cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sutia Budi
Contact Email
sutia.budi@universitasbosowa.ac.id
Phone
+6282191601945
Journal Mail Official
clavia.jurnal@universitasbosowa.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Bosowa Jl. Urip Sumoharjo KM.4 Makassar 90231 Telp. (0411) 452901 - 452789, Fax. (0411) 424568
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Clavia: Journal of Law
Published by Universitas Bosowa
ISSN : 1411349X     EISSN : 24776009     DOI : https://doi.org/10.56326/clavia
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Clavia ini dimaksudkan sebagai media komunikasi kalangan akademisi hukum, praktisi hukum, dan masyarakat luas pada umumnya. Media ini merupakan forum pengkajian berbagai masalah hukum dalam masyarakat sekaligus pengembangan pemikiran di bidang ilmu hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 234 Documents
 20   21   22   23   24 
ANALISIS SOSIOLOGIS SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH DALAM PENDAFTARAN TANAH Rahmasari, Ananda; Makkawaru, Zulkifli; Tira, Andi
Clavia Vol. 23 No. 1 (2025): Clavia : Journal of Law, April 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i1.5630

Abstract

Penelitian ini mengkaji analisis sosiologis Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) dalam proses pendaftaran tanah di Kecamatan Budong-budong, Kabupaten Mamuju Tengah. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pandangan masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah terhadap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) serta hambatan dalam pendaftaran tanah secara sporadik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan empiris. Lokasi penelitian di Kecamatan Budong-budong, Kabupaten Mamuju Tengah. Teknikpengumpulan data melalui wawancara, angket, dan dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif lalu diuraikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SPPFBT memiliki kelemahan dalam memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, meskipun tetap diakui pemerintah. Hambatan utama dalam proses pendaftaran tanah meliputi rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat, rendahnya tingkat pendidikan, serta biaya administrasi yang dianggap tinggi. Masyarakat lebih cenderung memperpanjang SPPFBT dibandingkan menyelesaikan proses penerbitan sertipikat. Hal ini disebabkan oleh anggapan bahwa SPPFBT memberikan perlindungan hukum yang setara dengan sertipikat, meskipun kenyataannya SPPFBT hanya berfungsi sebagai bukti petunjuk saja. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi dan edukasi terkait pentingnya sertifikasi tanah guna memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi masyarakat. This study the legal status of the Statement of Physical Control of Land Areas (SPPFBT) in the land registration process in Budong-Budong Distract, Central Mamuju Regency. The purpose of this study is determine and understand the public’s views on the status of the Physical Control of Land Areas and the obstacles in sporadic. The research method used is quantitative research with an empirical approach. The research location is Budong-budong District, Central Mamuju Regency. Data collection techniques through interviews, questionnaires, and analyzed qualitatively and quantitatively and then described descriptively. The results of this research indicate that SPPFBT has weaknesses in providing legal protection to land rights holders, although it is still recognized by the government. The main obstacles in the land registration process include low levels of public legal awareness, low levels of education, and administrative costs which are considered high. People are more likely to extend the SPPFBT than complete the certificate issuance process. This is due to the assumption that the SPPFBT provides legal protection equivalent to a certificate, even though in reality the SPPFBT only functions as evidence of guidance. This research recommends increasing outreach and education regarding the importance of land certification to provide better legal certainty for the community.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS BARANG YANG TIDAK SESUAI GAMBAR YANG DITAWARKAN Ilyas, Andi Muhammad Irsal; Tira, Andi; Hamid, Abd. Haris
Clavia Vol. 23 No. 1 (2025): Clavia : Journal of Law, April 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i1.5631

