cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dinasti Publisher
Contact Email
dinasti.info@gmail.com
Phone
+62 811-7404-455
Journal Mail Official
editor@dinastirev.org
Editorial Address
Case Amira Prive Jl. H. Risin No. 64D Pondok Jagung Timur, Serpong Utara, Tangerang Selatan
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Published by DINASTI REVIEW
ISSN : 27472000     EISSN : 27471993     DOI : https://doi.org/10.38035/jihhp
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Tulisan-tulisan di JIHHP akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pemikiran kritis dalam bidang ilmiah secara umum, khususnya di bidang Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Lingkup bidang yang terkandung dalam JIHHP mencakup bidang-bidang berikut: Hukum Internasional Hukum Tata Negara Hukum Perdata Hukum Ekonomi Hukum Lingkungan Hukum Pidana Hukum Administrasi Negara Hukum Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Hukum Hak Asasi Manusia Hukum Islam dan Keluarga Hukum Agraria Ilmu Politik Hubungan Internasional Ilmu Administrasi (Niaga, Negara, Publik, Pembangunan, Dll) Kriminologi Ilmu Hukum Ilmu Pemerintahan dan Manajemen Ilmu Sosial dan Politik Studi Pembangunan (Perencanaan Pembangunan, Wilayah, Kota) Ketahanan Nasional Ilmu Kepolisian Kebijakan Publik Bidang Ilmu Politik Lain Yang Belum Tercantum Ilmu Kesejahteraan Sosial Sosiologi Humaniora Kajian Wilayah (Eropa, Asia, Jepang, Timur Tengah Dll) Arkeologi Ilmu Sosiatri Kependudukan (Demografi, dan Ilmu Kependudukan Lain) Sejarah (Ilmu Sejarah) Kajian Budaya dan Pendidikan Komunikasi Penyiaran Islam Ilmu Komunikasi Antropologi
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 2,037 Documents
 124   125   126   127   128 
Kejahatan Perundungan Menyebabkan Kematian Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Shanty Hermalia Putri; Zulkarnain Zulkarnain
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2407

Abstract

At present, there is a lot of deviant child behavior that has even led to crime. One of them is the crime of bullying, which can occur anywhere, such as at home, school, and society. This bullying crime has a negative impact on victims such as trauma, depression, physical injury and even death. This research aims to find out the forms and triggering factors of bullying crimes causing death, and to find out how the comparison of the regulation of bullying crimes causing death according to the perspective of Positive law and Islamic Criminal law. The method used is library research method with qualitative research type. And using a comparative legal approach between Positive Law and Islamic Criminal Law. The results of the study found that in Positive Law, the punishment for the crime of bullying causing death is imprisonment and fines as well as warnings, guidance, community service and job training if the perpetrator is a minor. Meanwhile, in Islamic Criminal Law, if an adult is the perpetrator of the crime of bullying causing death, the punishment can be hudud and qishash. But if the perpetrator is a minor, he is punished with ta'zir.
Kajian Pelecehan Seksual Melalui Teori Viktimisasi pada Anggota Perempuan di Organisasi Kota X Cinta Rifqi Amalia; Fany N. R. Hakim
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2410

Abstract

Pelecehan seksual yang semakin banyak terjadi dalam lingkup organisasi membuat suasana di mana para anggota perempuan merasa tidak nyaman untuk mengembangkan dirinya di dalam organisasi tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data tentang bentuk-bentuk pelecehan seksual yang terjadi dan mengapa pelecehan tersebut bias terjadi dalam satu organisasi tertentu. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memberikan deskripsi yang intensif mengenai terjadinya pelecehan seksual yang terjadi pada anggota perempuan di organisasi x. Teori yang peneliti gunakan adalah Teori Viktimisasi, salah satu cabang dari viktimologi yang mengkaji tentang proses munculnya korban yang disebabkan oleh berbagai faktor. Penelitian ini juga menggunakan teori lainnya yaitu, Teori Kontrol Kekuasaan yang dimana teori tersebut salah satu pendekatan dalam kriminologi yang menyatakan bahwa viktimisasi berkaitan dengan ketidakseimbangan kekuasaan dalam masyarakat. Hasil dari penelitian ini memberikan pandangan bahwa pelecehan seksual yang terjadi pada anggota perempuan organisasi bisa terjadi karena adanya relasi kuasa yang dimiliki oleh pelaku dan sistem patriarki yang membuat laki-laki selalu dianggap lebih memiliki kuasa atas perempuan yang akhirnya perilaku yang dilakukan pelaku dianggap sebagai hal yang wajar terhadap perempuan. Selain itu, pelecehan seksual bias terjadi karena adanya pewajaran di lingkungan organisasi.
Implementasi Pengalokasian Dana Desa pada Program Pencegahan Stunting di Desa Kabalan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro Muhammad Muchid; Trisni Utami; Siti Zunariyah
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2413

