cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sutia Budi
Contact Email
sutia.budi@universitasbosowa.ac.id
Phone
+6282191601945
Journal Mail Official
clavia.jurnal@universitasbosowa.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Bosowa Jl. Urip Sumoharjo KM.4 Makassar 90231 Telp. (0411) 452901 - 452789, Fax. (0411) 424568
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Clavia: Journal of Law
Published by Universitas Bosowa
ISSN : 1411349X     EISSN : 24776009     DOI : https://doi.org/10.56326/clavia
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Clavia ini dimaksudkan sebagai media komunikasi kalangan akademisi hukum, praktisi hukum, dan masyarakat luas pada umumnya. Media ini merupakan forum pengkajian berbagai masalah hukum dalam masyarakat sekaligus pengembangan pemikiran di bidang ilmu hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 254 Documents
 22   23   24   25   26 
ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL PROVENSI SULAWESI SELATAN PADA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR Asri, Sulaeman
Clavia Vol. 18 No. 3 (2020): Clavia : Journal of Law, Desember 2020
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v18i3.5953

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi dana bantuan sosial. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui Pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam perkara pidana pada kasus Putusan Nomor: 17/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks. Penelitian dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar dengan metode pengumpulan data yaitu Metode Wawancara dengan kuasa hukum terdakwa yang menangani kasus tersebut. Studi Kepustakaan dengan membaca buku-buku, internet, serta perundang-undangan kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian berkesimpulan, yaitu: Pertama, Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi dana bantuan sosial pemerintah provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan kasus putusan 17/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mks adalah terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur pidana yang disangkakan penuntut umum. Dalam kasus ini dituntut dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana Majelis Hakim tidak menemukan 2 alat bukti yang memberatkan terdakwa Kedua, Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini yaitu penjatuhan putusan didasarkan pada alat bukti dan saksi yang terungkap di persidangan dan juga mempertimbangkan alasan-alasan yang memberatkan dan alasan-alasan yang meringankan dari diri terdakwa dimana putusan yang dijatuhkan dalam kasus ini adalah vonis bebas, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dinilai tidak memenuhi rasa keadilan Sehingga penuntut umum melakukan upaya kasasi demi kepentingan hukum. This study aims to determine how the perpetrators of corruption of social assistance funds are held accountable. This study also aims to determine the legal considerations by the panel of judges in a criminal case in the case of Decision Number: 17 / Pid.Sus.TPK / 2015 / PN.Mks. The study was conducted at the Makassar District Court with a data collection method, namely the Interview Method with the defendant's attorney who handled the case. Literature study by reading books, the internet, and legislation, then the data obtained was analyzed descriptively qualitatively so as to reveal the expected results and conclusions on the problems studied. The results of the study concluded, namely: First, Criminal liability in the crime of corruption of social assistance funds of the South Sulawesi provincial government based on the case of decision 17 / Pid.Sus.Tpk / 2015 / PN.Mks is that the defendant does not meet the elements of the crime alleged by the public prosecutor. In this case, it was charged with Article 2 paragraph (1) of Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption where the Panel of Judges did not find 2 pieces of evidence that incriminated the defendant. Second, Legal Considerations by the Panel of Judges in passing a verdict in this case, namely the verdict was based on evidence and witnesses revealed in court and also considering the aggravating and mitigating reasons from the defendant where the verdict handed down in this case was an acquittal, the judge's considerations in passing the verdict were deemed not to fulfill a sense of justice. So the public prosecutor made an appeal in the interests of the law.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSNYA PERNIKAHAN KARENA ALASAN SUAMI MELALAIKAN KEWAJIBAN MEMBERI NAFKAH Annisa, Nurul
Clavia Vol. 18 No. 3 (2020): Clavia : Journal of Law, Desember 2020
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v18i3.5954