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk untuk menganalisis dan memahami perlindungan hukum terhadap konsumen atas barang yang tidak sesuai gambar yang ditampilkan, dan mengetahui bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen atas barang yang tidak sesuai dengan tampilan gambar. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normative dan empiris dengan sumber data primer dan sekunder. Penelitian ini dilakukan di Kentucky Fried Chicken (KFC) di Kota Palopo. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, perlindungan hukum terhadap konsumen atas barang yang tidak sesuai dengan gambar yang ditawarkan merupakan aspek penting dalam menjaga hak konsumen dan memastikan transparansi dalam perdagangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha diwajibkan untuk memberikan informasi yang akurat dan jujur mengenai produk yang mereka tawarkan. Jika produk yang diterima konsumen tidak sesuai dengan gambar atau deskripsi yang ditampilkan, hal ini dianggap sebagai pelanggaran hak konsumen. Oleh karena itu, pelaku usaha harus memastikan bahwa deskripsi dan gambar produk yang disajikan mencerminkan produk yang sebenarnya dan memiliki mekanisme yang efektif untuk menangani keluhan serta memberikan solusi yang memadai kepada konsumen. Kedua, Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen atas barang yang tidak sesuai dengan tampilan gambar mencakup kewajiban untuk memastikan kesesuaian antara produk yang dijual dan gambar yang ditampilkan. Pelaku usaha harus mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ketat dan melakukan kontrol kualitas untuk mencegah ketidaksesuaian produk. Ketika terjadi ketidaksesuaian, pelaku usaha harus menangani keluhan konsumen dengan serius, melakukan verifikasi atas masalah yang dilaporkan, dan memberikan ganti rugi atau solusi yang sesuai. Langkah-langkah ini penting untuk menjaga kepuasan. This research aims to analyze and understand legal protection for consumers for goods that do not match the image displayed, and to determine the form of responsibility of business actors towards consumers for goods that do not match the image display. The research method used is normative and empirical research with primary and secondary data sources. This research was conducted at Kentucky Fried Chicken (KFC) in Palopo City. The data collection techniques used were interviews and literature study. The research results show that first, legal protection for consumers for goods that do not match the image offered is an important aspect in safeguarding consumer rights and ensuring transparency in trade. Based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, business actors are required to provide accurate and honest information about the products they offer. If the product a consumer receives does not match the image or description displayed, this is considered a violation of consumer rights. Therefore, business actors must ensure that the product descriptions and images presented reflect the actual product and have an effective mechanism for handling complaints and providing adequate solutions to consumers. Second, the responsibility of business actors towards consumers for goods that do not match the image display includes the obligation to ensure conformity between the product being sold and the image displayed. Business actors must comply with strict Standard Operating Procedures (SOP) and carry out quality control to prevent product non-conformities. When discrepancies occur, business actors must handle consumer complaints seriously, verify the reported problems, and provide appropriate compensation or solutions. These steps are important to maintain satisfaction.
ANALISIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN PENYU DI WILAYAH KOTA MAKASSAR PADA PUTUSAN NOMOR 315/PID.B/2022/PN MKS) Abdurrahman, Abdurrahman; Zubaidah, Siti; Rusli, Muhammad
Clavia Vol. 23 No. 1 (2025): Clavia : Journal of Law, April 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i1.5633

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukuman terhadap tindak pidana perdagangan penyu di Wilayah Kota Makassar dalam Putusan Nomor 315/PID.B/2022/PN MKS, dan untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim pada putusan Nomor 315/PID.B/2022.PN MKS. Metode penelitian, tipe penelitian ini adalah penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer bersumber pada wawancara dan data sekunder berasal dari literatur, jurnal dan putusan pengadilan. Hasil menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam Putusan Nomor 315/PID.B/2022/PN MKS adalah menerapkan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dimana terhadap terdakwa pertama dan kedua dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana masing-masing 5 (lima) bulan dan denda Rp 5.000.000.00 (lima juta). Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan adalah pertimbangan yuridis dan pertimbangan sosiologis. This study aims to determine the enforcement of penalties for the crime of turtle trading in the Makassar City Area in Decision Number 315 / PID.B / 2022 / PN MKS, and to determine the legal considerations of the Judge in Decision Number 315 / PID.B / 2022.PN MKS. The research method, this type of research is normative research, with a legislative approach. The data used in this study are primary data sourced from interviews and secondary data from literature, journals and court decisions. The results show that law enforcement in Decision Number 315 / PID.B / 2022 / PN MKS is to apply Article 40 paragraph (2) of Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Natural Resources and Ecosystems, where the first and second defendants were found guilty and sentenced to 5 (five) months each and a fine of IDR 5,000,000.00 (five million). The Judge's Legal Considerations in making a decision are legal considerations and sociological considerations.
SERTIFIKAT HAK CIPTA SEBAGAI JAMINAN KREDIT BANK Marwah, Marwah; Makkawaru, Zulkifli; Nansa, Almusawir
Clavia Vol. 23 No. 1 (2025): Clavia : Journal of Law, April 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i1.5649

