Garuda - Garba Rujukan Digital

Pendekatan Ekoregion Dalam Sistem Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air Sungai di Era Otonomi Daerah Triana, Nita
Pandecta: Research Law Journal Vol 9, No 2 (2014): Pandecta December 2014
Publisher : Semarang State University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v9i2.3435

Hak atas lingkungan yang baik dan sehat dijamin oleh Pancasila dan UUD 1945 yang berimplikasi terhadap perlunya kebijakan, rencana dan/atau program mengenai hak atas lingkungan tersebut diatur dalam perundang-undangan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Dalam konteks otonomi daerah hak atas lingkungan tersebut termasuk dalam kelompok bidang urusan wajib pemerintahan. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dampak pengaturan hak atas lingkungan hidup dalam bidang sumber daya air. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak pengaturan hak atas lingkungan hidup dalam sistem hukum pengelolaan sumber daya airÂ sungai tidak terintegrasi dengan daerah lain, sehinggaÂ kebijakan pemerintah daerah lebih ditujukan untuk peningkatan pendapatan daerah masing-masing. Kondisi ini mengakibatkanÂ terjadinya perusakan sumber daya air sungai di bagian hulu dan hilir dan tidak optimalnya pemanfaatan air sungai. Berdasarkan hal tersebut dibutuhkan sistem hukum pengelolaan sumber daya air dengan pendekatan ekoregion, dimana batas darat dan perairan tidak ditentukan oleh batas secara politik, akan tetapi oleh batas geografis dari komunitas manusia dan sistem lingkungan.The right to a good and healthy environment is guaranteed by Pancasila and the 1945 Constitution which has implications on the need for policies, plans and / or programs on environmental rights are set out in legislation, both at national and local levels. In the context of regional autonomy, rights to the environment including the obligatory group of government issues. This paper aims to analyze the impact of regulation on environmental rights in the field of water resources. The results of this study indicate that the impact of regulation on environmental rights in the legal system of management of water resources of the river is not integrated with other areas, so that local policy is intended to increase local revenues respectively. These conditions resulted in the destruction of the water resources of the river upstream and downstream and is not optimal utilization of river water. Under the terms of the legal system needs water resources management with ecoregion approach, where land and water boundaries are not defined by political boundaries, but by the geographical boundaries of the human community and environmental systems.

Pendekatan Ekoregion Dalam Sistem Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air Sungai di Era Otonomi Daerah Triana, Nita
Pandecta Research Law Journal Vol 9, No 2 (2014): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v9i2.3435

Hak atas lingkungan yang baik dan sehat dijamin oleh Pancasila dan UUD 1945 yang berimplikasi terhadap perlunya kebijakan, rencana dan/atau program mengenai hak atas lingkungan tersebut diatur dalam perundang-undangan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Dalam konteks otonomi daerah hak atas lingkungan tersebut termasuk dalam kelompok bidang urusan wajib pemerintahan. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dampak pengaturan hak atas lingkungan hidup dalam bidang sumber daya air. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak pengaturan hak atas lingkungan hidup dalam sistem hukum pengelolaan sumber daya airÂ sungai tidak terintegrasi dengan daerah lain, sehinggaÂ kebijakan pemerintah daerah lebih ditujukan untuk peningkatan pendapatan daerah masing-masing. Kondisi ini mengakibatkanÂ terjadinya perusakan sumber daya air sungai di bagian hulu dan hilir dan tidak optimalnya pemanfaatan air sungai. Berdasarkan hal tersebut dibutuhkan sistem hukum pengelolaan sumber daya air dengan pendekatan ekoregion, dimana batas darat dan perairan tidak ditentukan oleh batas secara politik, akan tetapi oleh batas geografis dari komunitas manusia dan sistem lingkungan.The right to a good and healthy environment is guaranteed by Pancasila and the 1945 Constitution which has implications on the need for policies, plans and / or programs on environmental rights are set out in legislation, both at national and local levels. In the context of regional autonomy, rights to the environment including the obligatory group of government issues. This paper aims to analyze the impact of regulation on environmental rights in the field of water resources. The results of this study indicate that the impact of regulation on environmental rights in the legal system of management of water resources of the river is not integrated with other areas, so that local policy is intended to increase local revenues respectively. These conditions resulted in the destruction of the water resources of the river upstream and downstream and is not optimal utilization of river water. Under the terms of the legal system needs water resources management with ecoregion approach, where land and water boundaries are not defined by political boundaries, but by the geographical boundaries of the human community and environmental systems.

