A<bidi>n can be seen in his fatwa on the possible sale and purchase of fruit still in the tree. He took and searched the opinion of Abu Bakr Muh}ammad bin al-Fadl and al-H{alwa>ni who allowed the sale. The example of ijtiha>d insha>’i> is applied by Ibn ‘A<bidi>n in his fatwa concerning the prohibition of the practice of the su>karah contract if it is held in the jurisdiction of Islam, and can become lawful if the contract is held in the jurisdiction of the harb state. The practice of su>karah in today is popular with the term of expedition insurance. Even the fatwa contained in the book of H{a>shiyah Radd al-Mukhta>r is the only discussion of insurance coverage that can be found in the treasures of tura>th al-madhhab, although some contemporary fuqaha> disagree with Ibn‘A<bidi>n application on the practice of modern insurance.

Peran Nầzir Nahdlatul Ulama Di Kabupaten Jember Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Dan Implementasinya Bagi Pemberdayaan Ekonomi Umat Minhajul Abidah
Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 1 (2020): Mei
Publisher : Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam

Dalam pengelolaan wakaf, peran kunci terletak pada eksistensi nȃzir, tim kerja yang solid untuk memaksimalkan hasil wakaf yang diharapkan. Dalam perkembangannya pengertian nȃzir bukan hanya ibarat penjaga rumah yang bersifat pasif, tetapi secara aktif melakukan kegiatan bagaimana harta wakaf itu tetap dapat mendatangkan hasil yang maksimal, dan selanjutnya bagaimana pendayagunaan hasilnya sesuai dengan tujuan semula dari orang yang mewakafkannya, karena maju mundurnya wakaf sangat ditentukan oleh baik buruknya manajemen pengelolaan wakaf. Oleh karena itu peran nȃzir mengenai pengelolaan wakaf sangat penting dalam upaya untuk memberdayakan ekonomi, oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti tertarik dengan Bertitik tolak dari permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahas lebih lanjut tentang Peran Nȃzir Nahdlatul Ulama (NU).Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan hasil penelitian bahwa pandangan Nȃzir Nahdlatul Ulama (NU) Jember dalam pengelolaan tanah wakaf mengarah pada pemanfaatan dari tanah wakaf untuk kemudian dijadikan sebagai tempat berbisnis seperti toko, ruko dan segala bentuk usaha berkelanjutan perlu dilakukan dalam rangka mensejahterakan taraf ekonomi umat, khususnya warga NU yang berekonomi menengah ke bawah. Sehingga memerlukan keahlian tinggi yang harus dimiliki oleh nȃzir dalam rangka memanfaatkan tanah wakaf demi kepentingan ekonomi umat dan juga mampu melaksanakan tugas seperti yang telah dijelaskan secara rinci dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanannya. Implementasi nȃzir Nahdlatul Ulama (NU) Jember dalam pengelolaan tanah wakaf kurang maksimal. Empat tahapan manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan kurang berjalan baik, ini dapat dilihat pada aset wakaf yang berupa sawah tidak dikelola sendiri akan tetapi disewakan, sedangkan tanah wakaf yang tidak berupa sawah lebih efektif untuk dikembangkan ke arah pemberdayaan ekonomi umat, seperti Laborat NU yang memberikan dispensasi bagi warga NU dengan menunjukkan KARTANU (Kartu Tanda Anggota Warga NU), namun hasilnya belum memuaskan karena masih tahap permulaan. Ada pula pemanfaatan tanah wakaf digunakan membeli 7 sapi, dimana satu sapi akan dikelola oleh empat orang, ternyata tidak berhasil karena faktor pengawasan yang kurang. Selain itu, pemanfaatan tanah wakaf lebih kepada hal-hal yang bersifat konsumtif, seperti tempat pendidikan, musholla, masjid dan lain-lain. Manifestasi pengelolaan tanah wakaf bagi pemberdayaan ekonomi umat yang dilakukan oleh Nȃzir Nahdlatul Ulama (NU) di Kabupaten Jember berupa pembinaan keterampilan tata busana pada anak-anak panti asuhan Al-Athfal, Laboratorium Nahdlatul Ulama memberikan biaya keringanan berobat 5% khusus untuk warga NU yang memiliki KARTANU, Universitas Islam Jember (UIJ) memberikan beasiswa bagi mahasiswa hafidz Al-Qur’an dan mahasiswa kurang mampu. Bentuk manifestasi di atas merupakan hasil pengembangan dari pemberdayaan tanah wakaf dengan orientasi pada pemberdayaan ekonomi umat khususnya warga NU sendiri. Artinya, bentuk pemberdayaan tersebut merupakan efek secara tidak langsung atau imbas dari pemanfaatan tanah wakaf terhadap pemberdayaan ekonomi umat.