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari fungsi sertifikat hak cipta sebagai jaminan kredit di institusi perbankan Indonesia. Penelitian ini memberikan penekanan khusus pada bagaimana ketentuan hukum mengaturnya, serta masalah yang muncul dalam praktik lapangan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur penggunaan hak cipta sebagai jaminan kredit. Undang-undang ini memungkinkan penggunaan hak cipta sebagai jaminan fidusia. Meskipun ada aturan, praktiknya masih menghadapi beberapa tantangan. Ini termasuk kesulitan menentukan nilai ekonomis hak cipta, ketidakjelasan tentang status kepemilikan hak cipta, dan kurangnya pemahaman pihak perbankan tentang potensi hak cipta sebagai jaminan yang dapat diandalkan. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun hak cipta memiliki potensi yang signifikan untuk digunakan sebagai jaminan kredit yang dapat membantu pertumbuhan industri kreatif, peraturan yang berlaku harus diperbarui, terutama dalam hal bagaimana hak cipta diterapkan. Studi ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru bagi pemangku kepentingan tentang bagaimana menggunakan sertifikat hak cipta sebagai alat jaminan kredit lebih efektif. Hasil penelitian menunjukkan meskipun regulasi di Indonesia telah mengakui hak cipta sebagai agunan kredit, implementasinya terhambat oleh faktor:  bank menghadapi kesulitan dalam menilai dan mengeksekusi jaminan hak cipta karena sifatnya yang tidak berwujud dan kurang likuid. Sistem pendaftaran hak cipta yang deklaratif, kurangnya SDM yang kompeten dalam menilai karya seni, serta minimnya sosialisasi kepada masyarakat dan perbankan, memperparah situasi ini. The aim of this research is to study the function of copyright certificates as credit collateral in Indonesian banking institutions. This research places special emphasis on how legal provisions regulate it, as well as problems that arise in field practice. Law Number 28 of 2014 concerning Copyright regulates the use of copyright as credit collateral in this context. This law allows the use of copyright as a fiduciary guarantee. Even though there are regulations, the practice still faces several challenges. These include the difficulty of determining the economic value of copyright, uncertainty about the status of copyright ownership, and a lack of understanding on the part of banks about the potential of copyright as reliable collateral. This research uses normative juridical and qualitative descriptive analysis. The research results show that, although copyright has significant potential to be used as credit collateral that can help the growth of creative industries, applicable regulations must be updated, especially in terms of how copyright is implemented. This study is expected to provide a new perspective for stakeholders on how to use copyright certificates as a credit guarantee tool more effectively. The research results show that although regulations in Indonesia have recognized copyright as credit collateral, its implementation is hampered by factors: banks face difficulties in assessing and executing copyright collateral due to its intangible and less liquid nature. The declarative copyright registration system, lack of competent human resources in assessing works of art, as well as minimal outreach to the public and banks, exacerbate this situation.
PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI MALAYSIA PADA KASUS TENAGA KERJA MIGRAN ASAL NUSA TENGGARA TIMUR Fajarina, Mauidza; Hasan, Yulia A.; Oner, Basri
Clavia Vol. 23 No. 1 (2025): Clavia : Journal of Law, April 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i1.5650

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum Pekerja Migran Indonesia di Malaysia dan faktor penghambat dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia asal Nusa Tenggara Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif empiris dengan lokasi penelitian di Kota Kupang Nusa Tenggara Timur.Teknik penelitian melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum Pekerja Migran Indonesia di Malaysia telah mengimplementasikan Konvensi Migran 1990 dan melaksanakan Memorandum of Understanding (MoU) terkait perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia serta menyelesaikan masalah yang dialami oleh Pekerja Migran Indonesia. Faktor yang menghambat dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia adalah kurangnya pengetahuan dan informasi tentang prosedur perlindungan Pekerja Migran Indonesia, serta munculnya calo yang menyebabkan pengiriman Pekerja Migran Indonesia secara ilegal. This study aims to analyze the legal protection of Indonesian Migrant Workers in Malaysia and the inhibiting factors in protecting migrant workers from East Nusa Tenggara. The research method used is Normative Empirical, with the research location in Kupang City East Nusa Tenggara. The research techniques include interviews, observations, and literature studies. The results indicate that the legal protection of Indonesian Migrant Workers  in Malaysia is implemented by enforcing the provisions outlined in the 1990 Migrant Workers Convention and executing the Memorandum of Understanding (MoU) regarding Indonesian Migrant Workers protection in Malaysia, as well as resolving issues faced by Indonesian Migrant Workers. The factors hindering Indonesian Migrant Workers protection include a lack of knowledge and information about Indonesian Migrant Workers protection procedures, as well as the presence of brokers who facilitate the illegal deployment of Indonesian Migrant Workers.
EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MELALUI MEDIASI PADA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA DI KOTA MAKASSAR Virgoria, A. Putri Andini Vira; Hamid, Abd Haris; Abdurrifai, Abdurrifai
Clavia Vol. 23 No. 1 (2025): Clavia : Journal of Law, April 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i1.5651

