cover
Contact Name
Anwar Hafidzi
Contact Email
prodi.htn@uin-antasari.ac.id
Phone
+6285251295964
Journal Mail Official
anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id
Editorial Address
Jalan Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin
Location
Kota banjarbaru,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Journal of Islamic and Law Studies (JILS)
ISSN : 26568683     EISSN : 26568683     DOI : 10.18592/jils.v5i1.4577
The Journal of Islamic and Law Studies is a multi-disciplinary publication dedicated to the scholarly study of all aspects of science and of the Islamic in Indonesia. Particular attention is paid to works dealing with history geography political science economics anthropology sociology law literature religion philosophy international relations environmental and developmental issues as well as ethical questions related to scientific research. The Journal seeks to place Islam and the Islamic tradition as its central focus of academic inquiry and to encourage comprehensive consideration of its many facets; to provide a forum for the study of Islam and Muslim societies in their global context; to encourage interdisciplinary studies of the Islamic world that are crossnational and comparative; to promote the diffusion exchange and discussion of research findings; and to encourage interaction among academics from various traditions of learning.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 10 Documents
Search results for , issue "Vol. 5 No. 2 (2021)" : 10 Documents clear
Hukum Pidana Dalam Perspektif Qur’ani Rahmat Sholihin
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol. 5 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1351.175 KB) | DOI: 10.18592/jils.v5i3.6047

Abstract

Abstract: The implementation of punishments in the Criminal law, according to Islam, is aimed to bring peace among the society fairly and universally. By following the instructions from the Qur'an and Hadith, it can be understood that the implementation of legal punishment is considered effective as a mean to minimize crime.The Qur'an and Hadith has clearly regulated and ordered the criminal acts against the perpetrators of: adultery, accusing adultery (qadzaf), drinking liquor, theft (sariqah), robbery / security disturbance (hirabah), apostasy (riddah), rebellion, murder and persecution. All these crimes are subject to severe legal punishments, such as: qisas, cutting off hands, stoning and the like.Finally, the execution of the perpetrators of the crime, so as to prevent others to do so, also to serve as curative/restorative action for perpetrators who regret of the mistakes they have previously made. Abstrak: Hukum pidana dalam pemberlakuan sanksi menurut Islam adalah bertujuan untuk melindungi ketentraman masyarakat secara universal dan berkeadilan.  Melalui petunjuk Al-Qur’an dan Hadits dapat dimaklumi bahwa pemberlakuan sanksi hukum dianggap efektif sebagai sarana untuk meminimalisir tindak kejahatan. Diantara tindak  pidana yang secara lugas, tegas dan jelas diatur dalam Al-Qur’an dan Hadits yaitu tindak pidana terhadap pelaku:  zina, menuduh zina (qadzaf), meminum minuman keras, pencurian (sariqah), perampokan/pengacau keamanan (hirabah),  murtad (riddah), pemberontakan,  pembunuhan dan penganiayaan. Semua tindak pidana itu mendapatkan sanksi hukum yang cukup berat, seperti: qisas, potong tangan, rajam dan yang seumpamanya.Eksekusi terhadap pelaku tindak kejahatan itu disamping berfungsi sebagai tindakan preventif  bagi orang lain yang ingin mencoba melakukannya, juga berfungsi sebagai tindakan kuratif bagi pelaku yang bertaubat dari kesalahan yang pernah dilakukannya.
Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Bahran Bahran
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol. 5 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (845.512 KB) | DOI: 10.18592/jils.v5i3.6048

