cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sutia Budi
Contact Email
sutia.budi@universitasbosowa.ac.id
Phone
+6282191601945
Journal Mail Official
clavia.jurnal@universitasbosowa.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Bosowa Jl. Urip Sumoharjo KM.4 Makassar 90231 Telp. (0411) 452901 - 452789, Fax. (0411) 424568
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Clavia: Journal of Law
Published by Universitas Bosowa
ISSN : 1411349X     EISSN : 24776009     DOI : https://doi.org/10.56326/clavia
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Clavia ini dimaksudkan sebagai media komunikasi kalangan akademisi hukum, praktisi hukum, dan masyarakat luas pada umumnya. Media ini merupakan forum pengkajian berbagai masalah hukum dalam masyarakat sekaligus pengembangan pemikiran di bidang ilmu hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 234 Documents
 20   21   22   23   24 
ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL PROVENSI SULAWESI SELATAN PADA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR Asri, Sulaeman
Clavia Vol. 18 No. 3 (2020): Clavia : Journal of Law, Desember 2020
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v18i3.5953

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi dana bantuan sosial. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui Pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam perkara pidana pada kasus Putusan Nomor: 17/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks. Penelitian dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar dengan metode pengumpulan data yaitu Metode Wawancara dengan kuasa hukum terdakwa yang menangani kasus tersebut. Studi Kepustakaan dengan membaca buku-buku, internet, serta perundang-undangan kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian berkesimpulan, yaitu: Pertama, Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi dana bantuan sosial pemerintah provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan kasus putusan 17/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mks adalah terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur pidana yang disangkakan penuntut umum. Dalam kasus ini dituntut dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana Majelis Hakim tidak menemukan 2 alat bukti yang memberatkan terdakwa Kedua, Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini yaitu penjatuhan putusan didasarkan pada alat bukti dan saksi yang terungkap di persidangan dan juga mempertimbangkan alasan-alasan yang memberatkan dan alasan-alasan yang meringankan dari diri terdakwa dimana putusan yang dijatuhkan dalam kasus ini adalah vonis bebas, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dinilai tidak memenuhi rasa keadilan Sehingga penuntut umum melakukan upaya kasasi demi kepentingan hukum. This study aims to determine how the perpetrators of corruption of social assistance funds are held accountable. This study also aims to determine the legal considerations by the panel of judges in a criminal case in the case of Decision Number: 17 / Pid.Sus.TPK / 2015 / PN.Mks. The study was conducted at the Makassar District Court with a data collection method, namely the Interview Method with the defendant's attorney who handled the case. Literature study by reading books, the internet, and legislation, then the data obtained was analyzed descriptively qualitatively so as to reveal the expected results and conclusions on the problems studied. The results of the study concluded, namely: First, Criminal liability in the crime of corruption of social assistance funds of the South Sulawesi provincial government based on the case of decision 17 / Pid.Sus.Tpk / 2015 / PN.Mks is that the defendant does not meet the elements of the crime alleged by the public prosecutor. In this case, it was charged with Article 2 paragraph (1) of Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption where the Panel of Judges did not find 2 pieces of evidence that incriminated the defendant. Second, Legal Considerations by the Panel of Judges in passing a verdict in this case, namely the verdict was based on evidence and witnesses revealed in court and also considering the aggravating and mitigating reasons from the defendant where the verdict handed down in this case was an acquittal, the judge's considerations in passing the verdict were deemed not to fulfill a sense of justice. So the public prosecutor made an appeal in the interests of the law.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSNYA PERNIKAHAN KARENA ALASAN SUAMI MELALAIKAN KEWAJIBAN MEMBERI NAFKAH Annisa, Nurul
Clavia Vol. 18 No. 3 (2020): Clavia : Journal of Law, Desember 2020
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v18i3.5954

