cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mellisa Towadi
Contact Email
dasseinjphh@ung.ac.id
Phone
+6282293296045
Journal Mail Official
dasseinjphh@ung.ac.id
Editorial Address
https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/dassein/about/editorialTeam
Location
Kota gorontalo,
Gorontalo
INDONESIA
DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora
Published by Universitas Negeri Gorontalo
ISSN : -     EISSN : 28071514     DOI : 10.33756
Core Subject : Religion, Humanities, Art, Social,
Religion Arts Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
DAS SEIN Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora merupakan peer reviewed journal berbasis hasil Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Dosen dan Mahasiswa di bidang Hukum dan Humaniora. Jurnal DAS SEIN diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo setiap dua kali dalam setahun (Juli dan Desember). Artikel jurnal DAS SEIN berfokus pada hasil penguatan dan pelayanan kepada masyarakat terhadap isu-isu dan permasalahan yang sedang terjadi di suatu wilayah untuk tujuan pembangunan Nasional, yang melingkupi bidang: Hukum Sejarah Politik Ekonomi Sosial Budaya dan Pariwisata
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 3 No. 1 2023" : 5 Documents clear
Pentingnya Memahami Arisan Online dalam Perspektif Hukum Perjanjian Bagi Karang Taruna Unit Pedukuhan Kalipucang Yogyakarta Andani, Devi; Ariyani, Nita; Hapsari, Murti Ayu
DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora (Journal of Legal Services and Humanities) Vol. 3 No. 1 2023
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jds.v2i1.16258

Abstract

Arisan yang dulunya hanya bisa dilakukan secara langsung atau tatap muka, arisan kini mulai berkembang menjadi arisan online atau arisan yang bisa dilakukan dengan cara berjauhan dan tidak bertatap muka seiring kemudahan dengan hadirnya teknologi bernama media sosial. Transaksi pembayaran uang arisan dapat dilakukan melalui Anjungan Tunai Mandiri atau e-commerce. Pelaksanaan undian arisan dilakukan menggunakan sarana media elektronik, arisan online sebagai bentuk perkembangan teknologi yang pada dasarnya membutuhkan suatu perjanjian. Tujuan kegiatan ini adalah agar anggota Karang Taruna Unit Pedukuhan Kalipucang Yogyakarta dapat memahami syarat sah perjanjian dalam arisan online sehingga tidak merugikan anggota arisan online. Metode pelaksanaan terdiri dari dua tahap yaitu tahap persiapan serta tahap pelaksanaan sosialisasi. Keseluruhan rangkaian berjalan dengan baik dengan meningkatnya pemahaman pemuda Karang Taruna Ira Kusuma terkait pentingnya memahami arisan online dalam perspektif perjanjian. Perjanjian lisan yang dilakukan di arisan online merupakan salah satu jenis perjanjian innominaat atau perjanjian tidak bernama yang belum ada keterangannya disebutkan didalam perundang-undangan yang berlaku, dengan berlandaskan asas kebebasan berkontrak dan ketika melihat kepada syarat sah dari perjanjian maka perjanjian lisan yang ada di arisan online tersebut merupakan perjanjian yang sah dan mempunyai kekuatan hukum, seperti apa yang disebutkan pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa sahnya perjanjian tidak harus tertulis. Maka dari itu, Perjanjian lisan dalam arisan online disebut sah apabila telah memenuhi syarat-syarat sah perjanjian serta unsur unsur yang telah disebutkan diatas. Perjanjian dalam arisan online sah dan mengikat bagi kedua belah pihak yang membuatnya. Hal ini didasarkan oleh Asas kebebasan berkontrak. Bahwasannya kontrak dibuat boleh dengan bagaimanapun bentuknya, mau tertulis dan tida tertulis. Sepanjang kedua pihak yang membuat perjanjian sama-sama sepakat dan isi dari perjanjian yang akan dibuat tidak sama sekali bertentangan dengan undang-undang dan hukum yang berlaku di masyarakat. In the past, gatherings that used to be done in person or face-to-face, are now starting to develop into online gatherings or social gatherings that can be done far apart and not face to face along with the ease with the presence of technology called social media. Social gathering payment transactions can be made through Automated Teller Machines or e-commerce. The implementation of the social gathering draw is carried out using electronic media facilities, online social gathering as a form of technological development which basically requires an agreement. The purpose of this activity is so that members of the Karang Taruna Unit of the Kalipucang Village of Yogyakarta can understand the legal terms of the agreement in the online arisan so as not to harm the online arisan members. The implementation method consists of two stages, namely the preparation stage and the socialization implementation stage. The whole series went well with the increasing understanding of the youth of Karang Taruna Ira Kusuma regarding the importance of understanding online social gathering in an agreement perspective. An oral agreement made at online arisan is one type of innominate agreement or an anonymous agreement whose explanation has not been stated in the applicable legislation, based on the principle of freedom of contract and when looking at the legal terms of the agreement, the oral agreement in the online arisan The agreement is a legal agreement and has legal force, as stated in Article 1320 of the Civil Code that the validity of the agreement does not have to be in writing. Therefore, an oral agreement in an online social gathering is said to be valid if it has fulfilled the legal requirements of the agreement and the elements mentioned above. The agreement in the online social gathering is legal and binding for both parties who make it. This is based on the principle of freedom of contract. That a contract may be made in any form, whether it is written or unwritten. As long as the two parties who make the agreement both agree and the contents of the agreement to be made are not at all contrary to the laws and laws that apply in society.
Peningkatan Pemahaman Wartawan tentang Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum Melalui Penyuluhan Hukum Arafat, Yasser; Fathurrahman, Fathurrahman
DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora (Journal of Legal Services and Humanities) Vol. 3 No. 1 2023
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jds.v0i0.17059