Abstract

Abstract: The determination of a suspect by the police to a person suspected of being a criminal act must be based on the provisions stipulated in Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code. The requirements to be named a suspect according to this law are still considered unclear, giving rise to multiple interpretations. Then the Constitutional Court in its decision numbered 21/PUU-XII/2014 gave a more concrete interpretation of Article 1 number 14, Article 17 and Article 21 of the Criminal Procedure Code which basically states that to assign a suspect to a person at least two pieces of evidence must be met. However, this decision of the Constitutional Court does not also provide a limit for the length of time a person holds the status of a suspect, so that someone can become a suspect forever. Such conditions have the potential for abuse of authority and violations of human rights, so that this legal uncertainty is very detrimental and injures the basic rights of citizens to legal certainty and justice. Abstrak: Penetapan tersangka yang dilakukan oleh kepolisian kepada seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana harus berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai tersangka menurut undang undang ini dinilai masih kabur, sehingga menimbulkan multi interpretasi. Kemudian Mahkamah Konstitusi dalam putusannya bernomor 21/PUU-XII/2014 memberikan interpretasi yang lebih konkret terhadap Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 KUHAP yang pada pokoknya menyebutkan bahwa untuk menetapkan tersangka kepada seseorang minimal harus dipenuhi dua alat bukti. Akan tetapi putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak juga memberikan batasan lamanya seseorang menyandang status tersangka, sehingga bisa seseorang menjadi tersangka selamanya. Kondisi seperti ini tentu sangat berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran terhadap HAM, sehingga ketidakpastian hukum ini sangat merugikan dan mencederai hak dasar warga negara untuk kepastian hukum dan keadilan.
Mediasi Online Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Era Pandemi Yusna Zaidah; Mutia Ramadhania Normas
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol. 5 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1039.532 KB) | DOI: 10.18592/jils.v5i3.5847

Abstract

Abstract: Mediation in the settlement of divorce cases in the Religious Courts is a step that must be done. Mediation should be carried out directly face to face and in a closed room. However, due to the pandemic, mediation meetings were held online through long-distance audio visual communication. The implementation of online mediation in divorce cases can be done using audio visual communication in the form of zoom, google meet and Whatsapp.Although mediation meetings can be conducted through long-distance audio visual communication media, which allows all parties to see and hear each other directly and participate in meetings, due to network constraints and other reasons, mediation efforts cannot be maximized. Therefore, the important role of the mediator in carrying out the online mediation process is very necessary. Abstrak: Mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama adalah merupakan tahapan yang harus dilakukan. Mediasi seyogyanya dilaksanakan secara langsung dengan tatap muka dan dalam satu ruangan tertutup. Namun karena adanya pandemi maka pertemuan mediasi pun dilaksanakan secara online melalui komunikasi audio visual jarak jauh. Pelaksanaan mediasi online dalam perkara perceraian dapat dilakukan dengan menggunakan komunikasi audio visual yang berupa zoom, google meet dan whatsapp.Meskipun pertemuan mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan Namun karena alasan terkendala jaringan dan lain lain, maka upaya mediasi  tidak bisa maksimal. Oleh karena itu peran penting mediator dalam melaksanakan proses mediasi on line ini sangat diperlukan.
Religion And Election: An Ethnographic Account Of Two Caleg Ustadz Ahmad Muhajir
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol. 5 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (394.713 KB) | DOI: 10.18592/jils.v5i3.6140

Abstract

 Abstract: In the literature, of many practices that have been analysed in relation to religion, vote buying has received little attention. The existing work tend to normatively analyse religious texts that the authors see fit to vote buying and come up with the expected verdict, namely, Islam prohibits the practice. But there is another important question of whether religious people actually follow the religious guidance on vote buying. This paper is part of a series of empirical studies on the behaviour of religious candidates in an election where vote buying was rampant. Through the case of two Islamic teachers who ran as legislative candidates (caleg ustadz), I show that religion does not necessarily inspire a clean politics. Nevertheless, their case also indicates that religion still functions as a prism to view the election results.  Abstrak: Di dalam literatur, dari sekian banyak praktik yang telah dianalisis dalam kaitannya dengan agama, praktik jual-beli suara dalam pemilu kurang mendapat perhatian. Karya-karya yang ada cenderung secara normatif menganalisis teks-teks agama yang dianggap penulisnya tepat untuk politik uang dan menghasilkan kesimpulan yang telah dapat ditebak sebelumnya, yaitu Islam melarang praktik tersebut. Namun ada pertanyaan penting lainnya, yakni apakah umat beragama benar-benar mengikuti tuntunan agama dalam urusan jual-beli suara dalam pemilu. Tulisan ini merupakan bagian dari rangkaian studi empiris tentang perilaku caleg relijius di dalam konteks pemilu yang sarat politik uang. Melalui kasus dua ustadz yang maju sebagai calon legislatif (caleg), saya menunjukkan bahwa agama tidak serta merta menginspirasi politik yang bersih. Namun demikian, agama tampaknya masih berfungsi sebagai teropong untuk memahami hasil pemilu.
Implementasi Fatwa Dsn-Mui No. 108/Dsn Mui/X/2016 Pada Penginapan Syariah ; Karunia Syariah Guest House, Adana Guest House Syariah, Dan Guest House Syariah Gatsu Di Kota Banjarmasin Budi Rahmat Hakim; Fauziah Hayati; Muhammad Napiz Saputro
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol. 5 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (752.614 KB) | DOI: 10.18592/jils.v5i3.5913

