cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Desy Maritha
Contact Email
marithadesy@gmail.com
Phone
+626518010900
Journal Mail Official
jurnal.jta@gmail.com
Editorial Address
Jl. Dr. Mr. T. Mohammad Hasan, Kecamatan Darul Imarah. Aceh Besar
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Transformasi Administrasi
Published by Pusat Pelatihan dan pengembangan dan Kajian Hukum Administrasi Negara
ISSN : 20885474     EISSN : 27764435     DOI : 10.56196
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
kinerja pemerintahan dan aparatur, penyelenggaraan kebijakan dan pelayanan publik, penyelenggaraan otonomi daerah, hukum administrasi negara, sosial, dan ekonomi.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 231 Documents
 8   9   10   11   12 
BIROKRASI ADAPTIF DI ERA PANDEMI editor
Jurnal Transformasi Administrasi Vol 10 No 1 (2020)
Publisher : Puslatbang KHAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56196/jta.v10i1.157

Abstract

Pandemi covid-19 telah membuat banyak perubahan, tidak hanya dari segi ekonomi maupun sosial namun juga merambah kepada tatanan pemerintahan yang saat ini harus menyesuaikan dengan adaptasi kebiasaan baru (new normal), hal ini diikuti dengan adanya berbagai instrumen hukum baru dengan menerbitkan berbagai produk peraturan perundang-undangan sebagai konsekuensi dari sebuah negara hukum. Ditengah krisis Pandemi covid-19 banyak menciptakan tantangan baru di berbagai bidang tak terkecuali ranah birokrasi tidak terlepas dari perubahan. Salah satu kondisi normal baru saat ini terjadinya transformasi birokrasi secara fundamental dari birokrasi yang sebelumnya menggunakan cara-cara manual terus berkembang hingga saat ini menyesuaikan dengan sendirinya menuju transformasi teknologi informasi yang tetap berorientasi pada hasil. Pemanfaatan teknologi informasi membawa perubahan positif secara masif pada budaya dan cara pikir tersendiri bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), apalagi mengingat hampir sebagian besar sektor pelayanan merubah pola pelayanan yang saat ini dilakukan secara manual tatap muka bertransformasi melalui teknologi digital. Merespon adaptasi kebiasaan baru Menpan RB dalam hal ini telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru, salah satu kebijakan tersebut mengatur tentang pelaksanaan penyesuaian sistem kerja work from home (WFH) dan/atau work from office (WFO) bagi ASN untuk memastikan pelayanan publik kepada masyarakat tetap berjalan di tengah pandemi. Seiring dengan kebijakan tersebut LAN RI merespon dengan menyesuaikan metode pembelajaran dalam jaringan (daring) dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 10/K1/HKM.02.3/2020 tentang Panduan Teknis Penyelenggaraan Pelatihan Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease (covid-19) Digitalisasi birokrasi merupakan kultur baru yang dapat memangkas birokrasi berbelit yang memakan banyak waktu, tenaga, dan biaya. Dengan demikian, menimbulkan tantangan bagi para ASN untuk memberikan pelayanan yang semakin cepat, praktis, mudah, dan sederhana serta responsif. Namun demikian, risiko besar tetap mengintai dari aspek kinerja ASN yang justru sebaliknya yaitu dikarenakan ketidaksiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menyambut era digitalisasi tersebut. Presiden Joko Widodo telah menetapkan lima arah pembangunan meliputi: (1) kelanjutan pembangunan infrastruktur, (2) pembangunan sumber daya manusia, (3) transformasi ekonomi, (4) reformasi birokrasi, dan (5) penyederhanaan regulasi. Presiden telah menyampaikan bahwa dalam menghadapi perubahan ini perlu adanya perampingan lembaga-lembaga negara agar tidak terjadinya tumpang tindih. Upaya perampingan tersebut merupakan bentuk penjabaran visi misi Presiden terkait reformasi birokrasi. Selanjutnya, perlu menjadi perhatian bahwa upaya perampingan lembaga pemerintah sebagai suatu langkah untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat yang harus disertai kesiapan dan ketahanan infrastruktur digital, guna menjalankan tatanan birokrasi baru bagi ASN pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Melalui kultur baru birokrasi digital diharapkan dapat mempercepat reformasi birokrasi ditengah pandemi covid-19, sehingga mendorong peningkatan dan pemerataan pelayanan publik bagi seluruh masyarakat.
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PNS TERPIDANA KORUPSI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 87/PUU-XVI/2018 Chadijah Rizki Lestari; Basri Effendi
Jurnal Transformasi Administrasi Vol 10 No 02 (2020)
Publisher : Puslatbang KHAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56196/jta.v10i02.159