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab suami dalam pemberian nafkah bagi keluarganya dan akibat hukumnya terhadap putusnya pernikahan karena suami melalaikan kewajiban memberi nafkah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menganalisis Putusan No.2320/Pdt.G/2017/PA.MKS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanggungjawab suami dalam pemberian nafkah bagi keluarganya adalah kewajiban yang harus ditunaikan sebagaimana yang telah diatur dalam UU Pernikahan tentang hak dan kewajiban suami istri. Adapun tiga nafkah yang ditegaskan diantaranya makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Akibat Hukum terhadap putusnya pernikahan karena suami melalaikan kewajiban memberi nafkah ialah setelah akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat rukun,akan menimbulkan akibat hukum. Demikian pula, akan menimbulkan kewajiban dan pula hak selaku suami istri saat berkeluarga. This study aims to determine the husband's responsibility in providing for his family and the legal consequences of the dissolution of marriage because the husband neglects the obligation to provide for his family. This study is a normative legal study by analyzing Decision No. 2320 / Pdt.G / 2017 / PA.MKS. The results of this study indicate that the husband's responsibility in providing for his family is an obligation that must be fulfilled as regulated in the Marriage Law concerning the rights and obligations of husband and wife. The three livelihoods that are emphasized include food, clothing, and shelter. The legal consequences of the dissolution of marriage because the husband neglects the obligation to provide for his family are that after the marriage contract has taken place and legally meets the requirements of the pillars, it will have legal consequences. Likewise, it will give rise to obligations and rights as husband and wife when starting a family.
ANALISIS KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PERKELAHIAN ANTAR KELOMPOK Tanggo, Mutiara Sabina Putri Mancanegara; Madiong, Baso; Zubaidah, Siti
Clavia Vol. 23 No. 1 (2025): Clavia : Journal of Law, April 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i1.5955

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang menyebabkan perkelahian antar kelompok masyarakat, dan upaya yang dilakukan untuk menanggulangi perkelahian antar kelompok masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Polsek Makassar dan di wilayah Jalan Abubakar Lambogo, dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data, wawancara dan studi pustaka. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder kemudian diolah secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus serta menafsirkan data berdasarkan teori. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor penyebab terjadinya perkelahian antar kelompok masyarakat yaitu tingkat sosial dan status ekonomi yang rendah serta diikuti dengan tingkat pengangguran yang semakin tinggi dari tahun ke tahun, rendahnya tingkat pendidikan yang mengakibatkan kurangnya pengetahuan terutama moral etika dan agama, serta kategori usia pelaku rata-rata yang masih labil dan belum bisa mengontrol emosional mereka, dan pengaruh dari teknologi. Di sisi lain upaya-upaya yang telah dilakukan dalam menanggulangi perkelahian kelompok masyarakat di Jalan Abubakar Lambogo yaitu upaya preventif atau pencegahan tanpa pidana yaitu dengan menanggulangi sebab dan kondisinya. Dan upaya represif dengan penerapan hukum pidana yaitu upaya yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. This study aims to analyze the factors that cause fights between community groups, and the efforts made to overcome fights between community groups. This study was conducted at the Makassar Police and in the Abubakar Lambogo Street area, using a qualitative descriptive research type with data collection techniques, interviews and literature studies. This study uses primary data and secondary data which are then processed descriptively using the Law approach and case approach and interpreting the data based on theory. The results of the study indicate that the factors causing fights between community groups are low social and economic status levels followed by an increasing unemployment rate from year to year, low levels of education resulting in a lack of knowledge, especially moral ethics and religion, and the average age category of the perpetrators who are still unstable and cannot control their emotions, and the influence of technology. On the other hand, the efforts that have been made to overcome fights between community groups on Abubakar Lambogo Street are preventive efforts or prevention without criminal sanctions, namely by overcoming the causes and conditions. And repressive efforts with the application of criminal law are efforts taken after a crime has occurred.
PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERKOSAAN PADA TINGKAT PENYIDIKAN KEPOLISIAN Dermawan, R. Indra
Clavia Vol. 18 No. 3 (2020): Clavia : Journal of Law, Desember 2020
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v18i3.6241

