cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Fuad Zain
Contact Email
fuad.zain@uinsaizu.ac.id
Phone
+6285731141751
Journal Mail Official
fuad.zain@uinsaizu.ac.id
Editorial Address
Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126 Jawa Tengah - Indonesia
Location
Kab. banyumas,
Jawa tengah
INDONESIA
Al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam
Published by Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
ISSN : 19786670     EISSN : 25794167     DOI : https://doi.org/10.24090/mnh
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
AL-MANAHIJ is a scholarly journal of Islamic law studies. It is a forum for debate for scholars and professionals concerned with Islamic Laws and legal cultures of Muslim Worlds. It aims for recognition as a leading medium for a scholarly and professional discourse of Islamic laws. Al-Manahij covers textual and fieldwork studies of Islamic laws with various perspectives. The journal is published twice a year (every June and December), and each publication contains ten articles in the field of Islamic law, therefore in a year, the journal publishes twenty articles. The journal presents qualified scholarly articles, which always place Islamic law in the central focus of academic inquiry. This journal is a forum for debate for scholars and professionals concerned with Islamic law and Islamic legal cultures within local and challenging global contexts. The journal invites any comprehensive observation of Islamic law as a system of norms in Muslim society. The journal has become a medium of diffusion and exchange of ideas and research findings, so much so that researchers, writers, and readers have interacted in a scholarly manner.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 5 No 2 (2011)" : 10 Documents clear
Implementasi Nilai Keadilan dalam Kajian Hukum Islam Damanhuri Fattah
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 5 No 2 (2011)
Publisher : Sharia Faculty of State Islamic University of Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3138.28 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v5i2.609

Abstract

Keadilan sebagai bagian dari hukum kosmis, yaitu hukum keseimbangan yang menjadi hukum jagad raya atau universe. Keadilan adalah persoalan manusia sejagad, dan setiap individu maupun institusi terikat dengan kewajiban penegakkan keadilan ini. Keadilan (al-‘adalah), kebebasan (al-hurriyah) dan persamaan (al-musawah) merupakan sendi dasar ajaran Islam. Keadilan yang ditunjukkan hukum Islam adalah keadilan mutlak dan sempurna bukan keadilan relatif dan parsial seperti konsep hukum Yunani, Romawi maupun produk lainnya. Pesan dasar dan fundamental dari bangunan syari’at Islam adalah untuk kemaslahatan kemanusiaan universal atau dalam terminologi yang lebih operasional adalah keadilan sosial. Tulisan ini ingin membahas masalah keadilan dalam ranah implementasi kajian hukum Islam. Dalam uraian pembahasannya, tulisan ini menjelaskan tiga contoh praktik implementasi nilai keadilan dalam kajian hukum Islam, yakni keadilan sosial dalam ajaran zakat, pemidanaan sebagai instrumen penegakkan keadilan hukum dan masalah keadilan gender.
The Rise of Syari'a Movements In Contemporary Indonesia Ahmad Anfasul Marom
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 5 No 2 (2011)
Publisher : Sharia Faculty of State Islamic University of Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2575.347 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v5i2.610

