cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sutia Budi
Contact Email
sutia.budi@universitasbosowa.ac.id
Phone
+6282191601945
Journal Mail Official
clavia.jurnal@universitasbosowa.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Bosowa Jl. Urip Sumoharjo KM.4 Makassar 90231 Telp. (0411) 452901 - 452789, Fax. (0411) 424568
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Clavia: Journal of Law
Published by Universitas Bosowa
ISSN : 1411349X     EISSN : 24776009     DOI : https://doi.org/10.56326/clavia
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Clavia ini dimaksudkan sebagai media komunikasi kalangan akademisi hukum, praktisi hukum, dan masyarakat luas pada umumnya. Media ini merupakan forum pengkajian berbagai masalah hukum dalam masyarakat sekaligus pengembangan pemikiran di bidang ilmu hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 234 Documents
 19   20   21   22   23 
AKIBAT HUKUM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH YANG TIDAK DILAKUKAN DI HADAPAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DI KABUPATEN BIMA Sofian, Agus; Tira, Andi; Abdurrifai, Abdurrifai
Clavia Vol. 23 No. 1 (2025): Clavia : Journal of Law, April 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i1.5613

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak hukum dari perjanjian jual beli tanah yang tidak dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Bima. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan Koordinator Kelompok Substansi Pendaftaran Tanah dan Ruang, Tanah Komunal, dan Kelembagaan BPN Kabupaten Bima, serta dengan Kantor Notaris/PPAT Rajiman, S.H., M.Kn., Kepala Desa Lido, dan melalui penyebaran kuesioner kepada 45 responden dari masyarakat Kabupaten Bima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian jual beli tanah yang tidak dibuat di hadapan PPAT hanya menghasilkan akta di bawah tangan, sehingga peralihan hak atas tanah tidak dapat didaftarkan di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bima. Hal ini melemahkan kekuatan pembuktian akta tersebut, karena hanya dibuat oleh para pihak tanpa melibatkan PPAT, yang berakibat pada lemahnya kepastian hukum peralihan hak. Upaya yang dapat dilakukan oleh pembeli tanah yang melakukan jual beli tanpa PPAT adalah meminta penetapan dari Pengadilan Negeri untuk mendapatkan kepastian hukum sebagai pemilik sah atas tanah tersebut. This research aims to analyze the legal impact of land sale and purchase agreements that are not carried out before the Land Deed Making Official (PPAT) in Bima Regency. This research uses qualitative methods with a normative-empirical approach. Data was collected through interviews with the Coordinator of the Land and Space Registration Substance Group, Communal Land, and BPN Institutions of Bima Regency, as well as with the Notary/PPAT Office Rajiman, S.H., M.Kn., Head of Lido Village, and through distributing questionnaires to 45 respondents from the community Bima Regency. The results of the research show that land sale and purchase agreements that are not made before the PPAT only result in private deeds, so that the transfer of land rights cannot be registered at the Bima Regency Land Agency Office. This weakens the evidentiary strength of the deed, because it was only made by the parties without involving the PPAT, which results in weak legal certainty regarding the transfer of rights. Efforts that can be made by land buyers who carry out buying and selling without PPAT are to request a determination from the District Court to obtain legal certainty as the legal owner of the land.
BENTUK PERBARENGAN PADA TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN PADA KASUS PUTUSAN NOMOR 195/PID.B/2023/PN MAM Novia, Elsha; Renggong, Ruslan; Zubaidah, Siti
Clavia Vol. 23 No. 1 (2025): Clavia : Journal of Law, April 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i1.5614