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penyelesaian sengketa konsumen dan kendala penyelesaian sengketa konsumen melalui mediasi pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Kota Makassar. Tipe penelitian ini menggunakan penelitian normatif-empiris dengan teknik pengumpulan data yaitu studi pustaka, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian diolah menggunakan teknik analisis kualitatif dan kemudian data dideskripsikan dengan tujuan menjelaskan berbagai masalah beserta penyelesaiannya yang berhubungan terhadap penelitian serta relevan dengan data yang didapatkan oleh peneliti di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Analisis Hukum terhadap Efektivitas Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui Mediasi pada BPSK di Kota Makassar pertama belum terlaksana secara efektif dan kedua kendala internal seperti keterbatasan dukungan dana operasional, Minimnya Sumber Daya Manusia sebagai pelaksana pada BPSK dan tidak tersedianya fasilitas dukungan sarana perasana serta kendala eksternal seperti tidak kooper.atifnya para pihak yang bersengketa, dan tidak lengkapnya dokumen yang disertakan dalam proses penyelesaian sengketa yang diajukan. Menjadi kendala utama dalam penyelesaian kasus di BPSK Kota Makassar. This research aims to determine the effectiveness of resolving consumer disputes and obstacles to resolving consumer disputes through mediation at the Consumer Dispute Resolution Agency in Makassar City. This type of research uses normative-empirical research with data collection techniques, namely literature study, interviews and documentation. The data obtained from the research results is then processed using qualitative analysis techniques and then the data is described with the aim of explaining various problems and their solutions that are related to the research and are relevant to the data obtained by researchers in the field. The results of this research indicate that the Legal Analysis of the Effectiveness of Consumer Dispute Resolution through Mediation at BPSK in Makassar City has not been implemented effectively firstly and secondly there are internal obstacles such as limited operational funding support, the lack of Human Resources as implementers at BPSK and the unavailability of supporting facilities and infrastructure. external obstacles such as non-cooperation of the parties to the dispute, and incomplete documents included in the proposed dispute resolution process. This is the main obstacle in resolving cases at BPSK Makassar City.
GANTI KERUGIAN PENGADAAN TANAH PADA PROGRAM PENGEMBANGAN PRASARANA WILAYAH DI KOTA MAKASSAR Rahmadan, Rahmat; Madiong, Baso; Abdurrifai, Abdurrifai
Clavia Vol. 23 No. 1 (2025): Clavia : Journal of Law, April 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i1.5652

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme ganti kerugian dalam pengadaan tanah serta mengidentifikasi kendala yang muncul dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris, serta mengacu pada peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder, yang diperoleh melalui pengumpulan dokumen dan wawancara pada beberapa proyek pengembangan prasarana wilayah di Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah mengatur prinsip keadilan dalam pemberian ganti kerugian, masih terdapat berbagai permasalahan, seperti ketidaksesuaian antara nilai appraisal dan ekspektasi masyarakat, proses administrasi yang kompleks, serta sengketa kepemilikan tanah. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan langkah strategis dalam mendukung pengembangan wilayah, termasuk di Kota Makassar. Salah satu aspek krusial dalam proses ini adalah pemberian ganti kerugian kepada pemilik tanah yang terdampak. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan transparansi dan efektivitas dalam mekanisme ganti kerugian guna memastikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan perlindungan hak-hak masyarakat terdampak. This study aims to analyze the compensation mechanism in land acquisition and identify the challenges encountered in its implementation. A qualitative research method was employed using a normative-empirical approach, referring to legislation and case studies. The data used consisted of primary and secondary sources, collected through document analysis and interviews in several infrastructure development projects in Makassar City. The findings indicate that although regulations have established the principle of fairness in compensation, various issues persist, such as discrepancies between appraisal values and community expectations, complex administrative procedures, and land ownership disputes. Land acquisition for public purposes is a strategic step in supporting regional development, including in Makassar City. One crucial aspect of this process is providing fair compensation to affected landowners. Therefore, enhancing transparency and effectiveness in the compensation mechanism is essential to ensuring a balance between development interests and the protection of affected communities' rights.
PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN TORAJA UTARA Lavender, Yohalika; Tira, Andi; Abdurrifai, Abdurrifai
Clavia Vol. 23 No. 1 (2025): Clavia : Journal of Law, April 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i1.5666