Abstract

Sejak dikeluarkannya UU OTODA (Otonomi Daerah) no. 22/1999 yang kemudian direvisi dengan UU no. 32/2004, kurang lebih ada 52 Pemda (Pemerintah Daerah) yang secara formal menerapkan Perda (Peraturan Daerah) bernuansa Syari’ah. Manifestasi Perda-perda ini sangat beragam mulai dari kewajiban mengenakan jilbab, wajib bisa baca al-Qur’an bagi PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang ingin naik pangkat dan pelajar yang akan tes masuk sekolah lanjutan, serta formalisasi perda zakat ala Pemda. Padahal, menurut UU OTODA urusan agama sama sekali bukan urusan Pemda. Pemerintah Pusat tampaknya tak peduli kalau tidak dikatakan ‘powerless’ atas fenomena formalisasi keagamaan ini. Secara teoritis, menjamurnya Perda Syari’ah ini bisa dianulir dengan mudah oleh Kementerian Dalam Negeri karena bertentangan dengan hirarki UU yang lebih tinggi (UU no.32/2004). Paper ini menganalisa situasi kontemporer, tantangan baru bagi proses demokrasi, dan memprediksi masa depan potret masyarakat Muslim Indonesia. Ada dua isu utama yang akan dibahas di sini: a) argumentasi baik yang pro maupun kontra atas penerapan Perda Syariah ini. b) tantangan baru bagi proses demokratisasi di Indonesia di mana mayoritas penduduk Muslim terbesar di Dunia. Sebagian berpendapat penerapan Perda Syari’a bisa saja menjadi ‘bom waktu’ yang dapat mengancam demokratisasi dan keanekaragaman masyarakat Indonesia. Selanjutnya, saya akan menganalisa asumsi ini dengan mengadaptasi temuan riset PPIM (Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat) dan LSI (Lembaga Survei Indonesia) terkait dengan respon publik terhadap isu pluralisme, toleransi, dan Perda Syari’ah.
Problematika Kemiskinan dan Optimalisasi Fungsi Zakat Ahmad Fathoni
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 5 No 2 (2011)
Publisher : Sharia Faculty of State Islamic University of Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3108.136 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v5i2.611

Abstract

Kemiskinan merupakan salah satu masalah mendasar yang dihadapi oleh umat Islam di Indonesia. Fenomena tersebut secara tidak langsung dapat membahayakan kekokohan akidah dan keimanan seseorang. Zakat, infaq dan sadaqah sebagai instrumen dalam pengentasan kemiskinan, tidak hanya menjadi persoalan pribadi, melainkan menjadi persoalan bersama. BAZ dan LAZ yang diatur dalam UU 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, harus diakui bahwa upaya untuk melegalkan syari’ah zakat dalam bentuk undang-undang di negeri ini merupakan suatu kemajuan. Maka adalah suatu tanggung jawab  moral dan sosial  bagi setiap muslim  dan pemerintah untuk merealisasikannya. Sebab dengan regulasi, tata kelola, sosialisasi serta  pengelolaan dan pendayagunaan yang amanah, professional dan didukung dengan legalitas hukum yang kuat, pada akhirnya kesejahteraan masyarakat akan terwujudProverty phenomena is familiar with muslim life in Indonesia. This phenomena  is not directly implicated to  decline on the quality of akidah and faith. Zakat, infaq , and shadaqah are the instruments of abolishing proverty, which are not only seen as personal problem, but also communal problem. There fore, it must be seen as state responsibility. Badan Amil Zakat (BAZ) and Lembaga Amil Zakat (LAZ) are Islamic social  institution that regulated with the law of zakat number 38 of 1999, have to be professional, trusteeship, and having a high integrity to increase the society welfare. These are the importance  mission of this regulation is not enough strongly to regulate and to optimalize the management of zakat in Indonesia.
Kontroversi Kesaksian Perempuan : Mengurai Tafsir Kesaksian Perempuan dalam Al-Qur'an Naqiyah Naqiyah
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 5 No 2 (2011)
Publisher : Sharia Faculty of State Islamic University of Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4046.403 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v5i2.612

