cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nadia
Contact Email
nadia@iainpalu.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
tadayun@iainpalu.ac.id
Editorial Address
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Gedung Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu Jalan Diponegoro Nomor 23 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah Kode Pos: 94221
Location
Kota palu,
Sulawesi tengah
INDONESIA
Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Published by Universitas Islam Negeri DATOKARAMA PALU
ISSN : 29618436     EISSN : 27744914     DOI : https://doi.org/10.24239/tadayun.v3i1.28
Core Subject : Religion, Economy, Social,
Religion Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Tadayun merupakan jurnal Hukum Ekonomi Syariah yang dikelola oleh Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palu. Jurnal Ilmiah ini dapat diakses secara terbuka sebagai upaya untuk menyebarluaskan hasil penelitian yang berfokus pada kajian Hukum Ekonomi baik dalam tinjauan hukum Islam maupun hukum positif. Tadayun diterbitkan secara berkala 2 (dua) kali dalam setahun, tepatnya pada bulan Juni dan Desember.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 5 No. 1 (2024)" : 7 Documents clear
LEGAL ANALYSIS OF THE JU'ALAH CONTRACT FROM THE PERSPECTIVE OF AHKAM HADITH Salma, Rahmani; Saran, Mohammad; Komaruddin, Koko
Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 5 No. 1 (2024)
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/tadayun.v5i1.134

Abstract

The demands and dynamics of human life are becoming more complex due to technological advancements and economic progress. It is causing various contemporary issues in Islamic jurisprudence, such as affiliate marketing practices. Affiliate marketing, in terms of its technical execution, uses a Ju’alah scheme or contract. This study analyzes the quality and strength of Hadith, as reported by Bukhari number 5736, regarding Ruqyah with Surah Al-Fatihah as a legal foundation for Ju’alah in Islamic law. The study employs a qualitative and descriptive-analytical method based on Takhrij and Syarah hadith. This study's data was sourced from library research procedures, including primary and secondary data. The research elucidates that, from the perspective of Hadith, ju’alah represents a commitment to rewarding an effort completed by one party. The permissibility of ju’alah in Hadith Bukhari no.5736, shown through the response of Prophet Muhammad saw, thus approved Abu Sa'id al Khudri's acts during the execution of ruqyah and their agreement to give a goat as a reward/return for the ruqyah. According to the analysis result of Hadith Bukhari no. 5736 regarding ruqyah with Surah Al-Fatihah, this Hadith has the status of hadith ahad and shahih quality, thereby establishing its viability as a hujjah or legal foundation for ju’alah in Islamic law. AbstrakTuntutan dan dinamika dalam kehidupan manusia semakin kompleks, terutama akibat perkembangan teknologi dan kemajuan ekonomi, yang serta merta memunculkan berbagai isu kontemporer dalam fikih muamalah, seperti praktik pemasaran afiliasi. Pemasaran afiliasi dari teknis pelaksanaannya, menggunakan skema atau akad ju’alah. Penelitian ini mengkaji kualitas dan kekuatan hadis riwayat Bukhari no.5736 tentang ruqyah dengan surat al-fatihah sebagai landasan hukum akad ju’alah. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif melalui metode deskriptif-analitis yang bersumber dari metode takhrij hadis dan syarah hadis. Sumber data penelitian ini didasarkan pada pengumpulan data melalui studi kepustakaan (library research), yang mencakup sumber-sumber primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif hadis, akad jua’alah merupakan komitmen pemberian imbalan sebagai balasan atas tugas atau pekerjaan yang telah dilakukan. Kebolehan akad ju’alah dalam hadis Riwayat bukhari no.5736 ditunjukkan melalui respon Nabi saw yang membenarkan tindakan Abu Sa’id al Khudri dalam melaksanakan ruqyah dan kesepakatan pemberian kambing sebagai imbalan atas ruqyah tersebut. Berdasarkan hasil analisis terhadap hadis Riwayat bukhari no.5736 tentang ruqyah dengan surat al-fatihah, dapat disimpulkan bahwa hadis berstatus hadis ahad dan berkualitas shahih, sehingga dapat dijadikan sebagai hujjah atau landasan hukum akad ju’alah.
MUDARABAH IMPLEMENTATION IN SAVINGS PRODUCTS AT BAITUL MAAL WA TAMWIL AL-YAMAN BANYUWANGI Al Jufri, Moh Abdul Basit; Pratomo, Ahmad Sidi; Al Jufri, Moh Iza
Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 5 No. 1 (2024)
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/tadayun.v5i1.143

