cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Fuad Zaini
Contact Email
fuadzaini06@gmail.com
Phone
+6282360501584
Journal Mail Official
fuadzaini06@gmail.com
Editorial Address
Jl. Williem Iskandar No. K-2/22, Pos: 20222, Medan
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Mediation : Journal Of Law
Published by CV. Pusdikra Mitra Jaya
ISSN : -     EISSN : 28292030     DOI : https://doi.org/10.51178/mjol.v1i2.802
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Mediation : Journal Of Law adalah jurnal ilmiah tentang disiplin hukum yang diterbitkan oleh Pusdikra Publishing (CV. Pusdikra Mitra Jaya). Jurnal ini bertujuan untuk mempublikasikan hasil penelitian di bidang hukum. Ruang lingkup Ilmu meliputi Hukum Tata Negara, Hukum Internasional, Hukum Pidana, Hukum Bisnis, Hukum Perburuhan dan Perselisihan Hubungan Industrial, Hukum Cyber, Hukum Islam dan Hak Kekayaan Intelektual dan kajian ilmiah lainnya sesuai dengan ruang lingkup bidang penelitian hukum.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Volume 1, Nomor 2, Juni 2022" : 7 Documents clear
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Percetakan Dan Pengedaran Uang Palsu (Studi Di Polres Serdang Bedagai) Chintya Suherry, M. Ridwan Lubis
Mediation : Journal Of Law Volume 1, Nomor 2, Juni 2022
Publisher : Pusdikra Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (259.019 KB) | DOI: 10.51178/mjol.v1i2.734

Abstract

Penelitian ini dilakukan di Polres Serdang Bedagai JL. Negara Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Permasalahan yang ada di Dinas Sosial Kota Medan adalah Bagaimana Penanganan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Percetakan dan Pengedaran Uang Palsu di Polres Serdang Bedagai?. Apa saja hambatan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Percetakan dan Pengedara Uang Palsu di Polres Serdang Bedagai? Penelitian terapan bersifat normatif yuridis dan yuridis empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang melihat hukum sebagai sistem normatif yang konstruktif. Sistem standar yang terkait adalah prinsip, standar, peraturan perundang-undangan, kesepakatan, dan ajaran. Survei ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder seperti hukum, jurnal ilmiah, buku-buku hukum tentang hukum kerjasama, dan kontrak keagenan. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang bertujuan untuk mempelajari perilaku masyarakat. Tingkah laku yang dipelajari adalah tingkah laku yang dihasilkan dari interaksinya dengan sistem normatif yang ada. Interaksi ini memanifestasikan dirinya sebagai bentuk reaksi publik terhadap penerapan regulasi yang agresif, dan juga dapat dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk yang mempengaruhi pembentukan regulasi positif. Penelitian yuridis empiris dalam penulisan skripsi ini dilakukan melalui wawancara langsung dengan pihak Polres Serdang Bedagai. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Penanganan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Percetakan dan Pengedaran Uang Palsu di Polres Serdang Bedagai telah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang terdapat dalam sistem peradilan pidana. namun dalam pelaksanaan terhadap penegakan hukum tersebut belum maksimal hal ini disebabkan masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Percetakan dan Pengedara Uang Palsu di Polres Serdang Bedagai sulitnya mengumpulkan bukti-bukti yang dapat menjerat pelaku . Kemudin ada budaya di masyarakat di sekitar wilayah hukum Polres Serdang Badagai yang kurang sadar hukum untuk melaporkan uang palsu yang diterimanya karena takut merugi atau dituduh sebagai pelaku. Untuk usaha Kepolisan dalam menanggulangi kejahatan tersebut adalah Melaksanakan kegiatan penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat mengetahui dan mengenal ciri-ciri uang yang asli. Melakukan kerja sama yang erat antara penegak hukum dan instansi terkait lainnya. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada secara maksimal.
Hukum Tabaruk Dan Menziarahi Makam Ulama Syaikh Abdul Wahab Rokan Dalam Prespektif Mazhab Imam Syafi’i Saidina, Satria Wiguna, Ahmad Sanusi Luqman
Mediation : Journal Of Law Volume 1, Nomor 2, Juni 2022
Publisher : Pusdikra Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (329.855 KB) | DOI: 10.51178/mjol.v1i2.735