Abstract

Terdapat kontroversi tentang kesaksian perempuan dalam hal nilai kesaksian, cakupan kesaksian, dan hukum mempersaksikannya. Sementara, disimpulkan bahwa jika teks diinterpretasikan secara tekstual, maka nilai kesaksian perempuan adalah separuh kesaksian laki-laki, dan hal ini hanya mencakup hal-hal yang berkaitan dengan harta benda. Adapun hukum mempersaksikannya hanya sebagai anjuran. Akan tetapi, jika teks diinterpretasikan secara kontekstual, maka nilai kesaksian perempuan sama dengan kesaksian laki-laki. Dalam tulisan ini saya berargumen bahwa kesaksian perempuan menurut al-Qur’an sama dengan kesaksian laki-laki, baik ditafsirkan secara tekstual maupun secara kontekstual,baik dalam hal yang berkaitan dengan harta benda maupun yang berhubungan dengan masalah ĥudūd. Adapun mengenai hukum mempersaksikannya, secara umum dalam al-Qur’an digunakan kata berbentuk ‘amr sehingga dapat dipahami sebagai perintah.There are some controversies concerning woman witnesses in terms of their testimony, the scope of the subjects, and the legal status of testimony.  It is tentatively concluded that if texts are normatively interpreted textually, then, the testimony of a woman is valued only one half of that of a man, and this is only for the matters concerning with goods, while the law on the subjects of these matters is only recommendation.  However, if normative texts are interpreted contextually, then, the testimony of a woman has an equal value with that of a man.  In this study, I argue that the testimony of a woman according to the texts of Holly Qur’an equals to the testimony of a man, no matter the texts are interpreted textually or contextually in both subjects concerning with goods and with hudūd.  Regarding the legal status of testimony, in the Qur’anic texts generally the word amr is used, so this can be considered as compulsary.
Ambivalensi Pemikiran Mahmud Syaltut tentang Fikih Perempuan Mahmud Arif
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 5 No 2 (2011)
Publisher : Sharia Faculty of State Islamic University of Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3404.785 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v5i2.613

Abstract

In general, we know about Egypt very well, because of all this time, Egypt, especially Kairo, has been viewed as one of the centers of Islamic thought in the world. Naturally this country had a lot of Islamic thinkers, like Mahmud Syaltut (d. 1963) that has become the Rector of al-Azhar University. The influence of his thought overstepped the bounds of time and political territory. The Islamic jurisprudence is an inseparable legal thought from the fulfillment of social demands. One of the evidences is its’ response to actual issues, like gender equality represented in his opinions about domestical duty, women testimony, girl marriage, and poligamy. As a thinker in the Islamic jurisprudence, Syaltut has endeavored to respond such issues, including gender. As a reformer in the turbulent time, his reflection on such matters expressed critical preference, so frequently looked different from the prevalent opinion. In one side, his reflection was “liberal” because of his bravery in stepping beyond the Islamic orthodoxy and the modernity, but in another side, his thought was “conservative”if it was viewed from his endorsement to the old Islamic thought that reflected a gender bias. This showed the uniqueness and the ambivalence of his thought, so very interesting to being studied.
Revitalisasi Kias dalam Hukum Islam M Nurul Irfan
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 5 No 2 (2011)
Publisher : Sharia Faculty of State Islamic University of Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3001.385 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v5i2.614

Abstract

Dalam Hukum Pidana dikenal sebuah prinsip dasar dan sebagai asas terpenting yaitu asas legalitas. Di antara tiga pengertian dasar sebagai penjabaran dari asas legalitas  di atas, bahwa untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi  (kias). Kalau  larangan penggunaan analogi atau kias dalam hukum pidana ini juga diberlakukan dalam hukum pidana Islam, tampaknya akan banyak menimbulkan persoalan, sebab kalau kias tidak berlaku, maka akan sangat banyak berbagai jenis jarimah atau tindak pidana yang tidak bisa ditetapkan sanksinya. Penyalahgunaan  obat-obat terlarang dan berbagai kejahatan  narkotika tidak bisa dihukum dengan berpijak pada ayat khamr, seorang koruptor tidak bisa dihukum potong tangan karena korupsi tidak bisa dikiaskan dengan pencurian yang sanksi hukumnya berupa potong tangan, illegal loging, women atau baby traficking, cyber crime dan beberapa jenis tindak pidana modern lain  tidak bisa diproses secara hukum Islam. Tentu saja larangan penggunaan analogi atau kias dalam bidang hukum pidana Islam  seyogyanya tidak  disamakan  dengan prinsip hukum pidana konvensional  yang mengenal asas legalitas dengan kaedah turunannya berupa larangan kias atau analogi dalam hukum pidana.
Urgensi Nilai-nilai Religius dalam Pembaharuan Konsep Penanggulangan Pelacuran Any Ismayawati
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 5 No 2 (2011)
Publisher : Sharia Faculty of State Islamic University of Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3105.763 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v5i2.615

