cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dinasti Publisher
Contact Email
dinasti.info@gmail.com
Phone
+62 811-7404-455
Journal Mail Official
editor@dinastirev.org
Editorial Address
Case Amira Prive Jl. H. Risin No. 64D Pondok Jagung Timur, Serpong Utara, Tangerang Selatan
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Published by DINASTI REVIEW
ISSN : 27472000     EISSN : 27471993     DOI : https://doi.org/10.38035/jihhp
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Tulisan-tulisan di JIHHP akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pemikiran kritis dalam bidang ilmiah secara umum, khususnya di bidang Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Lingkup bidang yang terkandung dalam JIHHP mencakup bidang-bidang berikut: Hukum Internasional Hukum Tata Negara Hukum Perdata Hukum Ekonomi Hukum Lingkungan Hukum Pidana Hukum Administrasi Negara Hukum Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Hukum Hak Asasi Manusia Hukum Islam dan Keluarga Hukum Agraria Ilmu Politik Hubungan Internasional Ilmu Administrasi (Niaga, Negara, Publik, Pembangunan, Dll) Kriminologi Ilmu Hukum Ilmu Pemerintahan dan Manajemen Ilmu Sosial dan Politik Studi Pembangunan (Perencanaan Pembangunan, Wilayah, Kota) Ketahanan Nasional Ilmu Kepolisian Kebijakan Publik Bidang Ilmu Politik Lain Yang Belum Tercantum Ilmu Kesejahteraan Sosial Sosiologi Humaniora Kajian Wilayah (Eropa, Asia, Jepang, Timur Tengah Dll) Arkeologi Ilmu Sosiatri Kependudukan (Demografi, dan Ilmu Kependudukan Lain) Sejarah (Ilmu Sejarah) Kajian Budaya dan Pendidikan Komunikasi Penyiaran Islam Ilmu Komunikasi Antropologi
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 2,037 Documents
 108   109   110   111   112 
Tinjauan Hukum Penjualan Sirine Dan Lampu Isyarat Kepada Masyarakat Sipil Berdasarkan Hak Dan Kewajiban Warga Negara Alexander Kennedy; Franciscus Xaverius Wartoyo
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i3.1868

Abstract

Perkembangan pengguna kendaraan bermotor di Indonesia telah berkembang sangat pesat, dimana hal tersebut juga mendorong tingginya tingkat kepadatan lalu lintas di Indonesia. Hal tersebut menyebabkan suatu hambatan bagi kendaraan-kendaraan prioritas yang ingin melintas karena alasan kedaduratan. Salah satu solusi dari pemerintah adalah pemberian hak bagi kendaraan-kendaraan tertentu agar dapat menggunakan sirine dan lampu isyarat sebagai tanda peringatan bagi pengendara lainnya. Kemudahan akses dalam memperoleh sirine dan lampu isyarat membuat sebagian masyarakat juga ingin mendapatkan hak prioritas yang sama untuk menghindari kemacetan.Penggunaan sirine dan lampu isyarat yang tidak bertanggung jawab sering ditemukan di tengah masyarakat, padahal seharusnya masyarakat wajib melaksanakan hukum yang ada. Anomali tersebut terjadi karena belum adanya kepastian hukum yang mengikat para penjual perlengkapan sirine dan lampu isyarat di Indonesia. Sebuah permasalahan tidak akan selesai jika tidak dikerjakan dari akarnya; oleh sebab itu, penelitian ini ingin melihat sejauhmana pentingnya peraturan untuk penjualan sirine dan lampu isyarat diperlukan oleh masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan bersifat eksplanatori, dimana penulis menggunakan sumber-sumber hukum dan penelitian terhadulu yang tersedia untuk dijadikan bahan dalam penelitian.
Cerai Gugat dalam Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 2119/ Pdt.G/ 2023/ PA. Stb.( Ditinjau dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam) Ahmad Habib Dairobi; Ali Akbar
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i3.1869

Abstract

The panel of judges as representatives of the state has the authority and power to decide cases, whether to reject the divorce lawsuit or grant the divorce lawsuit. A divorce that occurs will certainly have legal consequences for husband and wife and children. Many divorce cases are not granted by the panel of judges, one of which is the Stabat Religious Court Decision Number 2119/ Pdt.G/ 2023/ PA. Stb. This research aims to further examine the judge's decision from the perspective of Law No. 23 of 2004 and the Compilation of Islamic Law. This research uses a statutory approach. The findings of this research are that the results of the lawsuit are rejected by arguing that the plaintiff and defendant's households have not entered the broken marriage stage, taking into account the length of the marriage period, the minimum period of separation between the plaintiff and the defendant, which in this consideration is contrary to Article 116 of the Compilation Islamic law, the divorce lawsuit is rejected.
Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Desa Mekarsari Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut (Studi Tentang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Mekarsari Tahun 2023) Nazla Rafilah Wudianto; Tomi Setiawan
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i3.1882