Abstract

Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali kaum perempuan yang mengalami kekerasan seksual terutama perkosaan, perempuan tidak dapat berbuat banyak untuk menghindarinya dan terpaksa membiarkan hal tersebut terjadi. Meskipun ada kemungkinan tindak pidana perkosaan korbannya adalah seorang laki-laki, tetapi presentasinya masih sangat kecil, itulah sebabnya mengapa perempuan adalah makanan empuk sasaran kejahatan, terutama kejahatan perkosaan, hal ini karena perempuan dianggap mahluk yang lemah jika dilihat dari kekuatan fisiknya dibandingkan dengan fisik laki-laki. Penelitian ini ber untuk mengetahui pembuktian atas tindak pidana pemerkosaan terhadap wanita dan mengajak masyarakat untuk tidak takut melaporkan tindak pidana pemerkosaan kepada pihak kepolisian serta membantu penegak hukum mengungkap tindak pidana tersebut. Penelitian ini dilakukan pada Polisi Sektor Panakkukang–Polrestabes Makassar. Selanjutnya data yang diperoleh dengan cara wawancara kepada penyidik /penyidik pembantu, korban, saksi – saksi serta tersangka pelaku tindak pidana perkosaan, selanjutnya penulis menjelaskan, menguraikan dan mengambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Pembuktian kasus tindak pidana perkosaan sangat ditentukan hasil visum dari dokter, apabila hasilnya dokter menyatakan benar korban telah di perkosa, maka dengan ini pihak kepolisian akan segera melanjutkan kasus tersebut ketahap penyidikan sampai dengan berkas tersebut dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum In everyday life, many women experience sexual violence, especially rape. Women cannot do much to avoid it and are forced to let it happen. Although there is a possibility that the victim of rape is a man, the percentage is still very small, which is why women are easy targets for crime, especially rape, this is because women are considered weak creatures when viewed from their physical strength compared to men's physical strength. This study aims to determine evidence of rape against women and to invite the public not to be afraid to report rape to the police and to help law enforcement uncover the crime. This study was conducted at the Panakkukang Police Sector - Makassar Police. Furthermore, the data obtained by interviewing investigators / assistant investigators, victims, witnesses and suspects of rape, then the author explains, describes and illustrates according to the problems that are closely related to this study. Proof of a rape case is determined by the results of a doctor's post-mortem examination. If the doctor's results state that the victim was raped, then the police will immediately continue the case to the investigation stage until the files are declared complete by the public prosecutor
PENJATUHAN SANKSI PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DITINJAU DARI PRINSIP PEMIDANAAN Grace Ayustine Manduppa; Siti Zubaidah; Ruslan Mustari
Clavia Vol. 23 No. 2 (2025): Clavia : Journal of Law, Agustus 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i2.6604

