cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sutia Budi
Contact Email
sutia.budi@universitasbosowa.ac.id
Phone
+6282191601945
Journal Mail Official
clavia.jurnal@universitasbosowa.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Bosowa Jl. Urip Sumoharjo KM.4 Makassar 90231 Telp. (0411) 452901 - 452789, Fax. (0411) 424568
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Clavia: Journal of Law
Published by Universitas Bosowa
ISSN : 1411349X     EISSN : 24776009     DOI : https://doi.org/10.56326/clavia
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Clavia ini dimaksudkan sebagai media komunikasi kalangan akademisi hukum, praktisi hukum, dan masyarakat luas pada umumnya. Media ini merupakan forum pengkajian berbagai masalah hukum dalam masyarakat sekaligus pengembangan pemikiran di bidang ilmu hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 234 Documents
 20   21   22   23   24 
ANALISIS TINDAK PIDANA LAPORAN PENCATATAN PALSU DALAM TRANSAKSI KEUANGAN BANK PADA STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 45/PID.B/2018/PN.PSO Sukamto, Sri Suryani; Almusawir, Almusawir; Zubaidah, Siti
Clavia Vol. 18 No. 3 (2020): Clavia : Journal of Law, Desember 2020
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v18i3.5873

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui modus tindak pidana laporan pencatatan palsu pada transaksi keuangan Bank Syariah Mandiri Morowali serta untuk mengetahui dasar petimbangan hakim yang memutus perkara Nomor 45/Pid.B/2018/PN.Pso. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Poso dengan menggunakan penelitian pustaka dan penelitian lapangan dengan tipe penelitian hukum normatif. Pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumen. Untuk menganalisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa pada putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN.Pso dengan modus memanfaatkan posisi dominan atau kedudukan terdakwa sebagai pimpinan dengan jabatan Manager Operasional untuk melakukan tindak pidana perbankan syariah. Dan diketahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara adalah pertimbangan yuridis sesuai dengan aturan hukum pada Pasal 63 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, pertimbangan sosiologis terdakwa dan akibat yang langsung timbul. Tetapi hakim tidak mempertimbangkan akibat yang akan datang dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa. This study aims to determine the mode of criminal acts of false recording reports on financial transactions of Bank Syariah Mandiri Morowali and to determine the basis for the judge's considerations in deciding case Number 45 / Pid.B / 2018 / PN.Pso. This research was conducted at the Poso District Court using library research and field research with the type of normative legal research. Data collection using interviews and documents. To analyze the data using qualitative descriptive methods. The results of this study indicate that in decision Number 45 / Pid.B / 2018 / PN.Pso with the mode of utilizing the dominant position or position of the defendant as a leader with the position of Operational Manager to commit a crime of Islamic banking. And it is known that the basis for the judge's considerations in deciding the case is legal considerations in accordance with the rules of law in Article 63 of Law Number 21 of 2008 concerning Islamic Banking, sociological considerations of the defendant and the immediate consequences. But the judge did not consider the future consequences of the criminal act committed by the defendant.
ANALISIS TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN DI KABUPATEN GOWA PADA STUDI PN. SUNGGUMINASA NO.219/Pid.B/LH/2019/PN.Sgm Ahya, A. Muh. Fachri Al; Renggong, Ruslan; Madiong, Baso
Clavia Vol. 17 No. 3 (2019): Clavia : Journal of Law, Desember 2019
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v17i3.5875

