cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dinasti Publisher
Contact Email
dinasti.info@gmail.com
Phone
+62 811-7404-455
Journal Mail Official
editor@dinastirev.org
Editorial Address
Case Amira Prive Jl. H. Risin No. 64D Pondok Jagung Timur, Serpong Utara, Tangerang Selatan
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Published by DINASTI REVIEW
ISSN : 27472000     EISSN : 27471993     DOI : https://doi.org/10.38035/jihhp
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Tulisan-tulisan di JIHHP akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pemikiran kritis dalam bidang ilmiah secara umum, khususnya di bidang Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Lingkup bidang yang terkandung dalam JIHHP mencakup bidang-bidang berikut: Hukum Internasional Hukum Tata Negara Hukum Perdata Hukum Ekonomi Hukum Lingkungan Hukum Pidana Hukum Administrasi Negara Hukum Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Hukum Hak Asasi Manusia Hukum Islam dan Keluarga Hukum Agraria Ilmu Politik Hubungan Internasional Ilmu Administrasi (Niaga, Negara, Publik, Pembangunan, Dll) Kriminologi Ilmu Hukum Ilmu Pemerintahan dan Manajemen Ilmu Sosial dan Politik Studi Pembangunan (Perencanaan Pembangunan, Wilayah, Kota) Ketahanan Nasional Ilmu Kepolisian Kebijakan Publik Bidang Ilmu Politik Lain Yang Belum Tercantum Ilmu Kesejahteraan Sosial Sosiologi Humaniora Kajian Wilayah (Eropa, Asia, Jepang, Timur Tengah Dll) Arkeologi Ilmu Sosiatri Kependudukan (Demografi, dan Ilmu Kependudukan Lain) Sejarah (Ilmu Sejarah) Kajian Budaya dan Pendidikan Komunikasi Penyiaran Islam Ilmu Komunikasi Antropologi
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 2,037 Documents
 120   121   122   123   124 
Perolehan Hak Atas Tanah yang Berasal dari Pengalihan Penguasaan Tanah Negara di Wilayah Sulawesi Tengah Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 592.2/33/1993 Gracia Ravina Moselle Siringoringo; Agus Sekarmadji; Urip Santoso
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2266

Abstract

Tanah di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan Tanah Swapraja atau Bekas Swapraja yang saat ini berstatus Tanah Negara. Dalam praktik pertanahan di Provinsi Sulawesi Tengah berlaku Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 592.2/33/1993 tentang Bentuk dan Isi Surat Penyerahan Hak Penguasaan Atas Tanah tertanggal 27 Januari 1993 yang untuk tanah-tanah yang belum terdaftar dalam proses peralihan penguasaan tanahnya dilakukan dengan Surat Penyerahan yang dibuat oleh dan dihadapan Camat selaku Kepala Wilayah atau Notaris. Atas hal tersebut maka penelitian ini akan membahas mengenai Pengalihan penguasaan tanah negara yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 592.2/33/1993. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan studi kasus.  Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Surat Penyerahan ini tidak mengalihkan hak atas tanahnya melainkan penguasaan atas tanahnya saja, dengan adanya Surat Penyerahan ini selanjutnya dilakukan permohonan hak atas tanah yang selanjutnya terbit Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH) untuk kemudian dilakukan pendaftaran ke kantor pertanahan.
Tantangan dalam Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional Studi Kasus Churchill Mining PLC Vs Pemerintah Republik Indonesia Catur Aji Pamungkas; Hesti Septianita
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2270

Abstract

This study explores the challenges in executing international arbitration awards through the analysis of the case involving Churchill Mining Plc, Planet Mining Pty Ltd, and the Government of the Republic of Indonesia. Intensive business interactions often result in disputes that require resolution through international arbitration. The execution process is hindered by requests for annulment of awards, prolonging legal uncertainty and harming both parties. A holistic research method is employed, combining empirical legal analysis and case studies. Data from official documents, arbitration awards, and legal literature are analyzed to identify factors influencing the implementation of arbitration awards. Findings highlight the need to enhance efficiency in international investment dispute resolution, by expediting the annulment process and implementing awarded decisions promptly. This is crucial to support sustainable economic growth and bolster investor confidence in a country's legal system. The study provides deeper insights into practical challenges in the execution of international arbitration awards and lays the groundwork for relevant policy recommendations.
Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian Ditinjau dari Hukum Perdata Barat Amanda Lauza Putri
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2271

