cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sutia Budi
Contact Email
sutia.budi@universitasbosowa.ac.id
Phone
+6282191601945
Journal Mail Official
clavia.jurnal@universitasbosowa.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Bosowa Jl. Urip Sumoharjo KM.4 Makassar 90231 Telp. (0411) 452901 - 452789, Fax. (0411) 424568
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Clavia: Journal of Law
Published by Universitas Bosowa
ISSN : 1411349X     EISSN : 24776009     DOI : https://doi.org/10.56326/clavia
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Clavia ini dimaksudkan sebagai media komunikasi kalangan akademisi hukum, praktisi hukum, dan masyarakat luas pada umumnya. Media ini merupakan forum pengkajian berbagai masalah hukum dalam masyarakat sekaligus pengembangan pemikiran di bidang ilmu hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 234 Documents
 18   19   20   21   22 
BENTUK TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK SECARA BERLANJUT MELALUI MEDIA SOSIAL Putri, Alysha Rahma; Renggong, Ruslan; Nur, Mustawa
Clavia Vol. 22 No. 3 (2024): Clavia : Journal of Law, Desember 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i3.5439

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tindak pidana pencemaran nama baik secara berlanjut melalui media sosial dalam Putusan No. 515/Pid.Sus/Pn Mks dan untuk mengetahui putusan hakim terhadap terdakwa tindak pindana pencemaran nama baik secara berlanjut melalui media sosial telah sesuai dengan keadilan. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode normatif, bahan yang digunakan adalah perundang-undangan, putusan pengadilan, serta dokumen negara dan bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku dan jurnal ilmiah. Hasil penelitan ini menunjukkan bahwa bentuk tindak pencemaran nama baik secara berlanjut melalui media sosial berdasarkan Putusan No.515/Pid.Sus/2023/Pn Mks dilakukan dengan berbagai rangkaian perbuatan mendistribusikan sehingga dapat diaksesnya dokumen elektronik melalui media sosial dan Putusan pidana pencemaran nama baik secara berlanjut melalui media sosial telah sesuai dengan rasa keadilan terhadap korban dan terdakwa dengan pertimbangan hakim hal yang memberatkan dan hal yang meringankan. Pertimbangan tersebut terhadap ketentuan kekuasaan kehakiman mengenai kewajiban hakim menggali nilai-nilai yang ada di masyarakat berupa latar belakang terdakwa dan dampak sosial yang diberikan kasus tersebut terhadap masyarakat. This resource aims to determine the form of continuing criminal defamation through social media in Decision No. 515/Pid.Sus/Pn Mks and to find out the judge's decision against the defendant for continuing criminal defamation through social media in accordance with justice. The method used in writing this thesis is the normative method, the materials used are legislation, court decisions, and state documents and the secondary legal materials used are books and scientific journals. The results of this research show that (1) The form of continuous defamation through social media based on Decision No.515/Pid.Sus/2023/Pn Mks is carried out with various series of acts of distributing so that electronic documents can be accessed through social media. (2) The verdict of criminal defamation through social media has been in accordance with the sense of justice for the victim and the defendant with the judge's consideration of aggravating and mitigating circumstances. These considerations are in accordance with the provisions of judicial power regarding the judge's obligation to explore the values that exist in society in the form of the defendant's background and the social impact that the case has on society.
ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI ATAS PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL-BELI TANAH Idris, A Muhammad Arham; Madiong, Baso; Tira, Andi
Clavia Vol. 22 No. 3 (2024): Clavia : Journal of Law, Desember 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i3.5441

