cover
Contact Name
Anwar Hafidzi
Contact Email
prodi.htn@uin-antasari.ac.id
Phone
+6285251295964
Journal Mail Official
anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id
Editorial Address
Jalan Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin
Location
Kota banjarbaru,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Journal of Islamic and Law Studies (JILS)
ISSN : 26568683     EISSN : 26568683     DOI : 10.18592/jils.v5i1.4577
The Journal of Islamic and Law Studies is a multi-disciplinary publication dedicated to the scholarly study of all aspects of science and of the Islamic in Indonesia. Particular attention is paid to works dealing with history geography political science economics anthropology sociology law literature religion philosophy international relations environmental and developmental issues as well as ethical questions related to scientific research. The Journal seeks to place Islam and the Islamic tradition as its central focus of academic inquiry and to encourage comprehensive consideration of its many facets; to provide a forum for the study of Islam and Muslim societies in their global context; to encourage interdisciplinary studies of the Islamic world that are crossnational and comparative; to promote the diffusion exchange and discussion of research findings; and to encourage interaction among academics from various traditions of learning.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
Search results for , issue "Vol 4, No 1 (2020)" : 6 Documents clear
Peran Mahasiswa dalam Mengatasi Penyebaran Covid-19 Melalui Sektor Pendidikan dan Ekonomi Muhammad Torieq Abdillah; Anwar Hafidzi; Arie Sulistyoko
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol 4, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (291.724 KB) | DOI: 10.18592/jils.v4i1.4563

Abstract

Abstract: The presence of the pandemic of Covid-19 in the world, especially in Indonesia create a new issue on all fronts of human life especially education sector and the economy. The problem faced is complicated enough that the government can't run itself for the sake of overcoming the spread of Covid-19. The presence of students surely make them are required in order to assist the government in addressing the problems of this new. The purpose of this study is to find out what is the role given by the student to assist the government in addressing the spread of Covid-19, especially in the education sector and the economy. This research uses the descriptive qualitative method. Data collection techniques in the form of a literature study. The results of this study show that the students have the idea that is very helpful and can be applied at this time so a little bit or the number able to help the government to confront Covid-19 so as not to spread widely. Abstrak: Hadirnya pandemi Covid-19 di dunia, terutama di Indonesia membuat masalah baru di semua lini kehidupan manusia terutama sektor pendidikan dan ekonomi. Masalah yang dihadapi cukup rumit sehingga pemerintah tidak bisa berjalan sendiri demi mengatasi penyebaran Covid-19. Adanya mahasiswa tentunya menjadikan mereka dituntut agar bisa membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan baru ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa peran yang diberikan oleh mahasiswa untuk membantu pemerintah dalam mengatasi penyebaran Covid-19 terutama dalam sektor pendidikan dan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki gagasan yang sangat membantu dan bisa diterapkan saat ini sehingga sedikit atau banyaknya mampu membantu pemerintah untuk menghadapi Covid-19 agar tidak menyebar secara luas.
PARADIGMA SIMBIOTIK AGAMA DAN NEGARA (STUDI PEMIKIRAN AHMAD SYAFI’I MAARIF) Muhammad Wahdini
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol 4, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (191.72 KB) | DOI: 10.18592/jils.v4i1.3701

Abstract

AbstrakPenelitian ini akan membahas peran epistemologi dalam membangun hukum Islam. Metode yang digunakan melalui kajian pustaka dari beberapa literatur pada studi filsafat hukum Islam. Studi ini menemukan bahwa metode istinbath dengan pendekatan maqashid al-Shari dapat menggabungkan dan memecahkan beberapa masalah hukum yang terjadi dalam konsep perdebatan. Metode ini dianggap efektif dalam mengembangkan konsep hukum Islam sesuai dengan perkembangan zaman dan zaman.Kata kunci: epistemologi; hukum; ijtihadAbstractDiscourse on religious and state relations is increasingly developing among Muslim intellectuals. Likewise the idea of returning Islamic law as a basic principle of statehood in Indonesia has begun to be re-discussed. Ahmad Syafi'i Maarif is one of the influential and phenomenal Muslim intellectual figures in Indonesia. The transformation of his thoughts on religion and the state became interesting, from a fundamental concept to a modernist moralist since he went to Chicago and studied with Fazlur Rahman. After the transformation, Syafi'i Maarif had a symbiotic paradigm about the relationship between religion and the state. Islam needs an instrument called the state. The state is needed to support religion. For Ahmad Syafi'i Maarif, the state is an important tool for religion. However, religion (Islam) does not have to or is the basis of the state.Keywords: Symbiotic Paradigm, Ahmad Syafi'i Maarif, Religion, Country
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Doen Pleger dan Dader Menurut Hukum Pidana Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Widya Astuti; Ishaq Ishaq; Edi Kurniawan
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol 4, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (58.004 KB) | DOI: 10.18592/jils.v4i1.3697