Abstract

Kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum berkonsekuensi bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Begitu juga dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, sudah seharusnya selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Di sisi lain, Pers sebagai pilar keempat demokrasi di samping legislatif, eksekutif, dan yudikatif memiliki fungsi kontrol atas setiap regulasi dan kebijakan yang dibuat. Berdasarkan diskusi awal dengan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Tarakan disimpulkan bahwa wartawan sebagai insan pers perlu mendapatkan pemahaman utuh mengenai realisasi dan operasionalisasi kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penyuluhan hukum kepada wartawan agar mereka mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai realisasi dan operasionalisasi kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Kesimpulan yang dihasilkan dari penyuluhan hukum ini yakni PWI Kota Tarakan perlu merumuskan pedoman atau panduan evaluasi regulasi dan kebijakan yang berisi varibel dan indikator penilaian yang dirumuskan berdasarkan nilai-nilai Pancasila sehingga mereka dapat menjalankan peran kontrol sosialnya dalam mengawal perumusan kebijakan atau regulasi dengan menggunakan nilai-nilai Pancasila sebagai batu ujinya. The position of Pancasila as the source of all legal sources has the consequence that any material content of laws and regulations must not conflict with the values contained in Pancasila. Likewise, the policies made by the government should be in line with the values of Pancasila. On the other hand, the press as the fourth pillar of democracy in addition to the legislature, executive and judiciary has a control function over every regulation and policy that is made. Based on initial discussions with the management of the Indonesian Journalists Association (PWI) of Tarakan City, it was concluded that journalists as members of the press need to gain a complete understanding of the realization and operationalization of the position of Pancasila as the source of all legal sources. Therefore, it is necessary to conduct legal counseling to journalists so that they get a complete understanding of the realization and operationalization of the position of Pancasila as the source of all sources of law. The conclusion resulting from this legal counseling is that the PWI of Tarakan City needs to formulate guidelines or guidelines for evaluating regulations and policies that contain variables and assessment indicators that are formulated based on the values of Pancasila so that they can carry out their social control role in overseeing the formulation of policies or regulations using these values. the value of Pancasila as the touchstone.
Musyawarah Lingkungan Hidup sebagai Strategi Penyelesaian Kerusakan Lingkungan di Desa Tupa Wantu, Fence M; Apripari, Apripari
DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora (Journal of Legal Services and Humanities) Vol. 3 No. 1 2023
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jds.v0i0.16787

Abstract

Tujuan penulisan ini adalah mensosialisasikan secara tertulis tentang Musyawarah Lingkungan Hidup sebagai salah satu cara penyelesaian kerusakan lingkungan di Desa Tupa yang dilakukan oleh Tim Pengabdian Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Musyawarah Lingkungan Hidup merupakan strategi yang diatur dalam draf Peraturan Desa Tupa tentang Pelestarian Lingkungan Hidup sebagai perwujudan dari hasil yang ingin dicapai dalam pengabdian, yaitu terbentuknya dokumen kebijakan pemerintah desa tentang bagaimana penyelesaian kerusakan lingkungan dan kesadaran hukum masyarakat Desa Tupa Kecamatan Bulango Utara. Metode yang digunakan dalam mencapai tujuan tersebut adalah (1) Pendampingan Rancang Bangun Strategi Penyelesaian Kerusakan Lingkungan Desa Tupa; (2) Penyuluhan, Sosialisasi dan Diseminasi Percepatan Strategi Penyelesaian Kerusakan Lingkungan dan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Tupa; (3) Launching Pembentukan Kelompok Gerakan Masyarakat Sadar Hukum Desa Tupa. Dalam pelaksanaan Program Pengabdian  dapat ditarik kesimpulan bahwa meskipun telah terdapat beberapa peraturan baik di tingkat pusat maupun daerah terkait pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan hutan, namun peraturan tersebut belum dapat mengatasi kerusakan lingkungan di Desa Tupa. Selan itu, peran serta semua pihak terkait, khususnya masyarakat merupakan poin utama dalam penyelesaian kerusakan lingkungan. Terakhir, pembentukan Musyawarah Lingkungan Hidup sebagai wadah masyarakat Desa Tupa untuk melestarikan lingkungan hidup merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan menyelesaikan permasalahan kerusakan lingkungan di Desa Tupa. The purpose of this writing is to socialize in writing about the Environmental Consultation as a way to resolve environmental damage in Tupa Village, which was carried out by the Community Service Team of the Faculty of Law, State University of Gorontalo. The Environmental Deliberation is a strategy regulated in the draft Tupa Village Regulation on Environmental Preservation as a manifestation of the results to be achieved in community service, namely the formation of a village government policy document on how to resolve environmental damage and raise the legal awareness of the people of Tupa Village, North Bulango District. The methods used in achieving these objectives are: (1) assistance in the design of environmental damage settlement strategies for Tupa Village; (2) Counseling, socialization, and dissemination of the acceleration of environmental damage settlement strategies and legal awareness of the Tupa Village community; (3) Launching of the Formation of the Tupa Village Law Aware Community Movement. In the implementation of the Community Service Program, it can be concluded that although there have been several regulations both at the central and regional levels related to environmental management and forest management, these regulations have not been able to overcome environmental damage in Tupa Village. In addition, the participation of all related parties, especially the community, is the main point in solving environmental damage. Finally, the formation of an environmental conference as a forum for the Tupa Village community to preserve the environment is one of the strategies that can be used to solve the problem of environmental damage in Tupa Village.
Optimalisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dalam Pembentukan Produk Hukum Desa Tabongo Timur Nggilu, Novendri M.; Ahmad, Ahmad
DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora (Journal of Legal Services and Humanities) Vol. 3 No. 1 2023
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jds.v0i0.15535

