cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eka An Aqimuddin
Contact Email
uptpublikasi@unisba.ac.id
Phone
+6285294008040
Journal Mail Official
jrih@unisba.ac.id
Editorial Address
Gedung Rektorat Lantai 4, Jl. Tamansari No. 20 Bandung 40116
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Riset Ilmu Hukum
Published by Universitas Islam Bandung
ISSN : 28083156     EISSN : 27986055     DOI : https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH) adalah jurnal peer review dan dilakukan dengan double blind review yang mempublikasikan kajian hasil riset dan teoritik terhadap isu empirik dalam sub kajian ilmu hukum pidana dan perdata. JRIH ini dipublikasikan pertamanya 2021 dengan eISSN 2798-6055 yang diterbitkan oleh UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Semua artikel diperiksa plagiasinya dengan perangkat lunak anti plagiarisme. Jurnal ini ter-indeks di Google Scholar, Garuda, Crossref, dan DOAJ. Terbit setiap Juli dan Desember.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 110 Documents
 7   8   9   10   11 
Hak Cipta Atas Karya Digital: Kajian Yuridis terhadap Pembajakan Konten di Media Sosial Mohamad Hanif Naufal Maemunah
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 5, No 2, Desember 2025, Jurnal RIset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrih.v5i2.7618

Abstract

Abstract. The development of information technology and the extensive use of social media have significantly transformed the distribution of digital copyrighted works, while simultaneously generating serious challenges for copyright protection. The practice of digital content piracy, including videos, images, music, and written works, has increasingly occurred on social media platforms without the authorization of copyright holders, resulting in economic losses and weakening legal certainty. This study aims to examine the legal protection of copyright over digital works and to assess the effectiveness of law enforcement against content piracy on social media. This research employs a normative legal approach using a juridical-normative method, with statutory and case approaches, focusing on Law Number 28 of 2014 on Copyright and relevant court decisions concerning digital copyright infringement. The findings indicate that although Indonesia has established a relatively adequate normative framework for copyright protection, its implementation remains ineffective due to weak law enforcement, low public legal awareness, and the absence of clear regulations governing the responsibilities of digital platforms. Therefore, this study recommends strengthening legal regulations, improving law enforcement capacity, and enhancing collaboration between the government and digital platform providers to ensure effective and sustainable copyright protection in the digital environment. Abstrak. Perkembangan teknologi informasi dan penggunaan media sosial telah menghadirkan peluang sekaligus tantangan dalam perlindungan hak cipta atas karya digital. Praktik pembajakan konten termasuk video, gambar, musik, dan tulisan semakin marak terjadi tanpa izin pemilik hak, sehingga menimbulkan kerugian bagi pencipta dan mengurangi insentif berkreativitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap hak cipta atas karya digital serta menilai efektivitas penegakan hukum terhadap pembajakan konten di media sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode yuridis normatif melalui kajian perundang-undangan dan studi kasus, khususnya terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan putusan pengadilan terkait pelanggaran hak cipta digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang relatif memadai secara normatif, implementasinya belum optimal karena lemahnya penegakan hukum, rendahnya literasi hukum masyarakat, serta belum adanya peraturan yang mengatur kewajiban tanggung jawab platform digital secara jelas. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi dan kolaborasi antara pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan penyedia platform digital guna mewujudkan sistem perlindungan hak cipta digital yang efektif di era teknologi informasi.
Kebijakan Pengaturan Euthanasia sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Studi Komparasi Indonesia dan Belanda Widya Ismi Anjani; Nandang Sambas
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 5, No 2, Desember 2025, Jurnal RIset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrih.v5i2.8417