URGENCY CRITICAL LEGAL STUDIES PARADIGM FOR THE PROTECTION OF WOMEN VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE IN THE DIVORCE CASE Triana, Nita
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 18, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

This research describes the protection of women victims of domestic violence in divorce cases. Domestic violence victims are hidden in divorce cases in the Religious Courts. The positivistic paradigm adopted by the Judges gives less protection to victims of domestic violence. The method used in this study is a qualitative method, a type of doctrinal legal research with a socio-legal approach. Domestic violence victims in the Religious Courts need a new paradigm to provide protection for victims of domestic violence. Religious Court Judges who have a positivistic paradigm see the law as a book (act). The judge in examining the domestic violence in divorce only adheres to the law relating to marriage, namely Law No. 1 of 1974 and Compilation of Islamic Law. Paradigm of Critical Legal Studies. build critical awareness in law enforcement by improving the legal system and carrying out a reformation in the institutions responsible for the protection of victims of domestic violence, one of which is the Religious Courts. Also consider the PKDRT Law No. 23 of 2004 concerning the elimination of domestic violence even covering legal culture of family, community, health and psychological.

Progresifitas Hakim dalam Dinamika Positivisasi Hukum Islam di Indonesia Triana, Nita
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 5 No 2 (2011)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Penerapan hukum modern di negara Indonesia sering menciderai rasa keadilan masyarakat, karena hukum tidak membumi lepas dari pemahaman aspek filosofis dan sosialnya, sebab itu progresifitas hakim sangat dibutuhkan untuk mampu melompat out of the box ketika menemukan kebuntuan legalitas formal dari hukum modern. Syariâ€™ah Islam sebagai modal sosial-kultural â€inner moralityâ€ yang telah ada dalam sejarah panjang bangsa Indonesia, mempunyai formulasi sebagai tawaran bagi penyelesaian persoalan hukum di tanah air, Hakim yang progresif diharapkan mampu membaca makna dari inner morality syariâ€™ah Islam. Dinamika positivisasi hukum Islam akan terus bergerak, ketika para hakim membaca dan menemukan hukum-hukum baru dari pemaknaan secara kontekstual dalam hukum Islam. Positivisasi dalam arti luas adalah upaya para penegak hukum, seperti hakim yang menggunakan substansi atau nilai-nilai filosofis hukum Islam dalam memeriksa, menimbang dan memutus perkara di Pengadilan

PEMBUATAN FRUITGHURT DARI KULIT PISANG KEPOK (Musa Paradisiaca L. var. Kepok) BERDASARKAN WAKTU FERMENTASI SEBAGAI RANCANGAN LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD) MATERI BIOTEKNOLOGI KONVENSIONAL DI SMA Triana, Nita; ', Darmawati; Mahadi, Imam
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Keguruan dan Ilmu Pendidikan Vol 4, No 2 (2017): Wisuda Oktober 2017
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract: The study was conducted to obtain the quality of banana peel kepok fruit gravy (Musa paradisiaca L. var Kepok.) Based on the right fermentation time (SNI 01-2981-1992) to be designed in Student Leaflet (LKPD) Conventional Biotechnological Material in high school. The study was conducted in April-May 2017. The research was carried out by two phases, namely the manufacture of leather goods fruitghurt kepok banana (Musa paradisiaca l. Var. Kepok) and LKPD design phase. This study was performed with fully randomized intentional (CRD) 5 treatments 3 replications, to obtain the number of samples. The measured parameters were levels of lactic acid, protein content, fat content, pH and organoleptic properties which included color, taste, odor, texture and preferred level panelists. The results showed that the fermentation time fruit hatch affects the quality of each treatment. When the A4 treatment fermentation time of 48 hours fruitgurt quality corresponding to (SNI 01-2981-1992) the lactic acid concentration of 0.79%, 3.60% protein, fat content 1.49% and a pH of 3.91. For descriptive Results with a texture of 4.70 (very strong), 4.80 color (dark brown), a sense of 4.50 (slightly acidic) and the aroma of 4.83 (very typical fruit gravy). The results of the research are used as Design Worksheet Students (LKPD) Biotechnology Conventional Materials at High School.Keywords: Fermentation Time, Fruit Grain, Worksheet Students (LKPD)

URGENCY CRITICAL LEGAL STUDIES PARADIGM FOR THE PROTECTION OF WOMEN VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE IN THE DIVORCE CASE Triana, Nita
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 18, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

This research describes the protection of women victims of domestic violence in divorce cases. Domestic violence victims are hidden in divorce cases in the Religious Courts. The positivistic paradigm adopted by the Judges gives less protection to victims of domestic violence. The method used in this study is a qualitative method, a type of doctrinal legal research with a socio-legal approach. Domestic violence victims in the Religious Courts need a new paradigm to provide protection for victims of domestic violence. Religious Court Judges who have a positivistic paradigm see the law as a book (act). The judge in examining the domestic violence in divorce only adheres to the law relating to marriage, namely Law No. 1 of 1974 and Compilation of Islamic Law. Paradigm of Critical Legal Studies. build critical awareness in law enforcement by improving the legal system and carrying out a reformation in the institutions responsible for the protection of victims of domestic violence, one of which is the Religious Courts. Also consider the PKDRT Law No. 23 of 2004 concerning the elimination of domestic violence even covering legal culture of family, community, health and psychological.