Abstract

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan program pendaftaran tanah gratis dari Pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan PTSL di Kabupaten Toraja Utara. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Toraja Utara dan Lembang Parinding, Kecamatan Sesean, Kabupaten Toraja Utara. Tipe penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis-empiris menggunakan jenis dan sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan kuesioner. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan mix-method yaitu gabungan kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PTSL di Lembang Parinding Kabupaten Toraja Utara sudah berjalan dengan baik, namun belum mencapai hasil yang optimal. Complete Systematic Land Registration is a free land registration program from the Government. This research aims to analyze the implementation of PTSL in North Toraja Regency. This research was conducted at the Land Office of North Toraja Regency and Lembang Parinding, Sesean District, North Toraja Regency. The type of research used is juridical-empirical research using primary and secondary data types and sources. Data collection techniques were carried out using interview and questionnaire methods. The data obtained was then analyzed using a mixed method, namely a combination of qualitative and quantitative. The research results show that the implementation of PTSL in Lembang Parinding, North Toraja Regency has gone well, but has not achieved optimal results.
ANALISIS HUKUM TERHADAP PERBUATAN MEMUNGUT HASIL HUTAN TANPA IZIN PADA STUDI KASUS NO.122/PID.B.L.H/2018/PN.MAKALE) Tandilese, Duwisno Ipang; Renggong, Ruslan; Madiong, Baso
Clavia Vol. 17 No. 3 (2019): Clavia : Journal of Law, Desember 2019
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v17i3.5866

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis unsur-unsur perbuatan memungut hasil hutan bukan kayu tanpa izin dan dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 122/Pid.B.L.H/2018/PN.Makale, terkait memanen atau mengumpulkan hasil hutan di hutan tanpa mempunyai izin dari pejabat yang berwenang. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tana Toraja Sulawesi Selatan dengan memilih dan menganalisis putusan hakim Pengadilan Negeri Makale. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan unsur-unsur hukum terhadap delik memungut hasil hutan bukan kayu tanpa izin yang dilakukan oleh terdakwa telah telah benar karena tercapai unsur-unsur; pertama, Barang siapa, yaitu Nonot Tri Rijono, kedua, unsur menebang memanen atau memungut hasil hutan, ketiga, unsur tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang telah terpenuhi. Pertimbangan hukum hakim bahwa terdakwa yaitu Nonot Tri Rijono alias Nonot terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yakni, memanen hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang. This study aims to determine and analyze the elements of the act of collecting non-timber forest products without a permit and the basis for the judge's consideration in Decision Number 122 / Pid.B.L.H / 2018 / PN.Makale, related to harvesting or collecting forest products in the forest without having a permit from an authorized official. This study was conducted in Tana Toraja Regency, South Sulawesi by selecting and analyzing the verdict of the Makale District Court judge. The results of the study indicate that the application of legal elements to the crime of collecting non-timber forest products without a permit committed by the defendant has been correct because the elements have been achieved; first, Whoever, namely Nonot Tri Rijono, second, the element of cutting down, harvesting or collecting forest products, third, the element without having the right or permission from an authorized official has been fulfilled. The judge's legal consideration that the defendant, namely Nonot Tri Rijono alias Nonot, was proven legally and convincingly guilty of committing a crime, namely, harvesting forest products in the forest without having the right or permission from an authorized official.
IMPLEMENTASI PERKAWINAN PADA MASYARAKAT ADAT SIMBUANG DI KABUPATEN TANA TORAJA Sumitro, Arnol; Pattenreng, A.M. Arfah; Tira, Andi
Clavia Vol. 17 No. 3 (2019): Clavia : Journal of Law, Desember 2019
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v17i3.5868

