cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eka An Aqimuddin
Contact Email
uptpublikasi@unisba.ac.id
Phone
+6285294008040
Journal Mail Official
jrih@unisba.ac.id
Editorial Address
Gedung Rektorat Lantai 4, Jl. Tamansari No. 20 Bandung 40116
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Riset Ilmu Hukum
Published by Universitas Islam Bandung
ISSN : 28083156     EISSN : 27986055     DOI : https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH) adalah jurnal peer review dan dilakukan dengan double blind review yang mempublikasikan kajian hasil riset dan teoritik terhadap isu empirik dalam sub kajian ilmu hukum pidana dan perdata. JRIH ini dipublikasikan pertamanya 2021 dengan eISSN 2798-6055 yang diterbitkan oleh UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Semua artikel diperiksa plagiasinya dengan perangkat lunak anti plagiarisme. Jurnal ini ter-indeks di Google Scholar, Garuda, Crossref, dan DOAJ. Terbit setiap Juli dan Desember.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 100 Documents
 6   7   8   9   10 
Tinjauan Kriminologi terhadap Oknum Aparat Kepolisian yang Melakukan Kejahatan Pencabulan terhadap Anak Rifki Agiansyah Hidayat; Arinto Nurcahyono
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 5, No 1, July 2025, Jurnal RIset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrih.v5i1.6469

Abstract

Abstract. Crime is an act committed by someone intentionally or unintentionally, consciously or unconsciously, which harms others both physically and materially. The crime of sexual abuse is an act of someone who has sexual desire or lust and vents it on people around him by forcing the victim until he reaches a certain satisfaction. The purpose of this study is to determine what are the factors causing police officers to be involved in child molestation crimes and how the police's internal supervision system attempts to deal with cases of child molestation crimes committed by police officers. The normative legal method through a case approach is used in this study. Analytical descriptive by describing and analyzing itself by focusing on laws and regulations associated with theories and the implementation of positive law. As well as data analysis with qualitative descriptive to draw conclusions from the data that has been obtained that relates to the problem of child molestation by police officers. Based on the results of the study, the crime of child molestation committed by police officers is an act that violates moral norms and has taken away human rights and the dignity of a person, especially children and women. Against police officers who are proven to have committed crimes or criminal acts, strict and fair sanctions such as dismissal should be given. It is also hoped that parents educate their children and always be vigilant with people we know or do not know. Abstrak. Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang secara sengaja maupun tidak sengajam sadar dan tidak sadar yang merugikan orang lain baik secara fisik maupun materiil. Kejahatan pencabulan ialah tindakan seseorang yang memiliki hasrat atau nafsu seksual dan melampiaskan pada orang yang berada di sekitarnya dengan cara memaksa korban hingga dirinya mencapai kepuasan tertentu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang menjadi faktor penyebab oknum aparat kepolisian yang terlibat dalam kejahatan pecabulan terhadap anak dan bagaimana upaya sistem pengawasan internal kepolisian dalam menindak kasus kejahatan pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian. Metode yuridis normatif melalui pendekatan kasus digunakan dalam penelitian ini. Desktiptif analitis dengan menggambarkan dan menganalisis sendiri dengan memusatkan kepada peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan teori-teori dan pelaksanaan hukum positif. Serta analisis data dengan deskriptif kualitatif untuk menarik kesimpulan dari data yang telah diperoleh yang berhubungan dengan masalah pencabulan terhadap anak oleh oknum aparat kepolisian. Berdasarkan hasil penelitian, kejahatan pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian merupakan suatu tindakan yang melanggar norma kesusilaan dan telah merenggut hak asasi manusia serta martabat seseorang khususnya anak dan perempuan. Terhadap oknum aparat kepolisian yang terbukti melakukan kejahatan atau tindak pidana agar diberikan sanksi yang tegas dan adil seperti pemecatan. Diharapkan juga agar para orang tua mengedukasi anak-anak mereka dan selalu waspada pada orang yang kita kenal maupun tidak kenal.
Peran dan Implementasi Regulasi Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Tingkat Kesehatan Bank Muamalat Rizal Ikhsan Rizkyawan; Lina Jamilah; Salma Suroyya
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 5, No 1, July 2025, Jurnal RIset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrih.v5i1.6506

