Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah)

jisrah
Website

Published by Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

ISSN : 27751783 EISSN : 27753557 DOI : 10.31958

Core Subject : Religion, Humanities, Social,

Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah) with ISSN 2775-3557 (Online) and 2775-1783 (Print) is aimed at spreading the research results conducted by academicians, researchers, and practitioners in the field of sharia. JISRAH encompasses research papers from researcher, academics, and practitioners. In particular, papers which consider the following general topics are invited:Islamic Law, Islamic Family Law, Constitutional Law (Siyasah), Islamic Economic Law. The journal is published periodically three times a year, i.e., every April (first edition) August (second edition) and December (third edition).

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 23 Documents

1 2 3

Search results for , issue "Vol 2, No 1 (2021)" : 23 Documents clear

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG KEWAJIBAN PANITERA PENGADILAN MENGIRIMKAN SALINAN PUTUSAN PERCERAIAN KEPADA PEGAWAI PENCATAT PERNIKAHAN (Studi Kasus Pengadilan Agama Batusangkar) Nofrizal Nofrizal; Irma Suryani
Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah) Vol 2, No 1 (2021)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Studi ini mengkaji tentang Kewajiban Panitera Mengirimkan Salinan Putusan Perceraian Kepada Pencatat Pernikahan. Permasalahannya adalah Kewajiban Panitera Mengirimkan Salinan Putusan Perceraian Kepada Pencatat Pernikahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun. Dari permasalahan tersebut muncul pertanyaan apa faktor yang melatarbelakangi Panitera Pengadilan tidak mengirimkan salinan Perceraian Kepada Pencatat Pernikahan. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research).Hasil penelitian Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Kewajiban Panitera Pengadilan Mengirimkan Salinan Putusan Perceraian Kepada Pegawai Pencatat Pernikahan (Studi Kasus Pengadilan Agama Batusangkar), ada beberapa faktor yang mempengaruhi tidak terlaksananya Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Faktor-faktor yang menghalangi tidak terlaksananya Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah yaitu, pertama tidak ada biaya operasional, kedua tidak adanya system online yang diberlakukan, ketiga kurang efektifnya koordinasi antara pihak pengadilan dengan pegawai pencatat pernikahan, keempat tidak adanya kontrol dari pengadilan. Analisis hukum analisis penulis berdasarkan akibat yang ditimbulkan tidak terlaksananya pengiriman salinan putusan perceraian kepada pencatat pernikahan salah satu akibatnya adalah tidak terlaksanya Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018. Hal tersebut menjadikan kurang efektifitasnya Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tersebut karena pegawai pencatat pernikahan tidak dapat merubah status perkawinan seseorang hal tersebut tidak terlepas dari tidak adanya salinan putusan perceraian yang dikirimkan oleh pihak pengadilan dan hal tersebut juga berdampak terhadap ketidakjelasan status perkawinan seseorang di kantor urusan agama.

PELAKSANAAN PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH JAKSA SELAKU PENGACARA NEGARA (Studi Perkara No 62/Pdt.G/2019/PA.SWL) Jonni Iswanto; Ulya Atsani
Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah) Vol 2, No 1 (2021)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Tulisan ini mengkaji tentang pelaksanaan pembatalan perkawinan oleh jaksa selaku pengacara negara dalam perkara No 62/Pdt.G/2019/PA.SWL. Dengan tujuan mendeskripsikan pelaksanaan pembatalan perkawinan oleh Jaksa pada Pengadilan Agama Sawahlunto Kelas IIB yang telah terlebih dahulu diputuskan pada Pengadilan Negeri Sawahlunto No 42/Pid.B/2018/PN SWL dan pada tingkat Banding oleh Pengadilan Tinggi Padang, berdasarkan Putusan No 113/PID/2018/PT.PDG sebagai putusan a quo. Terdapat kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembatalan perkawinan, serta upaya-upaya yang dilakukan oleh jaksa dalam penaganan perkara No 62/Pdt.G/2019/PA.SWL. Jenis penelitian adalah field research pada Pengadilan Agama Sawahlunto Kelas IIB dan Kejaksaan Negeri Sawahlunto dengan bentuk penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Pelaksanaan pembatalan perkawinan pada tahap mediasi yang ditiadakan, karna perkara yang telah diputuskan sebelumnya pada Pengadilan Tinggi Padang yang telah bersifat a quo. Kendala yang dihadapi oleh jaksa dalam pengajuan permohonan pembatalan perkawinan Perkara No 62/Pdt.G/2019/PA.SWL, ialah dalam hal administrasi biaya perkara dan pelaksanaan eksekusi putusan majelis hakim. Upaya yang dilaksanakan oleh Jaksa dalam menyikapi kendala-kendala yang ada, dengan tetap mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pengajuan anggaran pada Kejaksaan Tinggi Padang, guna hal menempatkan kepentingan bersama dalam penegakan hukum yang diprioritaskan dibandingkan dengan kepentingan induvidu, agar proses pelaksanaan perkara dapat terjalankan sebagaimana mestinya.