Muhammad Ghuri Peran dan Pengaruhnya dalam Menyebarkan Agama Islam di Wilayah Asia Selatan Siti Majidah
Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 1 (2020): Mei
Publisher : Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam

Sejarah masyarakat muslim India[1] bermula dari periode Chaostik yang mengiringi mundurnya imperium Abbasiyah pada pertengahan abad X M[2]., sebelumnya telah berlangsung sejumlah invasi Arab. Seperti pada tahun 711-715, ketika itu pemerintahan muslim telah terbentuk di Sind, akan tetapi, penaklukan muslim yang paling menentukan datang dari rezim militer Afganistan, yaitu Ghaznawiyah yang menundukkan Lahore pada tahun 1030 M dan menghancurkan wilayah India Utara. Pada akhir abad XII, kedudukan Ghaznawiyah digantikan oleh dinasti Ghuri di bawah kepemimpinan Muhammad Ghuri, yang mengawali penaklukan secara sistematis di India. Dari sinilah awal mula karir kepemimpinan Muhammad Ghuri dimulai. Untuk mengkaji pola kepemimpinan Muhammad Ghuri, tidak bisa terlepas dari sejarah latar belakang kehidupannya, karena kepemimpinan pada umumnya dilahirkan oleh suatu sistem sosial, kepemimpinan yang dilahirkan itu merupakan faktor penyebab kelahiran suatu system yang baru, bahkan pemimpin sejati bukan muncul sebagai pengaruh atau keturunan, tetapi juga oleh lingkungan. Untuk itu, dapat dikatakan bahwa kepemipinan itu muncul melalui sebuah proses. Dengan demikian untuk mengkaji corak kepemimpinan sultan Muhammad Ghuri dalam ekspansinya ke India tidak dapat mengabaikan latar belakang kehidupannya. Sultan Muhammad Ghuri memiliki latar belakang yang unik dan memiliki ketangguhan dalam menegakkan pemerintahan di India yang dikenal sebagai negeri berhala itu. Dengan ketangguhan yang dimilikinya itulah, ia dapat menegakkan panji-panji Islam di sana dan bahkan dirinyalah yang menjadi pendiri sebuah Kesultanan Delhi. Untuk mengenal lebih jauh tentang Muhammad ghuri dan kiprahnya dalam menyebarkan Islam di wilayah India, tulisan ini menyajikan bagaimana kebijakan- kebijakan yang diambil dalam menegakkan agama Islam di wilayah India serta dampak dari kebijakan tersebut bagi masyarakat India pada umumnya. [1]India yang dimaksud disini adalah bukan wilayah India sekarang, tetapi wilayah yang juga meliputi negara bagian Afganistan, Pakistan, dan sekitar Bangladesh. [2]Ira. M. Lapidus, Sejarah Sosial Umat Islam, trj. Gufron. A. Mas’adi (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 672.