Abstract

Abstract: This study discusses the implementation of the DSN-MUI Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016 concerning Guidelines for the Implementation of Tourism Based on Sharia Principles, particularly related to the provisions of sharia hotels on the Karunia Syariah Guest House, Adana Guest House Syariah, and Guest House Syariah Gatsu. The purpose of this research is to find out how the implementation of the DSN-MUI Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016 as well as obstacles in its implementation on the Karunia Syariah Guest House, Adana Guest House Syariah, and Guest House Syariah Gatsu. This research used qualitative descriptive analysis techniques through a qualitative descriptive approach. The results of this study conclude that: first, Karunia Syariah Guest House, Adana Guest House Syariah, and Guest House Syariah Gatsu have implemented 4 of the 7 sharia hotel provisions in the DSN-MUI Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016. Second, several obstacles have caused the DSN-MUI fatwa not to be implemented yet, 1) The unavailability of food and beverage services at sharia lodgings. 2) Sharia lodging managers have collaborated with conventional financial institutions in terms of service and the number of guests who use conventional banks in making payments. 3) Sharia lodging managers do not know about the DSN-MUI Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016. 4) There is no guideline for implementing the fatwa regarding the DSN-MUI Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016. Abstrak: Penelitian ini membahas mengenai implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, khususnya terkait ketentuan hotel syariah pada Adana Guest House Syariah, Guest House Syariah Gatsu, dan Karunia Syariah Guest House. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengimplementasian Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 serta kendala dalam pengimplementasiannya pada Adana Guest House Syariah, Guest House Syariah Gatsu, dan Karunia Syariah Guest House. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: pertama, Adana Guest House Syariah, Guest House Syariah Gatsu, dan Karunia Syariah Guest House telah mengimplementasikan 4 dari 7 ketentuan hotel syariah pada Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016. Kedua, ada beberapa kendala yang menyebabkan fatwa DSN-MUI tersebut belum dapat terimplementasi, 1) Belum tersedianya pelayanan makanan dan minuman pada penginapan syariah. 2) Pengelola penginapan syariah sudah bekerjasama dengan lembaga keuangan konvensional dalam hal pelayanan, serta banyaknya tamu yang menggunakan bank konvensional dalam melakukan pembayaran. 3) Pengelola penginapan syariah belum mengetahui mengenai Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016. 4) Belum adanya pedoman implementasi fatwa mengenai Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016.
Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan Ahmad Muqaffi; Rusdiyah Rusdiyah; Diana Rahmi
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol. 5 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (771.019 KB) | DOI: 10.18592/jils.v5i3.5914

