cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Vina Maria Ompusunggu
Contact Email
lppm.univquality@gmail.com
Phone
+6282248172521
Journal Mail Official
justiqa.jurnal@gmail.com
Editorial Address
Jl. Ngumban Surbakti No. 18 Medan
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
JURNAL JUSTIQA
Published by Universitas Quality
ISSN : 29647061     EISSN : 26856832     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Justiqa merupakan jurnal yang bertemakan Ilmu Hukum, dengan manfaat dan tujuan bagi perkembangan Ilmu Hukum. Lingkup penulisan dalam Jurnal ini memfokuskan diri mempublikasikan artikel ilmiah hukum dengan topik-topik sebagai berikut: Hukum Administrasi, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Perdata, Hukum dan Masyarakat, Hukum Hak Asasi Manusia, dan analisis hukum lainnya
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Seni dan Humaniora (Lain-Lain)
Articles 45 Documents
 1   2   3   4   5 
Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 34/G/2021/PTUN.SMD Dalam Sudut Pandang Hukum Administrasi Negara Nursalsabila, Yashinta; Bella, Claudia Chintiya; Paselle, Enos
JURNAL JUSTIQA Vol 5, No 2 (2023): Vol 5 No 2 Tahun 2023
Publisher : Universitas Quality

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36764/justiqa.v5i2.1227

Abstract

Penelitian dalam analisis ini dilaksanakan untuk menganalisis hasil dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 34/G/2021/PTUN.SMD yang diterbitkan atas penanganan kasus penggugatan Bupati Tana Tidung yang disebabkan oleh penerbitan Surat Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor 821/1490/2021 tanggal 22 April 2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung terkhususnya pada lampiran Khusus Nomor 152, atas nama Darmansyah, S.Sos., yang kemudian dijadikan sebagai objek sengketa, yang dimana dalam surat keputusan tersebut penggugat diturunkan jabatannya tanpa adanya alasan mendasar yang jelas, penggugat juga bersaksi bahwa dirinya tidak melakuakn kesalahan yang dapat menyebabkan diwajibkan atas dirinya untuk diturunkan jabatannya. Dalam hasil putusan 34/G/2021/PTUN.SMD, surat keputusan menurunan jabatan oleh Bupati Tana Tidung ini merupakan bentuk dari penyalahgunaan jabatan, yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Dari hasil putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Samarinda diketahui bahwa pada akhirnya gugutan dari Penggugat dikabulkan dan pencabutan atas Surat K Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor 821/1490/2021 harus diberlakukan. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif. 
PEMIDANAAN TERHADAP RESIDIVIS PENGGELAPAN MOBIL RENTAL Karina, Ica; Sinaga, Mancur
JURNAL JUSTIQA Vol 5, No 2 (2023): Vol 5 No 2 Tahun 2023
Publisher : Universitas Quality

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36764/justiqa.v5i2.1242

Abstract

This study aims to determine the punishment for recidivists of rental car embezzlement and to find out the obstacles that arise in the punishment of recidivists of rental car embezzlement.The data used is through literature study by reading, quoting, studying, studying existing literature or materials as well as laws and regulations related to the problem being studied. The material collected in this research was analyzed qualitatively and juridically.The results of this study indicate that the background of the panel of judges imposing a light sentence for a recidivist is due to facts revealed in court, facts arising from valid evidence in court and evidence from witness statements. The judge in deciding a case is required to give a fair decision, because basically the judge's decision in a criminal case will have a big impact on both the perpetrator and the victim. The judge in trying a criminal case must try to find and prove material truth based on the facts in the trial. The recidivism factor is considered as a weighting reason for the crime of the perpetrator being proven guilty of having committed a crime and the perpetrator committing another crime. The sentence imposed by one judge and the perpetrators of other criminal acts is different even though the criminal acts are the same, this is due to the consideration of the judge before imposing a sentence on the perpetrator.
Kajian Hukum Terhadap “Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Nomor 10/G/2023/PTUN.SMD.” Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kota Samarinda Atas Penerbitan Surat Pemberhentian Dalam Jabatan Yanti, Rosida; Paselle, Enos; Kotijah, Siti
JURNAL JUSTIQA Vol 5, No 2 (2023): Vol 5 No 2 Tahun 2023
Publisher : Universitas Quality