Abstract

This study examines the implementation of the mudarabah contract in savings products at BMT Al-Yaman Banyuwangi, focusing on the alignment of these practices with the Compilation of Islamic Economic Law (KHES) and the principles of maqasid sharia. This research used an empirical juridical method. This means that research collects data through observation, interviews, and documentation. The analysis results show that BMT Al-Yaman applies the unrestricted mudarabah contract in tabungan umum and tabungan pelajar products, with profit-sharing adjusted monthly. The study finds that the mudarabah practices at BMT Al-Yaman comply with the requirements and pillars established by KHES and support of Maqasid Sharia in creating justice and welfare for all parties involved. This research is expected to significantly contribute to academic literature and Islamic financial practices, particularly in applying the mudarabah contract in BMT savings products. Abstrak Penelitian ini mengkaji implementasi akad mudarabah pada produk tabungan di BMT Al-Yaman Banyuwangi, dengan fokus pada kesesuaian praktik tersebut terhadap Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Maqasid Syariah. Menggunakan metode yuridis empiris, penelitian ini mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa BMT Al-Yaman menerapkan akad mudarabah mutlaqah dalam produk tabungan umum dan pelajar, dengan bagi hasil yang disesuaikan setiap bulan. Penelitian ini menemukan bahwa praktik akad mudarabah di BMT Al-Yaman telah sesuai dengan syarat dan rukun yang ditetapkan oleh KHES, serta mendukung maqasid sharia dalam menciptakan keadilan dan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap literatur akademik dan praktik keuangan syariah, khususnya dalam konteks penerapan akad mudarabah di produk tabungan BMT.
EKSISTENSI WISATA KULINER KAMPUNG SINGKONG SALATIGA: PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HALAL TOURISM Mastura, Eymi; Huda, Muhammad Chairul; Fahrurrosin, Fahrurrosin
Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 5 No. 1 (2024)
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/tadayun.v5i1.146

Abstract

Salatiga's Kampung Singkong is a culinary tourism destination with a center for processed cassava-based food that has become an attraction for tourists visiting Salatiga. This village was named and named Kampung Singkong. The goal is to become an economic attraction. This development attracts the author to examine whether the development of this culinary tourism center is in accordance with Islamic law or sharia economic law in particular. Then, whether the culinary tourism center of this cassava village can become halal tourism. This research is a field research by conducting observations and interviews with actors who are concerned about the development of Singkong Village in Salatiga. The presentation in this article uses a descriptive method and uses a sociological juridical approach. The results of this study: first, the production of processed cassava in Salatiga's Singkong Village has not fully complied with the standards set by the Indonesian Ministry of Religious Affairs and MUI. As many as thirty-two only four have halal certification. Secondly, the development of culinary tourism center in Kampung Singkong Salatiga is not fully in accordance with the concept of halal tourism from MUI. Abstrak Kampung Singkong Salatiga merupakan destinasi wisata kuliner sentra olahan makanan berbahan baku singkong yang berhasil menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung ke Salatiga. Kampung ini dinobatkan sekaligus dinamai dengan Kampung Singkong. Tujuanya agar menjadi daya tarik perekonomian. Perkembangan ini menarik penulis untuk meneliti apakah pengembangan sentra wisata kuliner ini telah sesuai dengan hukum Islam atau hukum ekonomi syariah pada khususnya. Lalu, apakah sentra wisata kuliner kampung singkong ini dapat menjadi wisata halal (halal tourism). Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan malakukan observasi dan wawancara kepada para actor (pelaku) yang concern terhadap pengembangan Kampung Singkong di Salatiga. Penyajian dalam artikel ini menggunakan metode diskriptif serta menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil dari penelitian ini: pertama, produksi olahan singkong di Kampung Singkong Salatiga belum sepenuhnya sesuai dengan standar yang ditentukan oleh Kementerian Agama RI dan MUI. Sebanyak tiga puluh dua UMKM dan IKM yang ada, baru empat yang memiliki sertifikasi halal. Kedua, pengembangan sentra wisata kuliner Kampung Singkong Salatiga belum sepenuhnya sesuai dengan konsep halal tourism dari MUI.
ANALISIS PENERAPAN LEMBAGA SERTIFIKASI HALAL DI KAWASAN ASEAN Akhmad Rifqi Zain; Izza, M. Yusril Hafidz Nur; Azizah, Siti Nur
Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 5 No. 1 (2024)
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/tadayun.v5i1.246

