Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Tulisan-tulisan di JIHHP akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pemikiran kritis dalam bidang ilmiah secara umum, khususnya di bidang Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Lingkup bidang yang terkandung dalam JIHHP mencakup bidang-bidang berikut: Hukum Internasional Hukum Tata Negara Hukum Perdata Hukum Ekonomi Hukum Lingkungan Hukum Pidana Hukum Administrasi Negara Hukum Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Hukum Hak Asasi Manusia Hukum Islam dan Keluarga Hukum Agraria Ilmu Politik Hubungan Internasional Ilmu Administrasi (Niaga, Negara, Publik, Pembangunan, Dll) Kriminologi Ilmu Hukum Ilmu Pemerintahan dan Manajemen Ilmu Sosial dan Politik Studi Pembangunan (Perencanaan Pembangunan, Wilayah, Kota) Ketahanan Nasional Ilmu Kepolisian Kebijakan Publik Bidang Ilmu Politik Lain Yang Belum Tercantum Ilmu Kesejahteraan Sosial Sosiologi Humaniora Kajian Wilayah (Eropa, Asia, Jepang, Timur Tengah Dll) Arkeologi Ilmu Sosiatri Kependudukan (Demografi, dan Ilmu Kependudukan Lain) Sejarah (Ilmu Sejarah) Kajian Budaya dan Pendidikan Komunikasi Penyiaran Islam Ilmu Komunikasi Antropologi
Articles
2,037 Documents
<![CDATA[Analisis Yuridis Perbandingan Izin Mendirikan Bangunan dan Persetujuan Bangunan Gedung dari Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja ]]>
<![CDATA[Gilang Pratama]]>;
<![CDATA[Lewiandy Lewiandy]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v4i3.1900
<![CDATA[Undang-Undang Dasar (UUD 1945) menetapkan dengan tegas, Indonesia yakni negara yang menjunjung tinggi prinsip supremasi hukum. Pasal 1 ayat (3) peraturan tersebut secara tegas mengungkapkan yakni Indonesia yaitu negara hukum. Mempuyai arti hukum memegang kekuasaan tertinggi serta tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi dari hukum. Hukum berperan sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang dalam membentuk masyarakat hukum yang mempunyai tujuan guna meraihh kepastian serta keadilan hukum. Dalam kondisi seperti ini, sangat penting untuk menetapkan peraturan yang responsif terhadap kemajuan masyarakat dan mematuhi peraturan perundang-undangan terkait.Perizinan yakni proses dimana negara secara sepihak memberikan izin kepada masyarakat untuk melakukan suatu tindakan atau kegiatan secara sah. Secara terminologi pengertian perizinan pada hakekatnya adalah bagian dari cara negara memberikan pengaruh terhadap perilaku masyarakatnya dalam kegiatan yang dilakukan dalam batas-batas hukum dan tanpa menimbulkan kerugian bagi orang lain. Bangunan merupakan infrastruktur penting yang secara konsisten diperlukan untuk semua kegiatan pemanfaatan lingkungan. Gedung tersebut berfungsi sebagai tempat tinggal pribadi dan juga berfungsi sebagai ruang kegiatan perusahaan, termasuk perkantoran yang membantu pengelolaan sumber daya alam sebagai komponen utama infrastruktur pendukungnya. Persyaratan peraturan bangunan gedung yang terkesan tumpang tindih perlu dievaluasi mengingat fungsi bangunan dan bentuknya terus berkembang seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan kebijakan undang-undang konstruksi bangunan di masa depan adalah untuk memfasilitasi operasional perusahaan, sekaligus memastikan bahwa pertimbangan teknis diprioritaskan dan kepatuhan hukum tetap terjaga.]]>
<![CDATA[Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 Tentang batas Usia Capres dan Cawapres ]]>
<![CDATA[Atika Wahyuni Dekananda]]>;
<![CDATA[Akmaluddin Syahputra]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v4i3.1902
<![CDATA[The Constitutional Court in Decision Number 90/PUU-XXI/2023 examines the qualifications stipulated in Article 169 letter (q) of Law Number 7 of 2017 concerning the General Elections for the President and Vice President Candidates. This study aims to examine how the interpretation of Fiqh Siyasah relates to the Constitutional Court Decision No. 90/PUU-XXI/2023 regarding the age limits of presidential and vice-presidential candidates. The research method used in this journal is normative juridical research techniques. The research findings show an analysis of Siy?sah qa?h?'iyyah's assessment of Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 regarding the age limits of presidential and vice-presidential candidates. This can be equated with the authority of Wil?yah al-ma?h?lim in addressing injustices, arbitrariness, and abuse of authority by the authorities towards their society. Provisions regarding the inability of the Constitutional Court (MK) to decide on matters related to family interests must be more precisely and firmly regulated in relation to such issues. Solutions to Constitutional Court decisions (MK) due to violations of the code of ethics or legal issues are needed. Legal efforts must include improvements by the People's Representative Council (DPR) or reconsideration by the Constitutional Court (MK), excluding judges who have violated the code of ethics. Constitutional Court Decision Number 90/Puu-XXI/2023 which imposes age limits on presidential and vice-presidential candidates is considered to violate the Code of Ethics of the Constitutional Court.]]>
<![CDATA[Ganti Rugi Atas Kebakaran Gunung Bromo Disebabkan Pengguna Flare Pada Saat Foto Prewedding Perspektif Wahbah Az-Zuhaili ]]>