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36764/justiqa.v5i2.1235

Abstract

This research aims to examine the legal aspects of State Administrative Court Decision No. 10/G/2023/PTUN.SMD, issued by the State Administrative Court (PTUN) in Samarinda, in response to a case of alleged injustice brought forward by an official from North Kalimantan. The official initially served as the head of the Public Works and Spatial Planning Agency (PUPR-PERKIM) and was subsequently transferred to the Environmental Analyst position within the Department of Natural Resources and Mining and the Environment under the Economic Bureau of the Provincial Secretariat of North Kalimantan. The research employs a juridical-normative methodology, with an approach that involves a thorough examination of legal literature, legislation, and relevant written materials. The study focuses on legal aspects within the administrative process and evaluates the legal effectiveness concerning decisions to terminate an official from their position. The research findings indicate that the legal certainty surrounding a decision to terminate an official's position can be nullified if it complies with the administrative process and is legally invalidated by the PTUN, with final legal force. As a result, the decision is deemed null and void, and the plaintiff is entitled to return to their original position, with significant implications for the official from North Kalimantan.
Analisis Yuridis Terhadap Putusan PTUN Samarinda Nomor 13/G/2023/PTUN.SMD ( Studi Kasus Pemberhentian Dalam Jabatan) Sari, Mila; Panuntun, Ariya; Paselle, Enos
JURNAL JUSTIQA Vol 5, No 2 (2023): Vol 5 No 2 Tahun 2023
Publisher : Universitas Quality

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36764/justiqa.v5i2.1234

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis terhadap putusan pengadilan tata usaha Negara Samarinda dengan Nomor 13/G/2023/PTUN.SMD yang timbul akibat dari gugatan terhadap Gubernur Kalimantan Utara yang disebabkan oleh penerbitan Surat Keputusan Gubernur Kaltara dengan No. 824/167/2-2-BKD tentang Pemberhentian Dr. RS dari Jabatannya sebagai direktur RSUD Dr. H. Jusuf SK Kaltara pada tanggal 7 Maret 2023 yang menjadi objek sengketa KTUN. Isi Surat Keputusan Gubernur tersebut berisi tentang pemberhentian Dr. H. RS dari jabatan sebagai Direktur RSUD dr. H. JUSUF SK yang terletak pada provinsi Kalimantan Utara dan ditempatkannya dalam jabatan baru sebagai analis kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan karena penelitian ini bersifat yuridis normatif. Hasil dari putusan tersebut adalah mengabulkan seluruh permohonan pemohon untuk membatalkan dan wewajibkan untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Kaltara No. 824/167/2-2-BKD yang berisi pemberhentian Dr. RS dari jabatan direktur RSUD pada tanggal 7 Maret 2023. Surat keputusan Gubernur tersebut dinyatakan batal karena dinilai memiliki kesalahan prosedur dalam penerbitannya.Kata Kunci: Aparatur Sipil Negara; Kepegawaian; PTUN
Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tentang Sengketa Kepegawaian Nomor 28/G/2021/PTUN.BNA Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Febrianti, Amanda Putri; Paselle, Enos
JURNAL JUSTIQA Vol 5, No 2 (2023): Vol 5 No 2 Tahun 2023
Publisher : Universitas Quality

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36764/justiqa.v5i2.1233

Abstract

AbstrakPenelitian ini dilakukan untuk mengetahui hasil akhir dari putusan Mahkamah Agung (MA) Banda Aceh tentang menjaga kepegawaian terhadap disiplin kerja, yang mana putusan tersebut tercantum dengan Nomor 28/G/2021/PTUN.BNA. Permasalahan umum yang peneliti angkat dalam penelitian ini adalah Analisis terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perspektif Hukum Administrasi Negara. Yang menjadi objek penelitian pada penelitian ini adalah gugatan perdata kepegawaian yang memiliki hasil akhir gugatan sebagaimana diterima sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 28/G/2021/PTUN.BNA, yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan terhadap asas proporsionalitas. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya berupa studi kepustakaan. Hasil keseluruhan dari analisis putusan PTUN Banda Aceh dengan nomor putusan 28/G/2021/PTUN.BNA. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh melalui Majelis Hakim memutuskan bahwa gugatan sepenuhnya diterima, dan tergugat wajib mencabut atau menghapus keputusan yang telah disetujui yaitu berupa Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor : 3 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Page 5 of 5 | Total Record : 45

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2019 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5, No 2 (2023): Vol 5 No 2 Tahun 2023 Vol 5, No 1 (2023): Jurnal Justiqa Vol 4, No 2 (2022): VOL 4 NO 2 TAHUN 2022 Vol 4, No 1 (2022): VOL 4 NO 1 TAHUN 2022 Vol 3, No 2 (2021): VOL 3 NO 2 TAHUN 2021 Vol 3, No 1 (2021): VOL 3 NO 1 TAHUN 2021 Vol 2, No 2 (2020): VOL 2 NO 2 TAHUN 2020 Vol 2, No 1 (2020): VOL 2 NO 1 TAHUN 2020 Vol 1, No 1 (2019): VOL 1 NO 1 TAHUN 2019