Abstract

Tabarruk sendiri memiliki banyak arti, Tabarruk bisa juga disebut dengan wasilah, ada yang mengatakan bahwa wasilah adalah segala sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah swt., dengan menjalankan segala yang diperintahkan, dan meninggalkan yang haram. Oleh karena itu, seseorang diperbolehkan berperang bersama para nabi dan wali dengan harapan permohonannya dikabulkan. Maka Tabarruk mengunjungi Makam Ulama merupakan suatu sebab yang dilegitimasi oleh syara' sebagai sarana mengabulkan permintaan seorang hamba. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum tabarruk dan berziarah ke Makam Ulama Syekh Abdul Wahab Rokan dari perspektif mazhab Imam Syafi'i. Jenis penelitian ini termasuk dalam model penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan. Metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan teknik kesinambungan sejarah merupakan teknik fakta sejarah tentang siapa, kapan, bagaimana, dan di mana sejarah terjadi. Dalam hubungannya dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Tabarruk dan Tabarruk pada makam Syekh Abdul Wahab Rokan di desa Besilam diperbolehkan, karena tidak melanggar ketentuan Al-Qur'an dan Hadist. Motivasi spiritual jamaah haji adalah motivasi aqidah berupa keyakinan hidup. Para peziarah menganggap makam keramat dapat memberikan motivasi bagi ibadah mahdah yang telah dilakukan Syekh Abdul Wahab Rokan bagi orang-orang yang beriman seperti shalat, salat, dan puasa. Makam Tuan Syekh Abdul Wahab Rokan dianggap sebagai tempat yang suci dan mujarab ketika berdoa. Maka ketika berdoa dengan perantara dipercaya doanya akan dikabulkan
Perceraian Akibat Perselingkuhan Melalui Media Sosial Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Langkat Erina Mariana, Azhar, Ahmad Sanusi Luqman
Mediation : Journal Of Law Volume 1, Nomor 2, Juni 2022
Publisher : Pusdikra Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (303.481 KB) | DOI: 10.51178/mjol.v1i2.736

Abstract

Penelitian ini berfokus pada pembahasan perceraian akibat perselingkuhan menurut pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Langkat dan hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan empiris. Metode pengumpulan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data adalah reduksi data, triangulasi dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Langkat berpandangan bahwa perceraian diperbolehkan tetapi perselingkuhan dilarang karena perselingkuhan dianggap sama dengan perzinahan, pelaku perselingkuhan dihukum dengan pezina. Namun perselingkuhan yang dianggap sama dengan zina adalah perselingkuhan yang sudah sampai pada hubungan seksual, sedangkan perselingkuhan melalui media sosial yang hanya sebatas telepon, email, sms, dan video call tidak termasuk perzinahan. Upaya Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Langkat dalam meminimalisir perceraian karena perselingkuhan melalui media sosial adalah dengan memberikan edukasi kepada masyarakat melalui lembaga keagamaan lainnya seperti Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama, dai dan ulama di Kabupaten Langkat. , mengunjungi sekolah-sekolah sekolah agama seperti Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah. Hukum Islam menjelaskan bahwa perceraian dengan alasan perselingkuhan diperbolehkan, karena alasan itu cukup kuat untuk dipertimbangkan untuk perceraian, karena perselingkuhan adalah perbuatan yang diharamkan dan menindas pasangan.
Pandangan Hakim Terhadap Kedudukan Saksi Keluarga Dalam Perkara Perceraian Taklik Talak Di Pengadilan Agama Kota Medan (Studi Putusan PA Medan No 19/Pdt.G/2011/PA.Mdn) Muhammad Fadhil
Mediation : Journal Of Law Volume 1, Nomor 2, Juni 2022
Publisher : Pusdikra Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (195.351 KB) | DOI: 10.51178/mjol.v1i2.794

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dan kekuatan hukum pembuktian saksi dari keluarga dalam perkara perceraian karena pelanggaran taklik talak dalam perkara nomor 19/Pdt.G/2011/PA.Mdn. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dan normatif, dan teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi dokumen. Penelitian ini menemukan bahwa hakim menerima saksi keluarga dalam perkara pelanggaran taklik talak, yaitu ibu kandung penggugat. Alasan hakim PA Medan menerima saksi keluarga dalam perkara Nomor 19/Pdt.G/2011/PA.Mdn. karena dianggap telah memenuhi syarat formil dan materil saksi. Namun berdasarkan analisis penulis, hakim salah menerapkan hukum karena hakim tidak memperhatikan salah satu syarat formil saksi. Dalam ketentuan perundang-undangan, syarat formil pertama saksi tidak boleh berasal dari keluarga sedarah atau keluarga semenda salah satu pihak dalam garis lurus sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 145 HIR. Meskipun syarat materil terpenuhi, akan tetapi hukum tidak menolerirnya, karena syarat formil dan materil bersifat komulatif yang mengharuskan terpenuhi semua dan bukan alternatif. Sehingga dapat dikatakan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya. Akan tetapi hakim dalam putusan ini menggunakan kekuasaan kehakimannya demi mewujudkan unsur kepastian hukum, keadilan serta kemanfaatan bagi semua pihak, terutama dalam putusan ini terdapat beberapa komulasi antara syiqaq dan pelanggaran taklik talak, sehingga hakim tetap menerima saksi dari pihak keluarga.
Tinjauan Yuridis Pembatalan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Penyelesaian Pelaksanaan Perjanjian Polis Asuransi Jiwa Kredit: (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 54 K/Pdt.Sus-BPSK/2020) Khairil Fahmi
Mediation : Journal Of Law Volume 1, Nomor 2, Juni 2022
Publisher : Pusdikra Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (226.804 KB) | DOI: 10.51178/mjol.v1i2.802