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhdapa anak dan sanksi yang dijatuhkan telah memenuhi prinsip- prinsip pemidanaan. Jenis penelitian ini adalah normatif empiris dengan mempunyai objek mengkaji ketentuan hukum yang belaku serta yang telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat Jenis data yang digunakan adalah data primer yaitu data lapangan dan data sekunder yaitu pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan pendekatan kualitatif dan studi kepustakaan. Adanya analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak pada putusan nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Pol, Pelaku dijatuhi hukuman penjara selama sembilan tahun dan dianggap bertanggung jawab atas tindakannya, tanpa adanya alasan pemaaf atau pembenar. Sanksi yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Polewali telah memenuhi prinsip- prinsip pemidanaan adalah memberikan efek jera terhadap pelaku dan memperbaiki diri pelaku agar menjadi orang yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Pengadilan Negeri Polewali telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan telah memenuhi tujuan pemidanaan. This study aims to analyze the criminal responsibility of perpetrators of sexual violence against children and the sanctions imposed have met the principles of punishment. This type of research is normative empirical with the object of studying the applicable legal provisions and those that have occurred in the life of society. The type of data used is primary data, namely field data and secondary data, namely data collection. The data collection technique used is interviews with a qualitative approach and literature studies. The data analysis used is qualitative analysis. The results of the study show that the criminal responsibility of perpetrators of sexual violence against children in decision number 128 / Pid.Sus / 2023 / PN Pol, the perpetrator was sentenced to nine years in prison and was considered responsible for his actions, without any excuse or justification. The sanctions imposed by the Polewali District Court have met the principles of punishment, namely providing a deterrent effect on the perpetrator and improving the perpetrator to become a better person and useful to society. Thus, the punishment of perpetrators of sexual violence against children at the Polewali District Court is in accordance with the applicable legal principles and has fulfilled the purpose of punishment.
ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP TINDAKAN PELAKU USAHA ATAS SKINCARE OVERCLAIMED DI KOTA MAKASSAR Nurliana Jufri; Abd Haris Hamid; Andi Tira
Clavia Vol. 23 No. 2 (2025): Clavia : Journal of Law, Agustus 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i2.6605

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan perlindungan hukum terhadap konsumen atas tindakan pelaku usaha yang overclaimed skincare di Kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, jenis data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan BPOM Makassar dan Polda Sulawesi Selatan sedangkan, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan, termasuk dokumen resmi, dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan dalam perlindungan hukum bagi konsumen, terdapat dua jenis pendekatan, yaitu preventif dan represif. Perlindungan preventif mencakup upaya untuk memastikan bahwa hak-hak konsumen terpenuhi sebelum terjadinya pelanggaran. Upaya ini dilakukan melalui edukasi dan sosialisasi kepada konsumen serta pengawasan ketat oleh BPOM Makassar. Selain itu, BPOM juga mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan. Sementara itu, perlindungan represif berfokus pada penyelesaian sengketa setelah terjadi pelanggaran. Bentuk perlindungan ini meliputi sanksi administratif, seperti pencabutan izin edar dan penarikan produk dari peredaran, dan upaya hukum pidana yang saat ini sedang berproses di Pengadilan Negeri (PN) Makassar. This study aims to analyze the implementation of legal protection for consumers for the actions of business actors who overclaim skincare in Makassar City. The research method used is qualitative with an empirical legal approach, the type of primary data is obtained directly through interviews with BPOM Makassar and Polda South Sulawesi, while secondary data is obtained from various library sources, including official documents, analyzed qualitatively. In legal protection for consumers, there are two types of approaches, namely preventive and repressive. Preventive protection includes efforts to ensure that consumer rights are fulfilled before violations occur. These efforts are carried out through education and socialization to consumers as well as strict supervision by BPOM Makassar. In addition, BPOM also issues various laws and regulations, one of which is the Regulation of the Food and Drug Supervisory Agency Number 31 of 2018 concerning Processed Food Labels. Meanwhile, repressive protection focuses on resolving disputes after violations occur. This form of protection includes administrative sanctions, such as revocation of distribution permits and withdrawal of products from circulation. In addition, criminal sanctions can also be imposed on business actors who overclaim skincare products, which is currently being processed at the Makassar District Court (PN).
ASPEK KRIMINOLOGIS DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN YANG MELIBATKAN ANAK DI KABUPATEN TORAJA UTARA Febrianto Tangketiku; Siti Zubaidah; Ruslan Mustari
Clavia Vol. 23 No. 2 (2025): Clavia : Journal of Law, Agustus 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i2.6606