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan hukum pidana materill kepada pelaku tindak pidana perusakan hutan berdasarkan putusan No.219/Pid.B/LH/2019/PN.Sgm. dan memberikan pemahaman tentang pidana yang dijatuhkan oleh hakim dalam Putusan No.219/Pid.B/LH/2019/PN.Sgm apakah telah mendukung usaha perlindungan dan pelestarian hutan. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengumpulan data kepustakaan dan data yang diperoleh langsung di lapangan, dengan menggunakan jenis data sekunder dan jenis data primer dari PN. Sungguminasa dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Jeneberang I. Analisis terhadap kasus dilakukan dengan menggunakan tekhnik kualitatif yang kemudian dipaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana materill pada putusan No.219/Pid.B/LH/2019/PN.Sgm telah diterapkan sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan-aturan yang diatur oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Penebangan pohon dikawasan hutan tanpa disertai dokumen-dokumen yang sah berupa surat izin penebangan pohon dari pejabat yang berwenang merupakan Tindak Pidana. Hakim pun telah mendukung usaha perlindungan dan pelestarian hutan dengan memberikan pidana kepada para terdakwa tanpa mengesampingkan pertimbangan-pertimbangan serta kebenaran yang terungkap di dalam persidangan serta dengan mengkaji norma kebiasaan yang hidup di dalam masyarakat. This study aims to determine the implementation of material criminal law for perpetrators of forest destruction based on decision No.219/Pid.B/LH/2019/PN.Sgm. and provide an understanding of the criminal penalties imposed by the judge in Decision No.219/Pid.B/LH/2019/PN.Sgm whether they have supported forest protection and preservation efforts. This study was conducted by collecting library data and data obtained directly in the field, using secondary data types and primary data types from PN. Sungguminasa and Forest Management Unit (KPH) Jeneberang I. Analysis of the case was carried out using qualitative techniques which were then presented descriptively. The results of this study indicate that the application of material criminal law in decision No.219/Pid.B/LH/2019/PN.Sgm has been implemented properly in accordance with the rules regulated by Law No. 8 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of Forest Destruction. Cutting down trees in forest areas without being accompanied by valid documents in the form of a tree felling permit from an authorized official is a Criminal Act. The judge has also supported efforts to protect and preserve forests by giving criminal penalties to the defendants without disregarding the considerations and truths revealed in the trial and by reviewing the norms of customs that live in society.
ANALISIS HUKUM PEMANFAATAN TANAH TERLANTAR OLEH PIHAK YANG TIDAK BERHAK UNTUK KEGIATAN PRODUKTIF DI PABBENTENGAN KABUPATEN GOWA Saputra, Herfian Ridho; Pattenreng, Andi Arfah; Tira, Andi
Clavia Vol. 18 No. 2 (2020): Clavia : Journal of Law, Agustus 2020
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v18i2.5890

Abstract

Penelitian ini bertujuan guna mengetahui pelaksanaan aturan hukum terhadap tanah terlantar dan akibat hukum yang ditimbulkan dari kasus pemanfaatan tanah terlantar oleh pihak yang tidak berhak di PT. Poleko Jagung Indonesia. Penelitian ini dilakukan di Kantor BPN Gowa dan Desa Pabbentengan Kabupaten Gowa, sumber data primer dan sekunder diperoleh melalui teknik interview/wawancara, observasi, dan studi dokumen dengan menganalisis data yang diperoleh secara normatif empiris, disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan dan menguraikan pelaksanaan aturan hukum terhadap tanah terlantar dan akibat hukum yang ditimbulkan dari kasus pemanfaatan tanah terlantar oleh pihak yang tidak berhak di PT. Poleko Jagung Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan aturan hukum terhadap tanah terlantar di PT. Poleko Jagung Indonesia dilakukan dengan cara menginventarisasi tanah HGU terindikasi terlantar, mengadakan penelitian dan identifikasi terhadap tanah HGU terlantar, memberikan peringatan dan himbauan terhadap pemilik HGU dan penetapan tanah HGU terlantar. Selannjutnya akibat hukum dari kasus pemanfaatan tanah terlantar oleh pihak yang tidak berhak di PT. Poleko Jagung Indonesia yaitu melanggar hukum. This This study aims to determine the implementation of legal regulations on abandoned land and the legal consequences arising from the case of utilization of abandoned land by unauthorized parties at PT. Poleko Jagung Indonesia. This study was conducted at the Gowa BPN Office and Pabbentengan Village, Gowa Regency, primary and secondary data sources were obtained through interview techniques, observation, and document studies by analyzing data obtained normatively empirically, presented descriptively, namely explaining and describing the implementation of legal regulations on abandoned land and the legal consequences arising from the case of utilization of abandoned land by unauthorized parties at PT. Poleko Jagung Indonesia. The results of this study indicate that the implementation of legal regulations on abandoned land at PT. Poleko Jagung Indonesia is carried out by inventorying HGU land indicated as abandoned, conducting research and identification of abandoned HGU land, providing warnings and appeals to HGU owners and determining abandoned HGU land. Furthermore, the legal consequences of the case of utilization of abandoned land by unauthorized parties at PT. Poleko Jagung Indonesia are violating the law.
ANALISIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN OLEH SISWA AKADEMI TEKNIK KESELAMATAN PENERBANGAN MAKASSAR PADA STUDI KASUS NOMOR 884/PID.B/2019/PN.MKS Bernanrd, Gabriella Putri; Renggong, Ruslan; Oner, Basri
Clavia Vol. 18 No. 2 (2020): Clavia : Journal of Law, Agustus 2020
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v18i2.5891