Abstract

Abstract. Euthanasia is a significant development in human thought that has sparked public debate regarding its legality. As rational beings, humans can choose the best life options, including decisions about the end of life through medical procedures. The Netherlands was one of the first countries to legalize euthanasia in 2001, motivated by high mortality rates from various diseases and requests for medically assisted death. In contrast, Indonesia firmly opposes euthanasia legalization due to its objective of ending a person’s life, which conflicts with local legal and moral values. This study aims to examine the regulatory policies and practice of euthanasia under Indonesian law, as well as to evaluate the advantages and disadvantages of euthanasia practices in the Netherlands as a comparative reference for legal development in Indonesia. The research uses a normative juridical method with a literature review from various legal sources and relevant literature. Findings indicate that euthanasia practices have been frequently conducted unknowingly by society, while Indonesia still legalizes the death penalty, which is also controversial from philosophical and legal perspectives. Therefore, the study concludes that euthanasia legalization could serve as a legal reform and scientific advancement in Indonesia, provided clear regulations exist to prevent abuse and legal violations, alongside the removal of laws conflicting with such practices. Abstrak. Euthanasia merupakan salah satu perkembangan pemikiran manusia yang memicu perdebatan publik terkait legalitasnya. Sebagai makhluk berakal, manusia mampu memilih pilihan hidup terbaik, termasuk keputusan tentang akhir hidup melalui prosedur medis. Belanda menjadi salah satu negara pelopor yang melegalkan euthanasia sejak 2001, didorong oleh tingginya angka kematian akibat berbagai penyakit dan permintaan kematian medis. Sebaliknya, Indonesia menolak legalitas euthanasia karena tujuan utamanya adalah mengakhiri nyawa seseorang, yang bertentangan dengan nilai hukum dan moral setempat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan regulasi dan praktik euthanasia menurut hukum Indonesia serta mengevaluasi kelebihan dan kekurangan praktik euthanasia di Belanda sebagai bahan perbandingan untuk pengembangan hukum di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan studi pustaka dari berbagai sumber hukum dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik euthanasia sudah banyak terjadi di masyarakat secara tidak sadar, sementara Indonesia masih melegalkan hukuman mati yang juga kontroversial dari segi filosofis dan hukum. Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa legalisasi euthanasia dapat menjadi pembaharuan hukum dan kemajuan ilmu pengetahuan di Indonesia dengan syarat adanya regulasi yang jelas untuk mencegah penyalahgunaan dan penyelewengan hukum serta penghapusan aturan yang bertentangan.
Penegakan Hukum Lingkungan pada Pencemaran Tambak Udang Ilegal di Kabupaten Sumenep Julia Salsabila Nur Rahman; Neni Ruhaeni
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 5, No 2, Desember 2025, Jurnal RIset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrih.v5i2.8432

Abstract

Abstract. This research discusses environmental pollution due to illegal shrimp farming in Sumenep District that causes damage to coastal ecosystems such as mangroves, sea water pollution, and decreased fishermen's catch. This phenomenon occurs due to weak supervision, lack of environmental permits, and non-compliance with regional spatial planning. The purpose of the research is to analyze the form of pollution and examine the effectiveness of law enforcement associated with environmental control based on Law Number 32 of 2009 (UUPPLH) and Law Number 11 of 2020 (UUCK). This research uses a normative juridical method with descriptive-analytical specifications. Data were collected through literature study of primary, secondary, and tertiary legal materials, then analyzed normatively-qualitatively. The results show that illegal shrimp ponds have not been subject to strict sanctions and are still dominated by a coaching approach. Law enforcement has not touched the administrative, civil and criminal aspects optimally. It is concluded that the licensing system, supervision, and community empowerment need to be strengthened so that environmental protection goals can be achieved sustainably. Thanks are extended to those who have assisted in the preparation of this work. References used are in the form of laws and regulations and environmental law literature. Abstrak. Penelitian ini membahas pencemaran lingkungan akibat usaha tambak udang ilegal di Kabupaten Sumenep yang menyebabkan kerusakan ekosistem pesisir seperti mangrove, pencemaran air laut, serta menurunnya hasil tangkap nelayan. Fenomena ini terjadi karena lemahnya pengawasan, tidak adanya izin lingkungan, dan ketidaksesuaian dengan tata ruang wilayah. Tujuan penelitian adalah menganalisis bentuk pencemaran dan menelaah efektivitas penegakan hukum dikaitkan dengan pengendalian lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (UUPPLH) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (UUCK). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara normatif-kualitatif. Hasil menunjukkan bahwa tambak udang ilegal belum dikenakan sanksi tegas dan masih didominasi pendekatan pembinaan. Penegakan hukum belum menyentuh aspek administratif, perdata, dan pidana secara optimal. Disimpulkan bahwa sistem perizinan, pengawasan, serta pemberdayaan masyarakat perlu diperkuat agar tujuan perlindungan lingkungan dapat tercapai secara berkelanjutan. Terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu penyusunan karya ini. Referensi yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan dan literatur hukum lingkungan.
Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Dilakukan oleh Anggota TNI Rama Laksana Jaya Putra; Dini Dewi Heniarti
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 5, No 2, Desember 2025, Jurnal RIset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrih.v5i2.8469