Abstract

Abstract. This study analyses the role of the Financial Services Authority (OJK) in the health supervision of Bank Muamalat during 2013-2023 and evaluates the implementation of the regulations applied. OJK functions as an independent institution that maintains the stability of the national financial system, especially in the supervision of Indonesia's first Islamic bank, Bank Muamalat. The health of Bank Muamalat is an important indicator to assess the effectiveness of OJK supervision, especially amid economic challenges and the impact of the COVID-19 pandemic.The method used is normative juridical with a descriptive-analytical approach, as well as qualitative data analysis. Primary data includes Bank Muamalat's annual report, OJK regulations, and Islamic banking legal literature. The results showed that OJK plays a strategic role through risk-based supervision and regulations such as POJK Number 10/SEOJK.03/2014, which provides a comprehensive assessment framework.During the period, Bank Muamalat experienced fluctuations in the Risk Profile aspect, with the Non-Performing Financing (NPF) ratio decreasing significantly to 2.70% in 2023. Corporate governance showed improvement, although profitability still needs to be improved. In conclusion, OJK regulations contribute to the stability of Bank Muamalat, but there is still room for improvement in operational efficiency. Abstrak. Penelitian ini menganalisis peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan kesehatan Bank Muamalat selama 2013-2023 dan mengevaluasi implementasi regulasi yang diterapkan. OJK berfungsi sebagai lembaga independen yang menjaga stabilitas sistem keuangan nasional, terutama dalam pengawasan bank syariah pertama di Indonesia, Bank Muamalat. Kesehatan Bank Muamalat menjadi indikator penting untuk menilai efektivitas pengawasan OJK, terutama di tengah tantangan ekonomi dan dampak pandemi COVID-19. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, serta analisis data kualitatif. Data primer meliputi laporan tahunan Bank Muamalat, peraturan OJK, dan literatur hukum perbankan syariah. Hasil penelitian menunjukkan OJK berperan strategis melalui pengawasan berbasis risiko dan regulasi seperti POJK Nomor 10/SEOJK.03/2014, yang memberikan kerangka penilaian komprehensif. Selama periode tersebut, Bank Muamalat mengalami fluktuasi dalam aspek Risk Profile, dengan rasio Non-Performing Financing (NPF) menurun signifikan hingga 2,70% pada 2023. Tata kelola perusahaan menunjukkan perbaikan, meskipun profitabilitas masih perlu ditingkatkan. Kesimpulannya, regulasi OJK berkontribusi pada stabilitas Bank Muamalat, namun masih ada ruang untuk perbaikan dalam efisiensi operasional. .
Perlindungan Hukum terhadap Para Penonton Konser yang Mengalami Kerugian Akibat Tidak Terselenggaranya Konser Fadhli Dwi Nur Fadhillah; Toto Tohir Suriaatmaja; Muhammad Ilman Abidin
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 5, No 1, July 2025, Jurnal RIset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrih.v5i1.6647

Abstract

Abstract. Music plays an important role in modern society, especially for young people as a medium of expression and entertainment. Music concerts are one form of entertainment that is in demand because it provides a direct experience. However, promoters often cancel concerts unilaterally without fulfilling obligations to consumer rights. This research aims to understand the legal protection for consumers due to concert cancellations and the refund mechanism for those who have purchased tickets. The approach used is normative juridical with analytical descriptive method, focusing on relevant laws and regulations and related legal theories. The results showed that the promoter did not fulfill its obligations according to Article 7 of the GCPL, such as providing clear information and compensation to consumers. In addition, the refund mechanism stipulated in Article 19 of GCPL is also often ignored. Therefore, stricter regulations are needed regarding the refund mechanism and sanctions for violating promoters. Promoter transparency and responsibility are essential to effectively protect consumer rights. Abstrak. Musik memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat modern, terutama bagi anak muda sebagai media ekspresi dan hiburan. Konser musik menjadi salah satu bentuk hiburan yang diminati karena memberikan pengalaman langsung. Namun, sering terjadi pembatalan konser secara sepihak oleh promotor tanpa memenuhi kewajiban terhadap hak konsumen. Penelitian ini bertujuan memahami perlindungan hukum bagi konsumen akibat pembatalan konser serta mekanisme pengembalian dana bagi mereka yang telah membeli tiket. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode deskriptif analitis, berfokus pada peraturan perundang-undangan yang relevan serta teori hukum terkait. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menarik kesimpulan mengenai permasalahan pembatalan konser.Hasil penelitian menunjukkan bahwa promotor tidak memenuhi kewajibannya sesuai Pasal 7 UUPK, seperti memberikan informasi yang jelas dan kompensasi kepada konsumen. Selain itu, mekanisme pengembalian dana yang diatur dalam Pasal 19 UUPK juga sering diabaikan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih tegas terkait mekanisme pengembalian dana serta sanksi bagi promotor yang melanggar. Transparansi dan tanggung jawab promotor sangat penting untuk melindungi hak konsumen secara efektif. .
Penerapan Prinsip Utmost good faith dalam Kontrak Baku pada Kasus Gagal Bayar Perusahaan Fintech Lending Khilda Ishmah Fauziyah; Ratna Januarita
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 5, No 1, July 2025, Jurnal RIset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrih.v5i1.6678