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk wanprestasi yang terjadi dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli terhadap objek tanah yang terjadi di Kota Makassar dan mengetahui pertimbangan hukum Hakim terhadap perkara wanprestasi Pengadilan Negeri Makassar. Metode penelitian yang penulis gunakan kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Hasil penelitian dalam Perjanjian Pengikatan jual beli tanah kedua bela pihak mengikatkan diri dalam jual beli tanah di kelurahan Bangkala, Kecamatan panakukan Kota Makassar dengan luas tanah 8700 m2, lebih lanjut kedua belah pihak juga diharuskan menjalankan kewajibannya masing-masing dengan itikad baik, dan memiliki hak yang diakui berdasarkan kesepakatan para pihak. majelis hakim melakukan pertimbangan-pertimbangan hukum terhadap alat bukti dan saksi yang dihadirkan dalam pesidangan, dengan mengikuti dasar pembuktian dalam hukum acara perdata sebagaimana ketentuan HIR Pasal 164 sebagai dasar dalam memutus perkara.
PENGUASAAN HAK ATAS TANAH BERDASARKAN SERTIPIKAT SEMENTARA Triyono, Lailesya; Makkawaru, Zulkifli; Tira, Andi
Clavia Vol. 22 No. 3 (2024): Clavia : Journal of Law, Desember 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i3.5442

Abstract

Sertipikat sementara terbit tanpa surat ukur, yang saat berlakunya aturan lama fungsi dan kekuatan hukum sertipikat sementara bisa dipersamakan dengan sertipikat. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap kedudukan sertipikat sementara dalam putusan No.158/Pdt.G/2020/PN.Mks, Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar. Metode yang digunakan bersifat kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif teknik pengumpulan data melalui wawancara yang dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan sertipikat sementara memiliki kepastian hukum yang lemah dalam fungsinya sebagai alat bukti kepemilikan hak atas tanah. Sertipikat sementara merupakan sertifikat yang lemah dimata hukum yang berlaku saat ini sehingga dalam kasus ini hakim menganggap bahwa kedudukan sertipikat sementara sangat lemah karena tidak adanya surat ukur secara rinci. Temporary certificates are issued without measurement letters, which when the old regulations come into force, the function and legal force of temporary certificates can be equated with certificates. The aim of the research is to determine the judge's legal considerations regarding the position of the temporary certificate in decision No.158/Pdt.G/2020/PN.Mks. This research was conducted at the Makassar District Court. The method used is qualitative with a normative juridical approach, data collection techniques through interviews which are analyzed descriptively qualitatively. The results of this research indicate that the position of a temporary certificate has weak legal certainty in its function as proof of ownership of land rights. The temporary certificate is a weak certificate in the eyes of the current law, so in this case the judge considered that the position of the temporary certificate was very weak because there was no detailed measurement letter.
PELAKSANAAN KETENTUAN WAJIB SERTIFIKAT HALAL TERHADAP PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN DI KOTA MAKASSAR Tampandaja, Alce Marchelina; Santing, Waspada; Hamid, Abd. Haris
Clavia Vol. 22 No. 3 (2024): Clavia : Journal of Law, Desember 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i3.5443

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan ketentuan wajib sertifikat halal terhadap produk makanan dan minuman di Kota Makassar, dan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap pelaksanaan kewajiban sertifikat halal. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dan empiris dengan sumber data primer dan sekunder. Penelitian ini dilakukan di LPPOM MUI, Kanwil Kementrian Agama Sulawesi Selatan Dan Koi The Indonesia di Nipah Mall Makassar. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pelaksanaan ketentuan wajib sertifikat halal di Kota Makassar sebagian besar sudah berjalan. Para pelaku usaha sudah mulai tertib dan memperhatikan dengan baik tentang pentingnya sertifikat halal pada produk mereka.  Pelaku usaha memiliki tanggungjawab hukum yang besar untuk memastikan bahwa produk mereka telah memenuhi sertifikat atau standar halal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa semua bahan baku yang digunakan dalam produk adalah halal. Ini termasuk memastikan bahan tersebut tidak berasal dari sumber yang non-halal atau terkontaminasi dengan bahan yang non-halal. Proses produksi harus sesuai dengan standar halal, termasuk kebersihan dan pemisahan dari produk non-halal. This study aims to analyze the implementation of mandatory halal certification provisions for food and beverage products in Makassar City, and to analyze the form of accountability of business actors towards the implementation of halal certification obligations. The research method used is normative and empirical research with primary and secondary data sources. This research was conducted at LPPOM MUI, the South Sulawesi Ministry of Religious Affairs Regional Office and Koi The Indonesia at Nipah Mall Makassar. The data collection techniques used were interviews and questionnaires. The results of the study indicate that: the implementation of mandatory halal certification provisions in Makassar City has mostly been running. Business actors have begun to be orderly and pay close attention to the importance of halal certification for their products. Business actors have a great legal responsibility to ensure that their products have met the halal certificate or standard in accordance with laws and regulations. Business actors have an obligation to ensure that all raw materials used in the product are halal. This includes ensuring that the material does not come from non-halal sources or is contaminated with non-halal materials. The production process must comply with halal standards, including cleanliness and separation from non-halal products
ANALISIS YURIDIS KEKUATAN HUKUM RINCIK DALAM PEMBUKTIAN HAK MILIK ATAS TANAH Jamil, Ahmat; Tira, Andi; Abdurrifai, Abdurrifai
Clavia Vol. 22 No. 3 (2024): Clavia : Journal of Law, Desember 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i3.5444

