cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dinasti Publisher
Contact Email
dinasti.info@gmail.com
Phone
+62 811-7404-455
Journal Mail Official
editor@dinastirev.org
Editorial Address
Case Amira Prive Jl. H. Risin No. 64D Pondok Jagung Timur, Serpong Utara, Tangerang Selatan
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Published by DINASTI REVIEW
ISSN : 27472000     EISSN : 27471993     DOI : https://doi.org/10.38035/jihhp
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Tulisan-tulisan di JIHHP akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pemikiran kritis dalam bidang ilmiah secara umum, khususnya di bidang Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Lingkup bidang yang terkandung dalam JIHHP mencakup bidang-bidang berikut: Hukum Internasional Hukum Tata Negara Hukum Perdata Hukum Ekonomi Hukum Lingkungan Hukum Pidana Hukum Administrasi Negara Hukum Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Hukum Hak Asasi Manusia Hukum Islam dan Keluarga Hukum Agraria Ilmu Politik Hubungan Internasional Ilmu Administrasi (Niaga, Negara, Publik, Pembangunan, Dll) Kriminologi Ilmu Hukum Ilmu Pemerintahan dan Manajemen Ilmu Sosial dan Politik Studi Pembangunan (Perencanaan Pembangunan, Wilayah, Kota) Ketahanan Nasional Ilmu Kepolisian Kebijakan Publik Bidang Ilmu Politik Lain Yang Belum Tercantum Ilmu Kesejahteraan Sosial Sosiologi Humaniora Kajian Wilayah (Eropa, Asia, Jepang, Timur Tengah Dll) Arkeologi Ilmu Sosiatri Kependudukan (Demografi, dan Ilmu Kependudukan Lain) Sejarah (Ilmu Sejarah) Kajian Budaya dan Pendidikan Komunikasi Penyiaran Islam Ilmu Komunikasi Antropologi
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 2,037 Documents
 106   107   108   109   110 
Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai (Studi pada Pegawai di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan) Adilah Rahmah; Dista Sakila; Natasha Amanda; Regil Aurel; Syaibullah Saf’i; Syamsir Syamsir
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 3 No. 4 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2023)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v3i4.1647

Abstract

Leaders are very important in an organization because leaders are agents of change. A leader must pay attention to his leadership style when carrying out his duties as a leader. If the employee's leadership style is good, the employee's performance will be good and will increase, and vice versa, if the employee's leadership style is not good, the employee's performance will be bad or even decrease. This research is a quantitative descriptive analysis that tries to show the influence of leadership style on employee performance. The instrument used in this research is a questionnaire, while the variables used in this research are the independent variable, namely leadership style (X) and the dependent variable is employee performance (Y). The research results show a strong relationship between leadership style and employee performance, based on the determination calculations studied, it produces a value of 86.4% which shows that the influence of leadership style on employee performance and the remaining 13.6% is influenced by other factors.
Implementasi Gaya Kepemimpinan di Kantor Lurah Ulak Karang Utara Musri Musri; Musfi Yendra; Yuda Hose Pranando
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 3 No. 4 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2023)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v3i4.1654

Abstract

This research was conducted to further examine the leadership style of leaders at the Ulak Karang Utara Subdistrict Office so that problems that occur can be resolved properly and Ulak Karang Utara Subdistrict as a public service provider can provide good services to the community. Researchers used qualitative analysis techniques to observe the leadership model of the village head at the Ulak Karang Utara sub-district office. The results of research on leadership styles at the Ulak Karang Utara Subdistrict Office in terms of leading, the Lurah at the Ulak Karang Utara Subdistrict Office uses a managerial leadership style. This can be seen from the direction and guidance in sub-district activities given to its members, which are interconnected in carrying out their duties in this sub-district.
Praktik Rujuk Dan Thalak Di Lingkungan Masyarakat Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Adat Efni Sari; Ramlah; Firhat Abbas; Aprizal Wahyudi Diprata
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 3 No. 4 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2023)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v3i4.1659