Abstract

Everyone hopes to have a happy and stable family in marriage, although in reality, not everyone can achieve it. Often, conflicts in marital relationships lead to the end of the marriage through divorce, which is frequently followed by joint property lawsuits, as seen in Decision Number 71/PDT.G/2020/PN SO. Mrs. F and Mr. Y married on July 7, 2007, in Surabaya and officially divorced, recorded at the Civil Registry Office in Sorong on August 28, 2020. The disputed joint property in this lawsuit includes one plot of land and the income from their jointly owned shop from November 2019 to September 2020. In October 2020, Mrs. F filed a joint property lawsuit at the Sorong District Court, which was then approved by the Panel of Judges, dividing the ownership of the joint property equally. Both items are considered joint property of the former married couple because they were acquired during their marriage. To avoid conflicts over joint property after a divorce, the former spouses should promptly create a Joint Property Division Deed before a Notary. For this writing, the author uses a normative juridical method, where the law is explained as anything contained in legislation or rules that are deemed appropriate and used as guidelines for human behavior.  
Analisis Perma Nomor 1 Tahun 2020 dalam Kaitannya dengan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Agustiar Hariri Lubis; Febby Mutiara Nelson
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2277

Abstract

Corruption crimes that have occurred so far seem to have taken root everywhere, not only causing financial loss to the state, but also a violation of the social and economic rights of the community. Corruption in Indonesia has become a systemic crime and is increasing every year. Therefore, this article will discuss overcoming criminal acts of corruption in Indonesia. This research uses normative juridical methods by examining research materials from Supreme Court Regulation Number 1 of 2020 concerning Sentencing Guidelines Article 2 and Article 3 of the Corruption Eradication Law. The results of this research indicate that the effort to overcome criminal acts of corruption through the Perma Sentencing Guidelines is to clarify the sanctions that must be imposed on the perpetrators so that the Judge in making his considerations can be focused. However, the Perma on Sentencing Guidelines is not adequate because the Supreme Court does not have the authority other than to regulate prison sentences and fines. This regulation also only applies to perpetrators of criminal acts of corruption who violate the provisions of Article 2 and Article 3 of the PTPK Law.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Membeli HP Berstatus Black Market Ricardo Stevanus; Shenti Agustini Manurung; Lu Sudirman
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2278

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen yang membeli HP berstatus black market. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis dokumen hukum dan studi literatur terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa konsumen yang membeli HP di pasar black market menghadapi berbagai risiko, termasuk ketidakjelasan asal usul produk, keaslian, dan dukungan purna jual. Meskipun demikian, hukum konsumen memberikan beberapa jaminan dan perlindungan. Perlindungan hukum yang tersedia termasuk hak konsumen untuk memperoleh barang yang sesuai dengan deskripsi, keamanan, dan kualitas yang dijanjikan. Selain itu, konsumen juga dilindungi oleh garansi terhadap kerusakan dan cacat produk. Namun, dalam konteks pembelian barang black market, penerapan hak-hak ini mungkin menjadi lebih rumit karena keterlibatan pihak-pihak yang tidak resmi dalam rantai pasokan. Kesimpulannya, perlindungan hukum terhadap konsumen yang membeli HP berstatus black market masih memiliki ruang untuk ditingkatkan. Penting bagi pemerintah, badan regulasi, dan produsen untuk bekerja sama dalam menegakkan hukum dan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada konsumen mengenai risiko yang terkait dengan pembelian barang black market. Ini akan meningkatkan kepercayaan konsumen dan mengurangi praktik ilegal dalam perdagangan HP.
Politisasi Birokrasi dalam Proses Pergantian Jabatan Birokrasi Pasca Kekosongan Jabatan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 Yulvia Alika; Tengku Rika Valentina; Doni Hendrik
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2279

