cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dinasti Publisher
Contact Email
dinasti.info@gmail.com
Phone
+62 811-7404-455
Journal Mail Official
editor@dinastirev.org
Editorial Address
Case Amira Prive Jl. H. Risin No. 64D Pondok Jagung Timur, Serpong Utara, Tangerang Selatan
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Published by DINASTI REVIEW
ISSN : 27472000     EISSN : 27471993     DOI : https://doi.org/10.38035/jihhp
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Tulisan-tulisan di JIHHP akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pemikiran kritis dalam bidang ilmiah secara umum, khususnya di bidang Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Lingkup bidang yang terkandung dalam JIHHP mencakup bidang-bidang berikut: Hukum Internasional Hukum Tata Negara Hukum Perdata Hukum Ekonomi Hukum Lingkungan Hukum Pidana Hukum Administrasi Negara Hukum Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Hukum Hak Asasi Manusia Hukum Islam dan Keluarga Hukum Agraria Ilmu Politik Hubungan Internasional Ilmu Administrasi (Niaga, Negara, Publik, Pembangunan, Dll) Kriminologi Ilmu Hukum Ilmu Pemerintahan dan Manajemen Ilmu Sosial dan Politik Studi Pembangunan (Perencanaan Pembangunan, Wilayah, Kota) Ketahanan Nasional Ilmu Kepolisian Kebijakan Publik Bidang Ilmu Politik Lain Yang Belum Tercantum Ilmu Kesejahteraan Sosial Sosiologi Humaniora Kajian Wilayah (Eropa, Asia, Jepang, Timur Tengah Dll) Arkeologi Ilmu Sosiatri Kependudukan (Demografi, dan Ilmu Kependudukan Lain) Sejarah (Ilmu Sejarah) Kajian Budaya dan Pendidikan Komunikasi Penyiaran Islam Ilmu Komunikasi Antropologi
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 2,037 Documents
 122   123   124   125   126 
Peran Balai Pemasyarakatan Semarang dalam Reintegrasi Sosial Masyarakat Klien Pemasyarakatan Narkotika Wahyu Nirantara Sasmita; Hendra Dedi Kriswanto; Puguh Setyawan Jhody
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2327

Abstract

Reintegrasi sosial diberikan bagi narapidana yang mendapatkan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Program reintegrasi sosial bertujuan agar narapidana setelah berakhirnya masa pidana memiliki kemampuan untuk tidak melakukan kejahatan kembali. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif dari berbagai sumber yang dikumpulkan secara konsisten hingga data menjadi jenuh. Pengambilan data dilakukan melalui observasi, wawancara langsung, serta pengumpulan dokumen resmi dan relevan. Pelaksanaan reintegrasi sosial di Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang diawali dengan penerimaan, pendaftaran, penunjukan pembimbing kemasyarakatan, orientasi pengenalan lingkungan, penelitian kemasyarakatan, sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan, pelaksanaan bimbingan, hingga evaluasi dan pengakhiran bimbingan. Program bimbingan mencakup bimbingan kemandirian sebagai pelatihan kerja dan bimbingan kepribadian berupa penyadaran kepada klien pemasyarakatan narkotika terhadap penyimpangan sebelumnya. Beberapa hambatan pelaksanaan reintegrasi sosial berupa beban kerja berlebih pada pembimbing kemasyarakatan dan kurangnya kesadaran klien dalam proses bimbingan. Berbagai cara dan peranan yang dilakukan pembimbing kemasyarakatan dapat menjadi landasan tercapainya reintegrasi sosial klien pemasyarakatan narkotika.
Penguatan Kelembagaan DPRD Melalui Penyediaan Tim Ahli/Tim Pakar dan Tenaga Ahli dalam Mendukung Tugas dan Fungsi DPRD Yopianus Anyang; Reza Fathurrahman
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2330