Abstract

Abstract. Fintech lending, operated by PT iGrow Resources Indonesia, has become one of the innovative solutions in providing easier and faster access to financing for the community. By utilizing technology, fintech lending allows individuals and small businesses to obtain loans without having to go through the complicated and lengthy processes that are common in traditional financial institutions. However, behind this convenience, there are significant challenges related to the application of the principle of utmost good faith in the standard contract used in the transaction. This research uses a normative juridical method with a descriptive-analytical approach to explore the issues that arise in the practice of fintech lending, particularly with regard to standardized contracts. The data collected includes secondary data, such as relevant laws and regulations, legal literature, and related documents. Through this analysis, it was found that some clauses in iGrow's standardized contracts, such as risk transfer and lack of transparency, are potentially harmful to lenders. These clauses can create dissatisfaction among lenders and undermine the principle of fairness in transactions, which should be the cornerstone of any agreement. Despite the legal protection regulations set out in POJK Number 6/POJK.07/2022, which includes preventive and repressive mechanisms, unfair practices can still occur. Abstrak. Fintech lending, yang dioperasikan oleh PT iGrow Resources Indonesia, telah menjadi salah satu solusi inovatif dalam memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah dan cepat bagi masyarakat. Dengan memanfaatkan teknologi, fintech lending memungkinkan individu dan usaha kecil untuk mendapatkan pinjaman tanpa harus melalui proses yang rumit dan panjang seperti yang biasa terjadi di lembaga keuangan tradisional. Namun, di balik kemudahan ini, terdapat tantangan yang signifikan terkait penerapan prinsip utmost good faith dalam kontrak baku yang digunakan dalam transaksi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengeksplorasi isu-isu yang muncul dalam praktik fintech lending, khususnya yang berkaitan dengan kontrak baku. Data yang dikumpulkan mencakup data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen terkait yang relevan. Melalui analisis ini, ditemukan bahwa beberapa klausula dalam kontrak baku iGrow, seperti pengalihan risiko dan kurangnya transparansi, berpotensi merugikan lender. Klausula-klausula ini dapat menciptakan ketidakpuasan di kalangan lender dan menggugurkan prinsip keadilan dalam transaksi, yang seharusnya menjadi landasan dalam setiap perjanjian. Meskipun terdapat regulasi perlindungan hukum yang diatur dalam POJK Nomor 6/POJK.07/2022, yang mencakup mekanisme preventif dan represif, praktik yang tidak adil tetap bisa terjadi.
Implementasi Prinsip Mengenal Karyawan terhadap Pegawai Bank yang Melakukan Fraud dalam Penyaluran Kredit Muhammad Shofa Rahmatuloh
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 5, No 1, July 2025, Jurnal RIset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrih.v5i1.6682