<![CDATA[Ima Arti Cahyani Sipayung]]>;
<![CDATA[Zulham Zulham]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v4i3.1903
<![CDATA[The Mount Bromo fire caused by the use of flares during prewedding photos raises questions about compensation. The purpose of this research is to find out how compensation for the Mount Bromo Fire Caused by Flare Users During Prewedding Photos in the Perspective of Wahbah Az-Zuhaili. The method used in this research is the normative method, to analyze the obligation of compensation based on positive law in Indonesia. The results of this study are according to the Law Regulations based on the Criminal Code, flare users can be convicted and charged compensation, especially since this fire case was caused by negligence that harmed many parties including the Indonesian state, and has harmed the state budget, nature, and surrounding residents. Meanwhile, according to Wahbah Az-Zuhaili, compensation must be based on the principles of ta'zir and ta'widh. A fair compensation solution can be sought through consensus deliberation involving all relevant parties.]]>
<![CDATA[Menggali Akar Perilaku Sexting Remaja: Pendekatan Kriminologi dalam Konteks Media Sosial ]]>
<![CDATA[Annisa Rahma Siregar]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v4i4.1910
<![CDATA[Rasa keingintahuan remaja terhadap suatu hal dapat membuat mereka melakukan tindakan menyimpang seperti sextig. Sexting merupakan kegiatan mengirim atau menerima gambar, video atau audio yang bersifat seksual melalui media sosial. Dalam kriminologi perilaku sexting pada remaja menjadi salah satu tindakan yang menyimpang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman mendalam terkait fenomena sexting di kalangan remaja. Metode yang digunakan adalah studi pustaka, dimana peneliti mempelajari literatur dari berbagai sumber seperti buku, jurnal dan hasil riset terdahulu yang berkaitan dengan sexting di kalangan remaja di media sosial. Hasil yang ditemukan dari penelitian ini menunjukkan bahwa sexting menjadi fenomena umum dikalangan remaja. Hal ini dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan kegiatan untuk mengeksplorasi identitas dan seksualitas pada usia remaja. Terdapat berbagai alasan remaja melakukan sexting termasuk rasa ingin tahu, pengaruh teman sebaya, lingkungan dan keinginan untuk membangun hubungan antar pasangan. Media sosial memainkan peran penting dalam meningkatkan prevalensi sexting dengan menyediakan wadah anonim untuk berbagi konten seksual. Dalam Kriminologi sexting memiliki implikasi yang signifikan yang mencakup aspek hukum, sosial dan psikologis. Adanya kegiatan sexting ini dapat menimbulkan dampak serius termasuk meningkatnya risiko keterlibatan remaja dalam kegiatan viktimisasi dan masalah mental.]]>
<![CDATA[Transaksi Alat Kesehatan Secara Elektronik Di Marketplace ]]>
<![CDATA[Arif Sandjaja]]>;
<![CDATA[Mohammad Saleh]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[This article aims to specifically examine Electronic Medical Device Transactions in the Marketplace. As is known, since the Covid-19 pandemic, the value of transactions via the internet network has increased rapidly, due to a shift in consumer spending patterns from face-to-face transactions to online transactions. Even now, after the end of the Covid-19 pandemic, the habit of shopping online has become a new habit, including for medical equipment products which basically have their own regulations regarding conventional distribution. Apart from that, it is necessary to study various laws and regulations related to the distribution of medical devices in Indonesia, reveal gaps in administrative law, and it is hoped that this can contribute to ideas so that the interests of the wider community are protected.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Marketplace Shopee Terhadap Peredaran Obat Pelangsing Tanpa Izin Edar Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 146 Tahun 2021 Tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah ]]>
<![CDATA[Qhadizah Anasta]]>;
<![CDATA[Annisa Sativa]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v4i3.1912
<![CDATA[This research evaluates Shopee's responsibility regarding the circulation of unauthorized slimming drugs, focusing on the perspective of the Indonesian Council of Ulama (MUI) Fatwa Number 146 of 2021 on Online Shops. In the context of the circulation of illegal drugs, Shopee face challenges in quality control and product safety on its platform. It was found that the Indonesian Food and Drug Authority (BPOM) discovered thousands of illegal drug packages on Shopee, raising questions about the effectiveness of preventive measures and the accountability of the Shopee marketplace from the perspective of MUI Fatwa Number 146 of 2021. Using a normative juridical approach, this study employs the statutes approach, conceptual approach, and comparative analysis to assess Shopee's compliance with Sharia principles in the context of online buying and selling. The research results indicate that Shopee has adhered to the principles of the fatwa, involving a firm contractual process, prohibition of actions contrary to Sharia principles, and the removal of illegal content. The importance of collaboration between marketplaces and health authorities, such as BPOM, is also recognized to enhance control and consumer protection regarding illegal slimming drug products]]>