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penguatan kelembagaan DPRD melalui penyediaan tim ahli sebagai pendukung tugas dan fungsi DPRD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mendukung kinerja  Pimpinan dan Anggota DPRD, sekretariat DPRD kabuputen/kota bisa membentuk  tim ahli atau kelompok pakar yang sesuai dengan kewenangan dan tugas DPRD yang tergambar dalam alat kelengkapan DPRD, sesuai Pasal 421 UU No 17 Tahun 2014 tentang MD3. Setiap Alat Kelengkapan Dewan (AKD) membutuhkan tim ahli yang berisi individu yang memiliki pengetahuan terkait tugas, fungsi, sekaligus wewenang alat kelengkapan Dewan. Tim pakar dan tenaga ahli ini diusulkan anggota, pimpinan fraksi, sekaligus pimpinan alat kelengkapan Dewan, dengan jumlah maksimal 3 orang bagi masing-masing alat kelengkapan. Peraturan Dewan Kabupaten/Kota mengatur lebih teknis tentang prosedur pengangkatan dan uraian tugas dari tim ahli. Tim ahli ini berperan membantu menata kelembagaan DPRD sehingga anggota DPRD bisa melaksanakan peran sekaligus fungsinya secara optimum.
Penerimaan Arab Saudi Terhadap Shuttle Diplomacy China dalam Normalisasi Hubungan Diplomatik Dengan Iran Tahun 2023 Syaiful Muhammad Khadafi
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2332

Abstract

This research aims to explain and answer the question of why Saudi Arabia accepted China's shuttle diplomacy as a medium to restore its diplomatic relations with Iran, even though previously there had been mediation efforts done by other countries. Using the 'tripartite approach' analytical framework proposed by Carlsnaes (1992), this research was discussed qualitatively deductively starting from this analytical framework. Previously there had been literature that examined China's relations, influence, and policies in the Middle East and found four main points that were the focus of this topic, namely: China's Influence in the Middle East, Economic-Political Aspects of China's Policy in the Middle East, Pragmatism in China's Policy in the Middle East, and Sino-Saudi Arabia and Sino-Iran. To fill the existing gap, this research then found that Saudi Arabia's objective conditions and institutional arrangements influenced perceptions and values which then assessed that China had a significant role without a bad historical record in the region, so Saudi Arabia with its preference chose to accept China as a mediator to improve relations with Iran.
Tanggung Jawab Hukum Perawat Terhadap Pelaksanaan Asuhan Keperawatan bagi Pasien di Ruang Vip Rumah Sakit Kharitas Bhakti Pontianak Donny Harta Winata; Irsyam Risdawati
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2348

Abstract

Perawat memiliki tanggung jawab hukum dalam memberikan asuhan keperawatan yang aman, bermutu, dan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum perawat dalam pelaksanaan asuhan keperawatan bagi pasien di ruang vip rumah sakit kharitas bhakti pontianak. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perawat di ruang vip memiliki tanggung jawab hukum untuk mematuhi standar prosedur operasional, mendokumentasikan asuhan keperawatan secara lengkap dan akurat, memperoleh persetujuan tindakan dari pasien atau keluarga, menjaga kerahasiaan informasi pasien, berkoordinasi dengan tenaga kesehatan lain, serta meningkatkan kompetensi secara berkelanjutan. Kendala yang dihadapi dalam pemenuhan tanggung jawab hukum antara lain kurangnya pemahaman tentang peraturan perundang-undangan dan standar praktik keperawatan, serta beban kerja yang tinggi. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk peningkatan pemahaman perawat melalui pelatihan dan sosialisasi, perbaikan sistem manajemen sumber daya manusia, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang memadai di rumah sakit.
Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Bujul Suku Alas di Aceh Tenggara Adha Renaldi Selian; Rizka Syafriana
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2349

