cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dinasti Publisher
Contact Email
dinasti.info@gmail.com
Phone
+62 811-7404-455
Journal Mail Official
editor@dinastirev.org
Editorial Address
Case Amira Prive Jl. H. Risin No. 64D Pondok Jagung Timur, Serpong Utara, Tangerang Selatan
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Published by DINASTI REVIEW
ISSN : 27472000     EISSN : 27471993     DOI : https://doi.org/10.38035/jihhp
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Tulisan-tulisan di JIHHP akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pemikiran kritis dalam bidang ilmiah secara umum, khususnya di bidang Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Lingkup bidang yang terkandung dalam JIHHP mencakup bidang-bidang berikut: Hukum Internasional Hukum Tata Negara Hukum Perdata Hukum Ekonomi Hukum Lingkungan Hukum Pidana Hukum Administrasi Negara Hukum Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Hukum Hak Asasi Manusia Hukum Islam dan Keluarga Hukum Agraria Ilmu Politik Hubungan Internasional Ilmu Administrasi (Niaga, Negara, Publik, Pembangunan, Dll) Kriminologi Ilmu Hukum Ilmu Pemerintahan dan Manajemen Ilmu Sosial dan Politik Studi Pembangunan (Perencanaan Pembangunan, Wilayah, Kota) Ketahanan Nasional Ilmu Kepolisian Kebijakan Publik Bidang Ilmu Politik Lain Yang Belum Tercantum Ilmu Kesejahteraan Sosial Sosiologi Humaniora Kajian Wilayah (Eropa, Asia, Jepang, Timur Tengah Dll) Arkeologi Ilmu Sosiatri Kependudukan (Demografi, dan Ilmu Kependudukan Lain) Sejarah (Ilmu Sejarah) Kajian Budaya dan Pendidikan Komunikasi Penyiaran Islam Ilmu Komunikasi Antropologi
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 2,037 Documents
 121   122   123   124   125 
Digitalisasi Daerah: Implementasi Pelayanan Publik Di Kota Semarang Berbasis Smart City Dimensi Smart Government Galang Zukhrian Warsdapama; Achmad Nurmandi; Helen Dian Fridayani
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2303

Abstract

The plusblems raised in this study are related to the implementation of smart city policies with smart government dimensions in realizing public services that focus on the use of information and communication technology through the internet, online, digital and social media . The research method used is a descriptive method with a qualitative applusach. The results showed that the implementation of mart city in realizing public services with smart government dimensions in Semarang city into 3 indicators, namely: 1) public services, with various applications and websites of public services for the community; 2) Infrastructure, which is integrated with various fields to facilitate services; 3) government openness, as a medium of transparency and accountability to government performance for the community.
Kajian Yuridis Dispensasi Perkawinan Terhadap Tingkat Perceraian Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Jepara Ana Alfiana; Arikha Saputra
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2309

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek yuridis terkait dispensasi perkawinan dan dampaknya terhadap tingkat perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Jepara. Penulis ingin memahami korelasi antara jumlah permohonan dispensasi perkawinan dan angka perceraian di Pengadilan Agama Jepara. Selain itu, penelitian ini juga berupaya untuk mengetahui langkah-langkah yang diambil oleh Pengadilan Agama Jepara dalam mengatasi tingginya tingkat permohonan dispensasi perkawinan dan perceraian di Kabupaten Jepara. Penelitian ini menggunakan data primer dari wawancara dengan pihak di Pengadilan Agama Jepara dan didukung oleh data sekunder serta tersier dari dokumentasi, buku, jurnal, dan arsip. Metode penelitian mencakup wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Data disajikan secara deskriptif untuk menggambarkan kenyataan di lapangan dan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Analisis ini mengelompokkan data dari permohonan dispensasi perkawinan dan perceraian di Pengadilan Agama Jepara antara 2018-2023, serta mengeksplorasi upaya pengadilan dalam menanggulangi tingginya permohonan dispensasi perkawinan dan angka perceraian. Hasil penelitian menunjukan selama 2020-2023, tidak ada korelasi konsisten antara kenaikan dispensasi perkawinan dan perceraian, kecuali pada 2022 yang dipengaruhi oleh pandemi COVID-19. Usia yang belum cukup menjadi faktor utama permohonan dispensasi, sementara perceraian sering disebabkan oleh perselisihan, masalah ekonomi, dan ketidakharmonisan. Pernikahan pada usia muda cenderung menyebabkan perceraian karena kurangnya kesiapan emosional dan ekonomi. Pengadilan Agama Jepara bekerja sama dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jepara dalam pencegahan pernikahan di bawah umur melalui konseling dan edukasi. Konseling pranikah bertujuan untuk mengurangi angka pernikahan anak dan menurunkan angka perceraian dengan memberikan nasihat dan mengoptimalkan upaya mediasi.
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Praktik Toeslag Jelang Hari Raya Oleh Perusahaan Otobus Andri Maulana Adenin Lubis; Andryan Andryan
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2311