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang menyebabkan anak melakukan kejahataan dan upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan yang dilakukan anak. Penelitian ini di lakukan di Kabupaten Toraja Utara, dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data, wawancara dan studi pustaka. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari wawancara di Polres, Pisikolog, Dinas Sosial, Guru dan Toko Masyarakat dan data sekunder kemudian diolah secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Faktor penyebab, Keterlibatan anak dalam kejahatan di Kabupaten Toraja Utara disebabkan oleh berbagai faktor yang saling memengaruhi, yaitu lingkungan, ekonomi, sumber daya manusia, teknologi, dan solidaritas kelompok. Lingkungan sosial yang kurang kondusif, pergaulan negatif, serta lemahnya pengawasan keluarga berkontribusi terhadap perilaku menyimpang anak. Faktor ekonomi, seperti kemiskinan dan keterbatasan akses pendidikan, turut memperbesar risiko keterlibatan anak dalam tindak kriminal. Selain itu, rendahnya kualitas sumber daya manusia dan minimnya literasi hukum membuat anak kurang memahami konsekuensi dari perbuatannya. Paparan terhadap konten kekerasan melalui media sosial dan permainan daring juga dapat memicu perilaku agresif. Sementara itu, solidaritas kelompok dalam pergaulan sebaya sering kali mendorong anak-anak untuk ikut serta dalam tindakan kriminal demi mendapatkan pengakuan atau menghindari tekanan sosial. This study aims to analyze the factors that cause children to commit crimes, and the efforts made to overcome crimes committed by children. This study was conducted in North Toraja Regency, using a qualitative descriptive research type with data collection techniques, interviews and literature studies. This study uses primary data obtained from interviews at the Police, Psychologist, Social Service, Teachers and Community Stores and secondary data is then processed descriptively using the Law approach and case approach. Causal factors, Children's involvement in crime in North Toraja Regency is caused by various factors that influence each other, namely the environment, economy, human resources, technology, and group solidarity. A less conducive social environment, negative associations, and weak family supervision contribute to children's deviant behavior. Economic factors, such as poverty and limited access to education, also increase the risk of children's involvement in crime. In addition, the low quality of human resources and minimal legal literacy make children less able to understand the consequences of their actions. Exposure to violent content through social media and online games can also trigger aggressive behavior. Meanwhile, group solidarity in peer relationships often encourages children to participate in criminal acts in order to gain recognition or avoid social pressure.
PELAKSANAAN RESTRUKTURISASI KREDIT BERMASALAH DI BRI POLEWALI Nadin Zamzamia Mannana; Almusawwir Almusawwir; Abdurrifai Abdurrifai
Clavia Vol. 23 No. 2 (2025): Clavia : Journal of Law, Agustus 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i2.6607

Abstract

Restrukturiasi kredit merupakan upaya perbaikan dalam pengelolaan kredit bagi debitur yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya agar tetap mencapai tujuannya. Kredit bermasalah merupakan kondisi dimana debitur tidak mampu membayar cicilan pinjaman sesuai dengan perjanjian awal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaaan restrukturisasi kredit bermasalah dan menganalisis akibat hukum pada pelaksanaan kredit bermasalah di BRI cabang Polewali. Metode penelitian yang digunakan yaitu hukum normatif empiris dengan sumber data primer dan sekunder. Kemudian Teknik analisis data kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pelaksanaan restruktirisasi kredit yang dilakukan oleh Bank BRI Polewali berdasarkan Otoritas jasa Keuangan (OJK). Akibat hukum restrukturisasi itu, maka BRI melakukan penjadwalan ulang dan pengubahan persyaratan. Credit restructuring is an effort to improve credit management for debtors who have difficulty meeting their obligations in order to achieve their goals. A problem loan is a conditioning in which the borrower is unable to pay the loan installments according to the initial agreement. This study aims to determine the implementation of problematic credit restructuring and analyze the legal consequences of the implementation of problematic credit at the BRI Polewali branch. The research method used is empirical normative law with primary and secondary data sources. Then a descriptive qualitative data analysis technique is used. The result of the study explain that the implementation of credit restructuring carried out by Bank BRI Polewali has been accordance with the Financial Service authority (OJK). As a result of the restructuring law, BRI rescheduled and changed the requirement.
UPAYA PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI WILAYAH HUKUM POLDA SULAWESI SELATAN Fahrizal H Jamal; Ruslan Renggong; Yulia A Hasan
Clavia Vol. 23 No. 2 (2025): Clavia : Journal of Law, Agustus 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i2.6608