Abstract

Sengketa konsumen terjadi karena adanya hak-hak konsumen yang dilanggar. Penyelesaian sengketa konsumen yang dilakukan di luar pengadilan dapat melalui badan penyelesaian sengketa, atau dilakukan sendiri oleh para pihak. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam penyelesaian pelaksanaan perjanjian polis asuransi jiwa kredit, bagaimana akibat hukum pembatalan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam penyelesaian pelaksanaan perjanjian polis asuransi jiwa kredit oleh pengadilan, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 54 K/Pdt.SusBPSK/2020. Penelitian ini bersifat yuridis normatif yang menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dan data dianalisa menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat. Apabila terjadi sengketa antara Penanggung dengan pihak yang berkepentingan atas Polis yang tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, maka sengketa tersebut akan diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau melalui Pengadilan Negeri yang berwenang di wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh OJK. Akibat hukum pembatalan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam penyelesaian pelaksanaan perjanjian polis asuransi jiwa kredit oleh pengadilan adalah putusan tersebut bersifat final dan mengikat para pihak, sehingga para pihak wajib melaksanakan segala ketetapan yang telah diputuskan oleh badan peradilan. Berdasarkan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 54 K/Pdt.SusBPSK/2020 adalah pokok sengketa dalam perkara mengenai pelaksanaan perjanjian/polis asuransi jiwa kredit yang merupakan sengketa ingkar janji bukan sengketa konsumen sehingga BPSK Kabupaten Karawang tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 103/Pdt.SusBPSK/2018/PN.Kwg yang menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 69/BPSKKRW/XI/2018 tanggal 30 November 2018.
Penerapan Ilmu Tajwid Dalam Pembelajaran Alquran Di Pondok Pesantren Darul Ulum Manbaul Huda Pematang Sentang Azhar, Muhammad Saleh, Muhammad Ilham
Mediation : Journal Of Law Volume 1, Nomor 2, Juni 2022
Publisher : Pusdikra Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Alquran adalah firman Allah yang diturunkan kepada nabi Muhammad secara mutawatir, dan membacanya termasuk ibadah. Dalam membaca alquran diperlukan yang namanya ilmu tajwid. Ilmu tajwid adalah ilmu untuk membaguskan bacaan alquran. Setiap muslim wajib membaca alquran dengan baik dan benar. Jika bacaan alquran yang dibaca tidak tepat maka bisa merubah arti suatu kata bahkan tidak ada artinya sama sekali. Oleh karena itu, hendaknya setiap muslim mempelajari ilmu tajwid agar terhindar dari kesalahan-kesalahan dalam membaca alquran. Pondok pesantren Darul Ulum Manbaul Huda ini terletak di dusun Pematang Sentang desa Pantai Cermin. Di dalam pondok tersebut para santri mengahapal alquran tetapi yang menjadi masalah mereka tidak ada pembelajaran ilmu tajwid secara khusus. Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah kualitatif dan dengan menggunakan pendekatan deskriptif.
Impact Of Political Policy On The Implementation Of Law Enforcement Muhamad Romdoni; Santy Fitnawaty WN; Rizki Nurdiansyah
Mediation : Journal Of Law Volume 1, Nomor 2, Juni 2022
Publisher : Pusdikra Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Enforcement law in Indonesia is still not yet walked with good and so concern. Problem enforcement law (law enforcement) always tends to inequality interaction dynamic Among aspect law in hope or das sollen, with aspect application law in the reality of the signal. In practice maintenance law in the field, there is sometimes a contradiction Between certainty law and justice. Writing this discusses the influence of politics on law enforcement in Indonesia. Politics and law are two things that affect each other. In enforcing the rule of law by institutions politics, the role of strength politics sitting in institutions politics is very decisive. When position law is more determined by politics, then activity political governed by and must be following rule law. The writer uses an approach to Socio-Legal studies, which is a study that sees law by merging Among analysis normative (norms law, juridical) and approach non-legal science. Socio-legal nature is prescriptive in that it gives solutions to problem law with a combined analysis of social normative and non-legal / aspect social approaches. Research results from this showing that politics heavily influence law in its formation. However, even though the law could not be separated from the element of political should when the law applies, all political activity must be subject to the law.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 4, Nomor 2, Juni 2025 Volume 3, Nomor 4, Desember 2024 Volume 3, Nomor 3, September 2024 Volume 3, Nomor 2, Juni 2024 Volume 3, Nomor 1, Maret 2024 Volume 2, Nomor 4, Desember 2023 Volume 2, Nomor 3, September 2023 Volume 2, Nomor 2, Juni 2023 Volume 2, Nomor 1, Maret 2023 Volume 1, Nomor 4, Desember 2022 Volume 1, Nomor 3, September 2022 Volume 1, Nomor 2, Juni 2022 Volume 1, Nomor 1, Maret 2022 More Issue