Abstract

Abstract: Highlighting the potential discrepancy between the Child Protection Law (No. 35/2014) and the Marriage Law (No. 16/2019) in the issue of marrying children under the minimum age of marriage, which is 19 years. Parents are obliged to "prevent child marriage" according to Article 26 paragraph 1 letter c of the Child Protection Law (No. 35/2014), but Article 7 Paragraph 2 of the Marriage Law (No. 16/2019) actually opens up opportunities for parents to marry off. the child is still not old enough without violating state regulations. As a normative legal research with a statute approach, juxtaposing the two seemingly out of synchrony of the two laws in question and analyzing the law. In addition, it also describes the problems of child marriage so that it is prohibited by the state. Abstrak: Menyoroti potensi ketidaksinkronan antara Undang-Undang Perlindungan Anak (No. 35/2014) dan Undang-Undang Perkawinan (No. 16/2019) dalam isu menikahkan anak di bawah usia minimal kawin, yakni 19 tahun. Orang tua wajib “mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak” menurut Pasal 26 ayat 1 huruf c UU Perlindungan Anak (No. 35/2014), namun Pasal 7 Ayat 2 UU Perkawinan (No. 16/2019) justru membuka peluang orang tua dapat menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur tanpa melanggar aturan negara. Sebagai penelitian hukum secara normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), menyandingkan kedua pasal yang tampak tidak sinkron dari dua UU dimaksud dan menganalisis implikasi hukumnya. Selain itu juga menjabarkan problematika pernikahan anak di bawah umur sehingga dilarang oleh negara.
Hukum Dan Politik Di Indonesia Pasca Kemerdekaan: Studi Kasus Pengadilan Agama Dan Pengadilan Adat Sulaiman Kurdi; Ichwan Ahnaz Alamudi
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol. 5 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (934.259 KB) | DOI: 10.18592/jils.v5i3.5816

Abstract

Abstract: One of the important questions that arise after Indonesia's independence is: what law will be applied in Indonesia?. A long debate has come to the fore, involving various groups and views. Broadly speaking, as described by the authors of this article, the debate can be divided into two broad blocks: the first block of debate between supporters of pluralism and supporters of uniformism, and the second block of debate between secular nationalists and Muslims. Abstrak: Salah satu pertanyaan penting yang muncul setelah Indonesia merdeka adalah: hukum apa yang akan dipakai di Indonesia?. Perdebatan panjangpun muncul ke permukaan, melibatkan berbagai macam kelampok dan pandangan. Secara garis besar, seperti yang dijabarkan oleh penulis artikel ini, perdebatan tersebut bisa dibagi meniadi dua blok besar: blok pertama perdebatan antara pendukung pluralisme dengan pendukung uniformisme, dan blok kedua perdebatan antara nasionalis sekuler dengan Muslim.
Does Kafa'ah Apply To The Descendants Of The Prophet Muhammad. Examine The Concept Of Kafaah Towards The Alawites In Martapura, Banjar Nadiyah Nadiyah; Norlaila Norlaila; Anwar Hafidzi
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol. 5 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (810.926 KB) | DOI: 10.18592/jils.v5i3.5985

Abstract

Abstract: This study emerged when there were problems among Habib and Syarifah in re -interpreting the concept of kafa'ah in marriage for the Alawiyin in the city of Martapura, South Kalimantan. This study is different from other researchers because the problem of endogamy is seen from sekufu or not in the sociological approach of society. The method used in this study is an empirical study with a sociological legal approach to the Alawiyin community who will hold a marriage. The finding of the research is that Kafa'ah in the alawiyin approach is as blood and as a descendant of the Prophet. If no similarity is found, then a discussion approach will be conducted on the agreement of all relatives to determine whether kafa'ah or not for the prospective companion later. Abstrak: Penelitian ini muncul Ketika ada permasalahan di kalangan Habib dan Syarifah dalam memaknai ulang konsep kafa’ah dalam pernikahan bagi kaum Alawiyin di Kota Martapura, Kalimantan Selatan. Penelitian ini berbeda dengan peneliti lainnya karena permasalahan endogami dilihat dari sekufu atau tidaknya dalam pendekatan sosiologi masyarakat. Metode  yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian empiris dengan pendekatan sosiologi hukum terhadap masyarakat alawiyin yang akan melangsungkan pernikahan. Temuan penelitian adalah bahwa Kafa’ah dalam pendekatan alawiyin adalah sedarah dan senasab dzuriyat Rasulullah. Jika tidak ditemukan yang senasab, maka akan dilakukan pendekatan diskusi terhadap kesepakatan semua kerabat untuk menentukan apakah kafa’ah atau tidak bagi calon pendampingnya nanti.
Fikrah Sanksi Pidana Atas Pelaku Pernikahan Di Bawah Tangan Mariani Mariani
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol. 5 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1031.134 KB) | DOI: 10.18592/jils.v5i3.5843