Abstract

ASEAN functions as a unified market and manufacturing hub, facilitating the unrestricted movement of goods, services, capital, investment, and production. This setup includes abolishing tariffs for trade among ASEAN nations, an established condition not up for negotiation, particularly for Indonesia. Implementing free trade within ASEAN raises apprehensions among the Muslim populace in Indonesia and other ASEAN nations regarding the halal status of imported products. To address these concerns, standardized terms, labels, and registration procedures are necessary for certification purposes. This study aims to compare the implementation of halal certification at halal certification bodies in ASEAN countries, especially Indonesia, Malaysia and Thailand. The study applied a comparative qualitative method by collecting primary and secondary data. Primary data were obtained from information official website of the government and halal certification bodies. Meanwhile, secondary data obtained from literature sources such as journals, articles, and books that are relevant with the research topic. Such as each country's halal standards and comparing them with technological aspects, determination procedures, legal issues, and audit methods. The analysis results show that ASEAN member countries, especially Indonesia, Malaysia and Thailand, have regulations and requirements to implement halal assurance standards. However, this difference creates confusion and hinders international trade. Abstrak ASEAN berfungsi sebagai pasar terpadu dan pusat manufaktur, yang memfasilitasi pergerakan barang, jasa, modal, investasi, dan produksi yang tidak terbatas. Salah satu peraturan yang diterapkan tarif bea masuk yang dikenakan terhadap barang-barang yang diperdagangkan di antara negara-negara anggota ASEAN. Penerapan perdagangan bebas di ASEAN menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat Muslim di Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya mengenai status kehalalan produk impor. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan persyaratan, label, dan prosedur pendaftaran yang terstandarisasi untuk sertifikasi halal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sertifikasi halal di lembaga sertifikasi halal di negara-negara ASEAN, khususnya Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Penelitian ini menggunakan kualitatif komparatif dengan mengumpulkan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh diperoleh dari informasi situs resmi pemerintah dan lembaga sertifikasi halal. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari literatur seperti jurnal, artikel, dan buku-buku yang relevan dengan topik penelitian. Seperti standar halal masing-masing negara dan membandingkannya dengan aspek teknologi, prosedur penetapan, isu hukum, dan metode audit. Hasil analisis menunjukkan bahwa negara-negara anggota ASEAN, khususnya Indonesia, Malaysia dan Thailand, memiliki peraturan dan persyaratan berbeda untuk menerapkan standar jaminan halal. Namun, perbedaan ini menciptakan kebingungan dan menghambat perdagangan internasional.
THE COMPLEXITY OF WAQF LAND IN THE CONTEXT OF CUSTOMARY LAW IN INDONESIA Fahmi, Nazil; Hasbi, Hasbi; Gobo, Berlian; Mirnawati, Mirnawati; Helmi, Moh
Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 5 No. 1 (2024)
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/tadayun.v5i1.268