Abstract

Abstract. Domestic violence (DV) cases involving members of the Indonesian National Armed Forces (TNI) pose complex legal challenges due to the dual jurisdiction between civilian and military law. This research aims to analyze the legal protection mechanisms available for victims of DV committed by TNI personnel and to examine the implementation of military law in the judicial process. This normative legal research uses statutory, case-based, and legal document approaches, including military court decisions. The findings indicate that although legal protection is guaranteed by Law No. 23 of 2004 on Domestic Violence Elimination, victims of TNI members often face barriers such as lack of transparency, delayed legal response, and lenient sentencing by military courts. Thus, strengthening the mechanism of legal coordination (koneksitas) and integration between military and civilian courts is necessary to ensure justice for victims of domestic violence. Abstrak. Permasalahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang melibatkan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) menciptakan kompleksitas dalam penegakan hukum karena adanya dualisme yurisdiksi antara hukum sipil dan hukum militer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi korban KDRT yang dilakukan oleh anggota TNI serta menelaah implementasi hukum militer dalam proses peradilannya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, studi kasus, dan kajian dokumen hukum, termasuk putusan pengadilan militer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perlindungan hukum telah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, korban dari anggota TNI sering kali mengalami kendala seperti minimnya transparansi, keterlambatan proses, serta ringannya sanksi yang dijatuhkan oleh peradilan militer. Oleh karena itu, perlunya penguatan mekanisme koneksitas serta sinergi antara peradilan militer dan sipil untuk menjamin keadilan bagi korban KDRT
Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Anak di Bawah Umur yang Melakukan Tindak Pidana Pemerkosaan Dixie Adrian Pratama; Arinto Nurcahyono
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 5, No 2, Desember 2025, Jurnal RIset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrih.v5i2.8470

Abstract

Abstract. This research examines the legal protection of children who are perpetrators of criminal acts of rape in the perspective of the juvenile criminal justice system in Indonesia. The background of this research is based on the increasing cases of sexual violence involving children as perpetrators and victims, as well as the importance of fulfilling the rights of children in conflict with the law. The main objective of this research is to evaluate the implementation of diversion in the juvenile criminal justice process, as well as the form of legal protection provided to child perpetrators in accordance with the provisions of the legislation, especially Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The method used is normative juridical with legislative approach and case study. The results showed that the implementation of diversion still faces various obstacles, both normatively and practically. In addition, the legal protection of child perpetrators has not been fully fulfilled, especially regarding the right to fair treatment in the judicial process. This study recommends increasing the capacity of law enforcement officials, optimizing diversion, and strengthening the child protection system in all stages of juvenile criminal justice. Abstrak. Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana pemerkosaan dalam perspektif sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada meningkatnya kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak sebagai pelaku maupun korban, serta pentingnya pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan diversi dalam proses peradilan pidana anak, serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak pelaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan diversi masih menghadapi berbagai hambatan, baik secara normatif maupun praktis. Selain itu, perlindungan hukum terhadap anak pelaku belum sepenuhnya terpenuhi, khususnya terkait hak atas perlakuan adil dalam proses peradilan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, optimalisasi diversi, serta penguatan sistem perlindungan anak dalam seluruh tahapan peradilan pidana anak
Rekonstruksi Sistem Hukum Pertanahan Nasional dengan Perspektif Ius Integrum Nusantara Ikhsan Lubis; Duma Indah Sari Lubis; Andi Hakim Lubis
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 5, No 2, Desember 2025, Jurnal RIset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrih.v5i2.8481

Abstract

Penelitian ini bertujuan merekonstruksi Sistem Hukum Pertanahan Nasional, yang saat ini menghadapi krisis keadilan substantif akibat fragmentasi regulasi dan dominasi positivisme hukum, melalui lensa Ius Integrum Nusantara. Kegagalan integrasi hukum yang memadai dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, terutama dalam mengoperasionalisasikan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan Hak Ulayat, menimbulkan research gap yang tidak teratasi oleh kajian terdahulu mengenai digitalisasi atau dampak Undang-Undang Cipta Kerja. Penelitian ini mengasumsikan bahwa hukum pertanahan harus dipahami secara utuh (integrum), menyatukan pilar filosofi Pancasila, struktur kelembagaan, dan budaya hukum lokal. Menggunakan metode hukum normatif (yuridis-normatif) dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menganalisis bahan hukum primer dan sekunder untuk menawarkan model preskriptif. Hasilnya menunjukkan bahwa Ius Integrum Nusantara berfungsi sebagai paradigma rekonstruksi filosofis UUPA, menuntut transformasi struktural pada Kementerian ATR/BPN untuk secara eksplisit mengintegrasikan Hak Ulayat ke dalam sistem administrasi pertanahan. Lebih lanjut, implementasi Ius Integrum Nusantara terbukti efektif dalam resolusi konflik agraria struktural melalui penegakan hukum yang progresif dan berorientasi pada keseimbangan ekologis, sehingga mengembalikan fungsi tanah sebagai modal komunal untuk kemakmuran rakyat, bukan sekadar komoditas ekonomi.
Ganti Rugi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bandar Udara dalam Perspektif Hukum Elis Rusnita; Frency Siska
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 5, No 2, Desember 2025, Jurnal RIset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrih.v5i2.8485

