Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Tulisan-tulisan di JIHHP akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pemikiran kritis dalam bidang ilmiah secara umum, khususnya di bidang Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Lingkup bidang yang terkandung dalam JIHHP mencakup bidang-bidang berikut: Hukum Internasional Hukum Tata Negara Hukum Perdata Hukum Ekonomi Hukum Lingkungan Hukum Pidana Hukum Administrasi Negara Hukum Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Hukum Hak Asasi Manusia Hukum Islam dan Keluarga Hukum Agraria Ilmu Politik Hubungan Internasional Ilmu Administrasi (Niaga, Negara, Publik, Pembangunan, Dll) Kriminologi Ilmu Hukum Ilmu Pemerintahan dan Manajemen Ilmu Sosial dan Politik Studi Pembangunan (Perencanaan Pembangunan, Wilayah, Kota) Ketahanan Nasional Ilmu Kepolisian Kebijakan Publik Bidang Ilmu Politik Lain Yang Belum Tercantum Ilmu Kesejahteraan Sosial Sosiologi Humaniora Kajian Wilayah (Eropa, Asia, Jepang, Timur Tengah Dll) Arkeologi Ilmu Sosiatri Kependudukan (Demografi, dan Ilmu Kependudukan Lain) Sejarah (Ilmu Sejarah) Kajian Budaya dan Pendidikan Komunikasi Penyiaran Islam Ilmu Komunikasi Antropologi
Articles
2,037 Documents
<![CDATA[Pembentukan Undang-Undang Secara Elektronik dalam Sistem Perundang-Undangan di Indonesia ]]>
<![CDATA[Delfina Gusman]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v4i3.1931
<![CDATA[Sebagai negara hukum, Indonesia tentunya tidak dapat terlepas dari politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan karena politik hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembentukan perundang-undangan di Indonesia terus mengalami perkembangan seperti adanya metode omnibus law yang diadopsi oleh legislasi. Tidak itu saja, legislasi di Indonesia telah mengadopsi adanya proses pembentukan secara elektronik. Keberadaan proses legislasi secara elektronik sudah diatur melalui draft Rancangan Undang-Undang (RUU) pada Pembentukan peraturan perundang-undangan. Pengaturan pembentukan peraturan perundang-undangan secara elektronik diatur dalam Pasal 97B UU Nomor 13 Tahun 2022. Keberadaan pembentukan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk meningkatkan kualitas demokrasi kepada Masyarakat terutama ikut serta dakan proses pembentukan perundang-undangan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif (doctrinal research) dengan pendekatan analisis (conceptual approach) dan pendekatan undang-undang (statues approach). Hasil penelitian ini bahwa Pembentukan peraturan perundang-undangan memiliki pengaruh yang tinggi terhadap perilaku masyarakat. Pasalnya secara tidak langsung, indikator produk hukum dibentuk harus berdasarkan kebutuhan hukum bagi Masyarakat. Kedua, pembentukan perundang-undangan secara elektronik dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat yang menyeluruh sehingga produk hukum tersebut dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan kesadaran serta keterampilan Masyarakat untuk berpolitik.]]>
<![CDATA[Asuransi Profesi Sebagai Perlindungan Terhadap Dokter dalam Tindakan Medis ]]>
<![CDATA[Nanda Utama]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v4i3.1932
<![CDATA[Dalam produk peransuransian terdapat pula tanggung jawab tertanggung kepada pihak ketiga yang mungkin diakibatkan tertanggung. Produk asuransi profesi bagi dokter sebuah sarana bagi dunia medis di Indonesia dalam menghadapi resiko-resiko dari tindakan dokter secara disengaja maupun kelalaiannya. Asuransi profesi sebagai alat bagi dokter untuk menanggulangi berbagai risiko yang mungkin dapat mengganggu pekerjaannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum atau disebut sebagai doctrinal research. Pendekatan penelitian ini menggunakan statute approach, conceptual approach, dan case approach. Hasil penelitian menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap profesi dokter dapat meliputi Informed consent dan Rekam Medis untuk membuktikan tindakan medis yang dilakukan kepada pasien. Asuransi profesi pada dokter sebagai alat untuk melindungi dari masalah hukum meliputi Mengganti kerugian cedera fisik/mental/kematian dari pasien, Penggantian terhadap biaya pengacara atau pengadilan dan Menjamin kelalaian dokter saat bertugas di luar lingkup ruang praktek sehari-hari karena keadaan mendesak atau darurat. Dengan begitu, seorang dokter dapat menanggulangi risiko hukum berupa kerugian akibat tindakan medis terhadap pasien.]]>