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab suami dalam pemberian nafkah bagi keluarganya dan akibat hukumnya terhadap putusnya pernikahan karena suami melalaikan kewajiban memberi nafkah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menganalisis Putusan No.2320/Pdt.G/2017/PA.MKS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanggungjawab suami dalam pemberian nafkah bagi keluarganya adalah kewajiban yang harus ditunaikan sebagaimana yang telah diatur dalam UU Pernikahan tentang hak dan kewajiban suami istri. Adapun tiga nafkah yang ditegaskan diantaranya makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Akibat Hukum terhadap putusnya pernikahan karena suami melalaikan kewajiban memberi nafkah ialah setelah akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat rukun,akan menimbulkan akibat hukum. Demikian pula, akan menimbulkan kewajiban dan pula hak selaku suami istri saat berkeluarga. This study aims to determine the husband's responsibility in providing for his family and the legal consequences of the dissolution of marriage because the husband neglects the obligation to provide for his family. This study is a normative legal study by analyzing Decision No. 2320 / Pdt.G / 2017 / PA.MKS. The results of this study indicate that the husband's responsibility in providing for his family is an obligation that must be fulfilled as regulated in the Marriage Law concerning the rights and obligations of husband and wife. The three livelihoods that are emphasized include food, clothing, and shelter. The legal consequences of the dissolution of marriage because the husband neglects the obligation to provide for his family are that after the marriage contract has taken place and legally meets the requirements of the pillars, it will have legal consequences. Likewise, it will give rise to obligations and rights as husband and wife when starting a family.
ANALISIS KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PERKELAHIAN ANTAR KELOMPOK Tanggo, Mutiara Sabina Putri Mancanegara; Madiong, Baso; Zubaidah, Siti
Clavia Vol. 23 No. 1 (2025): Clavia : Journal of Law, April 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i1.5955

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang menyebabkan perkelahian antar kelompok masyarakat, dan upaya yang dilakukan untuk menanggulangi perkelahian antar kelompok masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Polsek Makassar dan di wilayah Jalan Abubakar Lambogo, dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data, wawancara dan studi pustaka. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder kemudian diolah secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus serta menafsirkan data berdasarkan teori. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor penyebab terjadinya perkelahian antar kelompok masyarakat yaitu tingkat sosial dan status ekonomi yang rendah serta diikuti dengan tingkat pengangguran yang semakin tinggi dari tahun ke tahun, rendahnya tingkat pendidikan yang mengakibatkan kurangnya pengetahuan terutama moral etika dan agama, serta kategori usia pelaku rata-rata yang masih labil dan belum bisa mengontrol emosional mereka, dan pengaruh dari teknologi. Di sisi lain upaya-upaya yang telah dilakukan dalam menanggulangi perkelahian kelompok masyarakat di Jalan Abubakar Lambogo yaitu upaya preventif atau pencegahan tanpa pidana yaitu dengan menanggulangi sebab dan kondisinya. Dan upaya represif dengan penerapan hukum pidana yaitu upaya yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. This study aims to analyze the factors that cause fights between community groups, and the efforts made to overcome fights between community groups. This study was conducted at the Makassar Police and in the Abubakar Lambogo Street area, using a qualitative descriptive research type with data collection techniques, interviews and literature studies. This study uses primary data and secondary data which are then processed descriptively using the Law approach and case approach and interpreting the data based on theory. The results of the study indicate that the factors causing fights between community groups are low social and economic status levels followed by an increasing unemployment rate from year to year, low levels of education resulting in a lack of knowledge, especially moral ethics and religion, and the average age category of the perpetrators who are still unstable and cannot control their emotions, and the influence of technology. On the other hand, the efforts that have been made to overcome fights between community groups on Abubakar Lambogo Street are preventive efforts or prevention without criminal sanctions, namely by overcoming the causes and conditions. And repressive efforts with the application of criminal law are efforts taken after a crime has occurred.
PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERKOSAAN PADA TINGKAT PENYIDIKAN KEPOLISIAN Dermawan, R. Indra
Clavia Vol. 18 No. 3 (2020): Clavia : Journal of Law, Desember 2020
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v18i3.6241