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan mengetahui dan menganalisis unsur-unsur kesengajaan dalam kasus pidana putusan nomor 884/Pid.B/2019/PN.Mks dan yang dan untuk mengetahui pertimbangan majelis Hakim dalam perkara tindak pidana pembunuhan perkara nomor 884/Pid.B/2019/PN.Mks. Penelitian ini merupakan tipe penelitian normatif-empiris dengan menganalisis ketentuan hukum normatif (hukum) dalam Judicial Case Study. Data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan klasifikasi literatur, dibagi menjadi dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa dipersidangan terkait perkara pada nomor 884/Pid.B/2019/PN.Mks, ialah tidak tepat. Hal ini dikarenakan unsur kesengajaan yang dimaksud pada Pasal 338 KUHP adalah mengetahui atau menginginkan kematian seseorang, termasuk dalam niatnya. Pada perkara nomor 884/Pid.B/2019/PN.Mks dengan sesuainya fakta-fakta yang terjadi pada peristiwa ini jelas dikatakan dan terbukti bahwa terdakwa tidak berniat melenyapkan nyawa korban melainkan hanya ingin memberi pembelajaran sebagai seorang senior kepada junior dan perlakuan terdakwa lebih memenuhi unsur Pasal 351 ayat (3) KUHP. This study aims to find out and analyze the elements of intent in the criminal case of verdict number 884 / Pid.B / 2019 / PN.Mks and to find out the considerations of the panel of judges in the criminal case of murder case number 884 / Pid.B / 2019 / PN.Mks. This study is a normative-empirical research type by analyzing normative legal provisions (law) in the Judicial Case Study. Data obtained through field research and literature classification are divided into two types of data, namely primary data and secondary data. The results of this study indicate that the Judge's consideration in imposing criminal sanctions on the defendant in the trial related to case number 884 / Pid.B / 2019 / PN.Mks, is not appropriate. This is because the element of intent referred to in Article 338 of the Criminal Code is knowing or wanting someone's death, including in his intentions. According to the author, in case number 884/Pid.B/2019/PN.Mks, in accordance with the facts that occurred in this incident, it is clearly stated and proven that the defendant did not intend to take the victim's life but only wanted to provide a lesson as a senior to a junior and the defendant's actions more fully fulfill the elements of Article 351 paragraph (3) of the Criminal Code.
ASPEK SOSIO-YURIDIS PEMBINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA SUNGGUMINASA GOWA Masykur, Fadhilah Azhilah; Madiong, Baso
Clavia Vol. 18 No. 2 (2020): Clavia : Journal of Law, Agustus 2020
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v18i2.5893