MANJAPUIK SUMANDO YANG BAGANYIE DI NAGARI BATU BALANG KECAMATAN HARAU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Mori Oktaviani; Emrizal Emrizal
Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah) Vol 2, No 1 (2021)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Studi ini mengkaji tentang sebuah adat kebiasaan Manjapuik Sumando yang Baganyie di Nagari Batu Balang, Kecamatan Harau yang ditinjau dari Perspektif Hukum Islam. Permasalahannya adalah fenomena banyaknya kaum sumando (suami) yang meninggalkan rumah istri dan pendamaian dengan penjemputan dari pihak istri. Dari permasalahan tersebut muncul pertanyaan Bagaimana Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Manjapuik Sumando yang Baganyie. Penulisan ini merupakan penulisan lapangan. Data/bahan diperoleh melalui wawancara. Setelah data terkumpul diolah dengan cara deskriptif. Dan dianalisis dengan cara pengolahan data kualitatif yaitu penguraian atau penggambaran secara tertulis tanpa menggunakan angka-angka atau statistik. Penulisan ini menemukan hasil Secara syar’i tradisi Manjapuik Sumando yang Baganyie ini sangat baik, termasuk URF SHOHIH yang harus di pertahankan bahkan seharusnya wajib di lakukan untuk terlaksananya tugas dan kewajiban seorang bapak daam rumah tangga (sebagai sumando) yaitu berkewajiban untuk nafkah lahir (sandang, pangan dan papan) serta nafkah bathin beserta pendidikan dan perlindungan bagi istri dan anaknya.

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG ITSBAT NIKAH PERKARA NOMOR 2/Pdt.P/2019 DI PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT Burhanuddin Burhanuddin; Sri Yunarti
Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah) Vol 2, No 1 (2021)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Studi ini mengkaji tentang putusan hakim tentang isbat nikah perkara No. 2/Pdt.P/2019 di Pengadilan Agama Sawahlunto dalam perspektif fikih munakahat. Adapun latar belakang dalam penelitian ini adalah terkait mengenai Putusan Perkara No. 2/Pdt.P/2019/PA SWL, yang mana hakim dalam memutuskan perkara ini dengan status wali yang menikahkan seorang perempuan dengan status wali di luar ketentuan Undang-undang. Jadi timbul persoalan apa pertimbangan hakim dalam memutuskan isbat nikah dengan status wali yang menikahkan perempuan di luar ketentuan undang-undang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis putusan hakim tentang isbat nikah perkara No. 2/Pdt.P/2019 di Pengadilan Agama Sawahlunto dalam perspektif fikih munakahat. Jenis penelitian ini adalah field research atau penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data terdiri dari data primer dan skunder. Data primer didapatkan melalui wawancara dengan majelis hakim sekaligus Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto dan data skunder adalah direktori jendral Putusan Agama Sawahlunto kelas IIB, rekaman dan dokumentasi lainnya. Kesimpulan yang didapatkan bahwa hakim dalam mengabulkan isbat nikah dengan status wali di luar ketentuan undang-undang disebabkan karena situasi dan keadaan yang mendesak. Laki-laki dan perempuan dalam perkara tersebut disegerakan untuk dinikahkan karena membuat resah masyarakat sekitar karna sering berdua tanpa ikatan pernikahan, maka dengan alasan demikian hakim membolehkan pernikahan dilakukan oleh wali seorang tokoh agama dengan ketentuan rukun dan syarat pernikahan terpenuhi dan wali tersebut memahami tentang agama Islam, terkhusus tentang fikih munakahat, dan berwawasan luas, berwibawa, laki-laki.