<![CDATA[Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) Sebagai Budaya Hukum Perbankan di Indonesia ]]>
<![CDATA[Tasman Tasman]]>;
<![CDATA[Ulfanora Ulfanora]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v4i3.1933
<![CDATA[Pada Tahun 1999 Indonesia mengalami suatu krisis ekonomi salah satu penyebabnya adalah kegagalan atas penerapan corporate governance. Corporate governance merupakan suatu tata Kelola bagi jalannya suatu kegiatan industrial terutama perbankan. Pentingnya tata Kelola suatu industri perbankan untuk menciptakan suatu mengatasi masalah ekonomi sehingga tidak berdampak sistemik. Penerapan Corporate governance bagian dari budaya hukum dalam lingkungan bisnis sehingga perbankan dapat mempertanggungjawabkan kepada stakeholder maupun shareholder secara prinsip akuntabilitas dan responsibilitas. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif (doctrinal research). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Corporate governance memperhatikan keseimbangan kepentingan pihak-pihak yang terkait dalam suatu keberadaan perusahaan berdasarkan prinsip keterbukaan, keadilan, akuntabilitas dan pertanggungjawaban. Lalu, Budaya hukum dalam bidang perbankan mempengaruhui tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance) dalam industri perbankan Indonesia. Faktor-faktor patrimonialism, family capitalism, crony capitalism, harus dicermati dalam penerapan corporate governance di Indonesia.]]>
<![CDATA[Pemilihan Kepala Desa Antar Wakt Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW) Pasca Pembatalan SK Bupati oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ]]>
<![CDATA[Khusnul Khotimah]]>;
<![CDATA[Jendro Hadi Wibowo]]>;
<![CDATA[Dominikus Rato]]>;
<![CDATA[Fendi Setyawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v4i4.1938
<![CDATA[Pemilihan kepala desa tidak jarang menimbulkan perselisihan, hingga berujung pada pembatalan SK Bupati oleh putusan PTUN. Sebagaimana kasus dalam perkara nomor 50/G/2020/PTUN.Sby juncto. Perkara Nomor 228/B/2020/PT.TUN.SBY juncto. Perkara Nomor 106 PK/TUN/2021, dimana dalam perkara tersebut gugatan Penggugat dikabulkan kemudian SK Bupati terkait dibatalkan oleh PTUN. Selanjutnya Bupati terkait menerbitkan SK baru tentang pengangkatan PJ kepala desa kemudian dilakukan PAW. Pengaturan mengenai PAW pasca pembatalan SK Bupati oleh putusan PTUN sama sekali belum diatur dalam perundang-undangan desa, sehingga Peneliti merumuskan isu atau masalah, pertama : Apakah PAW yang dilakukan oleh Desa pasca pembatalan oleh putusan PTUN, sah dan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku ? dan kedua, bagaimana seharusnya pengaturan ke depan mengenai langkah yang dilakukan jika kepala desa diberhentikan atas dasar putusan PTUN ?. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa : Pertama, Pengaturan mengenai PAW pasca pembatalan SK Bupati oleh putusan PTUN tidak satupun disebutkan dalam perundang-undangan desa. Sehingga tindakan BPD dalam melaksanakan PAW pasca pembatalan SK Bupati oleh putusan PTUN, tidak benar dan tidak sesuai dengan perundang-undangan. Kedua, pemerintah sudah seharusnya merivisi dan merumuskan pengaturan PAW pasca pembatalan SK Bupati oleh putusan dalam perundang-undangan desa baik dari Undang-Undang hingga pada peraturan paling rendah mengenai pelaksanaan pilkades yakni Peraturan Bupati.]]>
<![CDATA[Efektivitas Metode Penyelesaian Sengketa Alternatif dalam Kasus-Kasus Hukum Keluarga ]]>
<![CDATA[Saritua Silitonga]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v4i3.1947