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih jauh tentang bagaimana pelaksanaan pembinaan di LPP kelas IIA se-Kabupaten Gowa dan untuk mengetahui kendala-kendala yang menjadi kendala pembinaan yang dilakukan oleh LPP kelas IIA se-Kabupaten Gowa. Metode yang digunakan adalah jenis yuridis sosiologis. Metode penelitian yuridis sosiologis ini adalah dengan menggunakan data lapangan atau yang biasa disebut data empiris. Menurut para ahli penelitian empiris menurutnya bukanlah penelitian hukum yang sesungguhnya melainkan penelitian sosial ini, karena enam puluh persen data yang dibutuhkan adalah input lapangan bukan data normatife dan atau kepustakaan yang bersifat hukum normatif, tetapi penelitian empiris tidak akan dapat dinyatakan murni sebagai penelitian sosial secara keseluruhan, karena isi di dalamnya terdapat beberapa pembahasan yang telah tertuang antara fakta-fakta yang ada di masyarakat dengan aturan-aturan Referu dan teori hukum yang tertulis. Serta jenis dan info data yang penulis gunakan dalam data ini yaitu data sekunder dan primer. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sasaran di LPP kelas II A sudah optimal melalui pembinaan pricy, antara lain pendidikan dan pengajaran, olah raga, kegiatan kesenian, serta kegiatan rohani dan pembinaan kemandirian yang meliputi keterampilan seperti pembuatan bosara, rajutan, menjahit, pembuatan tempat tissue serta vas bunga dan adapun kendala yang menjadi penghambat alamiah di LPP kelas IIA meskipun masih minimnya sarana dan prasarana lain di dalam Lapas dan kendala kurangnya pembinaan dari luar, masih memerlukan kerjasama atau MoU dari pihak luar untuk membantu pembinaan warga binaan. This research aims to know more about how the implementation of the construction in the LPP class IIA is a part of the Gowa and to know the obstacles that become the obstacle of coaching that is done by LPP class IIA although Gowa. The method of use is the type of socio juridical. The method of socio juridical research is to use field data or commonly called empirical data. According to the scholars of the empirical research experts he thinks it is not a real legal research but rather this social research, because sixty percent of data needed is field input instead of normatife data and or the library Do normative law, but empirical research will not be able to be expressed purely overall social research, because the contents therein there are several discussions that have been contained between the facts in the community and the rules of Referu and the theory of The law that is written. As well as the kinds and info data authors use in this data namely secondary and Premier. The results of this research show that the target in LPP class II A have been optimal through the formation of pricy, among others education and teaching, sports, art activities, as well as spiritual activities and self-reliance coaching which include Skills such as manufacturing bosara, knitted, sewing, making tissue place as well as vases and as for the obstacles that become natural inhibitory in the LPP class IIA despite the lack of other facilities and infrastructures in the prison and Constraints of lack of outside construction, still requiring cooperation or MOU from outside parties to assist the construction of the target residents.
TINJAUAN HUKUM PENGALIHAN OBJEK FIDUSIA OLEH DEBITUR KEPADA PIHAK KETIGA DI KABUPATEN PINRANG Hipal, Hipal K; Kamsilaniah, Kamsilaniah
Clavia Vol. 17 No. 3 (2019): Clavia : Journal of Law, Desember 2019
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v17i3.5916