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi pengalokasian dana desa dalam program pencegahan stunting di Desa Kabalan, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang dilakukan di Desa Kabalan, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro. Data yang digunakan mencakup data primer dan sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber. Data utama meliputi fakta, informasi, dokumen, serta pandangan dan harapan dari institusi, organisasi, dan individu yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam situasi penelitian. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling dan snowball, memastikan keterlibatan mereka yang memahami dan terlibat dalam masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan mengumpulkan, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan data untuk memisahkan yang relevan dari yang tidak relevan. Hasil analisis ini kemudian digunakan untuk menyusun kesimpulan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan penelitian, yang akan dipresentasikan dalam laporan penelitian yang komprehensif. Hasil penelitian menunjukan bahwa program pencegahan stunting di Desa Kabalan, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, adalah langkah progresif yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup anak-anak dengan mengatasi masalah stunting, yang merupakan kondisi gizi kronis yang mempengaruhi pertumbuhan fisik dan perkembangan anak-anak. Inisiatif ini mencerminkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk menanggulangi tantangan gizi yang telah lama menjadi permasalahan di desa tersebut. Keberhasilan program ini telah terbukti efektif dalam menanggapi kebutuhan kesehatan lokal dan memberikan solusi yang memberikan dampak positif.
Analisis Hukum terhadap Matinya Satwa yang Dilindungi di Medan Zoo Farhan Chairis; Asliani Asliani
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2441

Abstract

The total number of remaining animals at Medan Zoo is 115-116 from the initial total of 250 animals there. Medan Zoo still gets income from Medan Zoo entrance tickets and so far Medan Zoo still has donors who help financially at Medan Zoo, but Medan Zoo's finances are often not sufficient because Finances must also be divided to provide wages to employees and the need for animal feed there is also high. Regulations regarding these animals are regulated in Minister of Environment and Forestry Regulation Number 20 of 2018 concerning Protected Types of Plants and Animals, namely animals whose existence is rare and therefore protected by various regulations. Killing wild animals is an act that violates the provisions contained in Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Biological Resources and Ecosystems. Where in article 21 paragraph (2) (a) it is stated that it is prohibited to kill protected animals. In the results of an interview with Mr. Ahmad, the management team at Medan Zoo. The current obstacle at Medan Zoo is that there is no veterinarian who carries out health observations on the animals. at the Medan Zoo. The condition of Medan Zoo itself is categorized as quiet with 50 visitors on weekdays and 100-200 visitors on holidays. Currently, Medan Zoo receives assistance from donors and legally Medan Zoo enforces animal protection according to applicable laws. The Medan Zoo management hopes that Medan residents will be busy visiting Medan Zoo again and introducing Medan Zoo to local residents. Medan Zoo itself has been repeatedly threatened with closure, but so far Medan Zoo is still able to operate. Medan Zoo managers always think hard about keeping the animals from fasting.
Pengaturan Pihak Ketiga Dalam Pengadilan Umum, Agama, Peradilan Tata Usaha Negara Dan Mahkamah Konstitusi Sulistyowati Sulistyowati; Dewi Nadya Maharani; Gusti Bintang Maharaja; Hanifa Putri Manopo
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2445

Abstract

Indonesia mempunyai peradilan yang sangat banyak ragamnya. Ada peradilan umum, peradilan tata usaha negara (PTUN), militer, agama dan peradilan konstitusi yaitu Mahkamah Konstitusi. Selain itu ada peradilan khusus seperti peradilan pajak, tindak pidana korupsi, pengadilan niaga, pengadilan anak, pengadilan Hak Asasi Manusia, pengadilan anak dan pengadilan hubungan industrial. Ketika beracara di pengadilan umum bidang perdata kita mengenal pihak ketiga yaitu pihak intervensi, begitu juga dalam PTUN maupun pengadilan agama. Namun meski hak kewajibannya sejenis nama pihak ketiga yang mempunyai kepentingan langsung disebut Pihak intervensi dan ada juga pihak ketiga yang lain yaitu Amicus Curiae. Tujuan pihak ketiga ada agar terjamin keadilan dan kepastian hukum bagi pihak yang hukum bagi semua pihak yang berkepentingan dalam suatu perkara, mencegah putusan yang merugikan pihak ketiga dan melindungi hak-haknya. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Analisa yang dipergunakan kualitatif.
Etnografi Upacara Adat Pernikahan Suku Jawa: Negosiasi Kebudayaan di Mukomuko Provinsi Bengkulu Dengan Integrasi Sosial dan Ekonomi Ajeng Maya; Dhanurseto adiprashada; Mas Agus Firmansyah; Khavid Normasyhuri
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2447