<![CDATA[This research aims to provide a description of the case in question, namely the lack of recognition of conflict management in the family environment with respect to the division of property and inheritance. Such recognition could prevent quarrels that result from a lack of understanding of each other’s needs and expectations. This research will describe how the law in Indonesia can be a bridge in the process of inheritance disputes in the family environment by providing a description of the case of division of inheritance. The research method used is descriptive qualitative with a case study method. The findings of the research demonstrated that certain individuals had not fully implemented an effective conflict management strategy]]>
<![CDATA[Penerapan Sanksi Daftar Hitam Terhadap Penyedia Barang dan Jasa Pemerintah dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ]]>
<![CDATA[Sudarsono Sudarsono]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v4i3.1949
<![CDATA[Studi ini bertujuan untuk mengetahui, memahami serta menganalisa pengaturan Blacklist/Sanksi Daftar Hitam dalam Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 serta sejauh mana implementasinya dalam pengenaan sanksi daftar hitam pada pengadaan barang/jasa pemerintah dan hak-hak penyedia yang dikenakan sanksi daftar hitam. Metode yang digunakan dalam studi ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Hasil studi menunjukan bahwa pengaturan terkait sanksi daftar hitam dalam Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 perlu dilakukan penyempurnaan agar pelaksanaanya menjadi efektif dan efisien serta tepat sasaran. Prinsip adil belum tercermin pada pelaksanaan sanksi daftar hitam yang mempengaruhi sikap penyedia dalam proses pemilihan peserta pengadaan barang/jasa pemerintah serta berpengaruh terhadap kelangsungan usaha penyedia barang/jasa yang terkena sanksi daftar hitam tersebut. Aspek Hukum yang Lebih Dikedepankan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerint ah guna Menanggulangi Penyimpangan dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa Aspek hukum yang lebih dikedepankan dalam hal ini adalah Hukum Administrasi Negara. Hal ini dikarenakan Hukum Administrasi Negara bersifat mengatur tata pelaksanaan pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Meskipun, tidak dipungkiri dapat juga dilakukan upaya hukum secara keperdataan maupun pidana apabila memenuhi prasyarat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).]]>
<![CDATA[Penerapan Sistem Penggajian dan Remunirasi Secara Transparan Berbasis Masa Depan di Tubuh TNI Guna Meningkatkan Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit yang Berkeadilan ]]>
<![CDATA[Rendi Susiswo Ismail]]>;
<![CDATA[Syawaludin Abuhasan]]>;
<![CDATA[Muhammad Nadzir]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v4i4.1952
<![CDATA[Profesionalisme merupakan hal yang mutlak dimiliki oleh seorang prajurit maupun siapa saja dalam menduduki sebuah jabatan,sebagai seorang prajurit pada tataran jabatan dan tugas yang diembankan kepadanya harus dikuasai dengan baik. Pendekatan hukum yuridis-empiris ini menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjut dengan data primer. Metode ini dilakukan berdasarkan fakta-fakta di lapangan mengenai langkah-langkah hukum yang harus dilakukan untuk merevisi sistem penggajian dan remunirasi secara transparan berbasis aasa depan ditubuh TNI. Undang-undang yang akan direvisi ini juga berorientasi pada masa depan prajurit dan diatur secara terperinci serta transparan, sehingga prajurit yang saat ini berdinas sampai menempuh masa pensiun sudah tertata masa depannya secara teratur, baik itu pada bidang pangan, sandang maupun papan. Dengan demikian konsentrasi dalam berdinas itu betul-betul mengabdi pada bangsa dan negara dapat berjalan dengan baik, benar dan tercurahkan secara utuh jiwa raganya. Prajurit Indonesia yang memilki sifat ketimuran dengan masih berorientasi pada kehidupan keluarga mempunya pengaruh yang sangat besar dimana jiwa sosial untuk membantu sanak famili. Hal ini harus didukung dengan konsep manejemen negara yang baik untuk mengaturnya, sehingga semua kepentingan baik itu keberhasilan keluarga maupun kesuksesan prajurit dapat diperoleh dengan baik dan teratur.]]>
<![CDATA[Implikasi Yuridis Pengaturan Pelayanan Tahanan Dalam Sistem Pemasyarakatan Terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak ]]>