Abstract

"Consumer Protection is all efforts that ensure legal certainty to provide protection to consumers," states Article 1 Point 1 of the Consumer Protection Law. The legal protection that consumers receive in their attempts to meet their needs from items that affect them directly is referred to as consumer protection. The term "consumer protection" refers to a wide range of topics, including the safeguarding of goods and services from the various stages of their acquisition to the end uses. "Consumer Protection is all efforts that ensure legal certainty to provide protection to consumers," states Article 1 Point 1 of the Consumer Protection Law. The legal protection that consumers receive in their attempts to meet their needs from items that affect them directly is referred to as consumer protection. The purpose of this study is to determine whether legal safeguards are available to consumers against the practice of extra charges (Toeslag) used by the bus company in the run-up to the holidays.
Kritik Hukum Terhadap Peran Positive Legislature Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang Al Fadillah Walduda’ini; Idzam Fautanu; Lutfi Fahrul Rizal
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2312

Abstract

Mahkamah Konstitusi memiliki peran sebagai Negative legislature yang artinya memiliki kewenangan sebagai pembatal Undang-Undang bila dalam pengujianya terbukti melanggar Konstitusi, namun dewasa ini banyak ditemui putusan Mahkamah Konstitusi yang memuat norma baru atau berperan sebagai Positive Legislature. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengkritisi peran Positive Legislature oleh Mahkamah Konstitusi yang notabenenya sebagai Lembaga Yudikatif. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian dengan mengkaji sumber-sumber kepustakaan baik sumber data primer,sekunder dan juga tersier. Dalam penelitian ini ditemui bahwa peran Positive Legislature oleh Mahkamah Konstitusi yang merupakan Lembaga yudikatif tidak sesuai dengan prinsip negara hukum yang menganut system pemisahaan kekuasaan juga tidak sesuai dengan doktrin Judicial restraint yang membatasi pengadilan untuk tidak membuat norma baru dalam putusanya. Disamping itu juga hingga saat ini tidak adanya pengaturan yang secara implisif mengatur syarat dan Batasan perumusan norma baru oleh Mahkamah Konstitusi, pada akhirnya penelitian ini mendorong agar segera dibuatnya pengaturan mengenai syarat dan Batasan Mahkamah Konstitusi dalam merumuskan Norma Baru.  
Pengaturan Hukum Pendistribusian Royalti Hak Cipta dan Pengaruhnya Terhadap Pelarangan Lagu oleh Pencipta Rico Yulio Yaman; Bilqis Fetmy Kiren; Tina Marlina; Raden Handiriono
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2313

Abstract

Pencipta Merupakan Hak Eksklusif Yang Dijamin Oleh Pemerintah, dengan berkembangnya hak cipta saat ini, tentunya hak cipta juga bertransformasi sebagai salah satu sumber ekonomi, salah satu manfaat ekonomi dari hak cipta ialah adanya pendistribusian royalti, permasalahan distribusi royalti hak cipta di Indonesia membuat beberapa pencipta lagu melarang pihak-pihak tertentu untuk memanfatkan ciptaanya tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan hakikat adanya peraturan mengnenai hak cipta khususnya dibidang royalti, penggunaan teori hukum sebgai pisau analisis dan menggabungkannya untuk memperoleh hasil penelitian. Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk meneliti dan mengetahui aturan pendistribusian royalti berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta, selain itu penulisan jurnal ini adalah untuk meneliti dan mengetahui aturan hukum terhadap pelarangan pemanfaatan lagu oleh pencipta. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah metode yuridis normative untuk meninjau adanya perbedaan mengenai peraturan dan permasalahannya, hal ini melibatkan peraturan perundang-undangan untuk menganalisis rumusan masalah yang ada pada penelitian ini yakni, Bagaimanakah pengaturan hukum pendistribusian royalti berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta? Dan Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pelarangan lagu oleh pencipta kepada pihak lain?pendistrubusian royalti transparansi dan unsur keadilan dalam kegiatan tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa adanya ketidakjelasan pembagian royalti terhadap pencipta lagu dan Musisi yang membawakan lagu tersebut, hal ini mengakibatkan adanya ketidakpuasan bagi pencipta lagu dan kemudian menimbulkan beberapa permasalahn salah satunya adalah munculnya pelarangan-pelarangan lagu sebagai ciptaan, oleh pencipta lagu tersebut, yang berhubungan dengan hak ekonomi yang diperoleh pencipta menyebabkan pencipta lagu tersebut  melarang pihak tertentu untuk kepentingan ekonomi yang diperoleh pencipta.
Ganti Rugi Penadah Sawit Hasil Curian Terhadap Petani Kelapa Sawit Perspektif Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus Desa Sei Rakyat Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu) Ibnu Qudama; Fatimah Zahara
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2314