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata cara perkawinan adat pada masyarakat Simbuang yang ada di Tana Toraja dan mengkaji serta mengetahui faktor mengapa masyarakat Simbuang masih mempertahankan perkawinan tersebut dilaksanakan secara tradisional. Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah dan  pendekatan kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan dari data kepustakaan, wawancara, dokumen dari pemerintah Lembang Simbuang dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja. Data penelitian kualitatif ini akan menggambarkan secara empiris terkait penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan kedudukan hukum terhadap perkawinan pada masyarakat Simbuang yang dilaksanakan menurut kepercayaan Aluk Todolo. Keberlakuannya tetap wajib bagi semua penganut kepercayaan Aluk Todolo. Dianggap tidak sah apabila tidak dilaksanakan menurut tradisi masyarakat setempat. Adapun, faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat Simbuang penganut kepercayaan Aluk Todolo masih mempertahankan  perkawinannya dilaksanakan secara tradisional yaitu selain sebagai upaya mempertahankan tradisi mereka, perkawinan yang dilaksanakan menurut tradisi kepercayaan Aluk Todolo juga menjadi pengikat sangat kuat utamanya untuk perempuan, karena adanya Somba atau jaminan dalam perkawinan, jaminan yang ditetapkan dalam bentuk kerbau sebagai wujud kesungguhan untuk memeprtahankan perkawinan sampai akhir hayat. Sehingga tidak ada yang berani mempermainkan perkawinan itu utamanya untuk pihak laki-laki karena apabila ingin bercerai harus membayarkan jaminan tersebut kepada pihak perempuan. This research aims to find out the procedures for traditional marriage in the Simbuang community in Tana Toraja and to examine and determine the factors why the Simbuang community still maintains that marriage is carried out traditionally. This research uses a problem approach and a qualitative approach, namely data collected from literature data, interviews, documents from the Lembang Simbuang government and the Civil Registry of Tana Toraja Regency. This qualitative research data will empirically describe this research. The results of this research show the legal position of marriage in the Simbuang community which is carried out according to Aluk Todolo beliefs. Its implementation remains mandatory for all adherents of the Aluk Todolo belief. It is considered invalid if it is not implemented according to local community traditions. Meanwhile, the factors that influence the Simbuang community, adherents of the Aluk Todolo belief, still maintain that their marriages are carried out traditionally, namely apart from being an effort to maintain their traditions, marriages carried out according to the Aluk Todolo belief tradition also become a very strong bond, especially for women, because of the Somba or guarantee in marriage, a guarantee that is set in the form of a buffalo as a form of sincerity to maintain the marriage until the end of life. So no one dares to play with the marriage, especially for the man because if he wants a divorce he has to pay the guarantee to the woman.

Page 22 of 24 | Total Record : 234

 20   21   22   23   24 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 23 No. 1 (2025): Clavia : Journal of Law, April 2025 Vol. 22 No. 3 (2024): Clavia : Journal of Law, Desember 2024 Vol. 22 No. 2 (2024): Clavia : Journal of Law, Agustus 2024 Vol. 22 No. 1 (2024): Clavia : Journal of Law, April 2024 Vol. 21 No. 3 (2023): Clavia : Journal of Law, Desember 2023 Vol. 21 No. 2 (2023): Clavia : Journal of Law, Agustus 2023 Vol. 21 No. 1 (2023): Clavia : Journal of Law, April 2023 Vol. 20 No. 3 (2022): Clavia : Journal of Law, Desember 2022 Vol. 20 No. 2 (2022): Clavia : Journal of Law , Agustus 2022 Vol. 20 No. 1 (2022): Clavia : Journal of Law, April 2022 Vol. 19 No. 3 (2021): Clavia : Journal of Law, Desember 2021 Vol. 19 No. 2 (2021): Clavia : Journal of Law , Agustus 2021 Vol. 19 No. 1 (2021): Clavia : Journal of Law, April 2021 Vol. 18 No. 3 (2020): Clavia : Journal of Law, Desember 2020 Vol. 18 No. 2 (2020): Clavia : Journal of Law, Agustus 2020 Vol. 18 No. 1 (2020): Clavia : Journal of Law, April 2020 Vol. 17 No. 3 (2019): Clavia : Journal of Law, Desember 2019 Vol. 17 No. 2 (2019): Clavia : Journal of Law , Agustus 2019 Vol. 17 No. 1 (2019): Clavia : Journal of Law, April 2019 More Issue