Abstract

Pelacuran merupakan gejala sosial yang sangat memprihatinkan. Di Indonesia pelacuran berkembang mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat itu sendiri. Hal tersebut merupakan suatu ironi di negara Indonesia yang religius, yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama.Pada saat ini belum ada payung hukum (undang-undang) yang melarang pelacuran. Penanggulangan pelacuran menjadi semakin sulit dengan pola pikir aparat penegak hukum Indonesia yang berdasar pada paham legalistik formal dan paham positivistik. Akibatnya pelacuran dibiarkan tumbuh, bahkan di beberapa daerah pelacuran diberi tempat tertentu atau dilokalisir. Dianutnya paham tersebut juga mengakibatkan hukum tidak memiliki kemampuan untuk merespon perkembangan masyarakat, termasuk kemajuan IPTEK.Hukum merupakan refleksi dari nilai-nilai moral yang ada di dalam masyarakat. Nilai-nilai religius lebih diyakini kebenarannya oleh masyarakat dan lebih mengikat masyarakat untuk ditaati. Oleh sebab itu seharusnya hukum dibangun berdasarkan pada nilai-nilai religius dalam masyarakat.Konsep penanggulangan pelacuran perlu diperbaharui karena selama ini penanggulangan pelacuran hanya menitikberatkan pada upaya menciptakan ketertiban umum, bukan pada pelarangan inti perbuatan pelacuran (zina). Pelacuran bertentangan dengan nilai-nilai hukum yang hidup dan nilai moral bangsa Indonesia, sedangkan peraturan yang digunakan untuk menanggulangi pelacuran tidak berdasar pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia.Bentuk aplikasi dari nilai-nilai religius dalam pembaharuan konsep penanggulangn pelacuran adalah dengan menjadikan nilai-nilai religius sebagai dasar dalam menjadikan pelacuran sebagi suatu tindak pidana/delik. Dalam nilai-nilai religius terkandung asas keseimbangan, oleh sebab itu dalam memfomulasikan tiga masalah pokok dalam hukum pidana, yaitu mengenai perbuatan yang dilarang, pertanggungjawaban pidana dan pidana harus mencerminkan asas keseimbangan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.
Khilafah Islamiyyah: dari Wahdah Al-Dawlah menuju Wahdah Al-Ummah Muhammad Anis Mashduqi
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 5 No 2 (2011)
Publisher : Sharia Faculty of State Islamic University of Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3864.635 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v5i2.616

Abstract

Perdebatan tentang Khilāfah Islāmīyyah belum menunjukkan tanda akan berakhir. Pada saat itu pula, perjuangan beberapa gerakan Islam untuk kembali menegakkan Khilāfah Islāmīyyah semakin menguat saja. Upaya mengurai permasalahan Khilāfah Islāmīyyah ibarat menyelam dalam banjir air bah di mana seseorang bisa saja selamat akan tetapi bisa saja tenggelam di dalamnya. Al-Sanhūrī, salah satu pemikir Islam terkenal, menawarkan gagasan untuk mengubah konsep Khilāfah Islāmīyyah sebagai waḥdah al-dawlah  yang mengandaikan peleburan negara-negara menuju waḥdah al-`ummah (kesatuan umat) dengan mewujudkan suatu lembaga multi-nasional yang akan memperjuangkan prinsip-prinsip Islam di belahan dunia manapun.
Progresifitas Hakim dalam Dinamika Positivisasi Hukum Islam di Indonesia Nita Triana
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 5 No 2 (2011)
Publisher : Sharia Faculty of State Islamic University of Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4035.991 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v5i2.617