Abstract

The importance of this research can be seen from the perspective of Wahbah Az-Zuhaili who emphasizes justice and moral values ??in Islamic law. By integrating Az-Zuhaili's views as study material, this research can provide a holistic evaluation of oil palm harvesting practices. A qualitative approach in this research was used to gain an in-depth understanding of the practice of handling stolen palm oil and its impact on farmers in Sei Rakyat Village. By applying a qualitative approach to explore the practice of handling stolen palm oil and its impact on farmers in Sei Rakyat Village. Through in-depth interviews, participant observation, and document analysis, this research succeeded in providing an in-depth understanding of this phenomenon. The principle of compensation is that if you damage other people's property and the like, whether it is destroying objects, stealing or confiscating property from someone, you must return it with the same or similar item as long as the item is still there. If the item is difficult to find, you can replace it in the form of money in accordance with nominal loss figure. Wahbah Az-Zuhaili emphasized the need to resolve compensation actions through mutual consent and agreement between the parties involved, referring to the principles of consensual commerce. The results of this research state that oil palm farmers should compensate for losses in a similar form to the compensation requested by oil palm farmers.
Tinjauan Pengunduran Diri Pekerja Kontrak: Perspektif dan Aspek Hukum Perburuhan dalam Pemenuhan Hak Pengunduran Diri Pekerja Jason Juliano Raditya; Gunardi Lie
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2315

Abstract

Resignation is an act voluntarily or based on personal motives undertaken to leave a position in the company. Resignation by workers is generally caused by differences of opinion or differences of understanding between workers and superiors and employers. Cases of resignations are rife due to frequent errors in terms of communication between the two parties. This study discusses the case of contract workers who resign from a company but do not get their rights. In this case of resignation, the worker does not receive his rights that should have been paid according to Labor Law Legislation. The research method used in this study is juridical-normative legal research. This approach involves the analysis of theoretical frameworks, concepts, and legislation relevant to the research topic. The research approach used is a qualitative approach, namely research procedures that produce descriptive data.
Pertangungjawaban Pidana Pemegang Saham pada Tindak Pidana Korporasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Rio Fransiscus Girsang; Alvi Syahrin; Edi Yunara; Rosmalinda Rosmalinda
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2316

Abstract

Corporations have a strategic role in bringing about change and growth in the world economy. Corporations are second only to the State in increasing economic growth and national development, but there are times when corporations also commit various criminal acts that harm the state and society. The damage to banking that occurred in the past was precisely due to the actions of the controlling shareholders of the banks, through the GMS placing people (minions) as members of the board of directors and commissioners. These people who were given strategic positions by the controlling shareholders were puppets of the controlling shareholders and carried out the policies of the controlling shareholders. The case of Bank Harapan Sentosa (BHS) shows how the shareholders had evil intentions by creating a "fictitious" corporation to apply for credit to the bank where the convicted person was the controlling shareholder. The corporate veil doctrine, which provides a veil of protection to shareholders, is considered to be a trigger for the repetition of criminal acts committed by corporations. Law Number 1 Year 2023 on the Criminal Code has been passed. Based on the provisions of Article 613 of the Criminal Code, every legislation, its criminal provisions must refer to Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. This research is a normative juridical research that uses a statutory approach, concept approach and case approach. This research uses primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection technique used is through literature study where the data collected is grouped according to the problem and then analyzed qualitatively so that conclusions can be drawn. Based on the results of the research, it is known that all arrangements for errors in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code can be held accountable to the corporation. Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code has regulated the imposition of criminal liability of corporations and shareholders. According to Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code, there are 3 (three) roles of shareholders who can be held criminally liable, namely as a person who gives orders, a person who controls and as a beneficial owner of the corporation.
Tindak Pidana Penipuan Dengan Cara Menjanjikan Lulus Seleksi Menjadi Anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) Rafiqatul Husna Fadhilah; Faisal Riza
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2321