<![CDATA[Riki Afrizal]]>;
<![CDATA[Iwan Kurniawan]]>;
<![CDATA[Tenofrimer Tenofrimer]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v4i3.1954
<![CDATA[Perubahan UU Pemasyarakatan memuat salah satu tujuan pemasyarakatan yaitu perlindungan terhadap anak. Tujuan tersebut diwujudkan dengan mengatur fungsi layanan anak sebagai salah satu fungsi pemasyarakatan yang diselenggarakan oleh Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS). Fungsi ini dilaksanakan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan sistem tersendiri yaitu sistem peradilan pidana anak. Pengaturan fungsi layanan anak ini berimplikasi pada sistem peradilan pidana anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan hukum dan konseptual melalui analisis hukum pemasyarakatan dan sistem peradilan pidana anak. Tujuan pemasyarakatan yaitu memberikan perlindungan terhadap anak diwujudkan melalui pengaturan fungsi pelayanan anak dan pelaksanaan pelayanan anak dalam undang-undang pemasyarakatan. Penyelenggaraan pelayanan anak meliputi penerimaan anak, penempatan, pelaksanaan pelayanan, dan pelepasan anak. Penyelenggaraan layanan tersebut didasarkan pada perhatian terhadap hak dan kepentingan anak dalam sistem peradilan pidana. Hal ini berimplikasi pada penguatan sistem peradilan pidana anak dan menegaskan kembali keberadaan pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan tersebut]]>
<![CDATA[Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika Yang Di Lakukan Oleh Prajurit TNI Angkatan Laut ]]>
<![CDATA[Sutejo]]>;
<![CDATA[Mohammad Saleh]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v4i3.1957
<![CDATA[The involvement of Navy soldiers in narcotics and Psychotropic crimes requires consistent efforts for their prevention and eradication. The consistency of the TNI leadership in efforts to prevent the involvement of TNI soldiers in narcotics and Psychotropic crimes is carried out by issuing regulations, either in the form of Telegram letters (ST) of the TNI commander or decisions of the Chief of Naval Staff. For Navy soldiers who are proven to be involved in abuse, depositors, dealers and manufacturers of narcotics and Psychotropic Substances must be held legally responsible. As for the form of responsibility, it also varies depending on the degree of guilt, it starts to be rehabilitated, the investigation process is carried out by the pom TNI, until the case is submitted to military justice and is proposed to be fired. The purpose of this study was to analyze the handling of cases of narcotics and Psychotropic crimes committed by Navy soldiers and law enforcement against cases of narcotics and Psychotropic crimes committed by Navy soldiers.]]>
<![CDATA[Kebijakan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Lingkungan Prajurit TNI ]]>
<![CDATA[Sutejo]]>;
<![CDATA[Mohammad Saleh]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v4i3.1958
<![CDATA[Regulation on the eradication and countermeasures of narcotics and psychotropic substances (drugs) in Indonesia is known for very strict sanctions in the form of death penalty for drug dealers and dealers who meet certain criteria. Globally, death penalty sanctions pose pros and cons. For those who are against the death penalty is considered contrary to human rights values, while for those who are pro, consider that human rights have restrictions, namely respect for other human rights. In law enforcement against TNI soldiers involved in the circulation of narcotics and psychotropic substances, in addition to being guided by the criminal law that applies to everyone, there are also additional criminal sanctions stipulated in the Criminal Code. In addition, the thing that differentiates is the mechanism and procedure. For the general public, it is processed through the general court, while for soldiers it is processed through the military justice mechanism. The development of death penalty sanctions has shifted with the promulgation of Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code which will take effect from January 2, 2026.]]>