Abstract

Penerapan hukum modern di negara Indonesia sering menciderai rasa keadilan masyarakat, karena hukum tidak membumi lepas dari pemahaman aspek filosofis dan sosialnya, sebab itu progresifitas hakim sangat dibutuhkan untuk mampu melompat out of the box ketika menemukan kebuntuan legalitas formal dari hukum modern. Syari’ah Islam sebagai modal sosial-kultural ”inner morality” yang telah ada dalam sejarah panjang bangsa Indonesia, mempunyai formulasi sebagai tawaran bagi penyelesaian persoalan hukum di tanah air, Hakim yang progresif diharapkan mampu membaca makna dari inner morality syari’ah Islam. Dinamika positivisasi hukum Islam akan terus bergerak, ketika para hakim membaca dan menemukan hukum-hukum baru dari pemaknaan secara kontekstual dalam hukum Islam. Positivisasi dalam arti luas adalah upaya para penegak hukum, seperti hakim yang menggunakan substansi atau nilai-nilai filosofis hukum Islam dalam memeriksa, menimbang dan memutus perkara di Pengadilan
Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam: Telaah terhadap Pemikiran Masyood A. Baderin Jeje Abdul Rojak
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 5 No 2 (2011)
Publisher : Sharia Faculty of State Islamic University of Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4008.504 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v5i2.618

Abstract

Problem terberat yang dihadapi sepanjang perjalanan umat  manusia adalah menghormati posisi manusia sebagai makhluk yang amat mulia. Perlindungan terhadap kemuliaan manusia secara normatif disepakati dalam wujud Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang dideklarasikan pada tanggal 10 Desember 1948 oleh Perserikatan Bangsa – Bangsa. Pro dan kontra dalam mengimplementasikan Hak Asasi Manusia di kalangan kaum muslimin masih terjadi sampai saat ini. Perdebatan itu bermula dari keyakinan umat Islam bahwa ajaran Islam merupakan tuntunan hidup yang teramat sempurna dalam menjaga kehormatan manusia, sedang HAM sebagai kesepakatan manusia modern akibat dari perjalanan panjang penindasan manusia di dunia Barat. Penyandingan nilai Islam dan HAM dalam konteks implementasi norma syari’at agar terjalin secara harmoni ternyata membutuhkan perhatian khusus, dari sekian banyak tokoh, Baderin mencoba untuk memulai pendialogan konsep HAM dan syari’at Islam tersebut.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2011 2011


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 19 No. 2 (2025) Vol. 19 No. 1 (2025) Vol. 18 No. 2 (2024) Vol. 18 No. 1 (2024) Vol. 17 No. 2 (2023) Vol. 17 No. 1 (2023) Vol. 16 No. 2 (2022) Vol. 16 No. 1 (2022) Vol 16 No 1 (2022) Vol 15 No 2 (2021) Vol 15 No 1 (2021) Vol 14 No 2 (2020) Vol. 14 No. 1 (2020) Vol 14 No 1 (2020) Vol 13 No 2 (2019) Vol 13 No 1 (2019) Vol 12 No 2 (2018) Vol. 12 No. 2 (2018) Vol. 12 No. 1 (2018) Vol 12 No 1 (2018) Vol 11 No 1 (2017) Vol 11 No 2 (2017) Vol. 11 No. 2 (2017) Vol. 11 No. 1 (2017) Vol 10 No 1 (2016) Vol. 10 No. 2 (2016) Vol. 10 No. 1 (2016) Vol 9 No 2 (2015) Vol. 9 No. 2 (2015) Vol 9 No 1 (2015) Vol 8 No 2 (2014) Vol 8 No 1 (2014) Vol 7 No 2 (2013) Vol 7 No 1 (2013) Vol 6 No 2 (2012) Vol 6 No 1 (2012) Vol 5 No 2 (2011) Vol 5 No 1 (2011) Vol 4 No 2 (2010) Vol 4 No 1 (2010) Vol 3 No 2 (2009) Vol 3 No 1 (2009) Vol 2 No 2 (2008) Vol 2 No 1 (2008) Vol 1 No 2 (2007) Vol 1 No 1 (2007) More Issue