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perbarengan tindak pidana pada tindak pidana pembunuhan dan pemerkosaan dalam Putusan Nomor: 195/Pid.B/2023/PN Mam dan menganalisis sistem pemidanaan yang diterapkan pada putusan tersebut. Penelitian ini dilakukan di Polresta Mamuju, Kejaksaan Negeri Mamuju, dan Pengadilan Negeri Mamuju. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode normatif empiris, dengan sumber data primer yang berasal dari data wawancara, perundang-undangan, juga putusan pengadilan, dan sumber data sekunder yang berasal dari buku dan jurnal ilmiah, serta analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perbarengan pada serangkaian tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku adalah concursus idealis yang dimana seseorang melakukan satu tindakan, tetapi tindakan tersebut melanggar lebih dari satu ketentuan hukum pidana, sehingga dapat dikenai beberapa pasal berbeda sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 63 KUHP. Dalam menjatuhkan putusan pengadilan menggunakan stelsel absorbsi yaitu bila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang melanggar beberapa aturan pidana, yang diancam dengan pidana berbeda-beda, maka hanya dijatuhkan satu pidana yang terberat, sementara hukuman untuk tindak pidana lain diserap ke dalamnya, sehingga tidak ada penambahan hukuman terpisah. This research aims to analyze the form of joint criminal acts in the crime of murder and rape in Decision Number: 195/Pid.B/2023/PN Mam and analyze the punishment system applied in the decision. This research was conducted at Mamuju Police Station, Mamuju District Attorney's Office, and Mamuju District Court. The method used in writing this thesis is the normative empirical method, with primary data sources derived from interview data, legislation, as well as court decisions, and secondary data sources derived from scientific books and journals, and data analysis using qualitative descriptive methods. The results showed that the form of concatenation in a series of criminal acts committed by the perpetrator is concursus idealis where a person commits one act, but the act violates more than one provision of criminal law, so that it can be subject to several different articles as referred to in Article 63 of the Criminal Code. In imposing a court decision, the court uses the absorption stelel, namely if a person commits several acts that violate several criminal regulations, which are punishable by different punishments, then only one of the most severe punishments is imposed, while the punishment for other criminal acts is absorbed into it, so that there is no addition of separate punishments.
KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PEMBUNUHAN BERENCANA DENGAN LATAR BELAKANG POLIANDRI Pongbura, Victoria Triwati; Zubaidah, Siti; Mustari, Ruslan
Clavia Vol. 23 No. 1 (2025): Clavia : Journal of Law, April 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i1.5619

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembunuhan berencana dengan motif poliandri di Gowa dan bagaimana upaya penanggulangan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dengan motif poliandri di Gowa. Penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif menggunakan data primer dan sekunder dan dengan cara melakukan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa motif poliandri sering kali melibatkan persaingan dan konflik dalam hubungan antara istri dan suami-suami bahkan anak, serta kompleksitas dalam pengelolaan hubungan intim dan emosional. Pembunuhan berencana dalam konteks ini dipicu oleh faktor-faktor kompleks yang saling berinteraksi, seperti tekanan psikologis, pengaruh lingkungan, serta ketidakmampuan Pelaku mengendalikan emosi akibat pengaruh alkohol dan gangguan mental. This study aims to analyze the factors that cause premeditated murder with polyandry motives in Gowa and how the countermeasures against the perpetrators of premeditated murder with polyandry motives in Gowa. This research is normative-empirical research with a qualitative approach using primary and secondary data and by conducting interviews and documentation. The results of this study show that polyandry motives often involve competition and conflict in the relationship between wives and husbands and even children, as well as complexity in managing intimate and emotional relationships. Premeditated murder in this context is triggered by complex factors that interact with each other, such as psychological pressure, environmental influences, and the perpetrator's inability to control emotions due to the influence of alcohol and mental disorders.
TANGGUNG JAWAB HUKUM KERUSAKAN RANGKA ESAF PADA SEPEDA MOTOR HONDA Tallulisu, Quinet Amanda; Almusawir, Almusawir; Abdurrifai, Abdurrifai
Clavia Vol. 23 No. 1 (2025): Clavia : Journal of Law, April 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i1.5620