Abstract

Based on Article 87 Paragraph (4) letter b of the ASN Law and the Constitutional Court Decision Number 87 / PUU-XVI / 2018, civil servants are dishonorably discharged because they are sentenced to imprisonment or imprisonment based on a court decision that has permanent legal force for committing a criminal offense or a criminal act. a criminal offense related to the position. This implies that for the sake of law, officials with authority, namely Civil Service Officers are obliged to issue decisions disrespectfully of civil servants who are proven to have committed acts of corruption based on the inkracht decision. This study is to examine how the responsibility of the Civil Service Officer (PPK) in issuing a dishonorable dismissal decision on civil servants who are involved in corruption based on an inkracht court decision. The results of the study, it is known that the Personnel Development Officer of the institution where the PNS is domiciled receives a delegation from the President to issue a decision to disrespectfully dismiss civil servants who have committed acts of corruption. This decision can be issued from the end of the month the inkracht court decision was issued. This is reinforced by the issuance of a Joint Decree of the Minister of Home Affairs, Minister of Administrative Reform and the Head of the State Civil Service Agency Number 182/6597 / SJ, Number 15 of 2018, and Number 153 / KEP / 2018. Personnel guidance officers who deliberately refuse to issue this decision, may be subject to administrative sanctions under Article 80, Article 81 and Article 82 of Law Number 30 of 2014. At the end of the paper the author concludes the importance of ASN legal compliance to carry out their duties professionally and responsibly, and not to commit acts that are prohibited by law (corruption) so as not to get administrative sanctions from the PPK and have the opportunity to lose their status as ASN.
ANALISIS KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH BERKELANJUTAN Mustofa Kamal
Jurnal Transformasi Administrasi Vol 10 No 02 (2020)
Publisher : Puslatbang KHAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56196/jta.v10i02.162

Abstract

Sustainable government procurement policies have become mandatory but there is no measurement model for policy implementation. This study aims to identify actors, models, and alternative models for sustainable government procurement policies. Qualitative research was conducted with a juridical normative approach through literature study. The results show that actors of sustainable government procurement policies are government procurement policy agencies, nine ministries, and all local governments. Implicitly, a policy model with an institutional approach is used in sustainable government procurement which has weaknesses in the form of a model for measuring the success of the policy that does not exist and communication-coordination-cooperation between institutions is still not optimal. Alternative models can be used in the form of rational and incremental approaches. The implication is that policy actors need to develop a model for measuring the success and achievement indicators of sustainable government procurement.
SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Arnita Jamil
Jurnal Transformasi Administrasi Vol 10 No 02 (2020)
Publisher : Puslatbang KHAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56196/jta.v10i02.163

Abstract

The Indonesian reforms in 1999 causes a lot of changes including the system and practice of the state administration, among others the purification of the presidential system of government. This research uses the method of juridical- normative law reseach. The authors collects secondary data relating to the issues discussed and then analyzed. The results show that after the amendments to the 1945 Constitution, the presidential government system are stronger than before. This can be seen, among others, from the strong position of the President where the President and /or Vice President is directly elected by the people, the President is no longer responsible to the representative body (MPR), the president is a single executive where the vice president and ministers are assistant to the president who is responsible to the president, the President holds office for five years (fixed). The President and / or Vice President can no longer be dropped for reasons of political or government policies but can only be imposed due to violations of the law (impeachment).
EFEKTIVITAS PENERAPAN UNDANG-UNDANG ITE TERHADAP PELAKU PENYEBARAN HOAKS COVID-19 DI MEDIA SOSIAL Zulfan; Lestari AKA; Dewi Maya Sari
Jurnal Transformasi Administrasi Vol 10 No 02 (2020)
Publisher : Puslatbang KHAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56196/jta.v10i02.164