Abstract

Abstract. The land acquisition process for Tongkonan customary land in Tana Toraja reveals a gap between the individualistic nature of national law, as reflected in Law No. 2 of 2012, and the communal nature of customary law, particularly regarding compensation mechanisms that fail to accommodate local customary values. Collective ownership, which cannot be individually certified, creates complexity in determining rightful parties and compensation distribution. This research aims to provide a deeper understanding of the need for legal protection of indigenous peoples' rights to their customary land and to formulate a compensation mechanism aligned with local cultural values. The research employs a juridical-empirical approach, with a descriptive-analytical type of legal research, using primary and secondary data, primary, secondary, and tertiary legal materials, and data collection techniques through literature study, interviews with customary leaders, and data triangulation. The conclusion highlights the urgency of integrating national and customary legal systems in land acquisition processes to ensure substantive justice for the Toraja indigenous community. Abstrak. Pengadaan tanah adat Tongkonan di kabupaten Tana Toraja memperlihatkan ketidaksesuaian antara norma hukum nasional yang individualistik dalam UU No. 2 Tahun 2012 dengan sistem hukum adat yang komunalistik, khususnya terkait mekanisme ganti rugi yang belum mengakomodasi nilai-nilai adat. Kompleksitas muncul dari kepemilikan kolektif yang tidak dapat disertifikatkan secara individual, sehingga menimbulkan tantangan dalam penentuan subjek hak dan pembagian kompensasi. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman atas pentingnya perlindungan hukum hak masyarakat adat atas tanah ulayat, serta merumuskan mekanisme ganti rugi yang sesuai nilai budaya setempat. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan jenis penelitian hukum deskriptif analitis, menggunakan data primer dan sekunder, bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, wawancara tokoh adat, dan triangulasi data. Simpulan menunjukkan perlunya integrasi hukum nasional dan hukum adat dalam pengadaan tanah untuk menjamin keadilan substantif bagi masyarakat adat Toraja.
Kerugian Negara dan Pertanggungjawaban Pidana Kerugian BUMN : Analisis Pasal 3Y UU BUMN Dewi Andika Permatasari; Mardian Putra Frans
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 5, No 2, Desember 2025, Jurnal RIset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrih.v5i2.8525

Abstract

Abstract. The land acquisition process for Tongkonan customary land in Tana Toraja reveals a gap between the individualistic nature of national law, as reflected in Law No. 2 of 2012, and the communal nature of customary law, particularly regarding compensation mechanisms that fail to accommodate local customary values. Collective ownership, which cannot be individually certified, creates complexity in determining rightful parties and compensation distribution. This research aims to provide a deeper understanding of the need for legal protection of indigenous peoples' rights to their customary land and to formulate a compensation mechanism aligned with local cultural values. The research employs a juridical-empirical approach, with a descriptive-analytical type of legal research, using primary and secondary data, primary, secondary, and tertiary legal materials, and data collection techniques through literature study, interviews with customary leaders, and data triangulation. The conclusion highlights the urgency of integrating national and customary legal systems in land acquisition processes to ensure substantive justice for the Toraja indigenous community Abstrak. Pengadaan tanah adat Tongkonan di kabupaten Tana Toraja memperlihatkan ketidaksesuaian antara norma hukum nasional yang individualistik dalam UU No. 2 Tahun 2012 dengan sistem hukum adat yang komunalistik, khususnya terkait mekanisme ganti rugi yang belum mengakomodasi nilai-nilai adat. Kompleksitas muncul dari kepemilikan kolektif yang tidak dapat disertifikatkan secara individual, sehingga menimbulkan tantangan dalam penentuan subjek hak dan pembagian kompensasi. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman atas pentingnya perlindungan hukum hak masyarakat adat atas tanah ulayat, serta merumuskan mekanisme ganti rugi yang sesuai nilai budaya setempat. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan jenis penelitian hukum deskriptif analitis, menggunakan data primer dan sekunder, bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, wawancara tokoh adat, dan triangulasi data. Simpulan menunjukkan perlunya integrasi hukum nasional dan hukum adat dalam pengadaan tanah untuk menjamin keadilan substantif bagi masyarakat adat Toraja.  
Analisis Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Narkotika Melalui Metode Undercover Buy Marly Meani Silalahi; Dewi Romantika Tinambunan; Johan Pardamean Simanjuntak; Manotar Sinaga; Murniwati Lase; Parlaungan Siahaan; Dewi Pika Lumbanbatu
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 5, No 2, Desember 2025, Jurnal RIset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrih.v5i2.8532