Abstract

Penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik rujuk dan thalak di lingkungan masyarakat Pulau Rengas Ulu Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin. Untuk menjelaskan aturan hukum adat yang berkaitan dengan praktik rujuk dan thalak dan memperkuat hukum islam dalam masyalah perceraian. Permasalahan yang ditemukan peneliti dilapangan adalah masyarakat memiliki beberapa faktor sehingga praktik rujuk dan thalak terkesan tidak penting, yaitu minimnya ekonomi masyarkat, masyarakat hanya mengikuti aturan hukum islam, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pengetahuan praktik rujuk dan thalak dan secara adminitrasi tidak ada aturan harus ke KUA. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil temuan penelitian dilapangan bahwa pelaksanaan praktik rujuk dan thalak yang diluar pengawasan oleh saksi di masyarakat Pulau Rengas Ulu Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin di saksikan oleh tokoh Agama atau toko adat dan pihak keluarga yang bersangkutan dan ada pula yang tidak di saksikan oleh siapapun ketika pihak hendak rujuk setelah thalak. Sedangkan jaminan nafkah seorang anak ada pada ayahnya, ada beberapa dari mereka tidak terpenuhi haknya dikarenakan suami sudah menikah lagi, suami pergi merantau dan tidak bertanggung jawab. Respon tokoh agama dan pegawai syarak setempat harus menyatakan dan mengesahkan perceraian ini karena mempunyai dua kedudukan hukum, sah secara agama dan tidak sah secara hukum adat.
Analisis Tingkat Pendidikan, Kemiskinan dan Pengangguran Terhadap Kriminalitas di Bekasi Raihan Saputra
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 3 No. 4 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2023)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v3i4.1677

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara tingkat pendidikan, kemiskinan, dan pengangguran terhadap tingkat kriminalitas. Dimana penelitian ini mengkaji penelitian terdahulu untuk mendukung rumusan masalah. Pendekatan penelitian kualitatif diterapkan. Data diperoleh dari sumber internet seperti Google Scholar, Mendeley, DOAJ, dan EBSCO. Hasil penelitian ini meliputi: 1) Tingkat Pendidikan terdapat korelasi yang signifikan antara tingkat pendidikan dan tingkat kriminalitas. Seseorang dengan tingkat pendidikan yang meningkat secara bertahap cenderung tidak terlibat dalam kegiatan kriminal; 2) Kemiskinan, hubungan antara kemiskinan dan kriminalitas mempunyai dampak negatif. Orang-orang yang hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit lebih besar kemungkinan untuk menjadi korban kegiatan kriminalitas; 3) Pengangguran memiliki korelasi yang positif antara tingkat pengangguran dan tingkat kriminalitas. Ketika tingkat pengangguran meningkat, maka tingkat kriminalitas cenderung naik juga. Namun, hubungan ini tidak selalu bersifat kausal.
Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Perdagangan Kosmetik Melalui E-Commerce Tanpa Izin Edar Dari BPOM-RI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dzaky Perdana Dharmawan; Dwi Andayani Budisetyowati; Sabela Gayo
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 1 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November - Desember 2023)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i1.1681

Abstract

Perkembangan Teknologi pada dasarnya mempengaruhi perkembangan perekonomian, tidak terkecuali di Indonesia, dimana teknologi membuat meningkatnya bisnis e-commerce, salah satunya dibidang perdagangan kosmetik, dimana banyak perusahaan e-commerce maupun pelaku usaha yang menggunakan sarana e-commerce sebagai media perdagangan dengan sistem elektronik, memperdagangkan kosmetik melalui e-commerce, namun tidak jarang pula dalam praktiknya, pada perdagangan kosmetik ditemukan kosmetik palsu yang diperdagangkan di e-commerce, sebagaimana contoh terjadi pada perkara Putusan No.323/Pid.Sus/2019/ PN.Jkt.Tim., namun penanganannya sendiri oleh pemerintah belum dilakukan secara serius, hal ini terbukti dalam penggunaan pasal dan istilah yang dipergunakan untuk mempidana para pelakunya, dimana dimana terdakwa Fano Tandyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perlindungan Konsumen” yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, masalah penanganan kasus ini sendiri tergolong cukup unik, karena pada dasarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan tidak mengatur mengenai masalah perlindungan konsumen, namun masalah kesehatan masyarakat yaitu pasien, dimana penggunaan istilah konsumen sendiri merupakan istilah yang umum dipakai bagi pengguna barang dan jasa, sedangkan pasien adalah istilah khusus yang digunakan bagi masyarakat pengguna barang dan jasa kesehatan, sehingga penanganan perkara ini terkesan tidak secara serius ditangani. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun hasil penelitian menunjukkan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana yang menjual kosmetik tanpa izin edar melalui e-commerce berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pada dasarnya diatur pada ketentuan 105 ayat 2, dan tidak memiliki pengaturan pemidanaan, namun karena adanya bahaya dari peredaran kosmetik kepada wanita khususnya penegakan hukum dapat dilakukan dengan menerapkan ketentuan Pasal 197 jo Pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Kesehatan. Kemudian hasil penelitian menunjukkan tinjauan dan pertimbangan hakim dalam memeriksa perkara pelaku tindak pidana yang menjual kosmetik tanpa izin edar melalui e-commerce pada dasarnya hanya menggunakan ketentuan Pasal 197 jo Pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Kesehatan dan terdapat kesalahan dengan menyebutkan bahwa tindak pidana tersebut adalah tindak pidana perlindungan konsumen, seharusnya bila memang hendak menerapkan tindak pidana terhadap konsumen, maka majelis hakim menerapkan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Peranan Guru PPKn dalam Menanamkan Nilai- Nilai Patriotisme di SMP Negeri 1 Painan Nining Wulandari
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 3 No. 4 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2023)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v3i4.1722