Abstract

The spread of hoaxes related to Covid-19 is increasingly happening, along with the increase in cases of the virus in Indonesia. This is confirmed by data from the Ministry of Communication and Informatics which found around 1,197 hoax issues related to Covid-19 spread across 4 digital platforms. Various efforts have been made by the Indonesian government to reduce the spread of hoaxes in society. One of them is by trapping the perpetrators of hoax spreading using the ITE Law. This study aims to determine the Effectiveness of the Implementation of the ITE Law on the Perpetrators of the Spread of the Covid-19 Hoax on Social Media. The method used in this research is library research method, which is a research method that utilizes library sources in obtaining research data. The type of data used is secondary data. The results of this study conclude that the Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions has not been effective in ensnaring the criminal act of spreading fake news or hoaxes related to Covid-19 through digital platforms in Indonesia. This law also does not fully accommodate cases related to false or hoax information.
PENGEMBANGAN DESAIN PEMBELAJARAN JARAK JAUH PENYULUH PERPAJAKAN DALAM PEMBELAJARAN NORMAL BARU Aniek Juliarini; Taufik Kurachman
Jurnal Transformasi Administrasi Vol 10 No 02 (2020)
Publisher : Puslatbang KHAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56196/jta.v10i02.165

Abstract

Preparation of Taxation Counselors Officials must be implemented during this new normal period. Material for taxation counselors consists of many components which need further development in order for distance learning to be successful. Research for the development of this learning design was carried out at the implementation stage. The research was conducted using quantitative and qualitative/descriptive methodology. The target of the research was Distance Learning for Taxation Counselors at the Cimahi Financial Education and Training Center, held on 24-28 August 2020. The data analyzed was primary data in the form of a questionnaire produced using the Google Forms platform, data on theoretical and practical exam results, and observation data. The research data was processed, presented graphically, and analyzed descriptively. The key findings of this study suggest that Distance Learning for Taxation Counselors at the Cimahi Financial Education and Training Center ran effectively, the learning remained active and interesting, and the test results of most participants are very good. However, almost of all participants prefer classical learning
MEMPERKUAT DAYA PEMERINTAHAN GAMPONG PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN ACEH UTARA DAN KOTA LHOKSEUMAWE, ACEH Teuku Kemal Fasya
Jurnal Transformasi Administrasi Vol 10 No 02 (2020)
Publisher : Puslatbang KHAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56196/jta.v10i02.166

Abstract

This paper entitled “Strenghtening the Village Governmentality during the Covid-19 Pandemic in North Aceh District and Lhokseumawe City, Aceh” discusses village creativity and independence. Qualitative social method is used, with an ethnographic approach; a social research model that emphasizes the inductivity and in-depth aspects of field social research. In practice, the ethnographic approach used is more of a netnographic in nature, because some datas and references were obtained from online and digital information sources. The data in this study were collected through primary sources, namely field observations and in-depth interviews and through secondary sources consisting of document and literature studies to enrich the perspective and scientific concepts of writing. The discussion part of this paper looks at the creativity of the gampong government in Lhokseumawe City and North Aceh District - two identical level II regional governments - in carrying out their roles, especially in implementing Law No. 6 of 2014 concerning the Village. The Covid-19 pandemic has indeed disrupted entire models of government and business, thus affecting the performance of village governance in Aceh. However, some other weaknesses caused by social capital and the impact of past conflicts are also present so that the gampong government has not fulfilled its desire to improve the productive economy of the people as well as good governance capacity. There is an opportunity to revive economic resources at the village level by establishing tourism objects that are environmentally and socially friendly, even though it is still far from the ideal concept of well-established tourism villages such as those found in Yogyakarta, East Java, Bali, West Sumatra, etc.
REFORMASI BIROKRASI BELAJAR DARI UPAYA REFORMASI SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DI INDONESIA Taufik Taufik
Jurnal Transformasi Administrasi Vol 10 No 02 (2020)
Publisher : Puslatbang KHAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56196/jta.v10i02.167