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengalihan objek fidusia kepada pihak ketiga yang dilakukan dibawah tangan tanpa persetujuan kreditur dan akibat hukum apabila debitur melakukan pengalihan objek fidusia kepada pihak ketiga tanpa persetujuan kreditur. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan di bidang hukum jaminan dan peraturan mengenai jaminan fidusia, sedangkan data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli dari lapangan atau lokasi penelitian yang memberikan informasi langsung pada penelitian ini. Hasil penelitian ini menemukan bahwa dalam perjanjian jaminan fidusia hak kepemilikan objek jaminan fidusia telah dialihkan kepada kreditur, sedangkan penguasaan atas bendanya masih dalam penguasaan debitur. Hak kepemilikan yang dimaksud adalah hak kepemilikan secara yuridis. Atas penjelasan tersebut dapat disimpulkan proses pengalihan objek fidusia kepada pihak ketiga yang dilakukan dibawah tangan tanpa persetujuan Pengadaian Pasar Sentral Pinrang adalah bahwa debitur mengalihkan objek yang masih dalam kekuasaannya dikarenan debitur membutuhkan dana untuk membayar angsuran kepada pengadaian yang menurut Akta Jaminan Fidusia No. 9 Pasal 5 dilarang melakukan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan dari pihak Pengadaian, maka tindakan pengalihan itu tidak dibenarkan menurut hukum. Akibat hukum apabila debitur melakukan pengalihan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari Pengadaian Pasar Sentral Pinrang adalah Pengadaian Pasar Sentral Pinrang dapat memberlakukan ketentuan ketentuan yang ada dalam larangan Akta Jaminan Fidusia No. 09. This study aims to determine the process of transferring fiduciary objects to third parties carried out underhand without the creditor's consent and the legal consequences if the debtor transfers fiduciary objects to third parties without the creditor's consent. This research method uses an empirical legal method using secondary data and primary data. Secondary data is used to analyze various laws and regulations in the field of collateral law and regulations regarding fiduciary collateral, while primary data is data obtained from original sources from the field or research location that provide direct information in this study. The results of this study found that in the fiduciary collateral agreement, the ownership rights of the fiduciary collateral object have been transferred to the creditor, while control over the object is still in the control of the debtor. The ownership rights in question are legal ownership rights. Based on this explanation, it can be concluded that the process of transferring fiduciary objects to third parties carried out underhand without the consent of the Pinrang Central Market Pawnshop is that the debtor transfers objects that are still under his control because the debtor needs funds to pay installments to the pawnshop according to the Fiduciary Guarantee Deed No. 9 Article 5 prohibits the transfer of fiduciary collateral objects without the knowledge of the Pawnshop, then the transfer action is not permitted by law. The legal consequences if the debtor transfers the fiduciary collateral object to a third party without the consent of the Pinrang Central Market Pawnshop are that the Pinrang Central Market Pawnshop can enforce the provisions contained in the prohibition of the Fiduciary Collateral Deed No. 09.
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DI KABUPATEN ENREKANG Setiawati, Intan; Renggong, Ruslan; Madiong, Baso
Clavia Vol. 18 No. 2 (2020): Clavia : Journal of Law, Agustus 2020
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v18i2.5917