<![CDATA[Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Data Pribadi (Studi Kasus @farida.nurhan dan @codebluuuu) ]]>
<![CDATA[Sabina Tiffani]]>;
<![CDATA[Faisal]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v4i3.1915
<![CDATA[The development of information and communication technology in the digital era has resulted in increased use of personal data. Raising concerns about misuse of personal data such as identity dissemination or privacy violations. Therefore, legal regulations are needed to protect personal data. This research aims to find out and analyze the legal review of personal data protection, understand the scope of personal data, and examine the criminal liability of perpetrators who disseminate personal data. The method used in this research is the normative juridical method. The data source for this research uses secondary data obtained through library studies and literature research using various references from journals, ebooks, as well as laws or official documents issued by the government regarding the protection of personal data. Using the main legal basis, namely Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, the results of this research show that perpetrators who distribute personal data can be punished. Personal data protection in Indonesia has a strong legal basis, strict law enforcement and public education need to be carried out to prevent the spread of personal data.]]>
<![CDATA[Tantangan dan Dinamika Penerapan Teori Politik Kontemporer di Indonesia ]]>
<![CDATA[Taqy Fauzan Giyandri]]>;
<![CDATA[Jona Bungaran Basuki Sinaga]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v4i3.1919
<![CDATA[Dalam konteks politik Indonesia, penerapan teori politik kontemporer dihadapkan pada tantangan dan dinamika yang kompleks. Artikel ini mengeksplorasi faktor-faktor kunci yang memengaruhi implementasi teori politik dalam kerangka waktu dan keadaan geografis yang unik. Tantangan utama yang dihadapi melibatkan adaptasi terhadap globalisasi yang mempercepat pertukaran ide dan kebijakan. Sementara itu, ketidaksetaraan sosial menjadi elemen kritis yang perlu diatasi untuk menciptakan landasan kebijakan yang inklusif. Dinamika identitas budaya yang kompleks juga menjadi sorotan, memerlukan pemahaman mendalam terhadap keberagaman etnis dan tradisi lokal. Teknologi informasi, dengan cepatnya perkembangan media sosial dan penggunaan data, membentuk lanskap politik dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Partisipasi masyarakat yang semakin meningkat dan ekspektasi publik yang berkembang menjadi faktor penentu dalam dinamika politik kontemporer. Sejalan dengan itu, penyesuaian terhadap tuntutan global, termasuk isu-isu lingkungan dan hak asasi manusia, memerlukan kebijakan yang responsif dan progresif. Artikel ini menganalisis bagaimana teori politik kontemporer diadaptasi dan diterapkan di Indonesia, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan unik yang dihadapi dalam menggabungkan prinsip-prinsip teori politik global ke dalam konteks lokal.]]>
<![CDATA[Implementasi Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di Kabupaten Pasaman Barat ]]>
<![CDATA[Elva Febiola]]>;
<![CDATA[Febri Yuliani]]>;
<![CDATA[Adianto Adianto]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v4i3.1921
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan eksplanasi implementasi program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kabupaten Pasaman Barat dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam program rehabilitasi dan rekostruksi pasca bencana di Kabupaten Pasaman Barat serta menganalisis dan eksplanasi upaya yang dilakukan pemerintah dalam implementasi program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian ini menggunakan teori implementasi MSN dari Yulianto Kadji. Dan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dari beberapa informan, mulai dari penanggung jawab program hingga masyarakat. Teknik olah data dalam penelitian ini menggunakan aplikasi Nvivo. Hasil penelitian ini adalah pemerintah belum menjalankan sikap/prilaku, tugas/fungsi hingga kerjasama dengan optimal disebabkan terjadinya kesalahan dalam survei data awal karena proses identifikasi pendataan rumah rusak yang belum dirumuskan dengan jelas dan proses pelaksanaan yang sangat lambat. Dapat diakibatkan juga karena sumber daya manusia yang kurang kompeten, tingkat pelayanan kepada masyarakat yang kurang diperhatikan serta sosialisai yang kurang jelas.]]>
<![CDATA[Penyederhanaan Izin Usaha Pasca Undang-Undang Cipta Kerja, Berdasarkan Prinsip Perizinan Berbasis Besarnya Resiko Berusaha ]]>
<![CDATA[Anton Rosari]]>;
<![CDATA[Darnis Darnis]]>;
<![CDATA[Lerri Patra]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v4i3.1930
<![CDATA[Simplifying licensing is an important issue in the administration of government and public services today. This policy was implemented because in the past there were too many types of permits that were handled by the community and this could make it difficult for the community to create jobs.]]>