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengetahui kekuatan pembuktian rincik sebagai alat bukti kepemilikan atas tanah dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan perkara perdata Nomor 378/Pdt.G/2023/PN Mks. Metode penelitian yang penulis gunakan metode penelitan normatif-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian rincik sebagai bukti kepemilikan atas tanah akan memiliki pembuktian yang kuat sepanjang rincik itu terdaftar dalam buku F dan buku C yang ada di kantor Kelurahan atau di kantor Desa. Sehingga dapat dijakian dasar sebagai bukti kepemilikan dan dipergunakan untuk permohonan sertifikat, tetapi apabila tidak terdaftar maka rincik itu tidak memiliki kekuatan pebuktian. Sedangkan pertimbangan hukum hakim mengenai Sertifikat Hak Milik Nomor 124/Kel. Barombong dengan menekankan bahwa sertifikat tersebut adalah bukti sah kepemilikan tanah yang telah melalui prosedur hukum yang benar. Karenanya sertifikat tanah yang sah dan terdaftar memberikan kepastian hukum yang kuat bagi pemiliknya The research was conducted to determine the strength of detailed evidence as evidence of land ownership and to analyze the judge's legal considerations in the civil case decision Number 378/Pdt.G/2023/PN Mks. The research method that the author uses is a normative-empirical research method. The results of the research show that the evidentiary power of details as proof of ownership of land will have strong evidence as long as the details are registered in book F and book C at the Subdistrict office or at the Village office. So it can be used as proof of ownership and used to apply for a certificate, but if it is not registered then the details have no evidentiary power. Meanwhile, the judge's legal considerations regarding Certificate of Ownership Number 124/Ex. Barombong emphasized that the certificate is legal proof of land ownership that has gone through the correct legal procedures. Therefore, a valid and registered land certificate provides strong legal certainty for the owner
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAKTIK PERIKLANAN UNDISCLOSED ADVERTISEMENT Leemann, Bryan; Tira, Andi; Almusawir, Almusawir
Clavia Vol. 22 No. 3 (2024): Clavia : Journal of Law, Desember 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i3.5446