Abstract

The new paradigm in human resource management as an organizational asset has changed the way the government views continuous improvements through the grand design of bureaucratic reform. This study aims to explore bureaucratic reform in the human resources sector in Indonesia. This research uses a qualitative approach, with the type of research literature study. This study focuses on three reform agendas in the field of human resources, including the implementation of a merit system in open selection for high-ranking ASN positions, a performance appraisal system, and talent management. The results of the study found that in the implementation of the merit system in the open selection of high ranking ASN, several weaknesses were still found, such as expensive implementation costs, restrictions, took a long time, and there was still political intervention. Meanwhile, the ASN performance appraisal has undergone a change from the DP3 system to SKP, but in its implementation there is still an ASN mindset that considers SKP only as a formality. Meanwhile, talent management is a new program initiated by the government with the aim of producing competent, quality and competitive human resources. The success of bureaucratic reform is strongly influenced by the joint commitment between the leadership and staff to implement the reform agenda. Therefore, a joint commitment is needed in order to produce quality and productive human resources of the Indonesian apparatus.
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN REFORMASI BIROKRASI Husniati Uty
Jurnal Transformasi Administrasi Vol 10 No 02 (2020)
Publisher : Puslatbang KHAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56196/jta.v10i02.168

Abstract

EVALUASI PELATIHAN JARAK JAUH MODEL KIRKPATRICK: STUDI KASUS PJJ COMMUNICATION SKILLS ANGKATAN II PADA BALAI DIKLAT KEUANGAN YOGYAKARTA Jamila Lestyowati; Ilvi Rahmi
Jurnal Transformasi Administrasi Vol 11 No 01 (2021): JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI
Publisher : Puslatbang KHAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56196/jta.v11i01.176

Abstract

Communication has an important role in supporting task implementation and performance achievement. Human Resources (HR) as an important asset of an organization are required to have communication competencies. At the Ministry of Finance, communication is one of the managerial competencies that employees must possess. To improve communication competence, Communication Skills Training was held. This paper aims to evaluate the Communication Skills Training at the Yogyakarta Financial Education and Training Agency. The evaluation method used is the Kirkpatrick level 1 and 2 methods to measure participant satisfaction with the instructor and administrator, as well as to measure changes in the competence of trainees before and after training. This research is a type of evaluation research using primary and secondary data sources. Primary data comes from questionnaires, test results, and observations, and secondary data comes from document searches. The analysis method uses IPA (Importance Performance Analysis) analysis and paired t test. The results showed that the participants were satisfied and rated the teaching and administration very well with a score of 4.70 for the evaluation of the administration and 4.81 for the evaluation of the trainer. Meanwhile, the participant evaluation shows that there is an increase in the knowledge of the training participants before and after the training.

Page 10 of 24 | Total Record : 231

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15 No 01 (2025): Jurnal Transformasi Administrasi Vol 14 No 02 (2024): Jurnal Transformasi Administrasi Volume 14 Nomor 02 Tahun 2024 Vol 14 No 01 (2024): Jurnal Transformasi Administrasi Volume 14 Nomor 01 Tahun 2024 Vol 13 No 02 (2023): Jurnal Transformasi Administrasi Vol 13 No 01 (2023): JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI Vol 12 No 02 (2022): JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI Vol 12 No 01 (2022): JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI Vol 11 No 02 (2021): JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI Vol 11 No 01 (2021): JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI Vol 10 No 02 (2020) Vol 10 No 1 (2020) Vol 9 No 2 (2019) Vol 9 No 1 (2019) Vol 8 No 2 (2018) Vol 8 No 1 (2018) Vol 7 No 2 (2017) Vol 7 No 1 (2017) Vol 6 No 2 (2016) Vol 6 No 1 (2016) Vol 4 No 2 (2014) Vol 4 No 1 (2014) Vol 3 No 2 (2013) Vol 3 No 1 (2013) More Issue