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penyelesaian perkara tindak pidana perdagangan orang terhadap pekerja migran Indonesia di wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan serta mengkaji hambatan yang dihadapi penyidik dalam proses pengungkapan kasus perdagangan orang. Tindak pidana perdagangan orang merupakan bentuk kejahatan transnasional yang berkembang melalui berbagai modus perekrutan dan pengiriman pekerja migran Indonesia secara ilegal dengan tujuan eksploitasi ekonomi. Praktik perdagangan orang tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi tetapi juga mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia, penderitaan psikologis, dan ketidakpastian perlindungan hukum terhadap korban. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Ditreskrimum Polda Sulawesi Selatan serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dokumen perkara, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan terhadap fakta hukum yang ditemukan selama penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penyelesaian perkara tindak pidana perdagangan orang dilakukan melalui tahapan penerimaan laporan polisi, penyelidikan, gelar perkara, penyidikan, penangkapan, dan penahanan terhadap para tersangka yang terlibat dalam perekrutan pekerja migran Indonesia secara ilegal. Hambatan yang dihadapi penyidik meliputi keterbatasan jumlah personel, keterbatasan fasilitas operasional, keterbatasan anggaran, kesulitan menghadirkan saksi dan korban, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan praktik perdagangan orang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana serta menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum dalam meningkatkan efektivitas penanganan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. This study aims to analyze efforts to resolve criminal cases of human trafficking against Indonesian migrant workers within the jurisdiction of the South Sulawesi Regional Police and to examine the obstacles faced by investigators in the process of uncovering human trafficking cases. Human trafficking is a transnational crime that develops through various modes of illegal recruitment and deployment of Indonesian migrant workers for economic exploitation. Human trafficking practices not only cause economic losses but also result in violations of human rights, psychological suffering, and uncertainty regarding legal protection for victims. This study employed a normative empirical research method with a qualitative approach. The research data consisted of primary data obtained through interviews with investigators of the Criminal Investigation Directorate of the South Sulawesi Regional Police and secondary data obtained through literature studies, case documents, and statutory regulations related to human trafficking crimes. Data analysis was conducted qualitatively through stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing based on legal facts obtained during the research process. The findings indicate that efforts to resolve human trafficking cases were carried out through stages of police report reception, investigation, case exposure, inquiry, arrest, and detention of suspects involved in the illegal recruitment of Indonesian migrant workers. The obstacles faced by investigators included limited personnel, inadequate operational facilities, budget constraints, difficulties in presenting witnesses and victims, and low public awareness in reporting human trafficking practices. This study is expected to contribute to the development of criminal law studies and serve as evaluation material for law enforcement authorities in improving the effectiveness of handling human trafficking crimes in Indonesia.
ANALISIS PELAKSANAA PENJATUHAN SANKSI TERKAIT PELANGGARAN DI KAWASAN BEBAS ASAP ROKOK DI DESA BONE-BONE, KEC. BARAKA, KAB. ENREKANG, MENURUT PERDES NO. 1 TAHUN 2009 Hamdi Mahyadi; Mustawa Nur; M. Amil Shadiq
Clavia Vol. 23 No. 2 (2025): Clavia : Journal of Law, Agustus 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i2.6609

