cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ebit Bimas Saputra
Contact Email
ebitbimas99@gmail.com
Phone
+62 878 9658 6407
Journal Mail Official
editor@dinastirev.org
Editorial Address
Case Amira Prive Jl. H. Risin No. 64D Pondok Jagung Timur, Serpong Utara, Tangerang Selatan
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Published by DINASTI REVIEW
ISSN : 27472000     EISSN : 27471993     DOI : https://doi.org/10.38035/jihhp
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Tulisan-tulisan di JIHHP akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pemikiran kritis dalam bidang ilmiah secara umum, khususnya di bidang Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Lingkup bidang yang terkandung dalam JIHHP mencakup bidang-bidang berikut: Hukum Internasional Hukum Tata Negara Hukum Perdata Hukum Ekonomi Hukum Lingkungan Hukum Pidana Hukum Administrasi Negara Hukum Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Hukum Hak Asasi Manusia Hukum Islam dan Keluarga Hukum Agraria Ilmu Politik Hubungan Internasional Ilmu Administrasi (Niaga, Negara, Publik, Pembangunan, Dll) Kriminologi Ilmu Hukum Ilmu Pemerintahan dan Manajemen Ilmu Sosial dan Politik Studi Pembangunan (Perencanaan Pembangunan, Wilayah, Kota) Ketahanan Nasional Ilmu Kepolisian Kebijakan Publik Bidang Ilmu Politik Lain Yang Belum Tercantum Ilmu Kesejahteraan Sosial Sosiologi Humaniora Kajian Wilayah (Eropa, Asia, Jepang, Timur Tengah Dll) Arkeologi Ilmu Sosiatri Kependudukan (Demografi, dan Ilmu Kependudukan Lain) Sejarah (Ilmu Sejarah) Kajian Budaya dan Pendidikan Komunikasi Penyiaran Islam Ilmu Komunikasi Antropologi
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 2,020 Documents
 105   106   107   108   109 
Pemutakhiran Hukum Perizinan Berusaha yang Terstruktur dari Sudut Pandang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Slamet Budi Mulyono; Erwin Owan Hermansyah; Rr. Dijan Widijowati; M. S. Tumanggor
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 3 No. 2 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2023)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v3i2.1391

Abstract

Abstract: In order to increase investment in doing business, licensing barriers in the business world are addressed by the government by issuing Presidential Regulation number 91 of 2017 concerning the Acceleration of Business Implementation State Gazette Number 210 of 2017, where one of the objectives is to accelerate and facilitate services for businesses by applying the use of technology information through the Electronically Integrated Business Licensing System (Online Single Submission). However, this system still has its own polemics that occur, such as disharmony with laws and regulations and the absence of a transitional period, so that system development and outreach are carried out on an ongoing basis. This research was then examined using the normative-judicial method, which prioritized the use of secondary data obtained through library research. From the results of the discussion, the researcher came to the conclusion that the government has provided new concepts and breakthroughs regarding business licensing reform in the form of Online Single Submission, which is expected to be more pro-business in order to obtain certainty in the licensing process. In addition, not all business actors understand the flow of the process because this is not clearly described in PP Number 24 of 2018. Abstrak: Dalam rangka peningkatan penanaman modal/investasi dalam berusaha, hambatan perizinan dalam dunia usaha tersebut ditanggulangi pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Presiden nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha Lembaran Negara Nomor 210 Tahun 2017, dimana salah satu tujuannya adalah mempercepat dan mempermudah pelayanan untuk berusaha dengan menerapkan penggunaan teknologi informasi melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission). Akan tetapi, sistem ini masih mempunyai polemik tersendiri yang terjadi, seperti disharmoni terhadap peraturan perundangan-undangan dan ketiadaan masa transisi atau peralihan, sehingga pengembangan sistem dan sosialisasi dilakukan sambil berjalan. Penelitian ini kemudian ditelaah menggunakan metode Yuridis Normatif yang mengutamakan penggunaan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research). Dari hasil pembahasan, peneliti menemukan kesimpulan yaitu pemerintah telah memberikan konsep dan terobosan baru tentang reformasi perizinan berusaha berupa Online Single Submission yang diharap lebih memihak kepada para Pelaku Usaha agar mendapatkan kepastian dalam proses perizinan. Selain itu, pemahaman atas perizinan yang membutuhkan pemenuhan komitmen agar izin berlaku efektif tidak semua pelaku usaha memahami alur prosesnya, karena hal tersebut tidak tergambarkan secara jelas pada PP Nomor 24 Tahun 2018.
Evaluasi Pelaksanaan Penguatan Permodalan Koperasi di Kota Payakumbuh Ulan Indah Purnama Sari
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 3 No. 2 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2023)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v3i2.1417