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha atas kerusakan rangka pada sepeda motor yang telah dijual serta untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa hukum antara pelaku usaha dengan pengguna sepeda motor Honda. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris (field research) atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang objeknya mengenai fakta sosial, gejala-gejala, peristiwa, dan fenomena yang terjadi di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban dari PT Astra Honda Motor yang telah merugikan konsumen atas terjadinya kerusakan pada rangka ESAF melalui dua aspek, yaitu pertanggungjawaban dari pelaku dan metode penyelesaian sengketa yang relevan. Tujuan penelitian ini menganalisis tanggung jawab PT Astra Honda Motor terhadap cacat produk rangka ESAF menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan menganalisis penyelesaian sengketa antara konsumen dengan PT Astra Honda Motor terkait cacat produk rangka ESAF dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian ini menggunakan legal research (normatif). This study aims to determine the responsibility of business actors for frame damage on motorcycles that have been sold and to determine how to resolve legal defense between business actors and Honda motorcycle users. This study uses empirical research (field research) or field research, namely research whose objects are social facts, symptoms, events, and phenomena that occur in society. The results of the study indicate that this study examines the responsibility of PT Astra Honda Motor which has harmed consumers for damage to the ESAF frame through two aspects, namely the responsibility of the perpetrator and the relevant settlement method. The purpose of this study is to analyze the responsibility of PT Astra Honda Motor for ESAF frame product defects according to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and to analyze the settlement between consumers and PT Astra Honda Motor regarding ESAF frame product defects in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This research method uses legal research (normative).
PENYERTAAN DAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN STNK Syarifuddin, Nurkholifah; Renggong, Ruslan; Kamsilaniah, Kamsilaniah
Clavia Vol. 23 No. 1 (2025): Clavia : Journal of Law, April 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i1.5621

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penyertaan (deelneming) yang terjadi dalam tindak pidana pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) secara berlanjut dan sistem pemidanaan yang diterapkan dalam Putusan Nomor 446/Pid.B/2023/PN/Mks. Penelitian ini menggunakan tipe yuridis normatif. Penelitian lakukan di Pengadilan Negeri Makassar untuk mendapatkan bahan primer berupa wawancara kepada Hakim Pengadilan Negeri dan bahan sekunder berupa peraturan undang-undang, putusan pengadilan dan dokumen lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk penyertaan yang terjadi pada Putusan No. 446/Pid.B/2023/Pn MKS adalah Medepleger yaitu turut serta melakukan tindak pidana pemalsuan STNK secara berlanjut. Sistem pemidanaan terhadap tindak pidana penyertaan ialah sistem pidana yang berasal dari Romawi. Adapun sistem pidana Romawi. Berdasarkan sistem ini tiap-tiap peserta penyertaan mempertanggungjawabkan sebagaimana perbuatan masing-masing. This study aims to analyze the form of participation (deelneming) that occurs in the crime of falsification of Vehicle Registration Certificate (STNK) continuously and the punishment system applied in Decision Number 446/Pid.B/2023/PN/Mks. This research was conducted directly at the Makassar District Court. The method used in writing this thesis is the normative method, the primary data sources in this research come from laws and regulations, court decisions and official state documents, and secondary data sources come from publications about law that are not official documents, while for tertiary data sources come from literature studies, while the data analysis method used in writing this thesis is qualitative. The results of this study indicate that the form of participation that occurred in Decision No. 446/Pid.B/2023/Pn MKS is Medepleger, namely participating in the criminal act of STNK forgery continuously. The system of punishment for the crime of participation is the Roman criminal system. The Roman criminal system. Based on this system, each participant is held accountable for their respective actions.
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN TENAGA MEDIS DALAM PERKARA MALAPRAKTIK MEDIS Fihman, Nabila; Hasan, Yulia; Zubaidah, Siti
Clavia Vol. 23 No. 1 (2025): Clavia : Journal of Law, April 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i1.5622