Abstract

perkawinan adalah seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat UU Perkawinan). Pengertian ini menunjukkan adanya ikatan yang sakral dan religius dalam sebuah perkawinan, bukan hanya ikatan keperdataan atau perjanjian biasa.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.Terdapat larangan tertulis dan lisan mengenai praktik perkawinan bujul dalam hukum adat setempat. Sanksi akan diberikan kepada pasangan yang melakukan perkawinan bujul, baik sanksi adat maupun sanksi sosial. Proses pelaksanaan perkawinan bujul biasanya dilakukan secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan masyarakat luas, kemudian Persyaratan untuk melakukan perkawinan bujul sangat terbatas atau bahkan tidak ada, karena praktik ini dianggap melanggar hukum adat. Perkawinan bujul dilarang karena tidak sesuai dengan hukum adat, agama, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Praktik ini tidak diperbolehkan karena dapat menimbulkan permasalahan hukum, seperti status anak, hak waris, dan keabsahan perkawinan.Sanksi yang berlaku dapat berupa denda adat, pengucilan sosial, atau bahkan sanksi hukum bagi pelaku perkawinan bujul. Tujuan penelitiannya sendiri Bagi masyarakat suku Alas Aceh Tenggara, memberi pemahaman dan pencerahan mengenai akibat hukum perkawinan bujul sehingga lebih memperhatikan aspek hukum formal dalam perkawinan, Bagi pemerintah daerah, menjadi bahan pertimbangan untuk membuat kebijakan sehubungan dengan pengaturan, pencatatan dan pengawasan praktek perkawinan adat dan Bagi Lembaga Adat, memberi masukan agar membina masyarakat untuk tetap menjaga adat namun menyelaraskannya dengan hukum nasional.
Penggunaan Tanah di Kawasan Resapan Air Untuk Pemukiman Sesuai Asas Berkelanjutan Khaidara Alifika El Ul; Mukharom Mukharom; Muhammad Iftar Aryaputra
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2355

Abstract

The aim of this research is to determine and analyze the criteria for balanced land use in water catchment areas and ideal higher education so that they remain in accordance with sustainable principles and the efforts of the Semarang City Government in controlling the spatial planning of Semarang City, especially water catchment areas. The research method used by the author is an empirical juridical approach with analytical descriptive specifications. The source and type of data used in this research uses primary data in the form of interviews. Data analysis uses qualitative and the results of the data analysis that have been collected are drawn to conclusions and presented deductively. The results of the research found that the balanced criteria for land use in the water catchment area in Sekaran Subdistrict, which is the center of higher education, is not in accordance with Article 118 paragraph (2) of the Semarang City RTRW PERDA because the community does not build absorption wells and does not take into account the water that seeps into the ground which is not in accordance with the concept of sustainable development. Settlements located in water catchment areas can achieve balanced criteria if they implement 3 pro-development, namely pro-economic, pro-social justice, and pro-sustainable environment. The Semarang City Government's efforts are to create regulations that every boarding house must have a boarding house management permit as regulated in the Semarang City Perwal for Boarding House Management, one of the conditions of which is the IMB. However, the public is still indifferent to these regulations due to the lack of firm action by the Semarang City Government in carrying out supervision and imposing sanctions. The conclusion of this research is that land use in Sekaran Village, Gunungpati District does not meet the balanced criteria, especially in terms of pro-sustainable environment. The efforts of the Semarang City Government have not been fully effective due to the lack of firm action by law enforcement officials regarding violations of the law.
Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Merek Benih Tomat Rr. Dijan Widijowati
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2359

Abstract

Salah satu Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI)  yang saat ini harus mendapat perlindungan hukum adalah merek. Merek  merupakan suatu gambar atau nama yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu  produk atau perusahaan di pasaran.Permasalahan  yang diangkat dalam penelitian ini adalah 1) Apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh PT Ewindo atas pemalsuan  benih tomat merek Servo?; dan 2)  Bagaimana penerapan sanksi pidana bagi pelaku pemalsuan benih tomat merek Servo?  Penelitian  hukum ini merupakan  penelitian hukum normatif.Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan metode pendekatan  yuridis normatif. Berdasarkan  penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan : 1)  Upaya hukum yang dilakukan oleh PT Ewindo atas pemalsuan  benih tomat merek Servo adalah dengan melakukan tuntutan baik secara administrasi, perdata maupun pidana kepada pelaku pemalsuan merek Servo; dan 2) Penerapan sanksi pidana bagi pelaku pemalsuan merek benih tomat Servo adalah dengan memberikan sanski pidana berdasarkan ketentuan dalam  Pasal 100 Undang-Undang Nomr 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 115 Undang_undang Nomor 22 Tahun 2019  tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan.
Intervensi Prinsip Responsibility To Protect Terhadap Masyarakat Sipil dalam Situasi Perang Israel – Palestina Tahun 2023 Renzi Zian Azmi Falevi; Mirsa Astuti
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2371