Abstract

Abstract: This article was written to describe the utilization of cooperative capital strengthening which consists of utilizing and returning funds for strengthening capital in the City of Payakumbuh. This type of research used is evaluative. Sampling was taken by purposive sampling technique. The findings of the study are: 1) in the process of utilizing capital strengthening funds there are still lending cooperatives that do not use their loans in accordance with predetermined conditions, namely there are still warehouses where the loans are used by other people, and 2) in the implementation of repaying loans to capital strengthening funds there are still many cooperatives loans that do not repay loans in accordance with the stipulated time, of the 26 loan cooperatives recorded in 2013 there were 69.1% of cooperatives that failed to repay loans or around 18 cooperatives. Abstrak: Artikel ini ditulis untuk mendeskripsikan tentang pelaksanaan penguatan permodalan koperasi yang terdiri dari pelaksanaan pemanfaatan dan pengembalian dana penguatan permodalan di Kota Payakumbuh. Jenis penelitian yang digunakan adalah evaluatif. Penentuan sampel diambil dengan teknik Purposive Sampling. Temuan penelitian yaitu: 1) pada proses pemanfaatan dana penguatan permodalan masih terdapat koperasi peminjam yang tidak memanfaatkan pinjamannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan yaitu masih terdapat peminjam dimana pinjamannya dimanfaatkan oleh orang lain, dan 2) pada pelaksanaan pengembalian pinjaman dana penguatan permodalan masih banyak koperasi peminjam yang tidak mengembalikan pinjamannya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, dari 26 koperasi peminjam yang tercatat pada tahun 2013 terdapat 69,1% koperasi yang macet dalam mengembalikan pinjaman atau sekitar 18 koperasi.
Prinsip “Presumption of Liability” Dikaitkan dengan Release and Discharge Sebagai Persyaratan Pembayaran Kompensasi Meninggalnya Penumpang Akibat Kecelakaan Pesawat Udara Penerbangan dalam Negeri Hemi Pamuraharjo; Cris Kuntadi; Dwi Amalia
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 3 No. 2 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2023)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v3i2.1471

Abstract

Abstract: This paper is a literature study. We collected all the literature related to aircraft accident compensation mechanisms, analyzed relevant regulations and standards, identifying things that could still be improved, and formulated recommendations for regulatory mechanisms that we thought would be more optimal. The results of our study indicate that it is necessary to consider reviewing regulations regarding carrier responsibility and further research regarding product liability to increase public confidence in the civil aviation industry. This research is expected to assist the Ministry of Transportation in making regulations related to aircraft accident compensation procedures for commercial air transportation in Indonesia. In addition, it is hoped that this study will also provide a platform for a more in-depth study of accident compensation in the civil aviation sector. Abstrak: Tulisan ini adalah sebuah studi Pustaka. Kami mengumpulkan semua literatur yang terkait dengan mekanisme kompensasi kecelakaan pesawat, menganalisa peraturan dan standar yang relevan, mengidentifikasi hal-hal yang masih dapat ditingkatkan, dan merumuskan rekomendasi mekanisme pengaturan yang menurut kami akan lebih optimal. Hasil studi kami menunjukkan bahwa perlu dipertimbangkan untuk mereviu peraturan terkait tanggung jawab pengangkut dan perlu dibuat penelitian lebih lanjut terkait tanggung jawab produk (product liability) untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap industri penerbangan sipil. Penelitian ini diharapkan dapat membantu Kementerian Perhubungan dalam membuat peraturan terkait prosedur kompensasi kecelakaan pesawat udara untuk angkutan udara niaga di Indonesia. Selain itu, studi ini diharapkan juga memberikan platform bagi studi lebih mendalam tentang kompensasi kecelakaan di sektor penerbangan sipil.
Akuntabilitas Politik Dalam Pelayanan Pembuatan Sertifikat Tanah Di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Jambi Aldi Hidayat
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 3 No. 2 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2023)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v3i2.1531