Abstract

Abstract: In constitution number 1 of 1974, it is stated that the marriage is legal if conducted in accordance with the law of each person’s religion and faith, and every marriage has to be registered in accordance with  applicable laws and regulations. In fact, there are some practices of marriage that are conducted only using religious law, fulfiling its requirements and pillars, but it is not registered at the the authorized institution. It is called “underhand marriage”. Whereas Sirri marriage is the hidden or secret marriage. There is controversion about the legitimacy of the two kinds of marriage. There is an opinon stating that the marriage is legal if it fulfils the pillars and requirements. Another opinion states that registration is a part from marriage as an authentic proof and legally enforceable. This research uses descriptive qualitative method, so results have been found in the form of community’s review who accept secret marriage with its arguments, and on the other hand, who reject secret marriage. Besides, the analysis of criminal sanction that threatens secret marriage and efforts to overcome the secret marriage. This article also discusses about the secret/ underhand marriage, its history, and its criminal sanction. Abstrak: Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan  sah apabila  dilaksanakan menurut  hukum masing masing agama dan kepercayaan dan setiap perkawinan harus dicatat  menurut peraturan perundangan yang berlaku. Faktanya di masyarakat ditemukan terjadi perkawinan yang hanya dilaksanakan secara agama dan memenuhi syarat dan rukunnya tapi tidak  dicatatkan pada lembaga yang berwenang ini disebut perkawinan di bawah tangan. Adapun perkawinan sirri adalah perkawinan yang disembunyikan atau rahasia. Terjadi kontroversi silang pendapat tentang sah tidak nyakedua perkawinan tersebut. Ada pendapat yang mengatakan perkawinan tersebut  sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya, tapi ada yang berpendapat pencatatan adalah bagian yang tak terpisahkan  dari perkawinan sebagai bukti otentik dan berkekuatan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu  deskriptif kualitatif, sehingga didapatkan hasil temuan yaitu review masyarakat yang menerima nikah sirri dengan argumennya, dan masyarakat yang menolak nikah sirri. Juga analisis  sangsi pidana yang mengancam nikah sirri dan upaya mengatasi  nikah sirri. Artikel ini juga membahas terkait  perkawinan  sirri/di bawah tangan, serta sejarah  dan sanksi pidana pada nikah sirri.
Strategi Pengembangan Program Studi Dalam Meningkatkan Nilai Akreditasi Pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Bahran Bahran; Arie Sulistyoko; Nuril Khasyi'in; Anwar Hafidzi
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol. 5 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18592/jils.v5i2.8754

Abstract

Abstract: This research tries to find important strategies in improving the quality of accreditation of study programs at the Sharia Faculty of UIN Antasari in 2019-2024. The method used in this study is a field study with a qualitative approach and analyzed using SWOT. The findings in this study are that in 2021-2022 it is rather difficult to achieve Superior accreditation, due to the many deficiencies in improving standard 9 accreditation achievements. So it needs to be addressed until 2024 to achieve excellent criteria by BAN-PT Abstrak: Penelitian ini mencoba untuk mencari strategi penting dalam peningkatan kualitas akreditasi program studi di Fakultas Syariah UIN Antasari pada tahun 2019-2024. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian lapangan dengan pendekatan kualitatif  dan dianlisis menggunakan SWOT. Temuan dalam penelitian ini adalah bahwa pada tahun 2021-2022 agak sulit untuk mencapai akreditasi Unggul, karena banyaknya kekurangan dalam peningkatan capaian akreditasi standar 9. Maka perlu dibenahi hingga tahun 2024 untuk mencapai kriteria unggul oleh BAN-PT

Page 1 of 1 | Total Record : 10