Abstract

Politisasi birokrasi merupakan suatu fenomen yang berhubungan dengan terciptanya reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan suatu jabatan politik yang akan mengepalai jabatan birokrasi di suatu daerah, oleh karena itu pengaruh politik tidak akan bisa dipisahkan dari birokrasi. Kabupaten Dharmasraya merupakan suatu daerah yang memiliki indikasi terjadinya politik birokrasi ini, dimana di Kabupaten Dharmasraya terjadi kekosongan jabatan wakil bupati yang berimbas pada banyaknya kasus non job ASN dilingkungan pemerintahan Kabupaten Dharmasraya. Skripsi ini bertujuan untuk untuk menjelaskan dan melihat aspek politik yang terjadi dalam proses pergantian jabatan birokrasi di Kabupaten Dharmasraya serta melihat proses pergantian jabatan birokrasi di Kabupaten Dharmasraya pasca kekosongan jabatan wakil bupati di Kabupaten Dharmasraya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dalam skripsi ini menggunakan teori politisasi birokrasi yang digagas oleh Barbara Geddes. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya indikasi prosedur yang dilangkaui oleh bupati selaku PPK dalam penentuan jabatan birokrasi. Terdapat juga kepentingan bupati terhadap birokrasi untuk menginginkan mesin birokrasi yang loyal serta untuk mempertahankan kekuasaan sendiri hingga habis masa jabatan. Tidak adanya kejelasan atas penjatuhan hukuman yang tergolong kedalam hukuman berat terhadap ASN membuktikan bahwasannya bupati melakukan politisasi birokrasi.
Tinjauan Siyasah Dauliyah Terhadap Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Zahra Alifia Abdul Rohim; Lutfi Fahrul Rizal; Aji Saptaji
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2280

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan mendalam terhadap perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja migran Indonesia melalui perspektif Siyasah Dauliyah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber hukum yang relevan, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, serta literatur dan jurnal terkait. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang dirancang untuk melindungi hak dan kesejahteraan PMI dan keluarganya dari segi sosial, hukum, dan ekonomi. Implementasi undang-undang ini mencerminkan aspek keberlakuan hukum faktual, yuridikal, dan moral, namun efektivitasnya masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan, seperti perekrutan ilegal, ketidaksesuaian manfaat jaminan sosial, dan pelanggaran hak-hak pekerja. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya kerjasama intensif antara negara asal dan negara tujuan melalui diplomasi bilateral dan multilateral, serta penggunaan diplomasi perlindungan dan preventif untuk mengatasi kendala seperti perbedaan sistem hukum, kurangnya pemahaman hak, ketidakpastian status hukum, dan hambatan sosial serta budaya. Ditekankan bahwa diplomasi kebijakan dapat mendorong harmonisasi regulasi dan peningkatan standar perlindungan PMI di forum internasional. Dengan menggunakan pendekatan Maqasid Syariah yang mencakup perlindungan jiwa, harta benda, agama, akal, dan keturunan, penelitian ini menegaskan perlunya kerjasama internasional yang efektif, peningkatan kesadaran hak, dan penegakan hukum yang lebih kuat untuk memastikan pemenuhan hak-hak PMI secara komprehensif dan adil. Penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya komprehensif dan berkelanjutan dari pemerintah Indonesia, lembaga internasional, LSM, dan masyarakat luas sangat diperlukan untuk memastikan perlindungan yang efektif dan adil bagi PMI, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang peduli terhadap hak-hak pekerja migran.
Implementasi Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2014 terhadap Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Lubuk Buaya Kota Padang Danisa Luthfi Azura; Tengku Rika Valentina; Indah Adi Putri
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2283