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis unsur-unsur tindak pidana malapraktik dalam studi kasus Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Paramount dan proses pertanggungjawaban tindak pidana pada kesehatan yang melakukan malapraktik melalui pendekatan restorative justice. Metode penelitian digunakan pendekatan normatif empiris dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan kasus malapraktik pada tahun 2021 terdapat 2 kasus malapraktik yang dilaporkan di Polda Sulsel, tetapi penyelesaiannya dilakukan di luar pengadilan karena pihak korban menerima pertanggungjawaban secara materil, pada tahun 2022 tidak ada laporan mengenai kasus malapraktik, kemudian pada tahun 2023 terdapat 2 kasus malapraktik yang dilaporkan dan kasus tersebut merupakan tindak pidana malapraktik tetapi di selesaikan dengan damai, dan 2024 terdapat 1 kasus malapraktik yang sedang dalam proses penyelidikan oleh pihak penyidik Polda Sulsel. Pasal 192 UU No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan bahwa rumah sakit bertanggung jawab atas kerugian akibat kelalaian sumber daya kesehatannya. Data dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan menunjukkan fluktuasi kasus malapraktik medis dari tahun 2021 hingga 2024. Penyelesaian kasus dari 2021 hingga 2024 lebih mengarah pada pendekatan keadilan restoratif, yang menekankan penyelesaian di luar pengadilan dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat. Tenaga Medis dan dokter yang terlibat masih dapat dikenai sanksi dari organisasi profesi seperti IDI atau POGI. Sanksi ini dapat berupa pemberhentian praktik sementara atau pencabutan izin praktik. This research project aims to examine the elements of criminal malpractice in the case study of Paramount Mother and Child Hospital (RSIA) and the process of criminal responsibility among health professionals who engage in malpractice through a restorative justice lens. The research method employed is the normative empirical approach. The data were collected through interviews and document analysis. The results of the study indicate that in 2021, two malpractice cases were reported to the South Sulawesi Police. However, the cases were settled outside of the court system because the victims received material compensation. In 2022, no reports of malpractice were filed. In 2023, two malpractice cases were reported. In one instance, the case was resolved peacefully, while in the other, the case was a criminal act of malpractice. In 2024, one malpractice case was in the process of being investigated by the South Sulawesi Police. The legal responsibility of hospitals in the context of medical malpractice is defined by Law No. 17 of 2023 concerning Health, particularly Article 192, which stipulates that hospitals are liable for losses resulting from the negligence of their healthcare personnel. The data provided by the South Sulawesi Regional Police indicates a fluctuating trend in the number of medical malpractice cases from 2021 to 2024. The resolution of cases from 2021 to 2024 was predominantly in accordance with a restorative justice approach, which prioritizes out-of-court settlements by considering the interests of all parties involved. Medical personnel and doctors involved may still be subject to disciplinary measures from professional organizations such as IDI or POGI. These sanctions may take the form of a temporary suspension of practice or revocation of a practice license..
ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM MASA JABATAN PIMPINAN KPK BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Demmanaba, Licar Jaya; Nur, Mustawa; Rusli, Muhammad
Clavia Vol. 23 No. 1 (2025): Clavia : Journal of Law, April 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i1.5623

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK dari 4 (empat) tahun menjadi 5 (lima) tahun dan pemberlakuan perpanjangan masa jabatan secara langsung dengan menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 112/P Tahun 2023, maka masa jabatan Pimpinan KPK berakhir pada Desember Tahun 2024. Tipe penelitian ini adalah normatif dengan berfokus pada studi kepustakaan. Untuk bahan dan data hukum adalah primer, sekunder dan tersier. Bahan dan data hukum selanjutnya di analisis secara kualitatif dan diolah secara dedukatif. Hasil penelitian ini menunjukkan pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi tidak terlepas dari pertimbangan hukum sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 bahwa pemohon telah kehilangan haknya untuk memperoleh kepastian hukum yang adil, kedudukan yang sama di hadapan hukum dan bebas dari perlakuan diskriminatif yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1,2,3) dan Pasal 28I UUD NRI Tahun 1945. Sementara pemberlakuan putusan tersebut dengan memperpanjang masa jabatan Pimpinan KPK telah di laksanakan, di mana Presiden mencabut Keputusan Presiden Nomor 112/P Tahun 2019 dan menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 112/P Tahun 2023 yang berarti masa jabatan Pimpinan KPK di perpanjang 1 (satu) Tahun. This study aims to determine and analyze the legal considerations of judges in the Constitutional Court Decision Number 112/PUU-XX/2022 concerning the Extension of the Term of Office of the KPK Leadership from 4 (four) years to 5 (five) years and the direct implementation of the extension of the term of office by issuing Presidential Decree Number 112/P of 2023, then the term of office of the KPK Leadership ends in December 2024. This type of research is normative with a focus on literature studies. For legal materials and data are primary, secondary and tertiary. Legal materials and data are then analyzed qualitatively and processed deductively. The results of this study indicate that the legal considerations of the Constitutional Court judges are inseparable from legal considerations in accordance with Article 34 of Law Number 30 of 2002 that the applicant has lost his right to obtain fair legal certainty, equal standing before the law and freedom from discriminatory treatment that is contrary to Article 28D paragraph (1,2,3) and Article 28I of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Meanwhile, the implementation of the decision by extending the term of office of the KPK Leadership has been carried out, where the President revoked Presidential Decree Number 112/P of 2019 and issued Presidential Decree Number 112/P of 2023 which means that the term of office of the KPK Leadership is extended by 1 (one) year.
PEMBERITAAN TERDAKWA KORUPSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DALAM PERSPEKTIF KODE ETIK JURNALISTIK Nur, Muh. Hilal Fakhri; Renggong, Ruslan; Nur, Mustawa
Clavia Vol. 23 No. 1 (2025): Clavia : Journal of Law, April 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i1.5624