Abstract

This research aims to describe the role of teachers in instilling patriotism values, identify the obstacles faced by teachers in instilling patriotism values, and identify the efforts made by PPKN teachers in instilling patriotism values at SMP Negeri 1 Painan. The type of research used in this research is qualitative with descriptive methods. The types of data are primary data and secondary data collected through interviews and documentation studies. Data validity testing was carried out through triangulation techniques based on sources. Data analysis was carried out using the process of collecting data in qualitative research, reducing data, presenting data, and drawing conclusions obtained during the research. The results of the research show that the role of PPKn teachers in instilling the values of patriotism has not been fully implemented, this can be seen by the fact that there are still students who do not heed the values of patriotism, such as the discovery of a lack of attitude of love for the homeland of students seen during the flag ceremony, many students are not serious. and considering the flag ceremony as an unimportant activity, what is even more worrying is that there are students who do not memorize the mandatory Indonesian Raya song, this clearly shows the lack of love for the water in the students.
Pelayanan Air Bersih oleh Badan Pengelolaan Air Bersih Nagari (BPABN) di Nagari Lansek Kadok Kabupaten Pasaman Yuda Hose Pranando; Annisa Fitri
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 1 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November - Desember 2023)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i1.1723

Abstract

This research is motivated by the lack of optimal implementation of public services, especially clean water services carried out by the Nagari Lansek Kadok Clean Water Management Agency (BPABN) in Nagari Lansek Kadok, Pasaman Regency because there are still customers who complain about the services provided by BPABN. This type of research is qualitative with descriptive methods. The selection of informants was carried out using a purposive sampling technique. The types of data are primary data and secondary data collected through observation, interviews, and documentation studies. Meanwhile, data validity testing was carried out using source triangulation techniques. Then the data is analyzed by means of data reduction, data analysis, and drawing conclusions or verification. Based on the research results, shows that the implementation of public services provided by the Nagari Lansek Kadok Clean Water Management Agency in Nagari Lansek Kadok, Pasaman Regency is still not optimal, because there are still customers who complain about the management's slowness in responding to customer complaints. The quality and quantity of BPABN managers in implementing public services are inadequate, as well as inadequate physical service facilities owned by BPABN.
Pemikiran Politik Abdurrahman Wahid dan Pengaruhnya Terhadap Politik Partai Kebangkitan Bangsa Canra Purnama; M. Ied Al-Munir; Muh. Rusydy; Aprizal Wahyudi Diprata
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 1 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November - Desember 2023)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i1.1740

Abstract

This research aims to answer the following problems: (1) Abdurrahman Wahid's political thought concept. (2) PKB Political Thought. (3) The influence of Abdurrahman Wahid's political thoughts on PKB political policies. The type of research is qualitative with a research approach, namely a sociological and political approach. The data collection methods used were observation, interviews, and documentation. Data processing and analysis techniques were carried out in three stages, namely: data reduction, data presentation and conclusions. The results of this research show the concept of Abdurrahman Wahid's thinking referring to the teachings of Indonesian Islamic values ??which are framed in Pancasila and the Constitution. Abdurrahman Wahid's thoughts became the PKB's political vision regarding the state, nationalism, pluralism, which can be seen through the PKB's policies in Jambi which refer to Abdurrahman Wahid's thoughts. The state is present to provide facilities to the community. Carrying out interfaith dialogue activities, sharing basic necessities in joint mourning activities as a reflection of a sense of nationalism and humanism. Assistance activities for the community to obtain religious freedom according to their beliefs as an attitude of pluralism. The implications of this research answer the need for an indication of Abdurrahman Wahid's thoughts in the Jambi PKB Party as an excellent concept of thought to implement for the progress of the nation and state. One example is the birth of study groups with the names Gemasaba, Lakumham and Garda Bangsa.
Jaminan Goverment Guarantee Dalam Kredit Sindikasi (Sebagai Alternatif Pembiayaan Infrastruktur Jalan Tol) Imanunggal Adhi Saputro; Anas Lutfi; Sadino Sadino
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 1 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November - Desember 2023)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i1.1809