Abstract

Tulisan ini mendiskusikan pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang menyuruh untuk melakukan penganiayaan terhadap orang lain (doen pleger) dan atau orang yang disuruh (dader) menurut hukum pidana Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kedua hukum ini bertujuan untuk menimbulkan efek jera kepada pelaku tindak pidana serta pengajaran kepada orang lain untuk tidak mengikutinya. Hanya saja, adanya perbedaan sumber hukum pada kedua hukum ini berimplikasi kepada perbedaan sanksi kepada doen pleger dan dader. Untuk mengungkap perbedaan sanski ini, tulisan ini menggunakan pendekatan kajian hukum perbandingan. Data-data didapatkan dari sumber kepustakaan yang relevan. Hasilnya menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, doen pleger dikenakan hukuman taʻzir, sementara menurut KUHP sanksi kepada doen pleger sama dengan dader atau orang yang melakukannya. Perbedaan sanksi ini akibat perbedaan sumber keduanya, hukum Tuhan dan hukum manusia. Namun persamaannya terletak pada sama-sama memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana serta pengajaran kepada orang lain untuk tidak menirunya.
PERANAN EPISTEMOLOGI DALAM MEMBANGUN HUKUM ISLAM Sarmiji Sarmiji
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol 4, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (243.282 KB) | DOI: 10.18592/jils.v4i1.3781

Abstract

AbstrakPenelitian ini akan membahas tentang peran epistemologi dalam membangun sebuah hukum Islam. Metode yang digunakan melalui kajian pustaka terhadap beberapa literatus tentang kajian filsafat hukum Islam. Penelitian ini menemukan bahwa metode istinbath dengan pendekatan maqashid al-Syari  dapat menggabungkan dan menyelesaikan beberapa masalah hukum yang terjadi perdebatan konsep didalamnya. Cara ini dianggap efektif dalam membangun konsep hukum Islam yang sesuai dengan perkembangan masa dan zaman.Kata kunci: epistemology; hukum; ijtihad AbstractThis research will discuss the role of epistemology in building an Islamic law. The method used through a literature review of several literates on the study of Islamic legal philosophy. This study found that the istinbath method with the maqashid al-Shari approach can combine and solve several legal problems that occur in concept debate. This method is considered effective in developing the concept of Islamic law in accordance with the development of time and age.Keywords: epistemology; law; ijtihad
IMPLIKASI SISTEMIK DARI REKRUTMEN KEPALA DAERAH OLEH PARTAI POLITIK Adlina Adelia
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol 4, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (239.876 KB) | DOI: 10.18592/jils.v4i1.3786

Abstract

AbstrakAda sejumlah gejala yang tidak kondusif bagi proses membangun demokrasi saat ini salah satunya adalah problematika rekrutmen politik dalam sistem politik Indonesia. Berdasarkan problematika tersebut maka penulis mengangkat dua masalah utama, pertama, bagaimana pola sistem rekrutmen Kepala Daerah melalui partai politik saat ini? Kedua, apa implikasi sistemik dari rekrutmen Kepala Daerah oleh partai politik? Penelitian ini bertujuan pertama, untuk mengkaji dan mengetahui pola sistem rekrutmen Kepala Daerah melalui politik saat ini. Kedua, menganalisis dan menjelaskan implikasi sistemik dari rekrutmen Kepala Daerah oleh partai politik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menelaah buku-buku, makalah, jurnal ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan, pertama, pola sistem rekrutmen  kepala daerah melalui partai politik saat ini merubah dirinya menjadi “pedagang kekuasaan”. Partai politik menjual belikan jabatan kepada calon yang ingin mengikuti pemilihan umum Kepala Daerah. Sehingga calon yang ingin merebut hati suatu partai politik harus melakukan “mahar politik” terlebih dahulu. Kedua, implikasi sistemik dari rekrutmen Kepala Daerah oleh partai politik saat ini yaitu terjadinya mahar politik, lahirnya raja-raja kecil di daerah, koalisi partai politik pendukung Kepala Daerah sangat pragmatis, menunjukkan bahwa hukum di Indonesia dapat dibeli, dan munculnya praktik korupsi.Kata Kunci : Rekrutmen Kepala Daerah, Partai Politik AbstractThere are a few symptoms that are not conducive to the current process of building democracy, one of which is the problem of political recruitment in the Indonesian political system. Based on these problems, therefore the writer raises two main problems, firstly, what is the Regional Head recruitment system through political parties in this current of time? Secondly, what are the systemic implications of the recruitment of Regional Heads by political parties? This research was written and aims to: Firstly, to study and find out the pattern of Regional Head recruitment systems through current politics, Secondly, analyze and explain the systemic implications of the recruitment of Regional Heads by political parties. This research is normative legal research by examining books, papers, scientific journals related to the object of the research. This research uses a case approach. The analytical method used is qualitative descriptive. The study concludes that, firstly, the pattern of regional head recruitment systems through political parties is changing itself to become a "power trader". Political parties sell positions to candidates who want to run in the Regional Head elections. Candidates who want to win the heart of a political party must do the "political dowry". Secondly, the systemic implications of the recruitment of Regional Heads by political parties today are the occurrence of political dowry, the birth of minor potentate in the region, the coalition of political parties supporting Regional Heads is very pragmatic, showing that law in Indonesia can be bought, and the emergence of corrupt practices.Keywords: Recruitment of Regional Heads, Political Parties
TEORI MA’RIFAH DALAM TASAWUF DZUN NUN AL-MISHRI Muhammad Irfan Helmy
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol 4, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (143.709 KB) | DOI: 10.18592/jils.v4i1.3723