Abstract

Waqf, an Islamic legal matter, requires detailed examination, especially since the issue of waqf of customary land has been adopted into Indonesian customary law. Despite indications of waqf's pre-Islamic existence in Indonesia, this article aims to provide a comprehensive understanding of waqf's concept, practice, and case studies within the context of Indonesian customary law. Employing qualitative research methods and a normative juridical design, data sourced from literature reviews elucidates diverse perspectives on customary law regarding waqf practices in Indonesian society. Findings reveal that customary waqf involves various types of assets with diverse purposes, including worship and communal interests. The waqf process safeguards land from commercial transactions and establishes clear administrative roles and objectives. Although customary waqf rules lack written documentation, Islamic law serves as a pivotal reference, emphasizing the need for adequate regulations to manage waqf. This recognition is crucial, particularly considering waqf's treatment akin to legal entities within customary law. Across Indonesian tribes and communities, diverse customary waqf practices reflect localized customs and traditions. Abstrak Wakaf, sebagai persoalan hukum Islam, membutuhkan pemeriksaan yang mendetail, terutama karena masalah wakaf tanah adat telah diadopsi ke dalam hukum adat Indonesia. Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa wakaf sudah dikenal di Indonesia sebelum kedatangan Islam. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang konsep, praktik, dan contoh kasus wakaf dalam konteks hukum adat di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan desain penelitian yuridis-normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari tinjauan literatur yang membahas berbagai perspektif hukum adat di Indonesia terkait praktik wakaf dalam masyarakat. Temuan menunjukkan bahwa wakaf adat melibatkan berbagai jenis harta dengan tujuan yang beragam, termasuk untuk ibadah dan kepentingan bersama. Proses wakaf menempatkan tanah di luar transaksi komersial, menetapkan pengurus dan tujuan wakaf secara jelas. Meskipun aturan wakaf dalam hukum adat bersifat tidak tertulis, hukum Islam menjadi sumber acuan yang menekankan pentingnya regulasi yang memadai untuk mengelola wakaf. Pengakuan ini khususnya penting untuk wakaf yang diperlakukan serupa dengan tindakan perkumpulan sebagai badan hukum dalam hukum adat. Praktik wakaf adat telah lama dilakukan oleh berbagai suku dan komunitas di Indonesia, dengan pendekatan yang berbeda tergantung pada adat dan kebiasaan setempat.
UTILIZATION OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGY IN THE ECONOMIC SECTOR: A COMPILATION OF SHARIA ECONOMIC LAW PERSPECTIVES Asmarini, Andini; Nursalam Rahmatullah
Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 5 No. 1 (2024)
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/tadayun.v5i1.311

Abstract

Blockchain is a revolutionary concept in information technology that allows the creation and storage of data in a decentralized and encrypted manner. However, blockchain is still a new system in the economic world, so it is necessary to ensure that this technology complies with Sharia standards. In this case, the Compilation of Sharia Economic Law is an essential guideline in Sharia economics in Indonesia because it provides legal certainty, regulatory standards, and consumer protection and supports the development of Sharia finance. This article was written to provide an overview of the opportunities for utilizing blockchain technology in the economic sector from a KHES perspective. The method used is library research, a normative juridical approach, by analyzing documents and information related to the study problem. The results show that KHES articles suit the blockchain character, some of which are articles 21, 179-180, 200, 413, and 577. However, an in-depth analysis is needed regarding the principles of Sharia and the need for a fatwa. Apart from that, it is essential to make clear regulations by the government and government authorities regarding the use of blockchain technology. With proper regulations, blockchain can become helpful in developing the Sharia economy. Abstrak Blockchain adalah konsep yang revolusioner dalam teknologi informasi yang memungkinkan pembuatan dan penyimpanan data secara terdesentralisasi dan terenkripsi. Keunggulan utama dari blockchain adalah transparansi dan keamanan. Kendati demikian, blockchain tetaplah system baru dalam dunia ekonomi, sehingga perlu dipastikan jika teknologi ini sesuai dengan standar syariah. Dalam hal ini, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjadi pedoman penting dalam ekonomi syariah di Indonesia karena memberikan kepastian hukum, standar regulasi, perlindungan konsumen, dan dukungan pengembangan keuangan syariah. Artikel ini ditulis untuk memberikan gambaran mengenai konsep blockchain dan peluang pemanfaatan teknologi blockchain di bidang ekonomi dalam perspektif KHES. Metode yang digunakan adalah library research, pendekatan normatif yuridis. Tahapan dalam penelitian ini, meliputi: pengidentifikasian secara sistematik, serta analisis dokumen dan informasi yang berkaitan dengan masalah kajian. Hasil menunjukkan terdapat pasal KHES yang sesuai karakter blockchain, beberapa diantaranya: pasal 21, pasal 179-180, Pasal 200, Pasal 413 dan Pasal 577. Meski demikian, dibutuhkan analisis mendalam terkait prinsip kepatuhan syariah dan perlu adanya fatwa khusus. Selain itu, penting dibuatnya regulasi yang jelas oleh pemerintah dan otoritas keuangan mengenai penggunaan teknologi blockhcain. Dengan regulasi yang tepat, edukasi yang memadai, dan penilaian dari ahli syariah, blockchain dapat menjadi alat yang sangat berguna dalam mengembangkan ekonomi syariah yang lebih adil dan transparan.
FIQH ECOLOGY-BASED GREEN BANKING FRAMEWORK: A MODEL FOR ENVIRONMENTALLY FRIENDLY CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY Amiruddin, Muhammad Majdy; Qaed, Issa; Husain, Saddan
Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 5 No. 1 (2024)
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/tadayun.v5i1.315