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penanganan tindak pidana pembakaran hutan di Kabupaten Enrekang pada Tahun 2019 dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam memberantas praktik pembakaran hutan di Kabupaten Enrekang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Teknis pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan wawancara. Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan tindak pidana pembakaran hutan di Kabupaten Enrekang sepanjang tahun 2019 ditangani oleh Polisi Kehutanan UPT KPH Mata Allo dan Penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Enrekang sudah sesuai denagn tupoksinya berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.75/Menhut-II/2014 Pasal 4 ayat (2). namun, masih terkendala karena Pengadilan Negeri Enrekang belum menerima taksiran kerugian dari saksi ahli yaitu pihak Polisi Kehutanan terkait kerugian negara yang ditimbulkan. Adapun kendala yang dihadapi dalam memberantas tindakan pembakaran hutan di Kabupaten Enrekang yaitu keterbatasan sarana dan prasarana, situasi dan kondisi wilayah yang terbakar, jumlah tenaga produktif Polisi Kehutanan, estimasi perhitungan kerugian negara akibat kebakaran hutan dan tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk tidak melakukan pembakaran pada lahan pertanian atau perkebunan. This study aims to determine the process of handling forest burning crimes in Enrekang Regency in 2019 and to determine the obstacles faced in eradicating forest burning practices in Enrekang Regency. This study was conducted at the UPT KPH Mata Allo, Enrekang Regency. The research method used is an empirical research method, namely by using literature studies, interviews and giving questionnaires to respondents. The results of the study indicate that the Handling of Forest Burning Crimes in Enrekang Regency throughout 2019 was handled by the Forestry Police of the UPT KPH Mata Allo and the Criminal Investigation Unit Investigators of the Enrekang Resort Police. The handling carried out by the Forestry Police is in accordance with its duties and functions based on the Regulation of the Minister of Forestry Number: P.75 / Menhut-II / 2014 Article 4 paragraph (2). Meanwhile, the handling of Forest Burning Crimes handled by the Enrekang Resort Police is in accordance with the police report from the Forestry Police, but the case is still constrained until now because the public prosecutor of the Enrekang District Court has not received an estimate of the losses explained by the expert witness, namely the Forestry Police regarding the state losses incurred. The obstacles faced in eradicating the practice of forest burning in Enrekang Regency are limited facilities and infrastructure, the situation and condition of the burned area, the number of productive Forestry Police personnel, the estimated calculation of state losses due to forest fires and the level of public awareness which is still low not to burn agricultural or plantation land.
ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA PERDA NOMOR 7 TAHUN 2016 TERHADAP PELAKU PENGRUSAKAN OBJEK WISATA DI TORAJA UTARA Salamba, Yogistry Pakita; Siku, Salam; Almusawir, Almusawir
Clavia Vol. 18 No. 3 (2020): Clavia : Journal of Law, Desember 2020
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v18i3.5922

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan mengetahui penerapan sanksi pidana dan hambatan dalam mengembangkan objek pariwisata di Toraja Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis data primer sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Toraja Utara dalam menerapkan sanksi belum dapat diterapkan karena sebagian bahkan seluruh objek wisata di Toraja Utara masih dikelola pihak yayasan atau keluarga, Hambatan penerapan sanksi karena anggaran yang lambat bahkan tidak ada, dan kurangnya sarana prasarana sehingga tidak menjangkau setiap pelanggaran Perda yang ada di Toraja Utara. Pemerintah Daerah perlu kerjasama dengan pemilik yayasan objek wisata agar terjadi keamanan yang baik sehingga mengurangi pelanggaran Perda terhadap pelaku pengrusakan objek wisata. The research aims to describe and determine the application of criminal sanctions and barriers in developing tourism objects in North Toraja. This study uses a qualitative descriptive approach with secondary primary data types obtained from literature and interview studies. The results of this study explained that North Toraja in applying sanctions can not be applied because some even the whole tourist attraction in North Toraja still managed by the foundation or family, barriers to application of sanctions due to slow budget Not even exist, and lack of infrastructures so as not to reach any violations of Perda that exist in North Toraja. The local government needs to cooperate with the owner of the tourism object in order to make good security, thus reducing Perda violations against the perpetrators of tourism objects.
ANALISIS SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK Fajrin, Firman Al; Hamid, Abd. Haris; Zubaidah, Siti
Clavia Vol. 18 No. 2 (2020): Clavia : Journal of Law, Agustus 2020
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v18i2.5923

Abstract

Uraian penelitian ini menjelaskan tentang penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pemerkosaan anak serta untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman ditinjau dari peraturan perundang undangan serta Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat empiris dengan membahas analisis sanksi pidana bagi pelaku pemerkosaan. Adapun metode yang digunakan berupa pengumpulan data dengan menggunakan sampel data primer dan skunder. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini berupa pemberatan sanksi bagi pelaku tindak pemerkosaan yang didasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. This research description explains the application of criminal sanctions for perpetrators of child rape and to find out judges' considerations in imposing sentences in terms of statutory regulations and the Criminal Code (KUHP). This study uses an empirical approach by discussing the analysis of criminal sanctions for perpetrators of rape. The method used is in the form of data collection using primary and secondary data samples. The results obtained from this study are in the form of weighting sanctions for perpetrators of rape based on law number 35 of 2014 concerning child protection.
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI KEPOLISIAN RESORT GOWA Atnan, Andi Feby Febrianty; Renggong, Ruslan; Hamid, Suryana
Clavia Vol. 17 No. 3 (2019): Clavia : Journal of Law, Desember 2019
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v17i3.5924