Abstract

Abstract. Banks are business entities used by the public to save and distribute funds. One of their strategic roles is through the People's Business Credit (KUR) product that supports small and medium enterprise financing, introduced by bank employees known as mantri. However, banking prudential principles in KUR implementation often face challenges, such as fraud risk by bank employees. This research examines the responsibility of bank employees who commit fraud in KUR distribution and the implementation of the Know Your Employee principle according to POJK Number 12 of 2024. This study uses a normative juridical approach and analyzes fraud cases at Bank Rakyat Indonesia (BRI) Pasar Ciawi Unit, Tasikmalaya Regency, which involved data manipulation by unit head RR. At BRI Ciamis Branch, this principle has not been implemented optimally, resulting in fraud cases by employees FI and ANN. These cases violated Article 1365 of the Civil Code and Article 49 Paragraph (2) letter a of Law Number 10 of 1998. This fraud caused losses to customers, financial institutions, and the state. Strengthening anti-fraud strategies is needed to prevent similar incidents in the future. Abstrak. Bank merupakan badan usaha yang digunakan masyarakat untuk menyimpan dan menyalurkan dana. Salah satu peran strategisnya adalah melalui produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang mendukung pembiayaan usaha kecil dan menengah, diperkenalkan oleh pegawai bank bernama mantri. Namun, prinsip kehati-hatian perbankan dalam pelaksanaan KUR sering menghadapi tantangan, seperti risiko fraud oleh pegawai bank. Penelitian ini mengkaji tanggung jawab pegawai bank yang melakukan fraud dalam penyaluran KUR serta penerapan prinsip Know Your Employee sesuai POJK Nomor 12 Tahun 2024. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan menganalisis kasus fraud di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Pasar Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, yang melibatkan manipulasi data oleh kepala unit RR. Di BRI Cabang Ciamis, prinsip ini belum diterapkan secara optimal, sehingga kasus fraud oleh pegawai FI dan ANN terjadi. Kasus tersebut melanggar Pasal 1365 KUH Perdata dan Pasal 49 Ayat (2) huruf a UU Nomor 10 Tahun 1998. Fraud ini menyebabkan kerugian bagi nasabah, lembaga keuangan, dan negara. Diperlukan penguatan strategi anti-fraud untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.
Penerapan Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional antara Armenia dengan Azerbaijan dalam Sengketa Nagorno-Karabakh Iqbal, Firdaus Muhamad; Irawati
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 5, No 1, July 2025, Jurnal RIset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrih.v5i1.7057

Abstract

Abstract. The Nagorno-Karabakh territorial dispute is a conflict in an enclave with a majority Armenian population. This issue originates from World War I, the shifts in Glasnost and Perestroika policies, and the disintegration of the Soviet Union, resulting in both Armenia and Azerbaijan claiming ownership of the region. This paper aims to explore the legal instruments for resolving international disputes, the background of the Armenia-Azerbaijan conflict, and the application of international dispute resolution laws between the parties. Theethodlogy used is a normative juridical approach with secondary data from library research. The study reveals that international legal instruments such as the Hague Conventions, the Versailles Treaty, the League of Nations Covenant, the 1928 Paris Pact, and the United Nations Charter provide normative foundations and peaceful mechanisms for addressing international conflicts. The study also discusses the historical background and dynamics of the Nagorno-Karabakh conflict, including the involvement of international actors like Russia, Turkey, Iran, the UN, and the OSCE Minsk Group in mediation. Despite numerous peace efforts, military approaches and violence remain part of the final resolution, as seen in armed conflict escalations in 1992, 2016, 2020, and 2023. Abstrak. Konflik sengketa wilayah Nagorno-Karabakh merupakan pertikaian di sebuah enklave dengan mayoritas penduduknya beretnis Armenia. yang berakar dari Perang Dunia I, perubahan kebijakan Glasnost dan Perestroika, serta disintegrasi Uni Soviet yang menyebabkan Armenia dan Azerbaijan saling mengklaim wilayah tersebut. Tujuan tulisan ini adalah untuk menganalisis instrumen hukum penyelesaian sengketa internasional, latar belakang konflik Armenia-Azerbaijan, dan penerapan hukum penyelesaian sengketa internasional antara kedua negara. Metode yang diterapkan adalah yuridis normatif dengan data sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil studi menyatakan bahwa instrumen hukum internasional seperti Konvensi Den Haag, Traktat Versailles, Piagam Liga Bangsa-Bangsa, Pakta Paris 1928, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa 1945 memberikan dasar normatif dan mekanisme damai dalam menyelesaikan konflik internasional. Penelitian ini juga menguraikan latar belakang dan dinamika konflik Nagorno-Karabakh, termasuk peran aktor internasional seperti Rusia, Turki, Iran, PBB, dan OSCE Minsk Group dalam upaya mediasi. Meskipun berbagai upaya damai telah dilakukan, pendekatan militer dan kekerasan masih mendominasi dinamika penyelesaian konflik dalam praktiknya, seperti yang terlihat dalam eskalasi konflik pada tahun 1992, 2016, 2020, dan 2023.
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Timah Tbk dari Alokasi Smelter Nisrina Nasywa Zulfa; Yeti Sumiati
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 5, No 1, July 2025, Jurnal RIset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrih.v5i1.6504