Abstract

Narcotics crime in Indonesia is considered an extraordinary offense due to its severe social impact. Conventional evidentiary methods are often inadequate to uncover closed distribution networks, prompting Law No. 35 of 2009 on Narcotics to authorize special techniques such as undercover buy and controlled delivery. This study analyzes the evidentiary strength of narcotics cases proven through undercover buy and its implications for the principle of due process of law. The assumption is that valid evidence must not only meet the categories of Article 184 of the Criminal Procedure Code but also be obtained through legitimate and proportional procedures that respect human rights. Using a juridical-empirical method, the research combines normative legal analysis with case studies of court decisions and enforcement practices. The findings show that evidence from undercover buy can be admitted if supported by warrants, documentation, and secure chain of custody, though inconsistent practices and judicial interpretations still pose challenges.
Tinjauan Hukum Terhadap Dampak Perang Dagang Global terhadap Kontrak Bisnis Internasional Debi Masri; Roy Samuel Fernandus; Eko Putra Bangun; Yeltriana; Ismed Batubara
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 5, No 2, Desember 2025, Jurnal RIset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrih.v5i2.8654

Abstract

Abstract.This study aims to explore the legal impact of the global trade war, especially between the United States and China, on the implementation of international business contracts. Trade wars, shown through increased tariffs, sanctions, and restrictions on imports and exports, create uncertainty and new risks in contractual relationships between countries. The research focuses on applying international legal principles such as Force Majeure, Hardship, and Frustration of Contract to deal with changes in costs, delays in delivery, and transaction cancellations caused by protectionist policies. The method used is a normative-legal approach, which involves analyzing literature, international regulations such as WTO, and principles in international trade contracts, such as UNIDROIT Principles. The results of this research should be able to be used as a basis for reducing risks, as well as as suggesting effective contractual clauses for international business people in dealing with global political and economic fluctuations. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengupas dampak hukum dari perang dagang global terutama antara Amerika Serikat dengan Tiongkok terhadap pelaksanaan kontrak bisnis internasional. Perang dagang itu ditandi dengan adanya kenaikan tarif, sanksi hukum, serta adanya upaya pembatasan kegiatan ekspor import yang telah menciptakan banyak ketidak pastian dan adanya resiko baru dalam hubugan kontraktual antar negara. Penelitian ini memfokuskan pada penerapan prinsip hukum internasional, seperti force majeure, hardship dan frustration of contract, dalam menghadapi perubahan biaya, penundaan pengiriman, dan pembatalan transaksi yang disebabkan oleh kebijakan proteksionisme. Metode dalam penelitian ini yuridis normatif, yaitu dengan menganalisa berbagai sumber literatur, diantaranya aturan hukum internasional, hukum perdata internasional, hukum dagang nasional dan hukum dagang internasional serta prinsip-prinsip dalam kontrak dagang internasional, seperti UNIDROIT. Hasil penelitian ini hendaknya mampu dijadikan landasan dalam mengurangi resiko, juga sebagai saran klausul kontraktual yang efektif bagi para pelaku bisnis internasional dalam menghadapi fluktuasi politik dan ekonomi global.

Page 11 of 11 | Total Record : 110

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 5, No 2, Desember 2025, Jurnal RIset Ilmu Hukum (JRIH) Volume 5, No 1, July 2025, Jurnal RIset Ilmu Hukum (JRIH) Volume 4, No.2, Desember 2024, Jurnal RIset Ilmu Hukum (JRIH) Volume 4, No. 1, Juli 2024, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH) Volume 3, No. 2, Desember 2023, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH) Volume 3, No. 1, Juli 2023, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH) Volume 2, No. 2, Desember 2022, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH) Volume 2, No. 1, Juli 2022, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH) Volume 1, No. 2, Desember 2021, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH) Volume 1, No. 1, Juli 2021, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)