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penjatuhan sanksi di kawasan bebas asap rokok di Desa Bone-Bone, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang menurut Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2009 dan faktor penghambat pelaksanaan penjatuhan sanksi di kawasan bebas asap rokok di Desa Bone-Bone, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang menurut Peraturan desa Nomor 1 Tahun 2009. Tipe penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatif-empiris, dengan tektik pengumpulan bahan dan data, baik bahan Hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, bahan Hukum sekunder terdiri dari, buku-buku ilmiah dibidang hukum dan jurnal ilmiah, sedangkan bahan hukum tersier terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan media online. Untuk menggambarkan hasil penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data seperti, Studi Kepustakaan, Wawancara, dan Studi Dokumentasi. Data keseluruhan yang dikumpulkan dianalisis menggunaka metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan penjatuhan sanksi di Desa Bone-Bone, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang belum berjalan optimal, di sebabkan sistem penjatuhan sanksi di terapkan tidak mengikat, baik terhadap Aparat Pemerintah Desa dan Kepala Desa yang mengetahui dan menemukan warga merokok di kawasan tersebut. Sifat tidak mengikat menjadi faktor penghambat, baik yang bersumber internal maupun eksternal. This study aims to determine and analyze the implementation of sanctions in smoke-free areas in Bone-Bone Village, Baraka District, Enrekang Regency according to Village Regulation Number 1 of 2009 and the inhibiting factors in the implementation of sanctions in smoke-free areas in Bone-Bone Village, Baraka District, Enrekang Regency according to Village Regulation Number 1 of 2009. The type of research used in this study is the normative-empirical legal research type, with the technique of collecting materials and data, both primary legal materials and secondary legal materials, namely laws and regulations such as the Regional Regulation of South Sulawesi Province, secondary legal materials consist of scientific books in the field of law and scientific journals, while tertiary legal materials consist of the Great Dictionary of the Indonesian Language (KBBI) and online media. To describe the results of this study, data collection techniques were used such as Literature Study, Interviews, and Documentation Study. The overall data collected was analyzed using descriptive analysis methods. The results of the study show that the implementation of sanctions in Bone-Bone Village, Baraka District, Enrekang Regency has not been running optimally, because the sanctions system is applied non-bindingly, both to Village Government Officials and Village Heads who know and find residents smoking in the area. The non-binding nature is an inhibiting factor, both from internal and external sources.

Page 24 of 26 | Total Record : 254

 22   23   24   25   26 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 23 No. 2 (2025): Clavia : Journal of Law, Agustus 2025 Vol. 23 No. 1 (2025): Clavia : Journal of Law, April 2025 Vol. 22 No. 3 (2024): Clavia : Journal of Law, Desember 2024 Vol. 22 No. 2 (2024): Clavia : Journal of Law, Agustus 2024 Vol. 22 No. 1 (2024): Clavia : Journal of Law, April 2024 Vol. 21 No. 3 (2023): Clavia : Journal of Law, Desember 2023 Vol. 21 No. 2 (2023): Clavia : Journal of Law, Agustus 2023 Vol. 21 No. 1 (2023): Clavia : Journal of Law, April 2023 Vol. 20 No. 3 (2022): Clavia : Journal of Law, Desember 2022 Vol. 20 No. 2 (2022): Clavia : Journal of Law , Agustus 2022 Vol. 20 No. 1 (2022): Clavia : Journal of Law, April 2022 Vol. 19 No. 3 (2021): Clavia : Journal of Law, Desember 2021 Vol. 19 No. 2 (2021): Clavia : Journal of Law , Agustus 2021 Vol. 19 No. 1 (2021): Clavia : Journal of Law, April 2021 Vol. 18 No. 3 (2020): Clavia : Journal of Law, Desember 2020 Vol. 18 No. 2 (2020): Clavia : Journal of Law, Agustus 2020 Vol. 18 No. 1 (2020): Clavia : Journal of Law, April 2020 Vol. 17 No. 3 (2019): Clavia : Journal of Law, Desember 2019 Vol. 17 No. 2 (2019): Clavia : Journal of Law , Agustus 2019 Vol. 17 No. 1 (2019): Clavia : Journal of Law, April 2019 More Issue