Abstract

Implementasi peraturan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang selama ini masih terdapat kekurangan. Penelitian ini ingin mengulas efektivitas implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 03 Tahun 2014 terhadap penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Lubuk Buaya, Kota Padang. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada aspek pencapaian tujuan, integritas, adaptasi, sasaran kebijakan, sumber daya, dan proses implementasi peraturan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya sosialisasi dan penegakan aturan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Padang, terutama melalui Dinas Perdagangan dan Satpol PP, telah memainkan peran penting dalam memastikan pemahaman yang jelas terhadap peraturan tersebut. Meskipun demikian, terdapat tantangan dalam implementasi peraturan, seperti penolakan dari sebagian pedagang kaki lima yang mengakibatkan pelanggaran berulang.
Pembebanan Jaminan Fidusia atas Hak Kekayaan Intelektual Rania Jasmindhia
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2285

Abstract

Artikel ini membahas mengenai perkembangan ekonomi kreatif yang semakin menonjolkan peranan Kekayaan Intelektual sebagai aset bisnis vital. Terdapat dua hak yang melekat pada Kekayaan Intelektual, yaitu hak ekonomi dan moral, yang memberikan pelindungan hukum dan potensi ekonomi bagi pencipta dan/atau pelaku ekonomi kreatif. Permasalahan yang dianalisis dalam artikel ini mencakup proses pembebanan Jaminan Fidusia atas Kekayaan Intelektual serta pelindungan hukum bagi Pemberi dan Penerima Fidusia. Penyusunan artikel ini dilakukan dengan metode penilitian doktrinal, yaitu dengan menelaah norma hukum yang berlaku di Indonesia berkaitan dengan Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaaan Intelektual serta Jaminan Fidusia untuk selanjutnya dilakukan analisis dengan praktik yang berlangsung pada lembaga keuangan perbankan di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis, proses pembebanan Jaminan Fidusia dengan objek jaminan berupa Kekayaan Intelektual pada dasarnya sama seperti pembebanan Jaminan Fidusia pada umumnya. Dalam proses ini, Notaris memiliki peran penting dalam melakukan penyuluhan hukum berkaitan dengan pembuatan Akta Jaminan Fidusia, penyusunan akta, hingga pendaftaran Jaminan Fidusia. Ketentuan yang mengatur mengenai pengalihan Kekayaan Intelektual memberikan pelindungan hukum yang kuat bagi pemegang Kekayaan Intelektual selaku Pemberi Fidusia, khususnya berkaitan dengan eksekusi Jaminan Fidusia yang tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 telah memberikan kepastian hukum bagi Penerima Fidusia dalam hal utang dijamin dengan Kekayaan Intelektual.
Permasalahan Hukum dalam Pemberian Ganti Kerugian Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Jalan Tol Permai dari Hulu Ke Hilir Gabrielle Octavian Hasiholan
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2294

Abstract

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dalam praktiknya sering minumbulkan konflik. Salah satunya seperti yang terjadi pada pengadaan tanah Jalan Tol Permai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengadaan tanah Jalan Tol Permai sudah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Hasil penelitian dari penulisan ini adalah pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan Tol Permai apabila dikaitkan dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum belum terlaksana dengan baik. Terkhusus mengenai kesepakatan bentuk dan besaran ganti rugi. Dalam pemberian ganti  kerugian masih banyak ditemukan ketidaksesuaian dengan UU Nomor 2 Tahun 2012. Adapun untuk penulisan ini, Penulis menggunakan metode yuridis normatif, di mana hukum dijelaskan sebagai apa pun yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan atau aturan yang dianggap sesuai dan dijadikan pedoman dalam tingkah laku manusia.

Page 122 of 204 | Total Record : 2037

 120   121   122   123   124 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 3 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024) Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024) Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024) Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024) Vol. 4 No. 2 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Januari - Februari 2024) Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 1 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November - Desember 2023) Vol. 3 No. 4 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2023) Vol. 3 No. 3 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2023) Vol. 3 No. 2 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2023) Vol. 3 No. 1 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2022) Vol. 2 No. 4 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2022) Vol. 2 No. 3 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2022) Vol. 2 No. 2 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2022) Vol. 2 No. 1 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2021) Vol. 1 No. 4 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2021) Vol. 1 No. 3 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2021) Vol. 1 No. 2 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2021) Vol. 1 No. 1 (2020): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2020) More Issue