PENGESAHAN NIKAH PASANGAN DI BAWAH UMUR YANG DIDAHULUI DENGAN PERNIKAHAN SIRRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kua Kecamatan Sungayang) Fachrul An'am; Nofialdi Nofialdi
Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah) Vol 2, No 1 (2021)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya pasangan di bawah umur yang sudah melakukan pernikahan sirri kemudian memiliki anak. Setelah pasangan tersebut cukup umur mereka datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) untuk menikah ulang dengan tujuan agar pernikahannya tercatat secara hukum. KUA kemudian melakukan pernikahan ulang kedua pasangan yang sudah cukup umur tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana praktek pelaksanaan nikah pasangan di bawah umur di KUA Kecamatan Sungayang, apa dasar/landasan yuridis KUA Kecamatan Sungayang menikahkan kembali pasangan di bawah umur yang telah menikah sirri dan bagaimana akibat hukum dari disahkannya pernikahan pasangan di bawah umur yang didahului dengan nikah sirri. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Sumber primernya adalah Kepala KUA, penghulu nikah dan pasangan yang menikah ulang. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian adalah praktek pelaksanaan nikah pasangan di bawah umur di KUA Kecamatan Sungayang rata-rata terjadi karena pergaulan bebas sehingga pihak perempuan sudah hamil di luar nikah. Kedua belah pihak melakukan nikah sirri terlebih dahulu sebelum dilakukannya nikah ulang di KUA. Dasar/landasan yuridis KUA Kecamatan Sungayang menikahkan kembali pasangan di bawah umur yang telah menikah sirri adalah: Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kaidah Fiqhiyyah yang artinya “Menghindari kerusakan lebih utama daripada mendatangkan kemashlahatan”. Kemudian kaidah fiqhiyyah lainnya yaitu “Gembirakanlah orang yang datang kepadamu, janganlah ditakuti. Mudahkan urusan orang yang datang kepadamu , jangan dipersulit”. Akibat hukum dari disahkannya pernikahan pasangan di bawah umur yang didahului dengan nikah sirri adalah dari sisi akibat hukum terhadap perkawinan adalah pernikahan sirri yang telah dilakukan oleh pasangan tersebut dianggap tidak sah sehingga harus diulang. Akibat hukum terhadap anak adalah bahwa anak hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu karena dianggap bukan anak sah. Akibat hukum terhadap harta perkawinan adalah bahwa pasangan tersebut tidak memiliki harta perkawinan selama menikah sirri.

IMPLEMENTASI ATURAN ADAT TENTANG HARTA SUARANG SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Nagari Batu Balang) Wulan Pramadanti; Elimartati Elimartati
Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah) Vol 2, No 1 (2021)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Studi ini mengkaji aturan adat tentang harta suarang setelah terjadinya perceraian menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Nagari Batu Balang). Permasalahannya adalah bagaimana implementasi aturan adat tentang harta suarang setelah terjadinya perceraian menurut Hukum Islam di Nagari Batu Balang. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan aturan Adat dan pelaksanaan aturan Adat terhadap harta Suarang setelah terjadinya perceraian dan untuk mengetahui dan menganalisis penerepan aturan Adat terhadap harta Suarang setelah terjadi perceraian di Nagari Batu Balang menurut Hukum Islam. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Adapun hasil temuan penelitian adalah bahwa peraturan harta suarang ditetapkan oleh niniak mamak pada tahun 1989 kemudian pelaksanaannya sebagian masyarakat ada yang membagi sebagian tidak. Adapun yang membagi sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan KHI dan yang tidak membagi ada beberapa alasan yaitu karna hartanya sedikit, harta dikuasai oleh istri, harta berada dikediaman istri. Pelaksanaan aturan tentang Harta Suarang menurut Hukum Islam termasuk kedalam kategori ‘Urf Shahih, yaitu Adat atau kebiasaan yang berlaku disuatu tempat yang tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW, maka dapat dijadikan pegangan jika terjadi tuntutan terhadap permasalahan dan perselisihan mengenai harta itu sendiri. Dalam hal ini Hukum Islam tidak melarang dan dikategorikan kepada Mubah.