Abstract

Abstract: This study describes political accountability in the service of making land certificates for the Jambi City National Land Agency (BPN), by looking at how political accountability and political accountability of the Jambi City BPN are. This research uses a qualitative approach, with the type of approach used being a case study with a descriptive research format. The selection of research informants used a purposive sampling technique, with criteria determined according to the objectives. The results of this study indicate that in measuring Political Accountability in the service of making land certificates at the Jambi City Land Agency Office it has not gone as it should, judging by the conformity between implementation and standard implementation procedures is one of the dictators in assessing how conformity conforms with what is want, but this is a factor that makes conformity sometimes inappropriate, sometimes SOPs that have been made in detail still violate the rules or SOPs, which in this study the researchers found a discrepancy earlier. Abstrak: Penelitian ini mendeskripsikan akuntabilitas politik dalam pelayanan pembuatan sertifikat tanah bagi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Jambi, dengan melihat bagaimana akuntabilitas politik dan akuntabilitas politik BPN Kota Jambi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis pendekatan yang digunakan adalah studi kasus dengan format penelitian deskriptif. Pemilihan informan penelitian menggunakan teknik purposive sampling, dengan kriteria yang ditentukan sesuai dengan tujuan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mengukur Akuntabilitas Politik dalam pelayanan pembuatan sertifikat tanah di Kantor Badan Pertanahan Kota Jambi belum berjalan sebagaimana mestinya, dilihat dari kesesuaian antara pelaksanaan dan prosedur pelaksanaan standar merupakan salah satu kediktatoran dalam menilai bagaimana kesesuaian dengan apa yang diinginkan, namun hal ini yang menjadi faktor yang membuat kesesuaian terkadang tidak sesuai, terkadang SOP yang telah dibuat secara detail masih menyalahi aturan atau SOP, yang pada penelitian ini peneliti menemukan ketidaksesuaian lebih awal.
Organisasi Masyarakat Sipil Sumatera Barat Sebagai Kekuatan Politikdalam Proses Demokratisasi di Indonesia (Studi Kasus: Gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013) Tentang Organisasi Kemasyarakatan Tanaro Muhar Buyung
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 3 No. 2 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2023)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v3i2.1532

Abstract

Abstract: This study describes the process of the Draft Law being passed into Law No. 17 of 2013 concerning Community Organizations. To analyze the data found by researchers using the theoretical steps of Roem Topatimasang in his book entitled "Changing Policies". This study uses a qualitative method with a descriptive type. The results of the research show that there is a process carried out by Social Organizations in suing Laws that are considered detrimental, limiting, and suppressing Community Organizations. Abstrak: Kajian ini memaparkan proses pengesahan RUU menjadi UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Untuk menganalisis data yang ditemukan peneliti menggunakan langkah-langkah teoritis Roem Topatimasang dalam bukunya yang berjudul “Mengubah Kebijakan”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan adanya proses yang dilakukan Ormas dalam menggugat Undang-Undang yang dianggap merugikan, membatasi, dan menindas Ormas.
Strategi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pariwisata pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Yuda Hose Pranando; Annisa Fitri
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 3 No. 3 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2023)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v3i3.1546

Abstract

Abstract: This study aims to describe the strategy of the South Coastal District Government in increasing local revenue from the tourism sector. This research uses a qualitative approach, using institutional analysis units. The results of the study show that in this case the Pesisir Selatan Regency Government in the development stage has succeeded in optimizing the development of Carocok beach tourism, by developing strategies with related agencies, development strategies in terms of improving the quality of facilities and infrastructure, supporting facilities, human resources, and programs offered to attract tourists to visit Carocok beach tourism. Alternative strategies for developing beach tourism at Cerocok Painan Beach consist of three priorities, namely: first, optimal utilization of natural and environmental resource potential, development of tourist activities and attractions, and improving the quality of area accessibility supported by road facilities and infrastructure that integrate the three tourist areas in one area, this is an attraction for tourists, to visit Carocok Beach tourism. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan unit analisis kelembagaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam tahap pengembangan telah berhasil mengoptimalkan pengembangan wisata pantai Carocok, dengan menyusun strategi bersama dinas terkait, strategi pengembangan dalam hal peningkatan kualitas sarana dan prasarana, fasilitas pendukung, sumber daya manusia, dan program yang ditawarkan untuk menarik wisatawan berkunjung ke wisata pantai Carocok. Alternatif strategi pengembangan wisata pantai di Pantai Cerocok Painan terdiri dari tiga prioritas yaitu: pertama, pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan secara optimal, pengembangan kegiatan dan atraksi wisata, dan peningkatan kualitas aksesibilitas kawasan yang didukung oleh sarana dan prasarana jalan yang terintegrasi. ketiga kawasan wisata dalam satu kawasan inilah yang menjadi daya tarik wisatawan untuk mengunjungi wisata Pantai Carocok.
Peran Fear Of Missing Out Terhadap Kecanduan Media Sosial Ditya Tri Amelia
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 3 No. 3 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2023)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v3i3.1643