Abstract

Adaptation in cross-ethnic traditional marriages often poses certain challenges, especially related to understanding and acceptance from both sides of the family. This research aims to find out how negotiations and cultural expressions occur between Javanese and other tribes in Penarik District, Mukomuko in carrying out traditional marriages. This research uses qualitative field research, specifically using analytical descriptive techniques. The research was conducted in Penarik District, Mukomuko Regency, Bengkulu Province. The data sources used include primary data and secondary data. The data used, namely secondary and primary, is used for. Primary data as the main data source consists of key and principal informants. The data collection approach includes several steps, namely literature study, interviews and documentation. The researcher explains how the credibility, dependability, transferability, and verifiability of data determines its validity and uses triangulation. The research findings show that the events of Javanese traditional marriages with other tribes in Penarik District, Mukomuko Regency, reveal how tolerance and cross-cultural understanding play a crucial role in overcoming differences that arise from multicultural interactions. During the assimilation of marriage negotiations, the Javanese and native Penarik people in Mukomuko used Indonesian, Mukomuko and Javanese as their daily languages; interact politely and courteously, especially when talking to those who are older or in a higher position; adapting religion, beliefs and norms that apply in society, without abandoning the culture of each extended family. The process of cultural adaptation and integration that occurs in the context of inter-ethnic marriage offers important insights into social dynamics and intercultural communication, as well as its practical implications in maintaining harmonious relationships in heterogeneous societies.
Implementasi Kebijakan E – Kinerja bagi Aparatur Sipil Negara (Studi kasus Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana) Muh. Amirsyah; Rino Ardhian Nugroho; Rahmat Hidayat
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2448

Abstract

Penerapan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia telah menyebabkan perubahan penting. Transfer wewenang dari pusat ke daerah telah berperan dalam mempercepat perbaikan sistem birokrasi, seperti yang terlihat dari penggunaan kebijakan e-kinerja di Kabupaten Jembrana. Kebijakan e-kinerja diinisiasi sebagai respons terhadap masalah pegawai yang tidak memenuhi tugas pokok dan fungsi mereka dengan baik, menyebabkan kurangnya efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam hasil kerja mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman tentang penerapan kebijakan e-kinerja di Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana dengan pendekatan kualitatif. Data akan diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan pengambilan sampel yang dilakukan secara purposif. Analisis informasi dilakukan melalui tahap pengumpulan informasi, reduksi informasi, penyajian informasi, dan pada tahap akhir penelitian, disimpulkan bahwa implementasi awal kebijakan e-kinerja mengalami hambatan pada beberapa proses, baik dari segi sumber daya manusia yang terbatas dalam penguasaan teknologi berbasis elektronik, maupun dari segi fasilitas non-human factors seperti kekurangan komputer dan akses internet. Respons pegawai terhadap kebijakan ini juga beragam, ada yang mendukung karena dianggap adil dalam pemberian tunjangan kerja dan mendorong terciptanya persaingan yang sehat, Sementara beberapa menolak karena merasa kebijakan ini memberatkan, faktor-faktor penghambat dalam penerapan kebijakan e-kinerja termasuk keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur yang belum memadai. Oleh karena itu, perlu terus meningkatkan baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor non-manusia, seperti melalui sosialisasi, pelatihan, serta peningkatan fasilitas komputer dan internet, agar kebijakan e-kinerja dapat berjalan secara optimal.
Implementasi Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang E-Court Secara Prodeo Di Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas I B Nursitta Hidayati; Fauziah Lubis
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2456

Abstract

This research aims to examine in more depth how to implement PERMA Number 7 of 2022, especially regarding free E-courts in the Rantauprapat Class I B Religious Court. This research includes qualitative research using empirical juridical research methods that use two data sources, namely primary and secondary. Primary data sources consist of interviews with 6 (six) people who filed lawsuits, and 2 (two) clerks at the Rantauprapat Class I B Religious Court regarding the implementation of PERMA Number 7 of 2022, as well as secondary data originating from PERMA Number 7 of 2022, Supreme Court Circular Letter Number 10 of 2010, books and literature studies related to this research. The results of this research show that changes to PERMA Number 7 of 2022 cover several aspects, one of which is regarding online case registration using free. 5 (five) of the 6 (six) sources did not know about the existence of Supreme Court regulation Number 7 of 2022 and also E-court, and 4 (four) of the 6 (six) sources did not know about prodeo. In terms of implementing PERMA Number 7 of 2022 at the Rantauprapat Class I B Religious Court, we have tried our best to implement PERMA Number 7 of 2022, however, there are several inhibiting factors originating from internal, namely the lack of facilities and infrastructure as well as the pegawaif’s lack of knowledge regarding the implementation of e- court and also externally which consists of low public knowledge regarding technological sophistication, so that it cannot be implemented as a whole.
Analisis Putusan Hakim Bagi Pelaku Pembunuhan Orang Dalam Gangguan Jiwa (Odgj) Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan 834/Pid.B/2023/Pn. Mdn) Mhd. Amalan Pasaribu; Ramadani Ramadani
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2457