REALISASI PELAKSANAAN PENGATURAN TENTANG TENAGA PROFESIONAL JASA KONTRUKSI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Kota Solok) Syarif Hidayatullah; Hidayati Fitri
Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah) Vol 2, No 1 (2021)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Profesionalitas tenaga kerja jasa kontruksi pada era modern saat ini ditandai dengan sertifikat kompetensi kerja. Sertifikat kompetensi kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa kontruksi pasal 70 yang mengharuskan tenaga kerja untuk wajib memiliki sertifikat. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah praktek tenaga profesional jasa kontruksi yang tidak bersertifikat menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa kontruksi di Kota Solok, pandangan perundang-undangan Indonesia dan hukum islam, dan peran Pemerintah Daerah Kota Solok terhadap tenaga profesional jasa kontruksi sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian field research (penelitian lapangan) menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah teknik melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek tenaga profesional jasa kontruksi di Kota Solok masih jauh dari harapan UUJK 2017 terkait kewajiban memiliki sertifikat terutama tenaga kerja terampil jasa kontruksi seperti tukang, tenaga operator dan mandor. Sehingga dalam salah satu prinsip muamalah mengatakan bahwa bermuamalah itu dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam bermasyarakat makatidak pantas suatu pekerjaan yang menyangkut kemudharatan diri sendiri dan orang lain dikerjakan oleh seorang pekerja yang tidak pada bidang keahliannya.

TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PERBEDAAN HARGA DALAM PENJUALAN BOBOT BAHAN PANGAN DI PASAR PADANG PANJANG Aditya Revalino; Sa’adatul Maghfira
Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah) Vol 2, No 1 (2021)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah dasar pertimbangan penjual menaikkan harga bobot bahan pangan di pasar Padang Panjang borongan dan tinjauan fiqh muamalah terhadap perbedaan harga bobot bahan pangan di pasar Padang Panjang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian lapangan (field research). Kesimpulannya terhadap perbedaan harga dalam penjualan bobot bahan pangan menurut fiqh muamalah terjadi karena berbagai faktor yang mempengaruhinya, bahkan kemudian harga bobot yang 1/2kg dan 1/4 kg lebih mahal atau lebih besar besar keuntungan dibandingkan satuan harga untuk satu kilonya. Dalam pandangan Fiqh Muamalah, harga terjadi karena pengaruh harga yang didapat oleh pengecer berbeda, karena perlakuan perlakuan pengecer besar yang tidak sehat seperti monopoli, kelangkaan barang, serta banjirnya barang, hal ini terlarang, namun harga 1/2kg dan 1/4kg bila dalam satuan kilonya sama dan lebih murah ini dibolehkan karena kedua belah pihak saling mengetahui harga bobot bahan pangan pada ukuran 1/2kg dan 1/4kg, dan jika harga 1/2kg dan 1/4kg nya mahal maka ini tidak diperbolehkan karena salah satu piha tidak mengetahui harga bobot bahan pangan pada ukuran 1/2kg dan 1/4kg. Maka konsumen tersebut punya hak khiyar ghabn yaitu khiyar karena harga yang sangat tidak layak.

SISTEM PEMBAYARAN UPAH BAGI KULI BARANG DI PASAR SAYUR BLOK A PADANG PANJANG MENURUT FIKIH MUAMALAH Zulkifli Zulkifli; Sri Yunarti
Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah) Vol 2, No 1 (2021)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana sitem pembayaran upah yang terjadi bagi kuli di pasar sayur Padang Panjang, bagaimana pemilik kios memberikan upah kepada kuli dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah dalam pembayaran upah bagi kuli.. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian lapangan (field research), teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Sumber data primer terdiri dari 2 orang penjual sayuran dan 3 orang kuli, sumber data sekunder terdiri dari bentuk dokumentasi dan angket sebagai tambahan dan pendukung dari penulisan skripsi ini. Adapun data yang dilakukan yaitu reduksi data, penyajian data dan selanjutnya dianalisa untuk mencari kesimpulan terhadap sistem pembayaran upah kuli yang terjadi di pasar sayur Padang Panjang. Pelaksanaan sistem pembayaran upah bagi kuli terdapat ketidakadilan bagi kuli dalam transaksinya, dikarenakan dia tidak lagsung menerima upah setelah pekerjaan nya telah selesai, melainkan dibayarkan setelah habis barang dagangan si pejual sayuran. Pertama sistem pembayaran upah bagi kuli di pasar sayur Padang Panjang tidak dibenarkan, kuli merasa dirugikan dalam transaksi tersebut. Kedua mengenai tinjauan fiqh muamalah dalam sistem pembayaran upah, terdapat unsur ketidak jelasan dalam pembayaran upah bagi kuli tersebut, karena menurut fiqh muamalah Upah hendaknya segera dibayarkan sebelum keringat si pekerja kering.