Abstract

This research aims to examine the role of fear of missing out on social media addiction in early adulthood. This research uses quantitative methods. By taking samples using a purposive sampling technique. The subjects of this research were 150 individuals in early adulthood. The data were analyzed using simple regression analysis and the results showed that there was a significant role between fear of missing out on social media addiction in early adulthood at 51.1% with a sig value of 0.00 (p<0.05).
Peran Kepemimpinan Wali Nagari Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kenagarian Pauh Duo Nan Batigo Wulan Insan Kamillia; Syamsir Syamsir; Nanda Aulia; Rosma Mayar; Tiara Angreini
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 3 No. 3 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2023)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v3i3.1644

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui peran kepemimpinan wali nagari dan kepala jorong dalam masyarakat, apa tugas dan fungsi wali dan kepala jorong dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, faktor apa saja yang menyebabkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja kepala nagari dan jorong. Wali Nagari dan Kepala Jorong, serta bagaimana solusi untuk mengatasi ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja Wali Nagari dan Jorong. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Wali Nagari, Kepala Jorong, dan Masyarakat di Nagari Pauh Duo khususnya Jorong Taratak Bukareh. Kesejahteraan masyarakat dalam suatu pemerintahan Nagari tergantung pada siapa dan bagaimana pemimpin Nagari tersebut memimpin, baik dari gaya kepemimpinannya, pola kepemimpinannya, dan sebagainya. Sejahtera artinya selamat, tenteram, sejahtera, atau tenteram, artinya bebas dari segala macam gangguan dan kesulitan. Kesejahteraan merupakan suatu hal yang ingin dicapai oleh setiap orang, meskipun untuk mencapainya seseorang harus bekerja keras. Kesejahteraan memiliki banyak dimensi. Ya, hal ini bisa dilihat dari dimensi material dan dimensi non material. Dari sisi material dapat diukur dari pendapatan dan konsumsi.
Strategi Pemimpin dalam Memperkuat Kekompakan Karyawan pada Budiman Swalayan Padang, Air Tawar Zena Zharifa; Syamsir Syamsir; Desi Susanti; Fany Rahmawati; Fari Rahma; Haikal Pratama
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 3 No. 3 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2023)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v3i3.1645

Abstract

Organisasi pegawai pada Supermarket Budiman yang muncul ditandai dengan tidak adanya pegawai pada area produk atau rak pada setiap lorong. Karyawan hanya tinggal di satu lorong atau satu area produk, ada juga yang harus berdiri di lorong atau rak produk lain untuk melayani konsumen yang ingin bertanya tentang keberadaan produk dengan merek lain, kualitas produk, atau barang terbaik dari beberapa produk. sama dengan merek yang berbeda. Dalam penelitian kami menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu teknik wawancara dan observasi untuk mencari data dan mengetahui penyebab perselisihan karyawan dan strategi pimpinan. Ketidakpatuhan pegawai timbul karena kurangnya kesadaran akan tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Untuk itu dalam memperkuat kekompakan pegawai, pemimpin harus mampu menjalankan strategi dengan menciptakan alur komunikasi yang efektif, serta menjadi pemimpin yang direktif untuk selalu mengarahkan pegawai dalam organisasi agar mematuhi aturan-aturan yang ditetapkan dalam suatu organisasi.
Hubungan Gaya Kepemimpinan dengan Kinerja Karyawan pada Kantor Kementerian Agama di Padang Azzira Caesa Dija; Syamsir Syamsir; Qorry Patresia Berna; Nike Juliandari; Safri Andika
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 3 No. 3 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2023)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v3i3.1646

Abstract

The leadership style applied by leaders at the Ministry of Religion Office in Padang City is considered good, but employees still expect an attitude from leaders that provides a sense of security, calm, and conduciveness during work so that they are not rushed into working at the Ministry of Religion Office in Padang City. In this way, it can improve employee performance at work so that it has a positive effect on their service to the community. In this way, researchers are interested in conducting this research, to find out what strategies leaders should use regarding their leadership style to create a sense of security, comfort, and calm for employees while working. The method used in this research is a qualitative method with data collection techniques in the form of interviews and field observations at the Ministry of Religion Office in Padang City.

Page 107 of 202 | Total Record : 2020

 105   106   107   108   109 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024) Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024) Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024) Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024) Vol. 4 No. 2 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Januari - Februari 2024) Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 1 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November - Desember 2023) Vol. 3 No. 4 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2023) Vol. 3 No. 3 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2023) Vol. 3 No. 2 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2023) Vol. 3 No. 1 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2022) Vol. 2 No. 4 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2022) Vol. 2 No. 3 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2022) Vol. 2 No. 2 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2022) Vol. 2 No. 1 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2021) Vol. 1 No. 4 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2021) Vol. 1 No. 3 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2021) Vol. 1 No. 2 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2021) Vol. 1 No. 1 (2020): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2020) More Issue