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pemberitaan media online dan pelanggaran yang terjadi dalam pemberitaan media online tentang jalannya sidang tiga terdakwa Korupsi PDAM di Kota Makassar dalam perspektif Kode Etik Jurnalistik menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif menggunakan data primer dan sekunder dan dengan cara melakukan wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk pemberitaan media online terhadap jalannya sidang tiga terdakwa Korupsi PDAM di Kota Makassar dalam perspektif Kode Etik Jurnalistik tidak memenuhi unsur menguji informasi dan berimbang. Pelanggaran dalam pemberitaan media online terhadap jalannya sidang tiga terdakwa Korupsi PDAM di Kota Makassar tidak memenuhi unsur standar pemberitaan Kode Etik Jurnalistik. This study aims to determine and analyze: the form of online media reporting, the violations that accured in online media reporting on the trial of three defendants in the PDAM Corruption Case in Makassar City from the perspective of the Journalistic Code of Ethics according to Law Number 40 of 1999. The study is a normative-empirical study with a qualitative using primary and secondary data and by means of conducting interviews and observation. The result of the study show that: The form of online media reporting on the trial of the three defendants of PDAM Corruption in Makassar City from the perspective of the Journalistic Code of Ethics does not fulfill the elements of testing information and being balanced, Violations in online media reporting on the trial of the three defendants of PDAM Corruption in Makassar City did not fulfill the elements of the reporting standards of the Journalistic Code of Ethics.
KEPEMILIKAN BENEFICIAL OWNERSHIP DAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PADA PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN Sudirman AR, Laranisa Albania; Makkawaru, Zulkifli; Abdurrifai, Abdurrifai
Clavia Vol. 23 No. 1 (2025): Clavia : Journal of Law, April 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i1.5625

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah Perseroan Terbatas Perorangan dapat memiliki Beneficial Ownership dan bentuk tanggung jawab hukum Perseroan Terbatas Perorangan terhadap prinsip mengenali Beneficial Ownership. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar pada salah satu Perseroan Terbatas Perorangan yaitu PT Kunci Enterpreneuer Makassar. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode normatif empiris, sumber data primer pada penelitian ini berasal dari hasil wawancara, dan sumber data sekunder berasal dari studi kepustakaan, adapun metode analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perseroan Terbatas Perorangan wajib memiliki Beneficial Ownership, di mana pemilik berfungsi sebagai pemilik manfaat yang harus diidentifikasi dan dilaporkan sesuai dengan peraturan yang berlaku, meliputi identifikasi pemilik manfaat dan verifikasi pemilik manfaat. Perseroan Terbatas Perorangan bertanggung jawab secara hukum untuk mengungkapkan Beneficial Ownership guna memastikan transparansi, dan kegagalan melakukannya dapat berakibat sanksi administratif atau pidana. This research aims to analyze the Individual Limited Liability Company can have Beneficial Ownership and the form of legal responsibility of the Individual Limited Liability Company on the principle of recognizing Beneficial Ownership. This research was conducted in Makassar City at one of the Individual Limited Liability Companies, namely PT Kunci Enterpreneuer Makassar. The method used in writing this thesis is empirical normative method, the primary data source in this research comes from the results of interviews as well as observation results, and secondary data sources come from literature studies, while the data analysis method used in writing this thesis is descriptive qualitative. The results of this study indicate that Individual Limited Liability Companies must have Beneficial Ownership, where the sole owner functions as a beneficial owner who must be identified and reported in accordance with applicable regulations, including identification of beneficial owners and verification of beneficial owners. Individual Limited Liability Companies are legally responsible for disclosing Beneficial Ownership to ensure transparency, and failure to do so may result in administrative or criminal sanctions.
PENERAPAN PEMBERIAN LAYANAN NOTARIS SECARA CUMA-CUMA KEPADA MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI TANA TORAJA Erika, Erika; Hamid, Abd. Haris; Abdurrifai, Abdurrifai
Clavia Vol. 23 No. 1 (2025): Clavia : Journal of Law, April 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i1.5628