PENGALIHAN HARTA PUSAKA TINGGI PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Nagari Durian Gadang Kecamatan Sijunjung) Apri Hendri; Syamsuwir Syamsuwir; Hospi Burda
JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah Vol 2, No 1 (2021)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Studi ini mengkaji tentang pengalihan harta pusaka tinggi. permasalahanya adalah pengalihan harta pusaka tinggi oleh masyarakat di Nagari Durian Gadang, Kecamatan Sijunjung. Dari permasalahan tersebut muncul pertanyaan apa yang melatar belakangi pengalihan harta pusaka tinggi tersebut. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research). Hasil penelitian Pengalihan Harta Pusaka Tinggi Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam (Studi Kasus di Nagari Durian Gadang Kecamatan Sijunjung), pengalihan ini terjadi karena ketidaktahuan dari pemegang harta pusaka tinggi. Bentuk-bentuk pengalihan yang terjadi yaitu dengan cara digadaikan dan diperjualbelikan. Analisis hukum adat tentang pengalihan hak milik harta pusaka tinggi di Nagari Durian Gadang dipandang salah secara adat karena tidak memenuhi syarat, dan ketentuan serta tidak melalui proses yang berlaku. Analisis hukum Islam tentang Pengalihan Harta Pusaka Tinggi di Nagari Durian Gadang ini tidak sah, karena tidak memenuhi syarat, ketentuan serta tidak melalui proses berlaku, pengalihan harta pusaka tinggi oleh masyarakat di Nagari Durian Gadang termasuk jual beli yang terlarang dan hasilnya haram, karena barang tersebut bukan milik sempurna dari penjual. Sedangkan menurut hukum fiqih perbuatan tersebut tidak sesuai dengan (maqasyid syariah) yaitu diantaranya tujuan maqasyid syariah adalah menjaga harta (Hifzh al-Mal).

Page 1 of 3 | Total Record : 23

1 2 3

Filter by Year

2021 2021

Filter By Issues

All Issue Vol 5, No 3 (2024) Vol 5, No 2 (2024) Vol 4, No 2 (2023) Vol 4, No 1 (2023) Vol 3, No 3 (2022) Vol 3, No 2 (2022) Vol 3, No 1 (2022) Vol 2, No 3 (2021) Vol 2, No 2 (2021) Vol 2, No 1 (2021) Vol 1, No 1 (2020) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Deri Rizal

Contact Email
deririzal@iainbatusangkar.ac.id

Phone
+6282283623032

Journal Mail Official
jisrah@iainbatusangkar.ac.id

Editorial Address
Jln. Sudirman No. 137, Kubu Rajo Lima Kaum, Batusangkar, Sumatera Barat (27213)

Location
Kab. tanah datar,

Sumatera barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Deri Rizal

Contact Email deririzal@iainbatusangkar.ac.id

Phone +6282283623032

Journal Mail Official jisrah@iainbatusangkar.ac.id

Editorial Address Jln. Sudirman No. 137, Kubu Rajo Lima Kaum, Batusangkar, Sumatera Barat (27213)

Location Kab. tanah datar, Sumatera barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Deri Rizal

Contact Email
deririzal@iainbatusangkar.ac.id

Phone
+6282283623032

Journal Mail Official
jisrah@iainbatusangkar.ac.id

Editorial Address
Jln. Sudirman No. 137, Kubu Rajo Lima Kaum, Batusangkar, Sumatera Barat (27213)

Location
Kab. tanah datar,

Sumatera barat

INDONESIA