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi implementasi perencanaan pembangunan partisipatif di Desa Mekarsari, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut, khususnya dalam konteks perencanaan pembangunan infrastruktur. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen terkait perencanaan pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Mekarsari telah menerapkan perencanaan pembangunan partisipatif dengan melibatkan aktif partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pembangunan infrastruktur desa. Langkah-langkah partisipatif seperti musyawarah desa, diskusi kelompok, dan kegiatan partisipatif lainnya telah menjadi bagian integral dari proses perencanaan. Namun, terdapat beberapa kendala seperti kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya partisipasi, dan kendala teknis dalam pelaksanaan rencana pembangunan. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan partisipatif di Desa Mekarsari. Rekomendasi tersebut meliputi upaya peningkatan pemahaman masyarakat tentang partisipasi dalam pembangunan, pelibatan lebih aktif dari pihak pemerintah desa, dan peningkatan koordinasi antarstakeholder terkait. Kesimpulannya, perencanaan pembangunan partisipatif di Desa Mekarsari memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur desa, namun diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengatasi kendala-kendala yang ada.
Pengaturan Jual Beli Sex Toys di Marketplace Perspektif Sadd Adz-Dzariah Mayang Sekar Ningrum Nasution; Cahaya Permata
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i3.1883

Abstract

Sex toys on the Shopee marketplace are traded freely. Even though sex toys are not products that should be accessible to all audiences. So the aim of this research is to find out how the practice of buying and selling sex toys in the marketplace is, to find out the regulations for buying and selling in the marketplace, and to find out how the buying and selling of sex toys in the marketplace is regulated from a sadd ad?-d?ar?'ah perspective. This type of research is normative juridical with a conceptual approach and a statute approach. Data was collected through document study and analyzed descriptively. The results of this research show that the marketing and offering of sex toys on the Shopee marketplace is very free. There is no age limit and no special qualifications that regulate it. This has a negative impact on children, because it provides an avenue for promiscuity. Apart from that, sex toys are also a means for someone to carry out intimate acts which are prohibited by Islam. So, to prevent this act, there should be regulations that prohibit the free distribution of sex toys.
Melihat ke Belakang: Panggung Gemoy dan Dinamika Politik Masa Kini Susilawaty; Laela Tambawang; Muhammad Sawir; Rhina Pongtuluran
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i3.1886

Abstract

Artikel ini membahas fenomena "Panggung Gemoy" sebagai representasi simbolis dari dinamika politik masa kini, dengan menelusuri akar sejarahnya. Tujuan dari artikel ini adalah untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana Panggung Gemoy mencerminkan perkembangan politik saat ini dan implikasinya bagi masyarakat. Objek riset artikel ini adalah analisis sejarah Panggung Gemoy dan kaitannya dengan konteks politik masa kini. Metode penelitian yang digunakan mencakup studi literatur dan analisis konten untuk melacak perubahan dan konsistensi dalam penggunaan simbol ini dalam konteks politik. Hasil analisis menunjukkan bahwa Panggung Gemoy tidak hanya menjadi cerminan dari pertarungan kekuasaan politik, tetapi juga memperlihatkan perubahan dalam narasi politik dan identitas politik masyarakat. Secara khusus, artikel ini menyoroti evolusi peran media sosial dalam mengubah dinamika politik, serta implikasinya terhadap partisipasi politik dan solidaritas sosial. Kesimpulannya, artikel ini mengilustrasikan betapa pentingnya memahami asal-usul dan makna simbol-simbol politik dalam konteks sejarah untuk memahami dinamika politik masa kini dengan lebih baik.
Kebijakan Hukum Pendirian Yayasan Oleh Warga Negara Asing Di Indonesia Muhammad Rizqullah Dany Putranto; Nabila Aulia Rizki; Naufandiary Bachtiar Ramzy
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i3.1887

Abstract

The dynamic recognition of foundation legal entities in Indonesia has provided significant legal certainty, in accordance with Law Number 16 Year 2001 on Foundations which was amended through Law Number 28 Year 2004. However, it should be noted that this development reaches aspects of the establishment and management of foundations that relate to the participation of foreign nationals in establishing foundations in Indonesia. This research is a legal doctrinal research that adopts a statutory and conceptual approach. The findings of this research imply that Foreign Nationals who intend to establish a foundation in Indonesia can do so by complying with the provisions set forth in the prevailing laws and regulations. In addition, they can also assume a role in the foundation by fulfilling the conditions that have been set, with serious consequences to be faced if the conditions are not complied with. A possible consequence is the deportation of Foreign Nationals back to their country of origin.
Analisis Yuridis Penerapan Business Judgement Rules dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Direksi BUMN PT. Asabri Persero (Studi Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Tpk/2022/PT.DKI) Muhammad Idris Nasution; Anis Rifai
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i3.1888