Abstract

Abstrak:Tujuan pelaksanaan program pengabdian kolaborasi dosen dan mahasiswa oleh Fakultas Hukum UNG yang di laksanakan di Desa Tabongo Timur, Kecamatan Tabongo, Kebupaten Gorontalo adalah untuk mengoptimalkan Pemanfaatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Dalam Mengoptimalkan Pembentukan Produk Hukum Desa Di Desa Tabongo Timur. Metode yang digunakan adalah pemberdayaan masyarakat dan aparat Desa Tabongo Timur melalui program workshop dan penyuluhan/sosialisasi. Program workshop berkaitan dengan Pemanfaatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Dalam Mengoptimalkan Pembentukan Produk Hukum Desa Di Desa Tabongo Timur. Tujuan program workshop ini untik mewujudkan proses pembentukan produk hukum desa dalam bentuk peraturan desa di Desa Tabongo Timur, Kecamatan Tabongo, Kebupaten Gorontalo yang baik dan sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan. Adapun program penyuluhan/sosilisasi berkaitan dengan Peningkatan Pengetahuan dan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Tabongo Timur. Tujuan program penyuluhan/sosialisasi ini untuk mewujudkan kecerdasan dan kesadaran berhukum masyarakat Desa Tabongo Timur.Kata Kunci: JDIH; Produk Hukum Desa; Good Government and Good Governance.
Sosialisasi Upaya Pelestarian Budaya Sintuwu di Desa Tindoli Kecamatan Pamona Tenggara Kabupaten Poso Imran, Imran; Septiwiharti, Dwi; Sukmawati, Sukmawati; Nasran, Nasran
DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora (Journal of Legal Services and Humanities) Vol. 3 No. 1 2023
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jds.v0i0.17637

Abstract

Artikel ini merupakan suatu bentuk laporan dari hasil kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa Tindoli. Tujuan dalam pengabdian masyarakat ini untuk memberikan penguatan kepada masyarakat agar pentingnya menjaga kearifan lokal sebagai identitas dalam suatu masyarakat. Metode Pelaksanaan kegiatan ini dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya melestarikan nilai budaya Sintuwu sebagai identitas yang melekat pada masyarakat Desa Tindoli Kecamatan Pamona Tenggara Kabupaten Poso. Dari hasil identifikasi tentang nilai budaya yang masi terpelihara dengan baik yaitu nilai budaya sintuwu di antaranya nilai Tuwu Mombetubunaka (hidup saling menghargai dan sopan santun), nilai Tuwu Mombepatuwu (hidup saling menghidupi), nilai Tuwu Mombepatuwu (hidup saling menghidupi), nilai Tuwu Siwagi (hidup saling menopang), nilai Tuwu Sipande Raya (saling menerima dan saling mengakui perbedaan), nilai Tuwu Sintuwu Raya (menjunjung tinggi adanya persatuan dan kesatuan), nila Tuwu Mombepomawo (saling mencintai), dan Tuwu Malinuwu (hidup subur kekal abadi). ujinya

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 2025 Vol. 5 No. 1 2025 Vol. 4 No. 2 2024 Vol. 4 No. 1 2024 Vol. 3 No. 2 2023 Vol. 3 No. 1 2023 Vol. 2 No. 2 2022 Vol. 2 No. 1 2022 Vol. 1 No. 2 2021 Vol. 1 No. 1 2021