Menggagas Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional Triana, Nita
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 12 No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

This study aims to describe and analyze Intellectual Property Rights (IPR) under the rules of Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) which are in several respects different from the laws that live in Indonesia. Therefore, it is necessary to initiate Intellectual Property Rights Law that is in accordance with the values that live in Indonesia, the majority of which are Muslim communities. The results of this study illustrate that the legal protection of the owners of InÂtellectual Property Rights (IPR) in Indonesia has been regulated in various laws and regulations that are included in the Intellectual Property Rights Law system. These regulations must refer strictly to the TRIPs Agreement. The Intellectual Property Rights regime with the rules of TRIPs has two sides in the protection of intellectual property rights, on the one hand it protects individual interests from piracy and theft of intellectual property, but on the other hand empirically this leÂgal protection greatly benefits developed countries. Based on this, the Intellectual Property Rights Law must be rebuilt with the source of material law originating from values that live in Indonesian society, namely Islamic law.

Mengkonstruksi Alternative Dispute Resolution (ADR) yang Berlandaskan Hukum Islam dalam Kerangka Hukum Nasional Triana, Nita
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 3 No 1 (2009)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

ADR is an alternative dispute resolution, that consider peaceful and agreement. Such a dispute has been a long time known by Indonesia society. Musyawarah and mufakat principles that exist in Adat Law and Islah principle that exist in Islamic Law constitute Living Law in Indonesia. Principle of Law as forgiving, peaceful and agreement that exists in Islah can construct ADR in frame National Law system.

Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Barat dan Islam Triana, Nita
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 1 No 2 (2007)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1984 is a moral document that realizes the principles of United Nation charter as a measurement standard which is admitted for identifying rights and many kinds of freedom. In Islam's point in view, human rights have been explained since 14 centuries ago in Madinah charter and in Al Qurâ€™an as well. Human rights in both western and Islam perspective admit individual rights which are legally guaranteed by the nation. However, there are differences and those are explained in the Cairo Declaration of Human Rights in Islam (CDHRI).

Progressivity of Judges in Domestic Violence Disputes Settlement in The Case of Divorce in The Religious Court Nita Triana
Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam Vol 2, No 1 (2018): Vol. 2, No. 1, Oktober 2018
Publisher : Sultang Agung Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jua.v2i1.3543

This study aims to describe and analyze the Judge Progressiveness in the case of a divorce related to domestic violence. The principle of law governing civil judges is passive, in reality this principle creates difficulties for women (wives) victims of domestic violence to achieve justice. The research method used is non-doctrinal tradition with a socio-legal approach, and qualitative descriptive analysis. The results of the study illustrate. Religious Courts Judges as one of the law enforcers are very potential to seek justice for victims of domestic violence, the majority of whom are women, because many cases of domestic violence ended in divorce cases in the Religious Courts. But the consideration of the religious Court Judge in deciding the case of a divorce petition is not yet progressive, the Judge still adheres to the principle of law, that the Civil Judge is passive. So that when the Plaintiff (Wife) does not demand income and compensation from her husband. The Plaintiff (Wife) as a victim of domestic violence will not get a living idah, mut'ah, maskan, kiswah and any compensation from the Defendant (Husband). Religious Court Judges have not yet explored other relevant legislation, including progressive religious texts that favor women as victims of domestic violence to strengthen the building of their arguments. Whereas in the case of divorce by talak, the Judge views the law in book in his legal considerations by giving protection to the wife, namely by giving the wife the right to earn a living Idah, Mutah (a living for one year to entertain the wife divorced by her husband), maskan and kiswah, according with what is stipulated in the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law. The paradigm of the operation of the Judge in a country with a pluralistic culture such as Indonesia, it's time to change to a more progressive direction, Judge is no longer limited to the existence of a mouth that sounds the sentence of the law ( le judge est uniquenment la bouche qui pronance le most de lois) Judge also not tools designed to be logical and work mechanically, but whole people who have sensitivity to humanitarian and social concerns. Progressive judges learn and are good at making interpretations that are not literal (connotative), and have a high sense of empathy to be able to catch social norms that contextually support each prescription of the Act. The holistic understanding of the judges has the potential to provide justice for women victims of domestic violence.

Title

Found 49 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 49 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 49 Documents
Search