Abstract

Case from PT. Asabri Persero highlighted the important role of BUMN's direction in maintaining company integrity following the principles of Business Judgment Rules (BJR). In the context of BJR, directives have the authority to make business decisions in good faith and rationally, but the case shows alleged violations of integrity and legal compliance by directives, highlighting weaknesses in the company's internal oversight. This research aims to apply the application of the Business Judgment Rule (BJR) in making decisions regarding the direction of BUMN Persero, especially in the context of corruption cases. Normative research methods are used by analyzing legal norms related to BJR and the principles contained therein. The results of the analysis show that the application of the Business Judgment Rule (BJR) in the context of BUMN Persero is important to ensure the sustainability and sustainability of the business. However, in cases of criminal acts of corruption, the application of the Business Judgment Rule (BJR) requires careful adjustments to the principles of transparency, accountability and public interest. In conclusion, the application of the Business Judgment Rule (BJR) in the direction of BUMN Persero's decision-making must be in line with the values ??of integrity and good governance, taking into account the legal consequences that may arise.
Konseptualisasi Hak Cipta dan Hak Paten : Pengakuan dan Manajemen Risiko dalam Jaminan Kredit Perbankan dalam Hukum Indonesia Muhammad Ismail
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i3.1890

Abstract

In the international context, developments in banking law have recognized intellectual property as fiduciary collateral for applying bank credit. Likewise in Indonesia, although implementation has not yet occurred for several reasons. One of them is the issue regarding the economic assessment of intellectual property which is used as an object of collateral, risk management regarding its fluctuating value, and management of this intellectual property. Therefore, this research will discuss two legal issues, first, what is the role of intellectual property as credit collateral? Second, how is the normative implementation of intellectual property as collateral for obtaining banking credit? Thus, this research was written using an analytical approach in doctrinal legal studies. The resulting findings are that in a normative context, intellectual property has also been recognized as an object of collateral by being marked in the ratification of several international instruments, and implementation procedures have been regulated by the Director General of Intellectual Property and related banking regulations.
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perpajakan (Analisa Putusan Nomor: 334/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt atas nama PT Gemilang Sukses Garmindo) Prabowo Setyo Aji; Hartawiningsih
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i3.1896

Abstract

Tindak pidana korporasi pada dasarnya adalah perbuatan yang dilakukan oleh direksi dan atau pegawai dari suatu korporasi, pada setiap tingkatannya yang menjalankan tugas dan fungsi serta bisa dianggap bertindak mewakili korporasi, yang dapat mengakibatkan tanggungjawab pidana. Baik kepada korporasinya maupun bersama dengan pegawainya secara pribadi dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang korporasi. Penilaian kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi antara lain Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi, Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.
Pelaksanaan Perlindungan Hukum Atas Hak Informasi yang Jelas Terhadap Makanan Kiloan Tanpa Label oleh Usaha Mikro Kecil Menengah Makanan Kiloan di Surabaya Novita Nurcahyani; Eko Wahyudi
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i3.1897

Abstract

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan menegaskan bahwa setiap produk pangan wajib mencantumkan label informasi. Label informasi diwujudkan untuk menegakan hak konsumen yang menempatkan pihak konsumen pada keadaan negosiasi yang rapuh. Tujuan penelitian ini untuk memahami bagaimana pelaksanaan ketentuan pencantuman label informasi dalam produk makanan kiloan oleh pelaku UMKM Surabaya serta bagaimana tindakan Badan Pengawasan Obat dan Makanan melihat fenomena tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-empiris yang didasarkan dengan memandang kenyataan yang berlangsung di masyarakat dan ketentuan hukum yang relevan. Hasil penelitian mengungkap adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan label informasi pada produk pangan, sehingga diperlukan adanya tindakan dari pihak yang berwenang untuk menegakan hak konsumen.

Page 110 of 204 | Total Record : 2037

 108   109   110   111   112 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 3 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024) Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024) Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024) Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024) Vol. 4 No. 2 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Januari - Februari 2024) Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 1 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November - Desember 2023) Vol. 3 No. 4 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2023) Vol. 3 No. 3 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2023) Vol. 3 No. 2 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2023) Vol. 3 No. 1 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2022) Vol. 2 No. 4 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2022) Vol. 2 No. 3 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2022) Vol. 2 No. 2 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2022) Vol. 2 No. 1 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2021) Vol. 1 No. 4 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2021) Vol. 1 No. 3 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2021) Vol. 1 No. 2 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2021) Vol. 1 No. 1 (2020): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2020) More Issue