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menelaah efektivitas penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik di Kepolisian Resort Kabupaten Gowa; dan menganalisa hal-hal yang berpengaruh terhadap keefektifan penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik di Kepolisian Resort Kabupaten Gowa. Tipe penelitian ini yaitu penelitian desktiptif dengan pendekatan yuridis-empiris. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa: (1) Penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik di Kepolisian Resort Kabupaten Gowa terlaksana kurang efektif, terutama yang diatur pada Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 36. Demikian juga pemberian sanksi tindak pidana pencemaran nama baik dilihat dari perspektif hukum pidana yang diatur pada Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 tindak pidana pencemaran nama baik; dan (2) Faktor substansi hukum, pengetahuan hukum, kesadaran hukum, perkembangan Iptek kurang berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum tindak pidana nama baik di Kepolisian Resort Kabupaten Gowa. The purpose of this study is to determine and examine the effectiveness of law enforcement for criminal defamation in the Gowa District Police Resort; and to analyze the factors that influence the effectiveness of law enforcement for criminal defamation in the Gowa District Police Resort. This type of research is descriptive research with a juridical-empirical approach. The results obtained indicate that: (1) Law enforcement for criminal defamation in the Gowa District Police Resort is not effective, especially those regulated in Article 27 paragraph (3), Article 28 paragraph (1), and Article 36. Likewise, the imposition of sanctions for criminal defamation is seen from the perspective of criminal law regulated in Article 51 paragraph (2), Article 52 criminal defamation; and (2) Factors of legal substance, legal knowledge, legal awareness, and the development of science and technology have little influence on the effectiveness of law enforcement for criminal defamation in the Gowa District Police Resort.

Page 23 of 24 | Total Record : 234

 20   21   22   23   24 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 23 No. 1 (2025): Clavia : Journal of Law, April 2025 Vol. 22 No. 3 (2024): Clavia : Journal of Law, Desember 2024 Vol. 22 No. 2 (2024): Clavia : Journal of Law, Agustus 2024 Vol. 22 No. 1 (2024): Clavia : Journal of Law, April 2024 Vol. 21 No. 3 (2023): Clavia : Journal of Law, Desember 2023 Vol. 21 No. 2 (2023): Clavia : Journal of Law, Agustus 2023 Vol. 21 No. 1 (2023): Clavia : Journal of Law, April 2023 Vol. 20 No. 3 (2022): Clavia : Journal of Law, Desember 2022 Vol. 20 No. 2 (2022): Clavia : Journal of Law , Agustus 2022 Vol. 20 No. 1 (2022): Clavia : Journal of Law, April 2022 Vol. 19 No. 3 (2021): Clavia : Journal of Law, Desember 2021 Vol. 19 No. 2 (2021): Clavia : Journal of Law , Agustus 2021 Vol. 19 No. 1 (2021): Clavia : Journal of Law, April 2021 Vol. 18 No. 3 (2020): Clavia : Journal of Law, Desember 2020 Vol. 18 No. 2 (2020): Clavia : Journal of Law, Agustus 2020 Vol. 18 No. 1 (2020): Clavia : Journal of Law, April 2020 Vol. 17 No. 3 (2019): Clavia : Journal of Law, Desember 2019 Vol. 17 No. 2 (2019): Clavia : Journal of Law , Agustus 2019 Vol. 17 No. 1 (2019): Clavia : Journal of Law, April 2019 More Issue