Abstract

Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali kaum perempuan yang mengalami kekerasan seksual terutama perkosaan, perempuan tidak dapat berbuat banyak untuk menghindarinya dan terpaksa membiarkan hal tersebut terjadi. Meskipun ada kemungkinan tindak pidana perkosaan korbannya adalah seorang laki-laki, tetapi presentasinya masih sangat kecil, itulah sebabnya mengapa perempuan adalah makanan empuk sasaran kejahatan, terutama kejahatan perkosaan, hal ini karena perempuan dianggap mahluk yang lemah jika dilihat dari kekuatan fisiknya dibandingkan dengan fisik laki-laki. Penelitian ini ber untuk mengetahui pembuktian atas tindak pidana pemerkosaan terhadap wanita dan mengajak masyarakat untuk tidak takut melaporkan tindak pidana pemerkosaan kepada pihak kepolisian serta membantu penegak hukum mengungkap tindak pidana tersebut. Penelitian ini dilakukan pada Polisi Sektor Panakkukang–Polrestabes Makassar. Selanjutnya data yang diperoleh dengan cara wawancara kepada penyidik /penyidik pembantu, korban, saksi – saksi serta tersangka pelaku tindak pidana perkosaan, selanjutnya penulis menjelaskan, menguraikan dan mengambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Pembuktian kasus tindak pidana perkosaan sangat ditentukan hasil visum dari dokter, apabila hasilnya dokter menyatakan benar korban telah di perkosa, maka dengan ini pihak kepolisian akan segera melanjutkan kasus tersebut ketahap penyidikan sampai dengan berkas tersebut dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum In everyday life, many women experience sexual violence, especially rape. Women cannot do much to avoid it and are forced to let it happen. Although there is a possibility that the victim of rape is a man, the percentage is still very small, which is why women are easy targets for crime, especially rape, this is because women are considered weak creatures when viewed from their physical strength compared to men's physical strength. This study aims to determine evidence of rape against women and to invite the public not to be afraid to report rape to the police and to help law enforcement uncover the crime. This study was conducted at the Panakkukang Police Sector - Makassar Police. Furthermore, the data obtained by interviewing investigators / assistant investigators, victims, witnesses and suspects of rape, then the author explains, describes and illustrates according to the problems that are closely related to this study. Proof of a rape case is determined by the results of a doctor's post-mortem examination. If the doctor's results state that the victim was raped, then the police will immediately continue the case to the investigation stage until the files are declared complete by the public prosecutor

Page 24 of 24 | Total Record : 234

 20   21   22   23   24 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 23 No. 1 (2025): Clavia : Journal of Law, April 2025 Vol. 22 No. 3 (2024): Clavia : Journal of Law, Desember 2024 Vol. 22 No. 2 (2024): Clavia : Journal of Law, Agustus 2024 Vol. 22 No. 1 (2024): Clavia : Journal of Law, April 2024 Vol. 21 No. 3 (2023): Clavia : Journal of Law, Desember 2023 Vol. 21 No. 2 (2023): Clavia : Journal of Law, Agustus 2023 Vol. 21 No. 1 (2023): Clavia : Journal of Law, April 2023 Vol. 20 No. 3 (2022): Clavia : Journal of Law, Desember 2022 Vol. 20 No. 2 (2022): Clavia : Journal of Law , Agustus 2022 Vol. 20 No. 1 (2022): Clavia : Journal of Law, April 2022 Vol. 19 No. 3 (2021): Clavia : Journal of Law, Desember 2021 Vol. 19 No. 2 (2021): Clavia : Journal of Law , Agustus 2021 Vol. 19 No. 1 (2021): Clavia : Journal of Law, April 2021 Vol. 18 No. 3 (2020): Clavia : Journal of Law, Desember 2020 Vol. 18 No. 2 (2020): Clavia : Journal of Law, Agustus 2020 Vol. 18 No. 1 (2020): Clavia : Journal of Law, April 2020 Vol. 17 No. 3 (2019): Clavia : Journal of Law, Desember 2019 Vol. 17 No. 2 (2019): Clavia : Journal of Law , Agustus 2019 Vol. 17 No. 1 (2019): Clavia : Journal of Law, April 2019 More Issue