Abstract

The development of an area that has an impact on the community's economy and the fulfillment of the community's basic needs requires the development of road infrastructure that supports the distribution process to run quickly and efficiently. This development is to fulfill the mobility of the community so that they become mutually connected with other regions in order to create acceleration of regional development. The state in meeting the infrastructure needs for the development of the region is expected to be able to improve the surrounding economy and other areas that are connected to the construction of the road infrastructure. Based on the provisions of Law Number 38 of 2004 concerning Roads in Article 43 it states that toll roads are built to facilitate traffic in developing areas, to increase mobility and distribution of basic needs and industrial commodities. Toll roads are one of the infrastructures that are considered effective in meeting the mobility needs of the community. The construction of the toll road is a development project that requires a large amount of money. The government provides funding concessions for Business Entities appointed to carry out the construction of toll roads. One of the financing instruments that can be used by Business Entities in meeting the funding needs for Toll Road development is syndicated bank loans. Syndicated bank loans can be used with a guarantee, one of which is a Government Guarantee or Government Guarantee. The aim of this research is to know and understand the legal standing of government guarantees in syndicated bank loans. The legal theory used is Normative Law Theory to find the truth based on the applicable positive law. This legal research method is empirical juridical based on the school of sociological jurisprudence based on normative law by observing laws and regulations. The results of the study found that syndicated loans are different from single loans in circulation in general. Syndicated credit begins with the stages of offering credit to syndicated participants (participants), giving mandates, memorandum information, meeting prospective debtors to obtain syndicated credit approval, signing the credit agreement and ending with publication. Guarantees on syndicated loans are preferred creditors who have the right to pay off credit first.
Persepsi Mahasiswa STIE AMKOP Makassar Terhadap Hukum Kelembagaan Tata Usaha Kecil dan Menengah (UKM) M. Adnan Lira
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 1 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November - Desember 2023)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i1.1824

Abstract

Dalam konteks undang-undang kelembagaan mengenai UKM, bisnis ini, yang sering dianggap sebagai tulang punggung banyak perekonomian, menghadapi lingkungan peraturan yang dinamis yang mencakup bidang-bidang seperti pendaftaran, perizinan, perpajakan, dan kepatuhan.. Pemahaman dan sikap mahasiswa terhadap undang-undang UKM dapat berdampak pada cara mereka terlibat dan mendukung UKM dalam karir mereka di masa depan. Penelitian ini menganalisis persepsi mahasiswa STIE AMKOP Makassar terhadap hukum kelembagaan tata Usaha Kecil Menengah (UKM) menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasilnya menggambarkan respons positif mahasiswa terhadap tujuan dan ruang lingkup mata kuliah, menunjukkan keberhasilan pengajar dalam menyampaikan informasi kompleks. Studi ini menyimpulkan bahwa pemahaman mendalam terhadap persepsi mahasiswa membimbing perbaikan dan peningkatan pembelajaran hukum kelembagaan UKM di STIE AMKOP Makassar, menekankan evaluasi berkelanjutan dan responsif.

Page 108 of 204 | Total Record : 2037

 106   107   108   109   110 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 3 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024) Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024) Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024) Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024) Vol. 4 No. 2 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Januari - Februari 2024) Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 1 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November - Desember 2023) Vol. 3 No. 4 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2023) Vol. 3 No. 3 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2023) Vol. 3 No. 2 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2023) Vol. 3 No. 1 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2022) Vol. 2 No. 4 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2022) Vol. 2 No. 3 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2022) Vol. 2 No. 2 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2022) Vol. 2 No. 1 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2021) Vol. 1 No. 4 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2021) Vol. 1 No. 3 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2021) Vol. 1 No. 2 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2021) Vol. 1 No. 1 (2020): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2020) More Issue