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: pemenuhan unsur pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam praktik undisclosed advertisement, dan penegakan hukum terhadap praktik undisclosed advertisement. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian normatif, lokasi penelitian yang penulis teliti adalah di Dewan Periklanan Indonesia, dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan. Teknik penelitian yang digunakan oleh penulis adalah melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: praktik periklanan undisclosed advertisement termasuk bentuk periklanan yang tidak jujur yang bertentangan dengan Etika Pariwara Indonesia, Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising, dan Pasal 19 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020, penegakan hukum terhadap pelaku tindakan undisclosed advertisement dapat dilakukan melalui Dewan Periklanan Indonesia. Penegakan hukum dilakukan melalui pemberian teguran dan peringatan, serta himbauan penghentian penayangan iklan This research aims to analyze: 1) fulfillment of the elements of violation of laws and regulations applicable in Indonesia in the practice of undisclosed advertisement, and 2) law enforcement against undisclosed advertisement practices. The type of research used by the author is normative-empirical research, the research location is at the Indonesian Advertising Council, and the South Sulawesi Regional Indonesian Broadcasting Commission. The research technique used by the author is through interviews, observation, and literature study. The results showed that: 1) the practice of undisclosed advertisement is a form of dishonest advertising that is contrary to the Indonesian Pariwara Ethics, Article 17 of Law Number 8 of 1999, Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising, and Article 19 of the Regulation of the Minister of Trade Number 50 of 2020, 2) law enforcement against the perpetrators of undisclosed advertisement can be done through the Indonesian Advertising Council. Law enforcement is carried out through giving warnings, as well as appeals to stop airing advertisements
ANALISIS HUKUM TANGGUNG JAWAB PERGURUAN TINGGI TERHADAP LULUSAN YANG MENGALAMI DUALISME PENYELENGGARAAN Rusli, Salsabilla Alya; Hamid, Abd. Haris; Juliati, Juliati
Clavia Vol. 22 No. 3 (2024): Clavia : Journal of Law, Desember 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i3.5447

Abstract

Penelitian ini Bertujuan Untuk menganalisis tanggung jawab perguruan tinggi terhadap lulusan dalam dualisme penyelenggaraan dan menganalisis Faktor – Faktor Penyebab terjadinya dualisme penyelenggaraan perguruan tinggi pada putusan Nomor: 438/Pdt.Bth/2021/Pn.Mks. Metode Penelitian ini adalah kualititatif dengan menggunakan pendekatan Normatif-Empiris. Hasil penenelitian ini menunjukkan Ada tiga faktor yang menyebabkan terjadinya dualisme penyelenggaraan  perguruan tinggi  antara YPTKDD dan YPTKD yaitu terjadinya dualisme antara pengurus yayasan YPTKD dengan YPTKDD Terjadinya klaim yang menyangkut aset dan kepemilikan Yayasan, dan terjadinya masalah izin pengelolah universitas Berdasarkan Keputusan Kementrian Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2004 tentang pendirian Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma Makassar, maka ijazah lulusan ditandatangani oleh rektor Universitas Pejuang Republik Indonesia. This research aims to analyze the responsibilities of universities towards graduates in implementing dualism, to analyze the factors that cause dualism in higher education institutions in decision number: 438/Pdt.Bth/2021/Pn.Mks. This research method is qualitative using a Normative-Empirical approach. The results of this research show that there are three factors that cause dualism in the administration of higher education between YPTKDD and YPTKD, namely the occurrence of dualism between the management of the YPTKD foundation and YPTKDD, the occurrence of claims covering the assets and ownership of the foundation, and the occurrence of problems with university management permits based on the Decree of the Ministry of Law and Human Rights Number 28 In 2004 regarding the establishment of the Karya Dharma Makassar Higher Education Foundation, graduate diplomas were signed by the Chancellor of the Republic of Indonesia Warrior University.
ANALISIS TINDAK PIDANA PENGADAAN BARANG/JASA OLEH PEMERINTAH PASAR RAKYAT LAKAHANG KABUPATEN MAMASA Kristalara, Intan; Renggong, Ruslan; Oner, Basri
Clavia Vol. 22 No. 3 (2024): Clavia : Journal of Law, Desember 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i3.5448