Abstract

Abstract.The implementation of Corporate Social and Responsibility (CSR) is an obligation for companies engaged and/or related to natural resources. The implementation of CSR comes from the company's own budget and is carried out with due regard to the principles of propriety and fairness, which if not carried out will be sanctioned. The explanation is in accordance with what is explained in the relevant laws and regulations. The purpose of this research is, to understand the suitability of PT Timah Tbk's CSR budget allocation originating from TJSL Smelter partners of PT Timah Tbk has been in accordance with the laws and regulations and how sanctions are given to PT Timah Tbk that conduct TJSL from the CSR budget allocation of PT Timah Tbk's partner Smelter connected with sustainable development. This research uses a normative juridical approach method, descriptive analysis research specifications, literature study data collection techniques, and data analysis techniques using qualitative methods. The results of the research state that the implementation of CSR PT Timah Tbk has not been in accordance with what is described in the legislation and until now sanctions have not been given to PT Timah Tbk and only given to smelter companies and the parties involved. Abstrak. Pelaksanan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) merupakan kewajiban bagi perusahaan yang bergerak dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Pada pelaksanaan TJLS berasal dari anggaran biaya perusahaan sendiri dan dilaksanakan dengan memperhatikan pada asas kepatutan dan kewajaran, yang apabila tidak dilaksanakan akan mendapatkan sanksi. Penjelasan tersebut sesuai dengan yang dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Tujuan pada penelitian ini adalah, untuk memahami kesesuaian alokasi anggaran TJSL PT Timah Tbk yang berasal dari TJSL Smelter mitra PT Timah Tbk telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bagaimana sanksi diberikan kepada PT Timah Tbk yang melakukan TJSL dari alokasi anggaran TJSL Smelter mitra PT Timah Tbk dihubungkan dengan pembangunan berkelanjutan. Penelitan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analisis, teknik pengumpulan data studi kepustakaan, dan teknik analasis data menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitan menyatakan bahwa pelaksanaan TJSL PT Timah Tbk belum sesuai dengan yang dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan dan hingga saat ini sanksi belum diberikan kepada PT Timah Tbk dan hanya diberikan kepada perusahaan smelter dan para pihak yang terlibat.
Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Iklan yang Tidak Sesuai dengan Produk yang Dijual Melalui E-Commerce Azkiya Syibhani Saunindiaz; Asep Hakim Zakiran
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 5, No 1, July 2025, Jurnal RIset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrih.v5i1.6648

Abstract

Abstract. The rapid development of globalization has resulted in significant changes in various fields of life, including in the business sector. This results in business actors engaged in e-commerce business. Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection contains consumer rights, namely the right to obtain correct, clear and honest information and the right to compensation, compensation. In buying and selling products in e-commerce, business actors often promote by advertising products that do not match the actual goods. This can result in harm to consumers. Advertising products that are not suitable is done by business actors so that consumers are interested in buying products with a product description that promises that the product is 100% original. The purpose of this research is to analyze and describe legal protection for consumers as well as legal remedies that can be filed by consumers regarding business actors who use advertisements that are not in accordance with the products sold through e-commerce. This research is a descriptive analysis with a qualitative research approach that uses secondary data as its data source. The results of this study conclude that legal protection for consumers, legal remedies for consumers and business liability can be in the form of civil legal liability sanctions, criminal legal liability, and administrative liability. Abstrak. Perkembangan pesat arus globalisasi telah mengakibatkan perubahan yang signifikan di dalam sektor bisnis. Hal tersebut menghasilkan pelaku usaha yang bergerak dalam bisnis e-commerce. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memuat mengenai hak konsumen yaitu hak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur dan hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi. Dalam jual beli produk dalam e-commerce pelaku usaha sering kali mempromosikan dengan mengiklankan produk yang tidak sesuai dengan barang yang sebenarnya. Hal tersebut dapat mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Mengiklankan produk yang tidak sesuai dilakukan oleh pelaku usaha agar konsumen tertarik untuk membeli produk dengan sebuah deskripsi produk yang menjanjikan bahwa produk 100% original. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan menggambarkan perlindungan hukum bagi konsumen serta upaya hukum yang dapat diajukan oleh konsumen mengenai pelaku usaha yang menggunakan iklan yang tidak sesuai dengan produk yang dijual melalui e-commerce. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan penelitian kualitatif yang menggunakan data sekunder sebagai sumber datanya. Hasil penelitian ini menyimpulkan perlindungan hukum bagi konsumen, upaya hukum bagi konsumen serta pertanggungjawaban pelaku usaha dapat berupa sanksi pertanggungjawaban hukum perdata, pertanggungjawaban hukum pidana, dan pertanggungjawaban administrasi.
Pertanggungjawaban Pidana Koruptor di Rutan dan Upaya Peningkatan Kepercayaan Masyarakat Serin Mustari; Ade Mahmud
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 5, No 1, July 2025, Jurnal RIset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrih.v5i1.6471