Pendistribusian Zakat Fitrah Perspektif Imam Syafi’i Ainil Layali; Syarifatul Marwaiyah
Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 1 (2020): Mei
Publisher : Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam

Kata zakat fitrah sudah tidak asing lagi bagi orang islam, karena semua orang islam sudah pasti menunaikan zakat fitrah setiap tahunnya, yakni bulan Ramadhan. Zakat fitrah merupakan sejumlah harta yang wajib ditunaikan oleh setiap mukallaf (orang islam, baligh dan berakal) dan setiap orang yang nafkahnya ditanggung olehnya dengan syarat-syarat tertentu.Sedangkan zakat fitrah dinamakan demikian karena kewajiban mengeluarkan zakat fitrah ketika selesainyaseseorang dari puasa ramadhan.

Peran Ganda Istri Dalam Keluarga (Studi Kasus Istri Petani di Desa Jombang Kecamatan Jombang) Khurin In'Ratnasari; Akhmad Zaeni
Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 1 (2020): Mei
Publisher : Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam

The purpose of this paper is to identify the dual role of women in the era of globalization, this study uses descriptive qualitative methods, the findings of this discussion are that women play a major role as domestic workers, but over time there has been a shift from the beginning. domestic shifts to the public, some of the reasons for women to work in the public sector in relation to economic (economic) values in the family, as well as to utilize their function as fully human without discrimination for women Keywords: Women, Multiple Roles, Family

Tindak Ilokusi dalam Debat Capres Ri Pemilu 2019 dan Korelasinya dengan Prinsip Kesantunan Tuty Ayudatussholiha
Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 1 (2020): Mei
Publisher : Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam

Political debate is one of the means to grab people's attention, and sometimes it does not escape the condition of bringing down opponents through the arguments put forward. Such an argument must of course be packaged with good language use skills, because apart from being needed to reduce the opponent's value, the argument is also needed to increase self-worth. To find out the ability to use language possessed by Indonesian presidential candidates, it can be done by identifying the types of illocutionary acts contained in the 2019 Indonesian presidential candidate debates and how they correlate with politeness principles. The theory adopted in this research is Searle's speech act theory and the politeness theory which has been summarized by Leech. To achieve the final result, this research needs to go through three stages, namely the stage of collecting data using the listening method and note-taking technique, the data analysis stage using the pragmatic equivalent method and the comparison-equalizing technique, and finally the stage of presenting the analysis results using orthographic text. The results of the study show that in the 2019 Indonesian presidential candidate debate forum, Jokowi mostly uses speech with the 'report' function, this is because Jokowi has experience leading a country, so he has things to report, while Prabowo does not have experience leading a country. and is intending to run for president, so the speeches conveyed are mostly in the form of 'expressing opinions', 'proposing', 'criticizing', and 'promising something'. It is these statements that make Prabowo dominate the application of the politeness principle. Even so, the two presidential candidates were able to process their arguments well.

Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam Daffa Fauzy Septiana; Dea Astiani
Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 2 (2020): November
Publisher : Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam

Penelitian ini berfokus pada membangun keluarga yang sakinah. Tujuan dari penelitian ini ingin memahami lebih dalam lagi mengenai perspektif hukum islam terhadap keluarga yang sakinah. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan mengambil penelitian dari berbagai jurnal. Untuk pendekatan dalam penelitian ini, digunakan studi kualitatif deskriptif. Hasil yang didapat dari penelitian ini menunjukkan bahwa dapat dikatakan keluarga sakinah dapat mengurangi angka perceraian di dalam keluarga. Dengan syarat catatan ketika seseorang dapat menemukan pasangan hidup yang memiliki iman kuat, taat dan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Apabila seseorang tidak menemukan pasangan seperti yang dikatakan sebelumnya, maka keluarga sakinah dan kebahagiaan dalam keluarga tidak akan terjadi dan suatu perceraian.

Penetapan Dispensasi Nikah oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif) Imam Syafi’i
Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 2 (2020): November
Publisher : Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam

This research is to examine the dispensation of marriage which is a policy or legal aid provided by the Religious Courts to prospective brides and grooms, one or both of whom have not reached the age requirement in Law No. 1 of 1974. In the decision, a judge is guided by the Marriage Law, Islamic Law Compilation, Supreme Court Regulation No. 5 of 2019, also the Minister of Religion Regulation No. 11 of 2007 concerning Marriage Registration. The judge considers all aspects of life before giving a decision to grant or reject a dispensation case, including aspects of age maturity and self-maturity, health aspects, economic aspects, whether or not there is an element of compulsion to marry and other aspects that are considered important to be considered before getting married.