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Pengembalian kerugian Negara oleh terdakwa dapat menghapus pidana pidananya pelaku, dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian normatif dan empiris, lokasi penelitian adalah di Pengadilan Negeri Mamuju, Kejaksaan Negeri Mamasa dan Polres Mamasa. Teknik penelitian yang digunakan oleh penulis adalah wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pengembalian kerugian keuangan Negara oleh terdakwa pada tindak pidana korupsi tidak dapat menghapuskan hukuman pidana terdakwa, meskipun dapat menjadi faktor yang meringankan namun tanggung jawab pidana tetap berlaku di karenakan prinsip hukum pidana bertujuan untuk memberikan efek jera dan menegakkan keadilan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada terdakwa dalam kasus tindak pidana korupsi ada beberapa pertimbangan hal ini sampaikan secara langsung oleh Ignatius Yulyanto Ari Wibowo yang menjelaskan beberapa pertimbangan hakim Tipikor secara umum terkait hal yang meringankan atau memberatkan terdakwa seperti hal yang memberatkan yakni tidak mengembalikan keuangan Negara, hasil dari pekerjaan secara khusus konstruksi bangunan yang di bangun tidak digunakan, sedangkan hal yang meringankan juga disebutkan seperti telah mengambalikan minimal setenga dari kerugian keuangan Negara dan terdakwa dalam proses penyelidikan berkelakuan baik dan mengakui semua perbuatannya. This research aims to find out: Restitution of state losses by the defendant can erase the perpetrator's criminal sentence, and the judge's legal considerations in handing down a decision against the defendant. The type of research used by the author is normative and empirical research, the research location is the Mamuju District Court, the Mamasa District Prosecutor's Office and the Mamasa Police Station. The research techniques used by the author are interviews and literature study. The results of the research show that: Returning state financial losses by the defendant in a criminal act of corruption cannot eliminate the defendant's criminal sentence, although it can be a mitigating factor, criminal responsibility still applies because the principles of criminal law aim to provide a deterrent effect and uphold justice. The judge's considerations in handing down a decision to the defendant in a criminal corruption case include several considerations. This was conveyed directly by Ignatius Yulyanto Ari Wibowo who explained several considerations of the Corruption Court judge in general regarding things that mitigate or burden the defendant, such as things that are burdensome, namely not returning State finances, the results of the work, specifically the construction of buildings that were built, were not used, while mitigating factors were also mentioned, such as having recovered at least half of the State's financial losses and the defendant in the investigation process had good behavior and admitted all his actions.
PERBARENGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM PUTUSAN No. 23/pid.B/2024/PN Mak Sumartin, Farhan Osamah; Zubaidah, Siti; Rusli, Muhammad
Clavia Vol. 22 No. 3 (2024): Clavia : Journal of Law, Desember 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i3.5449

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami sistem pemidanaan yang diterapkan dalam kasus perbarengan tindak pidana penipuan pada putusan No. 23/pid.B/2024/PN Mak Utara, dan untuk menganalisis pertanggungjawaban pelaku dalam kasus-kasus tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Dengan sumber data bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Makale Kabupaten Tana Toraja. Teknik pengumpulan  data yang digunakan yaitu wawancara dan studi kepustakaan. Hasil peneltian dalam kasus penipuan yang melibatkan terdakwa Yunus Lilu alias Ical, Pengadilan Negeri Makale menerapkan sistem pemidanaan absorsi stel/Stelsel Absorptie. Sistem ini mengintegrasikan beberapa tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa menjadi satu hukuman utama yaitu dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis pertanggungjawaban pelaku dalam kasus penipuan yang dimana terdakwa Yunus Lilu alias ical terbukti melakukan tindak pidana penipuan dengan kesengajaan dalam keadaan sehat dan berakal baliq serta tidak mengalami kecacatan maupun sedang gangguan jiwa, Oleh karena itu, terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. This study aims to understand the criminal system applied in the case of concurrent fraud crimes in decision No. 23/pid. B/2024/PN Mak Utara, and to analyze the accountability of the perpetrators in these cases. The research method used is normative research. With primary and secondary legal material data sources. This research was conducted in the jurisdiction of the Makale District Court, Tana Toraja Regency. The data collection techniques used are interviews and literature studies. As a result of the research in the fraud case involving the defendant Yunus Lilu alias Ical, the Makale District Court implemented the stel/Stelsel Absorptie criminal system. This system integrates several fraud crimes committed by the defendant into one main punishment, which is sentenced to 3 years in prison. In addition, this study also analyzes the accountability of the perpetrator in a fraud case where the defendant Yunus Lilu alias ical is proven to have committed the crime of fraud intentionally in a state of health and puberty and does not have a disability or mental disorder, Therefore, the defendant must be held accountable for his actions.
KEDUDUKAN KONSUMEN DALAM TRANSKASI E-TOLL DI KOTA MAKASSAR Fulana, Feri; Hamid, Abd. Haris; Almusawir, Almusawir
Clavia Vol. 23 No. 1 (2025): Clavia : Journal of Law, April 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i1.5611