Abstract

Perlindungan terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) sebagai korban dalam kasus pembunuhan diperlukan untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang adil dan keadilan dalam proses hukum. Mereka sering kali rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi karena mungkin tidak mampu mempertahankan diri atau melaporkan kejahatan yang dialami. Pada penelitian ini menggunakan dua rumusan masalah yaitu bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana pembunuhan orang dalam gangguan jiwa (odgj) menurut hukum positif dan hukum pidana Islam, dan bagaimana putusan majelis hakim pada Putusan Nomor 834/Pid.B/2023/PN. Mdn. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan jenis Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang diteliti. Menggunakan dua bahan hukum yaitu primer dan juga sekunder, kemudian bahan hukum yang diperoleh dianalisis untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang kemudian dipaparkan dalam bentuk deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa orang yang sehat mental maupun orang yang mengalami gangguan jiwa atau odgj memiliki hak yang sama untuk hidup sehingga orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap odgj harus dihukum sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang di atur di dalam KUH Pidana Pasal 338 sampai dengan pasal 350, sementara dalam ketentuan hukum pidana Islam tindak pidana pembunuhan dibagi menjadi 3 (tiga) pembunuhan sengaja (qatl al-‘amd), pembunuhan semi sengaja  (qatl syibh al-amd), pembunuhan karena kesalahan (qatl al-khata) yang hukumannya berubah qishash, diyat dan kaffarat. Pada pertimbangan hukum yang digunakan Hakim pada putusan Putusan Nomor 834/Pid.B/2023/PN. Mdn menggunakan alternatif dilakukan kedua dari jaksa penuntut umum yaitu pasal 338 KUHP Pidana, dengan memenuhi dua unsur barang siapa dan dengan sengaja menghilangkan nyawa.
Peran TNI Angkatan Laut dalam Perkuatan Ketahanan Maritim Indonesia: Pengamanan IKN dari ancaman di ALKI II Hendriman Putra
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2459

Abstract

Pemindahan IKN berimplikasi pada perubahan geografi militer dan karakter ancaman dan perlunya penyesuaian strategi pertahanan nasional. Pertahanan maritim dalam upaya pemindahan ibu kota ke Kalimantan merupakan sebuah upaya komprehensif dan berkelanjutan pada pengaturan dan pengelolaan ruang wilayah yurisdiksi NKRI. Tantangan yang muncul adalah bagaimana TNI AL menjalankan fungsi pertahanan, menegakan hukum dan menjaga keamanan laut yurisdiksi nasional. Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Peran TNI Angkatan Laut  khususnya dalam Pengamanan IKN dari ancaman di ALKI II. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Data dikumpulkan menggunakan Wawancara, Pengamatan/Observasi, Dokumentasi dan studi Kepustakaan. Analisis data menggunakan Grouping the data according to key constructs, Identifying bases for interpretation. Temuan penelitian menunjukkan TNI Angkatan Laut memiliki tiga peran yaitu peran militer, peran polisionil, peran diplomasi dan peran dukungan. Peran militer dilakukan melalui pengamanan dan penegakan hokum khususnya pada langsung dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II. Peran Polisionil dilakukan melalui antisipasi ancaman-ancaman tradisional dan non-tradisional untuk mampu memberikan jaminan keamanan bagi kapal-kapal asing yang melintas di wilayah ALKI II. Peran Diplomasi TNI AL dilakukan melalui diplomasi kooperatif, diplomasi maritim  dan diplomasi maritim koersif . Peran Dukungan TNI AL dilakukan melalui dukungan pangkalan yang terdiri Rebase, Replenishment, Repair, Rest and Recreation.

Page 126 of 204 | Total Record : 2037

 124   125   126   127   128 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 3 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024) Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024) Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024) Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024) Vol. 4 No. 2 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Januari - Februari 2024) Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 1 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November - Desember 2023) Vol. 3 No. 4 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2023) Vol. 3 No. 3 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2023) Vol. 3 No. 2 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2023) Vol. 3 No. 1 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2022) Vol. 2 No. 4 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2022) Vol. 2 No. 3 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2022) Vol. 2 No. 2 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2022) Vol. 2 No. 1 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2021) Vol. 1 No. 4 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2021) Vol. 1 No. 3 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2021) Vol. 1 No. 2 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2021) Vol. 1 No. 1 (2020): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2020) More Issue