Talak Perspektif Syekh Qutbhi dan Syekh Quraish Shihab Muhammad Jufri; Rikki Arisandi
Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 2 (2020): November
Publisher : Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam

Syekh Qutbhi dalam menafsirkan ayat-ayat talak dalam tafsir Fi Zilalil Qur’an adalah dalam bentuk sastra dan amaliyah. Menghadirkan inspirasi-inspirasi al-Qur’an, menyimpulkan petunjuk-petunjuk, menampilkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai, serta menjelaskan fungsi al-Qur’an yang sangat vital dengan bersifat gerak dan mangandung kemukjizatan. Di samping metode yang ditempuh dengan cara mengaitkan ayat satu dengan ayat yang lain, pembahasan satu ayat membutuhkan ayat lain yang ada korelasinya (tahlili) juga dibutuhkan. Sedangkan Syekh Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat-ayat talak dalam tafsir Al-Mishbah menggunakan metode maudhu’i dengan memfokuskan terhadap tema suatu ayat yang ditafsirkan secara detail serta dengan pendekatan hermeneutika (nuzuli).

Fenomena Pernikahan dibawah Umur oleh Masyarakat 5.0 Asep Deni Adnan Bumaeri; Hisam Ahyani; Ahmad Hapidin; Hendi Kusnandar
Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 2 (2020): November
Publisher : Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam

The phenomenon of underage marriage by the 5.0 Society has become a necessity, where one of the economic factors and boredom to study online as it is today during the Covid-19 pandemic has made many 5.0 people in Indonesia apply for early marriage. As a result, the phenomenon of Underage Marriage by Society 5.0 today needs special education for the nation's young people in welcoming a brighter and dignified future according to the demands of the times. The results of the study show that the phenomenon of underage marriage that occurred recently by Society 5.0 is a marriage carried out before the child enters the age of 18 years, this is as stated in Law No. 16 / 2019 About Marriage. Factors that support Society 5.0 to carry out underage marriages include Economic Factors and Factors Tired of learning online, this is because today in an all-digital era like today (the era of disruption 4.0), where people called Society 5.0 feel worried about their inability in competing through artificial intelligence technology so that the concerns of today's society's economic fulfillment are threatened. Constraints faced in the practice of underage marriage by Society 5.0 are from the physical aspect, from the cognitive aspect, the language aspect, the social aspect, and the emotional aspect, where these five aspects cause disharmony and the integrity of marriage in early childhood. The solution in responding to the phenomenon of underage marriage in the 5.0 community is that it can be done through various early prevention by parents, religious leaders, and mass organizations in order to socialize about marriage to the community through the integration of technology that is adapted to the demands of the times, such as online class training for young people, especially those under the age of 18.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Beni Ashari

Contact Email
benyazhary42@gmail.com

Phone
085853240291

Journal Mail Official
mabahits@uas.ac.id

Editorial Address
INAIFAS-Press Institut Agama Islam al-Falah Assunniyyah Jember Jl. Semeru No. 09 Kencong Jember

Location
Kab. jember,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Beni Ashari

Contact Email benyazhary42@gmail.com

Phone 085853240291

Journal Mail Official mabahits@uas.ac.id

Editorial Address INAIFAS-Press Institut Agama Islam al-Falah Assunniyyah Jember Jl. Semeru No. 09 Kencong Jember

Location Kab. jember, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Beni Ashari

Contact Email
benyazhary42@gmail.com

Phone
085853240291

Journal Mail Official
mabahits@uas.ac.id

Editorial Address
INAIFAS-Press Institut Agama Islam al-Falah Assunniyyah Jember Jl. Semeru No. 09 Kencong Jember

Location
Kab. jember,

Jawa timur

INDONESIA