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi E-Toll di Kota Makassar, serta untuk menganalisis kendala yang dialami konsumen dalam mendapatkan perlindungan hukum saat menggunakan E-Toll di Kota Makassar. Kasus ini menyoroti bahwa pengguna mungkin mengalami masalah seperti saldo yang terpotong dua kali atau transaksi yang gagal tercatat dimana pengguna jalan tol diharuskan memiliki E-Toll Card sebagai opsi pembayaran di jalan tol, sehingga konsumen tidak memiliki pilihan alternatif lainnya untuk melakukan pembayaran dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi konsumen yang ingin menggunakan jalan tol. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif dan Empiris. Dengan sumber data primer dan sekunder. Studi ini dilakukan di Kantor PT. Makassar Metro Network yang berlokasi di Menara Bosowa lantai 4 Makassar Sulawesi Selatan. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan berbagai pihak terkait yang relevan dengan judul skripsi ini. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam traksaksi E-Toll di Kota Makassar masih belum terlaksana dengan maksimal serta kendala yang dihadapi dalam perlaksanaan E-Toll mencangkup teknis dan oprasional termasuk aspek sosial. This research aims to analyze the implementation of legal protection for consumers in E-Toll transactions in Makassar City, as well as to analyze the obstacles experienced by consumers in obtaining legal protection when using E-Toll in Makassar City. This case highlights that users may experience problems such as balances being deducted twice or transactions that fail to be recorded where toll road users are required to have an E-Toll Card as a payment option on toll roads, so that consumers do not have other alternative options for making payments and cause inconvenience for consumers who want to use toll roads. This research uses Normative and Empirical research methods. With primary and secondary data sources. This study was conducted at the PT. Makassar Metro Network which is located on the 4th floor of the Bosowa Tower, Makassar, South Sulawesi. Data collection techniques through interviews with various related parties relevant to the title of this thesis. The implementation of legal protection for consumers in E-Toll transactions in Makassar City is still not implemented optimally and the obstacles faced in implementing E-Toll include technical and operational aspects including social aspects.

Page 20 of 24 | Total Record : 234

 18   19   20   21   22 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 23 No. 1 (2025): Clavia : Journal of Law, April 2025 Vol. 22 No. 3 (2024): Clavia : Journal of Law, Desember 2024 Vol. 22 No. 2 (2024): Clavia : Journal of Law, Agustus 2024 Vol. 22 No. 1 (2024): Clavia : Journal of Law, April 2024 Vol. 21 No. 3 (2023): Clavia : Journal of Law, Desember 2023 Vol. 21 No. 2 (2023): Clavia : Journal of Law, Agustus 2023 Vol. 21 No. 1 (2023): Clavia : Journal of Law, April 2023 Vol. 20 No. 3 (2022): Clavia : Journal of Law, Desember 2022 Vol. 20 No. 2 (2022): Clavia : Journal of Law , Agustus 2022 Vol. 20 No. 1 (2022): Clavia : Journal of Law, April 2022 Vol. 19 No. 3 (2021): Clavia : Journal of Law, Desember 2021 Vol. 19 No. 2 (2021): Clavia : Journal of Law , Agustus 2021 Vol. 19 No. 1 (2021): Clavia : Journal of Law, April 2021 Vol. 18 No. 3 (2020): Clavia : Journal of Law, Desember 2020 Vol. 18 No. 2 (2020): Clavia : Journal of Law, Agustus 2020 Vol. 18 No. 1 (2020): Clavia : Journal of Law, April 2020 Vol. 17 No. 3 (2019): Clavia : Journal of Law, Desember 2019 Vol. 17 No. 2 (2019): Clavia : Journal of Law , Agustus 2019 Vol. 17 No. 1 (2019): Clavia : Journal of Law, April 2019 More Issue