Abstract

Tentara Nasional Indonesia (TNI) memainkan peran penting dalam menegakkan kedaulatan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terdiri dari tiga cabang penting, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara, lembaga militer ini berdiri sebagai pilar pertahanan bangsa. Calon individu yang bercita-cita untuk bergabung dengan angkatan bersenjata harus menjalani proses seleksi yang ketat dan transparan. Prosedur seleksi yang cermat ini dirancang untuk mengidentifikasi dan merekrut individu yang paling berkualitas dan mampu yang memenuhi kriteria ketat yang ditetapkan. Dalam penelitian ini, penelusuran hukum normatif, juga disebut sebagai penelusuran positif, doktrinal, atau murni hukum, berfungsi sebagai metodologi fundamental. Fokus utamanya terletak pada pemeriksaan hukum tertulis dan kebiasaan hukum yang lazim dalam masyarakat. Sumber data sekunder, yang mencakup materi hukum primer, sekunder, dan tersier, memainkan peran penting dalam pendekatan investigasi ini. Individu yang terlibat dalam kegiatan penipuan terkait dengan pemilihan personel militer potensial dapat menghadapi berbagai sanksi, yang mencakup bidang pidana, sipil, dan administrasi. Sangat penting untuk menekankan bahwa setiap pembebasan dari sanksi ini hanya dapat terjadi setelah penentuan yang sah dan konklusif dalam proses peradilan. Tanggung jawab untuk menjatuhkan sanksi terletak pada panel hakim, yang beroperasi di pengadilan sipil dan militer. Mengenai pertanggungjawaban pidana dan potensi sanksi bagi mereka yang terlibat dalam kegiatan kriminal seperti pemilihan penipuan rekrutan militer, dampaknya berbeda berdasarkan status pelaku. Jika pelaku termasuk dalam masyarakat sipil, mereka dapat didakwa berdasarkan pasal yang berkaitan dengan penipuan (Pasal 378 KUHP), penyalahgunaan (Pasal 372 KUHP), dan pemalsuan dokumen (Pasal 263 KUHP). Sebaliknya, personel militer aktif yang terlibat dalam pelanggaran tersebut mungkin tidak hanya menghadapi tuntutan berdasarkan pasal-pasal KUHP yang disebutkan di atas tetapi juga dapat tunduk pada ketentuan hukum militer yang diuraikan dalam Hukum Acara Pidana (Buku Hukum Pidana Militer) dan diadili dalam sistem peradilan militer.
Strategi DAI Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Di Desa Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan Hafish Mutawalli Rambe; Misrah Misrah
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2326

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui langkah Dai dalam mencegah penggunaan obat-obatan terlarang di Kota Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Wilayah Labuhan Batu Selatan, untuk mencegah semakin luasnya penyebaran narkoba di kalangan masyarakat Kota Teluk Panji. Kota Teluk Panji mengadakan kursus tentang risiko pengobatan seperti jarum jam. sekali, dan dalam upaya bersama dengan penginjil dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Eksplorasi ini diselesaikan di kota Teluk Panji, kantor kota Teluk Panji. Strategi yang digunakan adalah teknik ekspresif subjektif, pengumpulan informasi melalui penelitian lapangan, persepsi, pertemuan dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan proses penginjilan dalam mencegah penggunaan narkoba kronis di kota Teluk Panji, yaitu dengan memberikan arahan tentang pemberantasan narkoba, pengarahan mental, pidato di wiritan, dan peringatan acara-acara Islam. Tindakan ini dimaksudkan untuk mengatur partisipasi antara Dai dan pemerintah kota Telukpanji. Hambatan terhadap pelaksanaan strategi yang digunakan tampaknya masih belum berubah.

Page 123 of 204 | Total Record : 2037

 121   122   123   124   125 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 3 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024) Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024) Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024) Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024) Vol. 4 No. 2 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Januari - Februari 2024) Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 1 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November - Desember 2023) Vol. 3 No. 4 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2023) Vol. 3 No. 3 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2023) Vol. 3 No. 2 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2023) Vol. 3 No. 1 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2022) Vol. 2 No. 4 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2022) Vol. 2 No. 3 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2022) Vol. 2 No. 2 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2022) Vol. 2 No. 1 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2021) Vol. 1 No. 4 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2021) Vol. 1 No. 3 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2021) Vol. 1 No. 2 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2021) Vol. 1 No. 1 (2020): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2020) More Issue