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala notaris dalam memberikan pelayanan secara gratis kepada masyarakat tidak mampu, dan untuk mengetahui bentuk penjatuhan sanksi terhadap notaris yang tidak memberikan jasa layanan secara gratis kepada masyarakat tidak mampu. Tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris. Penelitian ini menggunakan data primer yang didapat dari hasil wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, artikel, jurnal ilmiah dan situs web. Metode pengumpulan data adalah metode kepustakaan dan penelitian lapangan yang dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menarik kesimpulan terhadap masalah yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Notaris di Tana Toraja tidak memiliki kendala dalam memberikan layanan jasa secara gratis kepada masyarakat tidak mampu, hanya saja kendala ada pada masyarakat atau klien yang tidak memenuhi persyaratan atau tidak memberikan dokumen yang diperlukan, sehingga menimbulkan kendala secara administratif dalam proses pemberian layanan notaris secara gratis. Bentuk penjatuhan sanksi terhadap notaris yang tidak memberikan jasa layanan secara gratis kepada masyarakat tidak mampu dapat diberikan sanksi administratif yang ditetapkan dalam Pasal 37 ayat (2) UUJN dan sanksi Kode Etik. This research aims to determine the obstacles to notaries in providing free services to poor people, and to find out the form of sanctions against notaries who do not provide free services to poor people. This type of research uses empirical research. This research uses primary data obtained from interviews and secondary data obtained from books, articles, scientific journals and websites. Data collection methods are literature and field research methods which are analyzed descriptively qualitatively to draw conclusions about the problems discussed. The results of the research show that: Notaries in Tana Toraja do not have any obstacles in providing free services to poor people, only problems exist with the community or clients who do not meet the requirements or do not provide the required documents, thus creating administrative obstacles in the granting process. free notary services. The form of imposing sanctions on notaries who do not provide free services to poor people can be given administrative sanctions as stipulated in Article 37 paragraph (2) UUJN and sanctions from the Code of Ethics.

Page 21 of 24 | Total Record : 234

 19   20   21   22   23 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 23 No. 1 (2025): Clavia : Journal of Law, April 2025 Vol. 22 No. 3 (2024): Clavia : Journal of Law, Desember 2024 Vol. 22 No. 2 (2024): Clavia : Journal of Law, Agustus 2024 Vol. 22 No. 1 (2024): Clavia : Journal of Law, April 2024 Vol. 21 No. 3 (2023): Clavia : Journal of Law, Desember 2023 Vol. 21 No. 2 (2023): Clavia : Journal of Law, Agustus 2023 Vol. 21 No. 1 (2023): Clavia : Journal of Law, April 2023 Vol. 20 No. 3 (2022): Clavia : Journal of Law, Desember 2022 Vol. 20 No. 2 (2022): Clavia : Journal of Law , Agustus 2022 Vol. 20 No. 1 (2022): Clavia : Journal of Law, April 2022 Vol. 19 No. 3 (2021): Clavia : Journal of Law, Desember 2021 Vol. 19 No. 2 (2021): Clavia : Journal of Law , Agustus 2021 Vol. 19 No. 1 (2021): Clavia : Journal of Law, April 2021 Vol. 18 No. 3 (2020): Clavia : Journal of Law, Desember 2020 Vol. 18 No. 2 (2020): Clavia : Journal of Law, Agustus 2020 Vol. 18 No. 1 (2020): Clavia : Journal of Law, April 2020 Vol. 17 No. 3 (2019): Clavia : Journal of Law, Desember 2019 Vol. 17 No. 2 (2019): Clavia : Journal of Law , Agustus 2019 Vol. 17 No. 1 (2019): Clavia : Journal of Law, April 2019 More Issue