Abstract

Abstract. Corruption threatens the stability of democracy and public trust in legal institutions in Indonesia. The case of extortion in the KPK detention house involving internal employees has become a concern, where of the 93 employees allegedly involved, only 15 were made defendants even though the facts of the trial showed the involvement of other parties. This inconsistency is contrary to the principle of similia similibus. This study examines criminal liability and strategies to increase public trust in the KPK through normative juridical analysis. The results show that other parties who are proven to know and enjoy the results of extortion should also be held criminally liable. To restore public trust, the President's political will, institutional reform, recruitment improvements, strengthening ethical standards, resolving cases transparently, and the passage of the Asset Forfeiture Law are needed to strengthen the deterrent effect and eradicate corruption Abstrak. Korupsi mengancam stabilitas demokrasi dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum di Indonesia. Kasus pemerasan di rumah tahanan KPK yang melibatkan pegawai internal menjadi perhatian, di mana dari 93 pegawai yang diduga terlibat, hanya 15 dijadikan terdakwa meski fakta persidangan menunjukkan keterlibatan pihak lain. Ketidakkonsistenan ini bertentangan dengan asas similia similibus. Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana dan strategi peningkatan kepercayaan publik terhadap KPK melalui analisis yuridis normatif. Hasilnya menunjukkan bahwa pihak lain yang terbukti mengetahui dan menikmati hasil pemerasan seharusnya juga dimintai pertanggungjawaban pidana. Untuk memulihkan kepercayaan publik, diperlukan political will Presiden, reformasi kelembagaan, perbaikan rekrutmen, penguatan standar etik, penyelesaian kasus secara transparan, dan pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset guna memperkuat efek jera dan pemberantasan korupsi.
Perceraian Tanpa Melalui Putusan Pengadilan Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan Fatimah Azzahra; Deddy Effendy
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 5, No 1, July 2025, Jurnal RIset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrih.v5i1.6679

Abstract

Abstract. Abstract. Divorce is one of the things that often happens in society. The problems are of course various. Things that need to be paid attention to: divorce must be carried out before a court as stipulated in Article 39 of the Marriage Law. In fact, there are still many divorces carried out outside the court, such as in Sawah Gede District, Cianjur Regency. This research aims to find out the reasons why husbands and wives in Sawah Gede District, Cianjur Regency divorce without going through a Religious Court decision and the legal consequences of divorce without going through a Religious Court decision in terms of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. This research approach method is normative juridical with the research specifications being descriptive analysis. Data collection was carried out by interviews and literature studies which were then analyzed qualitatively. The primary data is in the form of interviews and secondary data includes primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Abstrak. Perceraian menjadi salah satu hal yang seringkali terjadi di masyarakat. Adapun permasalahannya yang ada bermacam-macam. Hal yang perlu diperhatikan perceraian harus dilakukan dihadapan Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan. Faktanya masih banyak ditemukan perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan sebagaimana terdapat di Kecamatan Sawah Gede Kabupaten Cianjur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan suami isteri di Kecamatan Sawah Gede Kabupaten Cianjur melakukan perceraian tanpa melalui putusan Pengadilan Agama dan akibat hukum perceraian tanpa melalui putusan Pengadilan Agama ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Metode pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian ini deskriptif analisis. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi pustaka yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Adapun data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini perceraian di Desa Sawah Gede Kecamatan Sawah Gede Kabupaten Cianjur sering kali terjadi di luar putusan Pengadilan Agama dengan beberapa alasan utama diantaranya faktor ekonomi, proses perceraian yang dianggap lama dan rumit, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum, dan pelaksanaan hukum agama dianggap lebih penting daripada hukum yang berlaku secara nasional.

Page 10 of 10 | Total Record : 100

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 5, No 1, July 2025, Jurnal RIset Ilmu Hukum (JRIH) Volume 4, No.2, Desember 2024, Jurnal RIset Ilmu Hukum (JRIH) Volume 4, No. 1, Juli 2024, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH) Volume 3, No. 2, Desember 2023, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH) Volume 3, No. 1, Juli 2023, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH) Volume 2, No. 2, Desember 2022, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH) Volume 2, No. 1, Juli 2022, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH) Volume 1, No. 2, Desember 2021, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH) Volume 1, No. 1, Juli 2021, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)