Abstract

Abstrak:Dzun Nun al-Mishri adalah tokoh Sufi abad ketiga Hijriyah yang meletakkan dasar-dasar teori tentang Ma’rifat yang sampai saat ini menjadi Trade Mark nya dalam studi ilmu Tasawuf. Dalam tasawuf posisinya dipandang penting, karena ia orang pertama di Mesir yang memperbincangkan ahwal dan maqamat para wali atau Sufi. Abdurahman al-Jami dalam Nafahat al-Uns mendeskripsikannya sebagai tokoh sufi yang menjadi rujukan para sufi lainnya atau menisbatkan ajaran-ajaran mereka kepada ajaran-ajaran Dzun Nun al-Mishri. Artikel ini bertujuan mengungkap posisi dan kontribusi Dzun Nun al-Mishri sebagai tokoh sufi dalam merumuskan teori dan klasifikasi ma’rifat dalam ilmu tasawuf. Selain itu, artikel ini juga mengelaborasi bahwa tujuan moral dari ma’rifat dalam pandangan Dzun Nun al-Mihsri adalah menjadikan nilai kemanusiaan sepenuhnya berhiaskan moral Allah. Dengan menggunakan metode deskriptif analitis, artikel ini sampai pada kesimpulan bahwa dalam pandangan Dzun Nun al-Mishri, ma’rifah bagi para sufi adalah pengetahuan dan penglihatan tertingggi tentang Tuhan melebihi jenis pengetahuan mana pun. Karakteristik utama ma’rifah pada hakekatnya ia merupakan pemberian Tuhan berupa cahaya bathin dalam diri seorang sufi. Ma’rifah ini dicapai oleh seorang sufi setelah melewati interaksi yang panjang yang dialami langsung oleh sufi. Ketika seorang sufi mencapai ma’rifah, ia akan berusaha menjadikan dirinya sebagai implementasi  dari hakikat Tuhan yang sebenarnya. Ma’rifah merupakan proses yang tidak mengenal batas akhir sebab semakin tahu seorang sufi tentang Tuhan ia akan semakin terdorong untuk mengetahui Tuhan lebih jauh dan mendalam lagi. Menurut seorang sufi, apa yang dibayangkan oleh seseorang tentang Tuhan, maka Tuhan tidak seperti yang dibayangkan. Ma’rifah semakin bertambah kualitasnya ketika seorang sufi semakin berusaha mengetahui hakikat Tuhan walaupun pada akhirnya mengetahui Tuhan secara penuh dan sempurna adalah hal yang tidak mungkin dilakukan. Ma’rifah yang dicapai seorang sufi akan mempengaruhi tingkatan moral dan aktifitasnya dalam kehidupannya. Abstract:Dzun Nun al-Mishri is an Islamic Sufi leader of the third century who laid the foundations for the theory about Ma'rifat that has been his trade mark in Sufism Studies until now. His position is considered significant in Sufism, since he was the first person in Egypt to address the Guardians or Sufi Ahwaal and Maqamat. Abdurahman al-Jami in al-Uns' Nafahat identifies him as a Sufi leader relating to other Sufis, or translating their teachings into the Dzun Nun al-Mishri teachings. The aim of this article is to determine the position and contribution of Dzun Nun al-Mishri as a Sufi figure in the formulation of the theory and classification of ma'rifat in Sufism. Moreover, this article also elaborates that, in Dzun Nun al-Mihsri 's opinion, the moral purpose of ma'rifat is to make the human interest of humanity entirely framed with God's morality. Using an analytical descriptive method, this article concluded that, in Dzun Nun Al-Mishri 's view, ma'rifah for the Sufi is God's knowledge and vision beyond knowledge of any sort. Ma'rifah's main characteristic is God's gift in the Sufis' inner light. Ma'rifah was achieved by the Sufi after a long interaction experienced directly by the Sufi. When the Sufi reaches Ma'rifah, he's going to try to make himself an act of God. Ma'rifah is a continuous process of knowing God. The more Sufi knows about God, the more he will be encouraged to know God more and more deeply. According to the Sufi, what a person has imagined about God is not as imagined by God. Ma'rifah is that in quality as a Sufi wants to understand God more and more, even if he knows God absolutely and fully. Ma'rifah which is accomplished by a Sufi will affect the moral and activity levels in his life. 

Page 1 of 1 | Total Record : 6