Abstract

This research aimed to develop a Green Banking framework based on the principles of Fiqh Ecology, implemented through CSR initiatives in Indonesian sharia banking. A qualitative methodology was employed, including literature review and policy analysis tools, along with coding analysis to discern primary themes from collected data. Regulations and policies related to environmental protection in the banking sector, such as Law No. 7 of 1992 on Banking (amended by Law No. 10 of 1998), Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management (UUPPLH), Bank Indonesia Regulation No. 7/2/PBI/2005, Bank Indonesia Circular Letter No. 7/3/DPNP, and green financing regulations, align with the principles of Fiqh Ecology in Sharia banking. The integration of Fiqh Ecology and corporate social responsibility (CSR) into the Green Banking framework has produced significant outcomes. The principles of Fiqh Ecology—Balance (Mizan), Responsibility (Amanah), Prohibition of Destruction (Fasad fil Ardh), Maintenance (Hifz), and Sustainability (Istidamah)—are reflected in the CSR policies of Islamic banking. These policies include initiatives such as environmental risk assessments in credit decisions, creating green financial products, funding policies for eco-friendly projects, annual carbon footprint reporting, collaboration with NGOs, investment in renewable energy, and public campaigns. Abstrak Penelitian ini bertujuan mengembangkan kerangka Perbankan Hijau berdasarkan prinsip-prinsip Fikih Ekologi dan diimplementasikan melalui inisiatif CSR di perbankan syariah Indonesia. Metodologi yang digunakan adalah kualitatif, meliputi tinjauan literatur dan alat analisis kebijakan, serta analisis kode untuk mengidentifikasi tema utama dari data yang dikumpulkan. Regulasi dan kebijakan terkait perlindungan lingkungan di sektor perbankan, seperti UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (diubah oleh UU No. 10 Tahun 1998), UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005, Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/3/DPNP, serta regulasi pembiayaan hijau, sejalan dengan prinsip Fikih Ekologi dalam konteks perbankan syariah. Penggabungan Fikih Ekologi dan corporate social responsibility (CSR) dalam kerangka Perbankan Hijau menghasilkan hasil yang signifikan. Prinsip Fikih Ekologi, yaitu Keseimbangan (Mizan), Tanggung Jawab (Amanah), Larangan Pengrusakan (Fasad fil Ardh), Pemeliharaan (Hifz), dan Keberlanjutan (Istidamah), tercermin dalam kebijakan CSR perbankan syariah. Kebijakan ini mencakup inisiatif seperti penilaian risiko lingkungan dalam keputusan kredit, penciptaan produk keuangan hijau, kebijakan pendanaan proyek ramah lingkungan, pelaporan jejak karbon tahunan, kerja sama dengan LSM, investasi dalam energi terbarukan, dan kampanye publik.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2025) Vol. 6 No. 1 (2025) Vol. 5 No. 2 (2024) Vol. 5 No. 1 (2024) Vol. 4 No. 2 (2023) Vol. 4 No. 1 (2023) Vol. 3 No. 2 (2022) Vol. 3 No. 1 (2022) Vol. 2 No. 2 (2021) Vol. 2 No. 1 (2021) Vol. 1 No. 2 (2020) Vol. 1 No. 1 (2020) More Issue