Abstract

One of the longest and most complex conflicts in the world is the Israeli-Palestinian conflict. The security situation in the region remains extremely fragile despite peace efforts. In 2023, another escalation of violence occurred, killing civilians. The principle of the responsibility to protect (R2P) is important to discuss in this situation. This study uses normative legal scholarship-also known as positive legal scholarship, doctrinal, or purely as a methodology-to conduct this research. The main focus of the research is written law and legal traditions held by the community. Primary, secondary and tertiary legal materials are included in the secondary data sources, which are an essential component of this methodology.In 2005, the United Nations (UN) established the global Responsibility to Protect (R2P) standard. This concept says that states have the primary responsibility to prevent genocide, ethnic cleansing, crimes against humanity and other human rights violations. This concept is based on existing international rules, such as Articles 1 and 2 of the UN Charter. Violations of R2P principles in the 2023 Israeli-Palestinian conflict have significant legal, security and moral consequences. Such violations are considered war crimes and crimes against humanity for which international tribunals are legally accountable. Security-wise, a prolonged conflict could lead to significant regional instability and refugees. Morally, these violations constitute a human tragedy.
Tinjauan Yuridis Gugatan Citizen Lawsuit Terhadap Pengalihfungsian Cagar Budaya Lapangan Merdeka oleh Pemko Medan (Studi Kasus No 756/PDT.G/2020/PN MDN) Bagas Apria Dwi; Muklis Muklis
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2372

Abstract

Since culture is an integral part of human beings, we often think of culture as being passed down from generation to generation. Customs, language, religion, politics, tools, clothing, houses, and artworks are some of the components of a complex culture. A work plan designed to support the preservation of cultural heritage, including maintenance, is called cultural heritage preservation planning. In this research, normative legal research methods are used. This research looks at legislation and secondary sources such as books, theses, scientific journals, and articles. One of the objectives of this research approach is to use a statutory approach. The plaintiffs believed that the government should maintain the credibility and authenticity of the historical location for the public interest. In addition, the purpose of the lawsuit was to prevent the function of Merdeka Square, which was considered detrimental to the community, from being diverted. The ruling recognizes the principle of citizen lawsuit as a citizen's right of action. This principle allows a person or citizen to act in the general interest of citizens or the public interest, including in cases where the defendant files a lawsuit against government actions deemed unlawful. The panel of judges rejected the defendant's exception due to this principle.
Pelanggaran Notaris yang Bekerja sama Melalui Platform Media Sosial dengan Pihak Ketiga Vivia Chandra; Tjhong Sendrawan
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2373

Abstract

Along with technological developments, social media is increasingly being used by almost all groups. Social media is a means for third parties to promote notarial deeds. The problem in this article is the legal and ethical violations committed by notaries who collaborate via social media platforms provided by third parties. The aim of the research is to analyze the legal and ethical rules regarding notaries who collaborate via social media platforms provided by third parties. This research was conducted because there is no clear and detailed law enforcement regarding notaries collaborating via social media platforms provided by third parties. This research method is doctrinal legal research with moral rules regulated based on the agreement of members of the Indonesian Notary Association organization. The research results of notaries working together through social media platforms provided by third parties, to promote the making of notarial deeds, is a violation of UUJN and the Code of Ethics. The violation committed by the notary was violating the provisions of Article 4 UUJN regarding the oath of office and the provisions of Article 4 paragraphs (3) and (4) of the Notary Code of Ethics regarding promotion and seeking clients. However, the notary's violations regarding promotion and seeking clients via social media were not explained in detail. Thus, the Indonesian Notary Association organization should update the Notary Code of Ethics to provide direction regarding the use of social media by notaries.

Page 124 of 204 | Total Record : 2037

 122   123   124   125   126 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 3 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024) Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024) Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024) Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024) Vol. 4 No. 2 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Januari - Februari 2024) Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 1 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November - Desember 2023) Vol. 3 No. 4 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2023) Vol. 3 No. 3 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2023) Vol. 3 No. 2 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2023) Vol. 3 No. 1 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2022) Vol. 2 No. 4 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2022) Vol. 2 No. 3 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2022) Vol. 2 No. 2 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2022) Vol. 2 No. 1 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2021) Vol. 1 No. 4 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2021) Vol. 1 No. 3 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2021) Vol. 1 No. 2 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2021) Vol. 1 No. 1 (2020): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2020) More Issue